Ketum PSSI Erick Thohir dan Mantan Menpora Zainudin Amali (net)
Salah satu isu menarik pagi ini soal jadi tidaknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Presiden Jokowi mengutus Ketum PSSI Erick Thohir lobi FIFA terkait keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Isu menarik lainnya, Plt Menpora Muhadjir Effendy bantah rumor pelaksanaan Piala Dunia U-20 telah berpindah ke Peru. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) akan laporkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri terkait dugaan pembocoran data transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. KPK sebut Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Brahim S. Bahat dan istrinya gunakan uang hasil korupsi untuk membayar dua lembaga survei nasional. KPK temukan dan amankan dokumen pencairan fiktif tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian ESDM usai lakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus korupsi. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi memastikan, keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia tak memengaruhi dukungan RI terhadap Palestina. Indonesia, kata Jokowi, konsisten dan teguh memperjuangkan serta mendukung Palestina sebagai bangsa merdeka. “Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitanya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat,” kata Jokowi dalam keterangan persnya, Selasa (28/3). Jokowi bilang, Indonesia senantiasa mendukung penyelesaian two state solution untuk Israel dan Palestina. Prinsip ini sesuai dengan bunyi konstitusi yang menolak penjajahan dalam bentuk apa pun. “Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun terkait keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Sebelumnya, Zuhair menyatakan Palestina tidak keberatan atas partisipasi Israel dalam Piala Dunia U-20 edisi Indonesia. Jokowi juga sependapat dengan pernyataan Zuhair agar tidak mencampuradukan kegiatan olahraga dengan urusan politik. “Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukan urusan olahraga dan urusan politik,” tegas Jokowi.
Presiden Jokowi telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir melobi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Jokowi berharap, lobi yang dilakukan Erick dapat menghasilkan solusi terbaik terkait polemik yang muncul soal partisipasi Israel di turnamen tersebut. “Saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik,” kata Jokowi. Ia menuturukan, FIFA sudah tahu ada pihak-piihak di Indonesia yang menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20. “Tapi kita baik pemerintah maupun pemerintah masih terus berusaha agar ada solusi terbaik,” kata Jokowi.
2. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira tak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menyebut olahraga tak berkaitan erat dengan politik. Pernyataan itu disampaikan Andreas dalam raker Komisi X dengan Plt Menpora, Muhadjir Effendy di DPR, Selasa (28/3) malam.
“Sekarang berkembang di kita, seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu,” kata Andreas dalam rapat. Dia tak menampik olahraga tidak bisa dicampuradukkan dengan politik. Namun, proses pelaksanaan satu kegiatan olahraga tak bisa dilepaskan dari proses politik di belakangnya.
3. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jengkel dengan ramainya penolakan Timnas Israel jelang gelaran Piala Dunia U-20. Dia mengaku sudah melakukan berbagai persiapan untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Anggaran yang dikeluarkan Pemkot Solo untuk persiapan tersebut tidak sedikit, terutama untuk perbaikan Stadion Manahan agar sesuai dengan standar FIFA. Gibran menyayangkan, kenapa penolakan muncul saat mendekati kompetisi Piala Dunia U-20? Seperti diketahui, Piala Dunia U-20 akan dihelat pada 20 Mei-11 Juni 2023 mendatang. “Kasihan Pak Ketum (PSSI). Nak (kalau) aku komitmen dengan segala konsekuensinya. Aku wis tanda tangan komitmen. Nak meh protes, protes kawet dekben (kalau mau protes, protes dari dulu). Ora mendekati ngene. Wis ngetokne anggaran, lagi protes (tidak mendekati begini. Sudah mengeluarkan anggaran, baru protes),” katanya. Apalagi saat ini Stadion Manahan sudah siap digunakan sebagai venue Piala Dunia U-20 Tahun 2023. Bahkan FIFA dan perwakilan PSSI sudah melakukan inspeksi Stadion Manahan pada Sabtu (25/3) lalu.
4. Plt Menpora Muhadjir Effendy mengaku masih berharap pelaksanaan Piala Dunia U-20 diselenggarakan di Indonesia. Ia membantah rumor bahwa pelaksanaan Piala Dunia U-20 telah berpindah ke Peru. “Belum, belum, kita masih dalam posisi mengharapkan itu bisa diselenggarakan di Indonesia, dengan kondisi-kondisi yang kita ajukan,” kata Muhadjir usai raker dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3) malam. Muhadjir mengatakan, pemerintah tengah berupaya menyelesaikan persoalan pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir melobi FIFA di Zurich. “Ketua Umum PSSI, Pak Erick, diutus Presiden langsung ke Zurich sekarang ini untuk membahas itu (pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia),” jelasnya. Muhadjir berharap nasib baik masih ada di Indonesia dengan tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Apa pun hasil yang ditetapkan nantinya, itu merupakan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia. “Ya kita berdoa lah mudah mudahan ada pilihan terbaik untuk Indonesia,” ujar Muhadjir.
Plt Menpora Muhadjir Effendy mengungkapkan pihaknya memberikan sejumlah opsi kepada FIFA terkait persoalan pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Salah satu opsi yang disebutkan adalah mengatur ulang jadwal pelaksanaan Piala Dunia yang semula akan digelar Mei mendatang. “Memang opsi yang paling kita harapkan ya tetap diberlangsungkan pertandingan itu di Indonesia. Mungkin waktunya bisa kita atur ulang. Dan seterusnya,” kata Muhadjir dalam raker dengan Komisi X DPR, Selasa (28/3). Namun, Muhadjir tak mengungkapkan kapan usulan jadwal ulang pelaksanaan Piala Dunia itu. Akan tetapi, ia meyakini FIFA mempertimbangkan fakta-fakta yang tengah terjadi di Indonesia. Misalnya, soal beragam penolakan atas keikutsertaan tim nasional sepakbola Israel dalam Piala Dunia U-20. “Dan juga sangat paham posisi Indonesia yang tidak bisa usik, tidak bisa ditawar dalam kaitannya konstitusi,” ujarnya. Muhadjir yakin, FIFA tidak akan memberikan hukuman atau sanksi terhadap sepakbola Indonesia jika Piala Dunia U-20 batal digelar.
5. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons terkait kesediaan Peru dan Argentina untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir tak mempermasalahkan soal keinginan Argentina dan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3). “Sah-sah saja ketika ada situasi yang menjadi pembicaraan publik,” kata Erick Thohir kepada awak media. “Dan media asing juga menangkap ya itu sah saja,” tambah mantan pemilik Inter Milan tersebut. “Namun, ini (Piala Dunia U20) properti FIFA. Jadi, mereka yang menentukan dan paling penting konsekuensi harus diantisipasi,” katanya.
Erick mengaku, dirinya telah menerima perintah dari Presiden Jokowi untuk bertemu FIFA guna menyelesaikan polemik Piala Dunia U20 2023. “Selamat malam saya sudah mendapatkan instruksi dan perintah dari Bapak Presiden,” kata Erick Thohir. “Saya segera bertolak (ke Doha, Qatar) dan berdiplomasi mencari solusi sepak bola Indonesia. Tentu seperti yang sudah disampaikan. Ini tidak mudah dan tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin,” katanya. Erick berharap pertemuan PSSI dengan pihak FIFA berjalan lancar. “Mohon doa kepada kami semua yang ditugaskan untuk bisa dapat hasil terbaik dan saya harapkan doa dari seluruh masyarakat Indonesia,” ujar dia.
Pemerintah melobi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait pro dan kontra mengenai keikutsertaan tim nasional Israel pada Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Plt. Menpora Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah sudah mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA mengenai keikutsertaan Israel, tetapi tidak mendapatkan respons positif. “Ya tentu saja kita menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesempatan,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.\ Muhadjir tidak menjelaskan syarat apa saja yang disampaikan pemerintah kepada FIFA. Ia hanya mengatakan, prasyarat itu diajukan karena Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. “Karena itu, kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu,” ujarnya.
Plt Menpora Muhadjir Effendy menganggap hiruk pikuk Piala Dunia U-20 yang belakangan mengemuka bukanlah hal besar. Sebab, menurutnya, olahraga termasuk sepakbola adalah bagian kecil dari gerakan masyarakat sehat dalam rangka membangun manusia Indonesia yang sehat. “Jadi sebetulnya hiruk pikuk U-20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar, dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil,” kata Muhadjir dalam raker dengan Komisi X DPR membahas pelaksanaan FIFA World Cup U-20, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3). “Sehingga saya dengan segala hormat, saya ingin menyampaikan bahwa dilihat dari skala prioritas sebetulnya bukan menjadi prioritas yang benar-benar menentukan masa depan Indonesia,” tambahnya. Muhadjir berharap semua pihak tidak merasa dunia akan berakhir apabila Indonesia batal menggelar Piala Dunia U-20. “Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U-20 batal, Indonesia ini mau kiamat,” ujarnya.
6. Komisi X DPR menggelar raker dengan Plt Menpora Muhadjir Effendy membahas pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia, Selasa (28/3) malam. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dan dihadiri seluruh fraksi di Komisi X. Saat memulai rapat, Huda mengingatkan, pihaknya mendorong sepakbola Indonesia tidak keluar dari ekosistem persepakbolaan internasional dalam hal ini Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). “Saat yang sama, setiap negara punya hak untuk merdeka, sekaligus kita menghargai sikap politik dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina,” kata Huda. Ia menilai banyak spekulasi yang terjadi di masyarakat terkait jadi atau tidaknya pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Banyak spekulasi menyatakan, Indonesia tak jadi menggelar perhelatan sepakbola paling akbar itu. Sebab, FIFA resmi membatalkan drawing peserta Piala Dunia U-20 yang sedianya dilakukan akhir Maret ini.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai penolakan datangnya timnas Israel untuk berlaga di Indonesia oleh sejumlah politikus patut disayangkan. Pasalnya, ini menandakan seolah warga Israel atau negara yang diwakilinya oleh timnas adalah sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia. Padahal, menurutnya, yang seharusnya ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia ialah kebijakan zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina. Mereka mempertahankan dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. “Penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah Kepala Daerah maupun politikus patut disayangkan. Yang ditentang seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina,” kata Hikmahanto dalam siaran pers, kemarin.
7. Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan laporkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri, Selasa (28/3) terkait dugaan pembocoran rahasia data transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. “Iya jam 12 (buat laporan),” kata Boyamin. Boyamin mengatakan, dalam laporannya nanti, ia akan menyampaikan usulan saksi atau ahli dari anggota komisi III DPR, yakni Arteria Dahlan, Benny K Harman, dan Arsul Sani.
Sebelumnya MAKI juga mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel terkait kasus “kardus durian”. Kasus kardus durian merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011. Gugatan tersebut didaftarkan pada 22 Februari 2023 dengan nomor perkara 17/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku, praperadilan yang diajukan ke PN Jakarta Selatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri yang menyatakan akan memperhatikan kasus “kadus durian”.
KPK tetapkan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat dan anggota DPR Fraksi NasDem sekaligus istrinya Ary Egahni Ben Bahat sebagai tersangka kasus korupsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Rp 8,7 miliar dan langsung menahannya di Rutan KPK selama 20 hari. Keduanya menggunakan uang tersebut untuk membayar dua lembaga survei nasional. “Mengenai besaran jumlah uang yang diterima BBSB [Ben Brahim] dan AE [Ary Egahni] sejauh ini sejumlah sekitar Rp8,7 miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di kantornya, Jakarta, Selasa (28/3).
8. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pasangan suami istri ini diduga bekerja sama melakukan praktik korupsi di Kabupaten Kapuas. Ary diduga memanfaatkan jabatan kepala daerah suaminya untuk mengeruk anggaran Pemkab Kapuas lewat para kepala dinas untuk membeli barang mewah. Ary bersama suaminya meminta uang yang tak sepantasnya untuk pembiayaan politik. Mereka lakukan pungutan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) layaknya sebuah utang yang harus dibayar kepada mereka.
Johanis menyebut, uang hasil korupsi digunakan untuk beaya politik istrinya, Ary Egahni agar lolos jadi anggota Komisi III DPR. “Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima kemudian digunakan BBSB antara lain untuk biaya operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah. Termasuk untuk keikutsertaan AE yang merupakan istri BBSB dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI ditahun 2019,” kata Johanis.
9. KPK temukan dan amankan dokumen pencairan fiktif tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian ESDM usai lakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus korupsi. Hal itu disampaikan Jubir KPK Ali Fikri saat memberikan informasi terkini kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM, Selasa (28/3). Ali menyampaikan, tim penyidik telah selesai melakukan penggeledahan terkait kasus itu di dua lokasi yang berbeda di Jakarta. “Lokasi dimaksud yaitu Kantor Direktorat Jenderal Minerba ESDM dan Kantor Kementerian ESDM,” ujar Ali Fikri. Ia mengatakan, setelah dilakukan penggeledahan, KPK berhasil menemukan dan mengamankan berbagai dokumen. “Di dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen yang menerangkan adanya dugaan pencairan fiktif tunjangan kinerja ASN di Kementerian ESDM,” ujar Ali.
KPK menggeledah di empat lokasi terkait kasus korupsi tunjangan kinerja ASN Kementerian ESDM. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, empat tempat penggeledahan itu adalah Direktoran Jenderal Minerba di Tebet, kemudian Kantor Kementerian ESDM pusat. “Dilanjutkan ke satu lokasi di (apartemen) Pakubuwono (Menteng) itu sampai menjelang pagi, kemudian hari ini di Depok,” ujar Asep saat ditemui di Kantor KPK, Selasa (28/3). Asep mengatakan, saat menggeledah apartemen, pihaknya menemukan uang rupiah dalam jumlah besar. Namun uang tersebut tidak diamankan dan sedang didalami kaitannya dengan perkara korupsi ini. “Kita menemukan (tapi) tidak mengamankan, itu sedang didalami,” imbuh dia. Asep tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah uang yang ia temukan. Namun ia memastikan jumlahnya diperkirakan miliaran rupiah. “Belum dihitung sampai saat ini, tapi kalau diperkirakan sekitar (miliaran rupiah) itu,” kata dia.
Center of Energy and Recources Indonesia (CERI) meminta KPK lebih dalam menyidik kasus korupsi yang ada di Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, jangan hanya berhenti di kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin). Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengatakan, bila melihat nilai korupsi yang mencapai puluhan miliar dari pemotongan tukin, kasus ini terbilang ‘receh’ bagi KPK jika dibandingkan ukuran operasi tambang yang dikelola oleh Ditjen Minerba. Ia menyebut, KPK perlu memperdalam kasus korupsi di tubuh Ditjen Minerba, sebab untuk kasus korupsi tukin ini saja ada dugaan melibatkan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “KPK jangan berhenti menyidik kasus korupsi tukin ASN Ditjen Minerba saja. KPK harus usut serius keterlibatan oknum BPK lainnya, ini penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3).
10. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memprediksi rapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana soal transaksi janggal Rp 349 triliun, Rabu (29/3) berlangsung panas. “Kan aku sudah pernah ngomong, besok kita dengar rapatnya saja. Rapatnya pasti ramai. Pasti panas,” ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3). Apalagi, Mahfud baru-baru ini menantang tiga anggota DPR yang bicara ‘keras’ terkait kasus tersebut, di antaranya Arteria Dahlan, Benny K Harman, dan Arsul Sani. Hanya saja, Pacul menekankan, rapat dengan Mahfud besok ini demi mencerahkan masyarakat perihal transaksi janggal Rp 349 triliun. “Jadi besok itu Komisi III dan dikau membantu agar supaya rakyat paham, tercerahkan, ‘oh Rp 349 triliun itu ternyata ini’,” tutur Pacul.
11. Politisi Golkar Melchias Markus Mekeng menyebut banyak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bermental mafia, sehingga akhirnya melahirkan persekongkolan. “Oknum-oknum itu berpura-pura sebagai fiskus tapi sebetulnya mentalnya mental mafia. Ini yang merusak bangsa ini khususnya departemen keuangan yang memalukan kita semua,” kata Mekeng dalam Raker Komisi XI DPR dengan Kemenkeu di Gedung DPR, kemarin. Mekeng menyampaikan hal itu terkait kasus kekayaan tidak wajar mantan Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT). Mekeng menilai kemungkinan para pejabat pajak nakal seperti Rafael yang mempunyai kekayaan tidak wajar akan kembali terungkap. Sebab, para pejabat pajak dengan tingkat eselon di bawah Rafael masih berkeliaran dan kerap mengancam wajib pajak.
12. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Salah satunya yakni Kapolda Metro Jaya. Listyo menunjuk Irjen Karyoto yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK menjadi Kapolda Metro Jaya. Karyoto menggantikan posisi Irjen Fadil Imran yang sekarang menempati posisi Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Fadil menggantikan posisi Komjen Arief Sulistyo yang dimutasi dalam rangka pensiun. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Kabar mutasi tersebut juga dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dedi mengatakan mutasi tersebut merupakan hal yang lumrah bagi Polri.
13. Wakil Ketua Imparsial Ardi Manto Adiputra menyarankan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin terlibat atau mendukung salah satu bakal calon tokoh peserta Pemilu 2024. “Jika secara pribadi Kepala BIN ingin terlibat dalam dukung-mendukung salah satu calon kontestan pemilu 2024, maka sebaiknya Kepala BIN mengundurkan diri dari jabatan tersebut, agar pemilu 2024 tidak cacat dan berjalan dengan jujur dan adil,” kata Ardi dalam pernyataannya, Selasa (28/3). Ardi juga menyarankan supaya Presiden Jokowi segera mengevaluasi Budi Gunawan karena dengan menyampaikan pernyataan itu ada peluang BIN berpotensi tidak netral dalam Pemilu 2024. Menurut Ardi, pernyataan beraroma dukungan politik yang disampaikan Budi Gunawan seharusnya tidak dilakukan oleh pimpinan sebuah lembaga intelijen negara. Sebab, lembaga intelijen sebagai bagian dari instrumen pertahanan negara seharusnya bersikap netral terkait politik praktis. (HPS)
