Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (net)
Isu menarik hari ini, perseteruan mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY seperti api dalam sekam atau masih membara. Bahkan bisa ‘meledak’ usai Anas keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Selasa (11/4) siang ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika yang dikenal sebagai sahabat karib Anas, meminta SBY supaya minta maaf kepada Anas, karena pada waktu Anas menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, banyak mendapatkan perlakuan tidak adil dari SBY. Pernyataan Pasek ini membalas pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief yang meminta Anas segera meminta maaf pada SBY dan kader Demokrat. Isu lainnya, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani pastikan hadi di DPR siang ini untuk jelaskan soal transaksi Rp 349 Triliun. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, mantan Wamenkumham Denny Indrayana dan sejumlah tokoh lainnya, mendatangi gedung Merah Putih KPK mendesak Ketua KPK Firli Bahuri dicopot. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan atas banding yang diajukan bekas Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo secara terbuka pada Rabu (12/4) besok. Merasa dibohongi soal kasus kardus durian, MAKI bakal laporkan Firli ke polisi. Berikut isu selengkapnya.
1. Perseteruan mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY seperti api dalam sekam alias masih membara. Bahkan bisa ‘meledak’ usai Anas keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Selasa (11/4) siang ini. Tanda-tanda atau gejala ke arah itu mulai terlihat dari pernyataan kubu Anas dan kubu SBY. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika yang dikenal sebagai sahabat karib Anas menyarankan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY supaya minta maaf kepada Anas Urbaningrum. Karena, saat Anas menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat banyak mendapatkan perlakuan tak adil dari SBY.
“Saya pun sama memberikan saran ke SBY mumpung bulan suci Ramadan dan Mas Anas baru keluar setelah 10 tahun lamanya di dalam (penjara), maka momentum yang bagus untuk SBY meminta maaf kepada Anas Urbaningrum,” ujar Gede Pasek, Senin (10/4). Pernyataan Pasek ini membalas pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief yang meminta Anas segera meminta maaf pada SBY dan kader Demokrat.
Gede Pasek menuding SBY lakukan sejumlah upaya untuk melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010-2013. Pertama, SBY mendorong agar KPK segera menetapkan Anas sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi. “Meminta maaf atas pidato dari Jeddah yang memaksakan kasus Anas Urbaningrum bisa disegerakan, yang berakibat ada sprindik bocor ke Istana oleh oknum KPK untuk mentersangkakan Anas Urbaningrum. Padahal gelar perkara belum dilakukan,” kata Pasek. Kedua, Pasek menyebut SBY melakukan upaya kudeta di Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk melengserkan Anas dari jabatannya sebagai ketua umum. Padahal, kala itu, Anas belum ditetapkan sebagai tersangka.
Ketiga, SBY dituding melakukan fitnah karena menyebut Anas Urbaningrum menerima uang hasil korupsi E-KTP. Terakhir, menurut Pasek, SBY diminta untuk meminta maaf karena tak konsisten menegakkan pakta integritas Partai Demokrat. “Kalau tersangka, terdakwa, dan terpidana harus mundur dan berhenti di Partai Demokrat, karena terbukti saat ini mantan narapidana malah dapat jabatan tinggi,” ujar Pasek.
2. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya meminta Anas Urbaningrum segera meminta maaf kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan kader Demokrat. Karena ketika menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Anas justru merusak Demokrat. “Sebagai sahabat, saya menyarankan Anas Urbaningrum memilih meminta maaf terbuka kepada Bapak SBY dan seluruh kader Demokrat yang hampir karam saat dipimpinnya,” ujar Andi dalam keterangannya, Senin (10/4). Andi berharap Anas bisa memperbaiki diri di lingkungan politiknya yang baru. Ia menganggap semua orang punya masa kelam yang selalu bisa diperbaiki. “Semoga lingkungan politik setelah keluar dari Sukamiskin yang menjadi pilihan adalah yang bersih hati, pikiran, dan tindakan,” ucap dia.
Anas Urbaningrum akan memberi kejutan dalam pidatonya setelah dirinya bebas dari tahanan di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jabar, hari ini, Selasa (11/4). Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmad mengatakan, Anas akan memberikan kejutan dalam pidato pertamanya usai bebas. “Terkait isi pidato Mas Anas, dapat kami sampaikan bahwa Mas Anas akan memberikan kejutan pada pidatonya besok,” kata Rahmad, kemarin.Namun Rahmad enggan membocorkan kejutan apa yang akan diberikan Anas Urbaningrum dalam pidatonya. Dia hanya memastikan, Anas tidak memiliki urusan apa pun dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. “Mas Anas tidak punya urusan dengan AHY, tapi memiliki agenda khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ujar Rahmad.
3. Mahfud MD – Sri Mulyani jelaskan soal transaksi Rp 349 Triliun di DPR, siang ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menko Polhukam Mahfud MD memastikan diri akan hadir dalam rapat lanjutan dengan Komisi III DPR yang digelar hari ini, Selasa (11/4). Rapat tersebut akan kembali membahas transaksi mencurigakan lebih dari Rp 349 triliun di Kemenku. Selain Mahfud, Menkue Sri Mulyani Indrawati juga akan hadir. “Ya, kami akan hadir besok,” kata Mahfud usai menggelar rapat bersama Sri Mulyani Indrawati di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, Senin (10/4).
Pemerintah melalui Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan menelusuri dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Terbaru, pada Senin (10/4), Komite Nasional TPPU yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD telah menggelar rapat untuk kelima kalinya usai komite tersebut mengadakan rapat dengan Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 lalu. Rapat tertutup yang digelar di Kantor Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, itu dihadiri Menko Perekenomian Airlangga Hartanto selaku Wakil Komite Nasional TPPU, Menkeu Sri Mulyani (Anggota Komite Nasional TPPU), Menkumham Yasonna Laoly (Anggota Komite Nasional TPPU), Kabareskrim Komjen Agus Andrianto (Anggota Komite Nasional TPPU), dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (Sekretaris Komite Nasional TPPU). Setelah rapat, Komite Nasional TPPU menyampaikan konferensi pers terkait tindak lanjut dugaan TPPU di lingkungan Kemenkeu tersebut.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, pemerintah akan membentuk satgas untuk menindaklanjuti temuan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. Satgas terdiri dari PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bareskrim Polri, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenko Polhukam. Satgas akan tindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan mekanisme case building atau membangun konstruksi kasus dari awal.
“Komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi guna menindakanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp 349 triliun dengan case building, membangun kasus dari awal,” kata Mahfud. Case building tersebut terlebih dulu akan menindaklanjuti soal dugaan TPPU emas batangan ilegal di Bea Cukai senilai Rp 189 triliun.”Komite akan lakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni LHP dengan nilai agregat lebih dari Rp 189 triliun,” ujarnya.
Mahfud mengatakan, dugaan TPPU emas batangan senilai Rp 189 triliun itu sebagian sudah diproses hukum, bahkan sudah vonis hingga peninjauan kembali (PK). Namun, Komite Nasional TPPU sepakat terus tetap menindaklanjuti melalui mekanisme case building. “Termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum atau case building oleh Kementerian Keuangan,” tegas Mahfud lagi.
Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan Menko Polhukam sebagai Ketua Komite (TPPU) di Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani di Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023. Karena data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani berasal dari sumber yang sama, yakni Data Agregat Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK 2009-2023. “Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda,” kata Mahfud. Keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai Rp 349 triliun.
4. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, mantan Wamenkumham Denny Indrayana dan sejumlah tokoh lainnya, Senin (10/4) siang mendatangi gedung Merah Putih KPK mendesak Ketua KPK Firli Bahuri dicopot. Pantauan di lapangan, Samad dan Saut datang bersama puluhan massa aksi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil sekitar pukul 13.49 WIB. Selain Samad dan Saut, tampak Ditektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahua. Mereka membawa poster bertuliskan ‘Dugaan Perkara bocor, Firli Harus Dicopot’, ‘Masa Depan KPK Lebih Penting Daripada Masa Depan Firli’, dan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firli Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik.
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjoyanto, Saut Situmorang, Abraham Samad, hingga mantan penyidik senior Novel Baswedan mendatangi gedung Dewas KPK untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik hingga pidana yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Saut mengatakan, pihaknya mewakili lebih dari 56 perorangan maupun organisasi yang menyatakan sikap melaporkan dugaan pelanggaran etik Firli. Saut mengatakan, dalam dokumen laporan yang disampailan ke Dewas, tertulis catatan kronologi Firli mulai bergabung hingga akhirnya menduduki pucuk pimpinan KPK. Menurut Saut, agar Firli tidak lagi melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, maka harus ada pihak-pihak yang bertindak sebagai kontrol, yaitu Dewas KPK. Saut berharap, Dewas KPK menindaklanjuti laporan secara professional.
Mantan Ketua KPK Saut Situmorang mengaku dimarahi Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat melaporkan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Menurut Saut, saat dirinya bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga Novel Baswedan melaporkan ke Dewas, Tumpak justru mengeluhkan Undang-Undang KPK membatasi wewenangnya. “Tadi isinya justifikasi semua, malah kita dimarah-marahin gitu,” ujar Saut Situmorang saat ditemui awak media di gedung ACLC atau KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (10/4). Saut mengungkapkan, Dewas belum mulai memproses laporan dugaan pelanggaran etik dan pidana Firli Bahuri. Tetapi, sudah menyerah dengan alasan tidak memiliki wewenang.
5. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang KPK. Menurutnya, berbagai polemik di lembaga antirasuah dapat diselesaikan dengan cepat apabila Perppu KPK diterbitkan. Dewan pengawas (Dewas) KPK dinilai dapat bekerja objektif dengan Perppu tersebut. Saut mengatakan Jokowi masih memiliki beberapa bulan untuk membuat Perppu sebelum masa jabatannya habis. “Saya pikir kalau memang mau objektif mumpung kalau presidennya nonton tv, sudah buat Perppu aja kalau mau cepat. Balik lagi ke Undang-undang KPK sebelumnya supaya cepat,” kata Saut dalam acara Indonesia Forward , Senin (10/4) malam. “Mumpung dia belum selesai, beberapa bulan lagi buat Perppu ini beres nih, di-Perppu-in beres,” Saut menegaskan.
Saut lantas membandingkan proses pelanggaran kode etik di Dewas KPK pada masa dia menjabat dengan masa sekarang. Saut menceritakan kala itu ia diperiksa Dewas lantaran melanggar kode etik. Ia diperiksa sembilan orang; delapan orang berasal dari pihak eksternal dan satu anggota Dewas KPK. Hal yang sama juga dialami mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Saut berpendapat Dewas KPK perlu melibatkan pihak eksternal dalam memproses pelanggaran kode etik, sehingga penilaian lebih objektif. “Tadi diceritakan juga Pak Abraham Samad pernah diperiksa itu Ketua Komisi Etiknya dari luar namanya Anies Baswedan. Gue salah ngomong itu gapapa itu bukti. Jadi artinya gini bila perlu dari orang luar ini supaya dia bisa bicara objektif,” ujarnya.
Merasa dibohongi soal kasus kardus durian, MAKI bakal laporkan Firli ke polisi. Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Polri. Kuasa Hukum MAKI Rudy Marjono menilai, Firli Bahuri telah melakukan kebohongan publik lantaran menyatakan kasus “kardus durian” terus didalami dan menjadi perhatian KPK. Kasus “kardus durian” merupakan kasus dugaan suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPIDT) pada Kemenakertrans tahun 2011.
“Kami akan melaporkan masalah itu ke Bareskrim, terkait dengan kebohongan Pak Firli (Bahuri),” kata Rudy usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (10/4). Rudy menilai, kebohongan Firli Bahuri terlihat setelah pihaknya mengajukan gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan kasus yang diduga menyeret nama Ketua Umum PKB) Muhaimin Iskandar. “Jelas di situ, bukan mereka (KPK) berhenti melakukan (penyidikan), tetapi mereka memang sengaja tidak melakukan penyidikan,” kata dia.
6. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan atas banding yang diajukan bekas Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo secara terbuka pada Rabu (12/4) besok. Tak hanya Sambo, banding juga diajukan terdakwa lain seperti Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal, semuanya akan dibacakan dalam persidangan di hari yang sama. “Putusan tingkat banding dalam perkara pidana atas nama para terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah dipersiapkan majelis hakim tingkat banding untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023,” kata Pejabat Humas PT Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan dalam keterangan tertulis, kemarin.
Binsar mengatakan sidang pembacaan putusan banding Sambo dan kawan-kawan akan disiarkan secara langsung. Mereka menyediakan TV Pool agar sidang bisa diakses publik. “Untuk persiapan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, PT DKI akan mempersiapkan Pool TV yang sejalan dengan kehumasan Mahkamah Agung RI,” ujarnya.
7. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada awal April 2023 menunjukkan, mayoritas publik yakin bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi hukum yang kuat untuk memberi efek jera pelaku korupsi. Berdasarkan survei ini, 52,7 persen dan 8,6 persen responden menjawab yakin dan sangat yakin bahwa RUU tersebut akan memberi efek jera bagi para koruptor. “Ada 61,3 persen responden dengan 8,6 persen di antaranya menyebut sangat yakin RUU ini tak hanya akan mengakselerasi pemberantasan korupsi, tetapi sekaligus mengerdilkan bibit korupsi di negeri ini,” tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id, Senin (10/4).
Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 4-6 April 2023 menunjukkan, mayoritas publik ingin Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dituntaskan. Berdasarkan survei ini, sebanyak 82,2 persen responden menilai RUU Perampasan Aset mendesak untuk dibahas dan diundangkan, bahkan 35,5 persen responden menganggapnya sangat mendesak. “Opini tersebut muncul sama kuatnya dari tiap lapisan masyarakat. Bahkan, publik yang memiliki preferensi politik yang berbeda juga menyampaikan desakan yang sama,” tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id, Senin (10/4). “Artinya, persoalan perampasan aset pada pelaku perampok uang negara ini menjadi kegelisahan di berbagai lapisan masyarakat,” tulis Litbang Kompas.
Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan, pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 lalu mayoritas memberikan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dari 44,5 persen pemilih Prabowo-Sandiaga, sebanyak 44 persen di antaranya akan mendukung Anies. Lalu, 41,1 persen mendukung Prabowo, dan 11,2 persen mendukung Ganjar Pranowo. “Untuk pemilih Prabowo dan Sandi pada Pemilu 2019, ini terlihat terbelah dua antara (mendukung) Anies dan Prabowo, sedikit sekali yang ke Ganjar,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei daring, kemarin. Survei yang sama memperlihatkan, mayoritas pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 lalu memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo. Dari 55,5 persen massa Jokowi-Ma’ruf, 39,3 persen menyatakan dukungan kepada Ganjar, 30,8 persen mendukung Prabowo, dan 16,9 persen mendukung Anies Baswedan.
8. Pengacara Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Deolipa Yumara mengatakan kliennya dikriminalisasi usai melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy dalam kasus dugaan korupsi. Deolipa mengatakan, laporan polisi atas kliennya itu bermunculan tidak hanya di Mabes Polri yang dilakukan oleh Asisten Pribadi Eddy. “Juga ada di Jawa Timur, laporan-laporan (polisi) ke Pak Sugeng, di Madura juga ada, Tanjung Perak tepi laut juga ada. Jadi dia banyak laporan setelah itu,” ujar Deolipa saat ditemui di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Senin (10/4).
Deolipa mengatakan, laporan kepada pihak kepolisian itu bermunculan setelah kliennya melaporkan Eddy ke KPK. “Laporannya sama juga (tentang pencemaran nama baik), karena dia (Sugeng) melaporkan si pak itu (Wamenkumham) itu tadi ke KPK,” ujarnya. Pengacara Sugeng lainnya, Petrus Selestinus mengatakan ada upaya kriminalisasi terhadap kliennya karena berani mengungkap kasus dugaan korupsi pejabat tinggi pemerintah. Upaya kriminalisasi ini tidak hanya meneror kliennya tetapi juga masyarakat secara luas yang mengetahui praktik-praktik korupsi tidak berani melapor. “Karena setiap mau ungkap dugaan tindak korupsi mereka terancam dikriminalisasi sehingga masyarakat akan jadi takut,” imbuh Petrus.
9. Survei LSI sebutkan, pendukung PDI-P mayoritas dukung Ganjar, tapi mulai banyak yang pilih Prabowo. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan, pendukung PDIP mayoritas memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo maju sebagai capres pada Pemilu Presiden 2024. Dari 19,3 persen massa PDI-P, 50,2 persen mendukung pencapresan Ganjar. Namun, 31,2 persen massa PDI-P yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres. Lalu, sebagian kecil yakni 9,3 persen mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Pemilih PDI-P masih mayoritas ke Ganjar, tapi mulai diikuti oleh Prabowo,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei daring, kemarin. Selain dari PDI-P, Ganjar juga mendapat banyak dukungan dari massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari 4,5 persen massa PPP, sekitar 42,9 persen mendukung Ganjar.
10. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui, dirinya sempat ngobrol sebentar dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat peringatan HUT ke-77 TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4) kemarin. Prabowo mengungkapkan, dalam pembicaraan itu PDI-P mengajak Gerindra untuk bertemu. “Beliau baru ajak kita mau ketemu,” ujar Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (10/4). Prabowo mengatakan, pihaknya selalu terbuka kepada semua pihak untuk lakukan komunikasi politik. “Beliau (Puan) mengatakan mungkin sebentar lagi kita akan diatur untuk komunikasi politik. Saya kira semua pihak terbuka untuk komunikasi politik,” kata Prabowo. Saat ditanya terkait cawapres yang akan mendampinginya, Prabowo hanya mengatakan semua masih berproses. Seperti diberitakan, dalam peringatan HUT ke-77 TNI AU, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga hadir.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai, komunikasi politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai berubah beberapa waktu terakhir. Dulu, Prabowo terlihat ingin mencitrakan diri sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Kini, ia hendak mengikuti “selera pasar” dengan mencitrakan diri sebagai sosok yang merakyat. “Kita tahu selama ini kan Pak Prabowo dipersepsikan sebagai orang yang tegas, berwibawa. Padahal pilihan masyarakat itu paling banyak memilih figur capres alasannya karena merakyat,” kata Djayadi, kemarin. Perubahan gaya komunikasi ini terlihat dalam banyak hal. Contoh sederhananya, beberapa waktu lalu media sosial Prabowo mengunggah foto mantan Pangkostrad itu berbuka puasa dengan konsumsi nasi bungkus.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung wacana pembentukan koalisi besar yang terus bergulir. Menurut Cak Imin, semakin banyak partai di suatu koalisi semakin bagus. “Semua, tambah pasukan, tambah kekuatan lebih baik,” ujar Cak Imin saat ditemui di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (10/4). Cak Imin mengatakan, PKB menyambut baik semua partai bisa Bersama-sama menjadi bagian dari upaya kerja sama di Pemilu 2024. “Tinggal kita ingin memastikan kesungguhan dan kebersamaan,” ujarnya. Terkait keputusan capres dan cawapres, Cak Imin menyebut biasanya baru akan dibahas belakangan. Dia tidak bisa berandai-andai apabila namanya tidak masuk kategori menjadi capres maupun cawapres.
11. Golkar buka pintu buat PDIP gabung ke koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, koalisi besar yang digagas Golkar membuka pintu bagi partai politik mana pun yang ingin bergabung, termasuk PDI-P. “Ini koalisi terbuka, terbuka untuk siapa saja yang ingin memperkuat koalisi besar,” kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (10/4). Kemarin, Airlangga bertemu Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Slipi, Jakbar untuk menjajaki pembentukan koalisi besar. “Kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu di koalisi besar maupun dari koalisi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),” kata Airlangga dalam jumpa pers seusai pertemuan Airlangga menuturkan, koalisi besar yang terdiri banyak partai politik diperlukan karena Indonesia adalah negara yang besar.
Sedangkan Hary Tanoesoedibjo menilai, Airlangga Hartarto merupakan ahli ekonomi yang punya wawasan luas. Hal itu merespons soal peluang Airlangga menjadi cawapres Koalisi Besar. “Kalau komentar saya beliau memang ahli ekonomi. Saya banyak berdiskusi sama beliau terkait ekonomi, wawasannya sangat luas dan memang beliau sangat mumpuni di bidang ekonomi,” kata Hary Tanoe. Ia pun mengaku tak heran apabila Airlangga dipercaya sebagai Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju. Hary tidak mau berandai-andai mengenai peluang Airlangga menjadi cawapres yang akan diusung Koalisi Besar.
Di sisi lain, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengaku belum mendapat informasi mengenai komunikasi antar partainya dengan PDI-P terkait pembentukan koalisi besar. Menurut Lodewijk, bisa saja komunikasi itu dijalin antarketua umum, bukan oleh elite di tingkat sekretaris jenderal ke bawah. Oleh karenanya, Lodewijk enggan berkomentar mengenai potensi adanya ganjalan apabila PDI-P bergabung ke koalisi besar kelak. Sebab, apabila PDI-P bergabung, koalisi besar akan beranggotakan tiga partai politik terbesar, yakni PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. “Saya tidak mau berandai-andai soal itu, kita yang ada di depan mata saja. Kita buka puasa ada kurma, ya kurma saja. Kita nikmati yang ada di depan,” ujar Lodewijk.
Soal Airlangga jadi cawapres dari Koalisi Besar, Sekjen Golkar bilang masih dinamis. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan, bursa capres dan cawapres yang akan diusung koalisi besar masih dinamis. Penegasan itu menjawab pertanyaan soal peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden yang diusung bila koalisi besar terbentuk. “Pak Airlangga sudah sampaikan, capres dan cawapres itu sangat dinamis. So, kita tunggu saja,” kata Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (10/4). Lodewijk menampik isu yang menyebut Airlangga menawarkan diri untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Menurut dia, partai-partai politik baru membangun pondasi dibentuknya koalisi besar, sedangkan urusan calon presiden dan wakil presiden akan dibahas kemudian.
12. Presiden Jokowi mengatakan harga pangan jelang Lebaran mengalami tren penurunan. Hal ini ia sampaikan saat blusukan di Pasar Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (10/4). Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi langsung oleh Mendag Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. “Saya dengan Pak Menteri Perdagangan juga Pak Gubernur Jawa Tengah ngecek terakhir kondisi harga-harga menjelang mendekati lebaran seperti apa ternyata yang di sini kita lihat turun semuanya,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Pasar Selo, Boyolali, Senin (10/4) dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.
Ia mengatakan, harga cabai rawit di Pasar Cepogo, Boyolali yaitu Rp 20.000 per kg dari sebelumnya Rp 80.000 per kg. Lalu harga telur ayam Rp 25.000 per kg dari sebelumnya di atas Rp 30.000 per kg, bawang putih berkisar Rp 24.000-25.000 per kg. Selanjutnya, harga daging ayam Rp 32.000 per ekor.
Jokowi menilai penurunan harga terjadi lantaran stok kebutuhan pangan pokok melimpah. Pihaknya juga memastikan stok ini akan tercukupi hingga Lebaran nanti. Sehingga dipastikan harga pangan tidak mengalami gejolak harga terlalu tinggi. “Pasokannya banyak. Pasokan banyak artinya harga pasti turun. Karena harganya tadi turun, turun, ya artinya pasokannya banyak,” ujarnya.
Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Satgas pangan untuk memastikan stok pangan tercukupi hingga Lebaran nanti. Satgas Pangan ini akan menindak para pedagang yang melakukan penimbunan kebutuhan pangan pokok. “Kalau ada yang nyimpen pak, barang banyak untuk harga naik, satgas turun pak. Cepet, jadi barangnya ada terus,” ungkapnya.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya mengungkapkan stok beras di gudang Bulog saat ini menipis. Walau demikian pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyerapan beras dari dalam negeri. “Kalau dibilang, kosong dengan jumlah kekuatan simpan Bulog 3,6 juta ya kosong. Tapi kan sesuai dengan kebutuhan. Bulog tidak bisa ngisi banyak-banyak karena harus ada perintah dari negara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/4) lalu. Menurut Buwas, stok CBP saat ini masih cukup untuk penyaluran beras bansos lantaran pihaknya masih terus menyerap beras hasil panen petani. Buwas bilang jumlah penyerapannya pun saat ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan penyerapan sebelum-sebelumnya.
13. Pembakar pesawat Susi Air ditangkap, gudang senjata KKB terbongkar. Tim gabungan TNI dan Polri menangkap anggota KKB yang merupakan anak buah Egianus Kogoya yaitu Yomce Lokbere. Dia merupakan salah satu pelaku pembakaran pesawat Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kasatgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2023 Kombes Pol. I.G.G. Era Adhinata, dalam keterangan kepada wartawan di Timika mengatakan, Yomce Lokbere ditangkap pada Rabu (5/4) di Batas Batu, Kabupaten Nduga.
Dari hasil pemeriksaan terungkap Yomce bertugas mencari dan mengumpulkan logistik, termasuk senjata api dan amunisi. “Saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” kata Kombes Era di Papua, Senin (10/4). Kombes Era menambahkan, dari data yang dimiliki terungkap Yomce Lokbere terlibat dalam sejumlah aksi bersenjata di Kabupaten Nduga sejak tahun 2021. Adapun aksi kekerasan yang melibatkan Yomce Lokbere pada 2021 terdiri dari pembakaran camp Dolarossa dan kontak tembak dengan Satgas Yonif Raider 700 di daerah Mapenduma.
Tahun 2022 yaitu tanggal 7 Juni diduga terlibat penembakan pesawat SAM AIR PK-SMG di lapangan terbang Kenyam, dan di tahun 2023 terlibat dalam pengancaman terhadap 15 orang pekerja pembangunan puskesmas di Paro tanggal 5 Pebruari dan pembakaran pesawat serta penyanderaan pilot Susi Air di Distrik Paro tanggal 7 Pebruari. Pembakaran pesawat Susi Air di Nduga terjadi pada 7 Februari lalu. Pembakaran itu disusul dengan aksi penyanderaan pilot berkebang. Tim gabungan TNI dan Polri mengamankan senjata api dan 415 amunisi berbagai kaliber dari markas KKB yang berada di Sagu Lima Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Lokasi penyimpanan senjata api, amunisi dan berbagai peralatan telekomunikasi itu terungkap berdasarkan pengembangan penyelidikan dan keterangan dari Yomce Lokbere.
14. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Sandiaga Uno yang pamit keluar dari Partai Gerindra. Menurut Dasco, Prabowo meminta Sandi untuk mempertimbangkan secara matang keputusannya itu. “Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Sandi, apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang dan sudah dipikirkan masak-masak,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4). Dasco menjelaskan, Prabowo menyampaikan pesan itu kepada Sandi demi kebaikan Sandi. Disebutkan, setelah Sandi pamit ke Prabowo, keduanya belum berkomunikasi lagi. Dasco memastikan Gerindra akan membiarkan Sandi mengambil keputusannya sendiri. “Tentunya hal itu berpulang pada Pak Sandi. Karena Pak Prabowo itu sebanyak-banyaknya orang yang mau bergabung dengan Gerindra akan diterima dengan baik,” tuturnya. (HPS)
