Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat beri keterangan pers (net)
Isu menarik pagi ini, penolakan dua gubernur PDIP, Wayan Koster dan Ganjar Pranowo terhadap keikutsertaan Timnas Israel bertanding di Piala Dunia U-20 mulai digoreng ke ranah politik Pemilu 2024. Waketum PKB Jazilul Fawaid yakin para pecinta sepak bola pasti merekam tokoh dan parpol yang berperan membuat Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin, sikap partainya itu tetap dilihat positif oleh banyak komponen bangsa. Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaan dan kesedihannya atas dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin menilai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bukan akhir dari perkembangan sepak bola di Tanah Air. Mantan Kapolda Sumbar Irjen (Pol) Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. KPK tetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep diusulkan jadi calon Wali Kota Depok. DKPP resmi jatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam kasus gugatan sistem proporsional tertutup pemilu legislatif. Berikut isu selengkapnya.
1. Penolakan dua gubernur PDIP, Wayan Koster dan Ganjar Pranowo terhadap keikutsertaan Timnas Israel bertanding di Piala Dunia U-20 mulai digoreng ke ranah politik Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yakin para pecinta sepak bola pasti merekam tokoh dan partai politik yang berperan membuat Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Sebab, sejumlah tokoh politik dan parpol memang menyatakan pendapatnya masing-masing, bahwa mereka menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia. Tak beberapa lama, FIFA langsung bersikap dan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. “Pasti akan berdampak, akan ditandai sama pecinta olahraga. Partai mana, tokoh mana itu, sudah ada tandanya masing-masing. Ini ikut andil menggagalkan Indonesia untuk tampil di ajang dunia,” ujar Jazilul saat ditemui di Akmani Hotel, Jakarta, Kamis (30/3).
Jazilul menjelaskan, para pecinta bola pasti mencari tahu akar masalah dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Lebih jauh, mereka juga akan mencatat nama-nama tokoh dan parpol yang punya andil dalam pencabutan status ini. “Tapi bagi yang menolak memiliki andil yang salah, apakah itu gubernur atau parpol, meskipun itu belum tentu benar. Namun judgement dari public, mereka yang (bersalah adalah yang) mengatakan menolak, apakah itu institusi, apakah itu personal, apakah itu gubernur, bupati,” tuturnya.
2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku tak mempersoalkan apabila sikap penolakan terhadap Timnas Israel yang berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 bakal menurunkan elektabilitas PDI-P di Pemilu 2024. Hasto menganggap naik turunnya elektoral sebagai hal biasa. “Dalam konteks dinamika elektoral itu kan naik dan turun. Ada kalanya turun, ada kalanya naik,” kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Kamis (30/3). Hasto memiliki pandangan lain soal PDI-P yang tetap bersikeras menolak Israel bertanding jika U-20 digelar di Indonesia. Dia meyakini, sikap PDI-P itu tetap dilihat positif oleh banyak komponen bangsa. “Banyak komponen bangsa yang melihat bahwa PDI-P berdiri kokoh atas sikap terhadap Israel yang karena sikapnya kita punya Gelora Bung Karno. Sikap itulah yang ditunjukkan oleh PDI-P,” katanya.
Untuk itu, Hasto menekankan, jika penurunan elektabilitas menjadi konsekuensi atas sikap partai, maka hal itu harus siap diterima. Menurut Hasto, penurunan elektabilitas tidak akan menjadi beban bagi PDI-P dalam bergerak membantu masyarakat. “Kami tetap bergerak dengan keyakinan. Karena dalam konteks memilih calon pemimpin anggota legislatif, menteri, presiden, wakil presiden pasti rakyat ingin pemimpin yang kokoh. Pemimpin yang tidak berdiri di atas pasir yang mudah tergerus oleh ombak tapi pemimpin yang kokoh,” tegas Hasto. Ia yakin penolakan terhadap Israel yang dilontarkan dua kader PDI-P yakni Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster justru membuat penilaian bahwa mereka kokoh berdiri pada sikap pendiri bangsa.
Hasto membantah, partainya menolak kehadiran Timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U-20 demi mendulang elektoral. Menurutnya, penolakan itu disuarakan demi menegakkan konstitusi, sejarah, dan kemanusiaan pergaulan antarbangsa. “Bahwa sikap PDI Perjuangan tidak terkait dengan politik elektoral,” katanya menanggapi putusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, Kamis (30/3). Hasto menambahkan, apa yang dilakukan PDI-P adalah menunjukkan sebuah konsistensi sikap atas sejarah bangsa serta menjaga konstitusi. Konstitusi yang dimaksud ialah menolak penjajahan di atas dunia yang masih dilakukan Israel terhadap Palestina. “Konsisten bersikap dan selalu dalam bingkai Konstitusi RI. Contohnya, termasuk saat menolak perpanjangan masa periode presiden. Jadi, perlu ditegaskan sikap PDI Perjuangan dalam menolak Israel tidak ada kaitan bahkan hitung-hitungan dengan elektoral,” kata Hasto.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim apa yang dilakukan dua kader PDI-P, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster menolak Timnas Israel menunjukkan seorang pemimpin yang kokoh bersikap. Hal tersebut, justru akan dilihat oleh rakyat dalam memilih sosok pemimpin ke depan. “Karena dalam konteks memilih calon pemimpin anggota legislatif, menteri, presiden, wakil presiden pasti rakyat ingin pemimpin yang kokoh,” kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/3). “Pemimpin yang tidak berdiri di atas pasir yang mudah tergerus oleh ombak, tapi pemimpin yang kokoh,” lanjutnya. Menurut Hasto, atas kejadian ini, rakyat akan melihat kader PDI-P kokoh berdiri pada sikapnya. Meskipun, sikap kokoh itu bisa saja membawa konsekuensi terhadap elektoral kedua kader tersebut maupun PDI-P secara umum. “Bahwa itu mengandung suatu konsekuensi atas sikap kader PDI-P ya itu harus kami terima,” imbuhnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, partainya sependapat dengan Presiden Jokowi soal jangan campuradukkan politik dengan olahraga. “Tidak berbeda (pandangan). Itu jelas Pak Jokowi, jangan campurkan olahraga dengan politik. Jangan pasang bendera partai di stadion-stadion yang ada pertandingan FIFA,” kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/3). “Jangan bawa politik praktis. Maksudnya seperti itu, kita sependapat,” tambahnya. Hasto mendukung konsistensi Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Hasto, Jokowi sebagai Kepala Negara sudah menjalankan tugasnya secara konsisten menyampaikan sikap negara kepada khalayak internasional dan tidak pernah menolak menyelenggarakan Piala Dunia U-20. “Kami dukung konsistensi Pak Jokowi, maka kita tidak pernah menolak U-20,” tegas Hasto. PDI-P mendorong pemerintah melakukan lobi kepada FIFA agar menerapkan standar yang sama terhadap tim nasional (timnas) Israel, seperti mereka mencoret timnas Rusia pada Piala Dunia di Qatar.
Gubernur Bali I Wayan Koster berharap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) tetap mencoret tim nasional (timnas) Israel untuk berlaga dalam perhelatan Piala Dunia U-20 2023. Hal tersebut disampaikan Koster dalam siaran pers, Kamis (30/3), di tengah isu Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. “Saya mengajak masyarakat Bali untuk mendoakan bersama agar FIFA tergerak hatinya untuk tetap berlaku adil dengan mencoret tim Israel dalam Kejuaraan Dunia FIFA U-20, sama dengan sikapnya ketika mencoret tim Rusia dalam Kejuaraan Dunia FIFA Tahun 2022 di Qatar,” kata Koster. Ia mengatakan, penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali merupakan tanggung jawabnya sebagai orang nomor satu di Pulau Dewata. Sikapnya tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan, sejarah, dan tanggung jawab pergaulan antarbangsa. Oleh sebab itu, dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA merupakan momentum untuk membangun sepak bola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menerima hukuman dari PDIP atas perbedaan sikap soal keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang berujung dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tersebut. “Saya siap menerima hukuman,” kata Gibran dalam cuitan di akun twitternya @gibran_tweet, Jumat (31/3). Gibran tak menjelaskan lebih jauh alasan menyatakan dirinya siap dihukum oleh PDIP atas sikapnya. Namun sebelumnya, Gibran juga sudah sempat menyampaikan permohonan maaf yang secara khusus ditujukkan kepada Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang salah. Mohon maaf ke semua, Pak Ganjar, Pak Koster, semuanya mungkin tersinggung kata-kata saya,” kata Gibran di Balai Kota Solo, kemarin. Gibran mengaku memposisikan diri sebagai tuan rumah karena Solo menjadi salah satu venue Piala Dunia U-20 di Indonesia. “Saya itu memposisikan diri sebagai tuan rumah, tuan rumah dan juga saya ditugasi untuk jadi tuan rumah final, makanya persiapan benar-benar total,” jelas Gibran.
3. Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaan dan kesedihannya atas dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. “Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut,” ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring, Kamis (30/3). “Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu. Kecewa dan sedih,” kata Jokowi lagi. Namun, Kepala Negara meminta agar semua pihak tidak menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Jokowi mengatakan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus melihat ke depan dan jangan melihat ke belakang. “Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,” ujarnya. Jokowi mengungkapkan, dirinya telah meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA. Termasuk, kesempatan utuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya.
4. Wapres Ma’ruf Amin menilai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bukan akhir dari perkembangan sepak bola di Tanah Air. Pembatalan itu harus diterima dengan ikhlas. Menurut dia, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 bukanlah akhir dari sepak bola Indonesia. “Ini sudah menjadi keputusan, apa pun harus kita terima dengan ikhlas. Tetapi tidak berarti itu kemudian kiamat bagi dunia persepakbolaan kita,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan pers di Aceh, Kamis (30/3). Ma’ruf mengatakan, meski batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia masih bisa mengikuti berbagai turnamen internasional lainnya.
Ia mengatakan, FIFA akan tetap membina sepak bola di Tanah Air karena memahami besarnya potensi yang dimiliki Indonesia. “Menurut saya, putusan batalnya penyelenggaraan U20 ini tidak boleh membuat kita menjadi pesimis dan kemudian patah semangat,” pintanya. Ma’ruf berpesan kepada pemain timnas Indonesia U20 yang gagal berlaga di Piala Dunia supaya tetap semangat dan terus berlatih karena mereka bisa bertanding di turnamen lain. Ia berharap, keputusan FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia tidak berujung kepada sanksi.
Plt Menpora Muhadjir Effendy meminta semua pihak mengambil hikmah atas keputusan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Menurut Muhadjir, semua pihak harus segera melupakan kekecewaan dan bangkit untuk berusaha lebih keras. “Apa pun keputusan, apa pun kejadian ini harus kita ambil hikmahnya dan kita harus terus bekerja lebih keras. Segera melupakan namanya kesedihan, segera melupakan namanya kekecewaan,” ujar Muhadjir di Bina Graha, Jakarta, Kamis (30/3). “Untuk segera bangkit menyongsong masa depan (sepak bola) yang lebih cerah,” katanya lagi. Muhadjir berharap tidak ada sanksi bagi Indonesia setelah keputusan FIFA tersebut. “Syukur-syukur malah ada bonus. Karena kita berharap FIFA akan membuat keputusan sebijak mungkin. Pasti FIFA sudah memperhatikan betapa kesungguhan Indonesia baik dari PSSI maupun dari pemerintah. Khususnya, Bapak Presiden terhadap perhatiannya memikirkan masa depan sepak bola nasional kita,” kata Muhadjir lagi.
5. Politisi senior PDI-P Hendrawan Supratikno menyalahkan PSSI terkait FIFA yang mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hendrawan menyebut, lobi-lobi yang PSSI lakukan kepada FIFA terasa lemah. “Kami menyayangkan pembatalan event besar tersebut. Lobi-lobi PSSI terasa lemah atau tumpul,” ujar Hendrawan saat dimintai konfirmasi, Kamis (30/3). Hendrawan menyampaikan, PDI-P sudah sejak Agustus 2022 mengingatkan pemerintah mengenai keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut dia, alangkah baiknya apabila ketika sedang bertanding melawan Israel, pertandingannya dilakukan di luar negeri saja. “Padahal sudah lama, sejak Agustus 2022, kami mengingatkan konsekuensi keikutsertaan Israel. Dari awal kami mengusulkan untuk pertandingan yang diikuti Israel dilakukan di LN, negara tetangga, karena kita dalam posisi sebagaj Ketua ASEAN,” kata dia.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyarankan sebaiknya PSSI kembali fokus membenahi kualitas dan prestasi setelah Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA. “Yang mendesak dan tidak kalah pentingnya adalah membenahi sepak bola di dalam negeri sehingga timnas Indonesia bisa berprestasi di perhelatan sepak bola dunia,” kata Abdul dalam keterangan pers, Kamis (30/3). Menurut Abdul, timnas sepak bola yang bisa berprestasi di pentas dunia tentu lebih membanggakan dan membahagiakan dibandingkan hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Abdul juga meminta masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah dan PSSI yang sudah berupaya supaya kompetisi itu tetap bisa digelar di dalam negeri, meskipun keputusan akhir tetap di tangan FIFA. “Masyarakat hendaknya menyikapi keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dengan jernih dan kepala dingin. Terlepas dari adanya kelompok yang pro dan kontra, pemerintah dan PSSI telah berusaha maksimal,” ujar Abdul.
6. Jubir KPK Ali Fikri benarkan mantan pejabat pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Kata dia, KPK telah menemukan peristiwa pidana dan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Rafael sebagai tersangka. “Terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan terkait pajak, kami ingin sampaikan bahwa benar (Rafael tersangka) begitu ya,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/3). Dijelaskan, Rafael diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu dalam kurun waktu 2011-2023.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah barang mewah dari penggeledahan di rumah Rafael Alun Trisambodo. Ditegaskan, KPK telah menggeledah kediaman Rafael guna mengumpulkan alat bukti. “Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa barang mewah,” katanya dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/3). Asep mengatakan, nantinya penyidik akan hadirkan sejumlah barang-barang yang diamankan tim penyidik dari penggeledahan itu di depan awak media. “Harap bersabar, biar nanti terlihat sendiri barangnya,” ujar Asep.
Asep menyebut, Rafael diduga menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada safe deposit box (SDB) milik Rafael di salah satu bank berisi Rp 37 miliar dalam mata uang asing yang telah diamankan. “Jumlahnya (gratifikasi) itu yang ada di SDB yang kita hitung tapi nanti dikonversi pasnya kisarannya puluhan lah. Nanti itu sendiri ya pas waktunya,” kata Asep. Ia jelaskan, nantinya uang yang disimpan dalam safe deposit box itu akan dihadirkan di dalam konferensi pers. Saat ini, KPK masih perlu menghitung lebih lanjut dugaan gratifikasi yang diduga diterima Rafael Alun Trisambodo. “Takutnya kalau saya bilang sekarang oh ternyata kurang, oh ternyata lebih,” ujar Asep.
Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, uang dalam safe deposit box tersebut merupakan bukti permulaan. Menurutnya, dalam kasus gratifikasi yang paling penting adalah penerimaan oleh terduga pelaku. Adapun jumlah uang yang diterima hanya menjadi pintu masuk KPK untuk menyidik lebih dalam perbuatan korupsi terduga pelaku. “Setiap perkara yang kami sampaikan di awal seperti ini adalah bukti awal, pintu masuknya,” ujar Ali. “Contoh LE (Lukas Enembe), dulu Rp 1 miliar. Kemarin, sudah ditemukan sampai Rp 34 miliar lebih kan. Bahkan penyitaannya lebih dari Rp 150 miliar, kan gitu,” katanya melanjutkan.
7. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mengklaim tidak melakukan tindak pidana korupsi maupun menerima gratifikasi seperti yang disangkakan KPK. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah telah meningkatkan status perkara Rafael ke penyidikan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka korupsi penerimaan gratifikasi. “Saya sebetulnya tidak melakukan pidana korupsi atau menerima gratifikasi atau tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK. Jadi hidup saya sebenarnya selama ini berjalan baik-baik saja,” kata Rafael, Kamis (30/3). Rafael merasa menjadi target operasi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengklaim tak melakukan tindak pidana, tetapi anaknya Mario Dandy Satriyo. “Saya menjadi target, tadi saya sampaikan mungkin karena tekanan publik terhadap KPK. Sehingga KPK lakukan tindakan kepada saya,” ujarnya.
Rafael mengaku taat membayar pajak sejak 2002. Ia juga mengaku mencantumkan seluruh harta dan asetnya melalui Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) secara rutin sejak menjadi pejabat eselon III Ditjen Pajak pada 2011 lalu. Rafael menjelaskan lonjakan hartanya terjadi karena kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menurutnya, ia bisa saja membuat laporan kekayan hanya Rp15 miliar bila tanpa pertimbangan NJOP. “Apakah ini yang dikehendaki oleh KPK terhadap penyelenggara negara? melaporkan harta sesuai dengan nilai perolehan? Itu pasti nilainya rendah semua,” katanya.
Mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo merasa menjadi target operasi usai KPK menetapkannya sebagai tersangka korupsi penerimaan gratifikasi. Rafael mengklaim dirinya kooperatif terhadap lembaga antirasuah. Ia mengaku selama ini juga telah menyerahkan laporan harta kekayaan (LHKPN). “Saya merasa bahwa saya sedang menjadi target operasi mungkin, jadi saya coba akan hadapi bersama penasihat hukum saya,” kata Rafael. Ia mengatakan selama ini dirinya seolah ‘ditelanjangi’ publik padahal dirinya tidak melakukan kasus pidana. Menurutnya, semua ini berawal dari kasus pidana yang menjerat anaknya, Mario Dandy Satriyo (20). “Sehingga menyeret saya dengan tekanan-tekanan dari banyak pihak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta saya, sehingga saya dicari-cari celahnya untuk diterangkan sebagai orang yang telah menrima gratifikasi,” ujarnya.
Rafael mengaku akan patuh terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Ia mengatakan siap menjelaskan semuanya kepada penyidik lembaga antikorupsi. Lebih lanjut, Rafael menyebut penyidik KPK telah menggeledah kediamannya pada Senin malam kemarin. Sehari kemudian ia menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. “Saya welcome untuk digeledah, karena pada dasarnya saya tidak menyembunyikan sesuatu,” katanya.
8. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati dalam persidangan kasus tukar barang bukti sabu dengan tawas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3). “Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” tegas jaksa saat membacakan tuntutan.
Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.
Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.
9. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep tiba-tiba diusung warganet jadi calon Wali Kota Depok. Poster digital yang memuat foto Kaesang untuk Cawalkot Depok viral di media sosial. Poster digital dengan foto Kaesang Pangarep bertuliskan, Kaesang untuk Wali Kota Depok yang ceria ini, pertama kali diunggah di akun Twitter @binyowijaya yang belakangan diketahui sebagai Sekjen Kelompok Relawan, Ganjar Pranowo Center (GP Center).
“Yuk sudah saatnya merubah kota depok untuk menjadi lebih baik dan ceria guys, capek puluhan tahun ngeliat tata ruang kota depok yg semrawut dan suram, bagaimana mas @gibran_tweet dan pak @jokowi merestuikah kalo mas kaesang @kaesangp jadi walikota depok?” tulis pemilik akun @binyowijaya mengutip cuitannya dengan poster Kaesang untuk Wali Kota Depok di media sosial Twitter, Rabu (29/3) kemarin.
Banyak warganet yang kemudian mengomentari cuitan satu ini. Tak sedikit warganet yang setuju untuk mengusung Kaesang maju menjadi Walikota Depok. Ada pula warganet yang tak setuju. Namun, Kaesang sendiri belum terlihat memberikan respons apapun. Dirinya hanya sesekali bergurau di Twitter terkait posisi sebagai walikota.
10. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjawab Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera disahkan. Bambang Pacul menuebut, sulit bagi DPR mengesahkan RUU tersebut. Sebab, ada kekhawatiran para legislator tak terpilih lagi jika RUU itu resmi jadi undang-undang. Alasan ini pernah terang-terangan Bambang sampaikan di hadapan Presiden Jokowi. “Presiden pernah nanya sama saya RUU Pembatasan Uang Kartal. Pak Presiden, kalau RUU Pembatasan Uang Kartal (disahkan), pasti DPR nangis semua,” kata Bambang saat raker dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. “Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak, nanti mereka nggak jadi (anggota DPR) lagi,” lanjutnya.
Mendengar pernyataan Bambang itu, para anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat sontak tertawa. Sebaliknya, Mahfud tersenyum kecut sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dalam rapat itu Pacul juga menjawab Mahfud yang meminta supaya pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilanjutkan. Memang, kata Bambang, pengesahan RUU Perampasan Aset masih dimungkinkan ketimbang RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Namun, dia mengaku tak berani mengetok palu jika tak diperintah oleh “ibu”. “Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, ‘Pacul berhenti!’, ya kami pasti bilang, ‘Siap! Laksanakan!’,” kata Pacul. “Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak,” tuturnya lagi.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Sanksi tersebut merupakan putusan sidang dalam perkara aduan 14-PKE-DKPP/II/2023 yang diadukan Direktur Ekesekutif Nasional Prodewa Muhammad Fauzan atas sikap Hasyim yang disebut partisan saat mengumumkan kemungkinan sistem proporsional tertutup pemilihan legislatif. “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Hasyim Ashari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang yang digelar Kamis (30/3). Sanksi tersebut diberikan lantaran Hasyim Asy’ari dinilai membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena pernyataannya. Anggota DKPP I Dewa Kadek Wiarsa Raka mengatakan, ucapan Hasyim juga menimbulkan kegelisahan bagi partai peserta Pemilu 2024. “Bahwa pernyataan teradu sebagai Ketua KPU sebagai simbol penyelenggara Pemilu memberikan pengaruh luas sekalipun tujuannya menyampaikan tahapan Pemilu,” ujar Dewa. (HPS)
