Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (net)
Isu menarik pagi ini, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono terang-terangan meminta agar kadernya bisa diusung sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Mardiono usai partainya resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai capres 2024. Di sisi lain, hasil jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan, elektabilitas Gubernur Jateng itu tidak menjamin kemenangannya pada pemilu mendatang. Karena masih ada sejumlah hal yang menyebabkan posisi Ganjar masih rawan.
Isu menarik lainnya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, KIB akan bubar karena perbedaan sikap politik antara PPP dengan Partai Golkar. PPP telah memutuskan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, sementara Golkar memberikan isyarat kerja sama dengan Partai Gerindra. Ini merupakan bukti konkret berakhirnya Koalisi Indonesia Bersatu.
Jubir Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut, KIB tengah mengalami ujian setelah PDI-P mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia menjelaskan, ujian itu soal kemungkinan lepasnya dua partai politik KIB, yaitu PAN dan PPP. Namu, kata dia, Golkar tentu sudah mengantisipasi kemungkinan lepasnya dua partai politik itu dari KIB. Di sisi lain, Presiden Jokowi akan mengundang para ketum parpol koalisi pendukung pemerintah guna membahas perkemban gan situasi politik dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4). Berikut isu selengkapnya.
1. Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono terang-terangan meminta agar kadernya bisa diusung sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang. Hal itu disampaikan Mardiono setelah PPP resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai capres. “DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden,” ujar Mardiono, Rabu (26/4).
Mardiono mengungkapkan permintaan tersebut merupakan mandat dari Rapimnas V PPP yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (25/4). Bagi PPP, kata Mardiono, permintaan tersebut merupakan hal yang wajar karena pernah terjadi sebelumnya. “Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat kader PPP, Bapak Hamzah Has pernah menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Mardiono.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Keputusan itu diambil setelah PPP mengadakan Rapimnas di Yogyakarta, Selasa (25/4). “Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam, dengan mengucap bismillah hirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang” ujar Mardiono. Ia mengatakan, keputusan itu diambil usai PPP melakukan musyawarah selama tiga hari. “Diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis DPP, rapat gabungan majelis-majelis dengan pengurus harian DPP PPP secara lengkap,” katanya seraya menambahkan, proses pembahasan capres dilanjutkan dengan Rapimnas V yang berlangsung hari Selasa.
Mardiono mengatakan akan segera menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi setelah partainya resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Selain itu, PPP juga akan ajak Golkar dan PAN usung Ganjar. “PPP juga akan segera melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum DPP PDI-P, yang Insya Allah waktunya sedang diatur. PPP harus menemui Jokowi untuk menyampaikan hasil Rapimnas V di Yogyakarta,’’ ujarnya. Mardiono juga mengatakan, segera lakukan koordinasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Mardiono mengungkapkan alasannya mendukung Ganjar sebagai capres. Pertama, Ganjar dianggap mempunyai kapasitas untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. “Dukungan popularitas dan elektabilitas telah dibuktikan oleh berbagai lembaga survei dengan menempatkan posisi teratas bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya,” kata Mardiono. Alasan kedua, Ganjar memiliki latar belakang sejarah yang dekat dengan PPP. Mardiono mengungkapkan, beberapa saudara Ganjar merupakan kader PPP. “Karena beliau, mertuanya, almarhum Bapak Achmad Musadik Supriyadi pernah menjabat sebagai Ketua DPC Purbalingga pada empat periode pada 1973-1991. Hingga saat ini, rumah beliau juga digunakan sebagai kantor cabang PPP di Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.
2. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan, elektabilitas bakal capres PDIP, Ganjar terbilang besar, namun tidak menjamin kemenangannya pada pemilu mendatang. Menurut Litbang Kompas, ada sejumlah hal yang menyebabkan posisi Ganjar masih rawan. Pertama, tingginya angka swing voters atau pemilih mengambang. Survei periode 25 Januari-4 Februari 2023 mencatat, elektabilitas Ganjar sebesar 25,3-37,0 persen. Namun, dari angka tersebut, sebanyak 13,9-18,2 persen merupakan pemilih loyal atau strong voter, sedangkan 11,4-18,8 adalah swing voter atau pemilih mengambang .
“Tingginya proporsi barisan pendukung yang kurang loyal (swing voter), hampir separuh bagian dari total pendukungnya saat ini, belum dapat menjaminkan kemenangan dalam pemilu mendatang,” kata hasil analisis Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Rabu (26/4). Hal lainnya yang membuat posisi Ganjar belum aman ialah terbatasnya penguasaan arena politik politisi PDI-P itu. Menurut berbagai hasil survei yang dilakukan secara periodik, pendukung Ganjar masih tersegmentasi di wilayah dan karakteristik sosial ekonomi tertentu.
Hasil survei Litbang Kompas juga memperlihatkan, pendukung bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo masih tersegmentasi di wilayah tertentu. Sebaran pendukungnya sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 64,1 persen. Sementara, di luar Jawa, pendukung Ganjar baru 35,9 persen. Di Pulau Jawa sendiri, sebaran pendukung Ganjar sebenarnya belum merata. Pendukung paling banyak tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY (39,5 persen). Lalu, diikuti Jawa Timur (28,5 persen) dan Jawa Barat (22,5 persen). DKI Jakarta (4,9 persen) serta Banten (4,6 persen).
Sedangkan di luar Jawa, dukungan buat Ganjar terkonsentrasi di Pulau Sumatera (44,7 persen), lalu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (15,7 persen), Kalimantan (15,1 persen), Maluku dan Papua (12,6 persen), dan Sulawesi (11,9 persen). Selain dari sisi sebaran wilayah, latar belakang identitas dan kehidupan sosial ekonomi pendukung Ganjar pun tersegmentasi. Politisi PDI-P itu banyak didukung kalangan kaum muda rentang usia 24-40 tahun (41,5 persen), namun kurang mendapat dukungan dari kalangan tua lebih dari 60 tahun (3,7 persen). Dari segi pendidikan, mayoritas pendukung Ganjar berlatar belakang pendidikan menengah (47,6 persen), lalu pendidikan dasar (37,5 persen), diikuti pendidikan tinggi (14,9 persen).
Sementara, terkait status sosial ekonomi, Ganjar banyak didukung kalangan menengah bawah (44,0 persen), lalu kalangan bawah (32,5 persen), menengah atas (18,5 persen), tapi minim dari kalangan atas (5,0 persen). Mantan anggota DPR dua periode tersebut ternyata lebih banyak didukung kalangan laki-laki (53,5 persen) dibanding perempuan (46,5 persen).
3. PDI-P menyambut positif dukungan PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai cares 2024. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya membuka ruang bagi PPP untuk kerja sama politik pada Pemilu 2024. “Dengan penjelasan di atas, maka kerja sama dengan PPP sangat positif, dan semakin memperkuat energi kemenangan Pilpres 2024,” kata Hasto, Rabu (26/4). Hasto mengungkapkan, kedua partai memiliki rekam jejak yang sama, yaitu kesesuaian historis. Selain itu, akar pembentukan PPP juga dianggap memiliki rekam jejak sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia. “Dari akar pembentukannya, PPP merupakan fusi dari Partai Nahdatul Ulama (NU), PERTI, PSII, dan PARMUSI. Kesemuanya memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan NU, kedekatan secara ideologis, kultural dan basis pemilih menjadikan NU dan PDI Perjuangan memiliki ikatan persaudaraan kebangsaan,” kata Hasto.
4. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, KIB akan bubar karena perbedaan sikap politik PPP dengan Partai Golkar. PPP telah memutuskan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, sementara itu, Golkar memberikan isyarat kerja sama dengan Partai Gerindra. “Ini merupakan bukti konkret berakhirnya Koalisi Indonesia Bersatu,” ujar Umam, Rabu (26/4). Ia menganggap terpecahnya sikap PPP dan Golkar menunjukkan koalisi harus dibangun dengan semangat persamaan yang kuat jika ingin terus bertahan. “Faksionalisme dan pembelahan di internal KIB itu menyisakan pelajaran berharga, bahwa koalisi yang tidak dibangun di atas kesepahaman platform dan kejelasan tokoh yang akan diusung, sejatinya hanya akan menjadi gimmick politik yang hampa makna,” katanya.
5. Jubir Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut, KIB tengah mengalami ujian setelah PDI-P mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. “KIB memang lagi dalam fase ujian. Pencapresan GP (Ganjar Pranowo) oleh PDI-P membuat konstelasi politik sedikit berubah, dan itu biasa saja,” kata Tantowi, Rabu (26/4). Tantowi jelaskan, ujian itu soal kemungkinan lepasnya dua partai politik KIB, yaitu PAN dan PPP. Menurut Tantowi, Golkar tentu sudah mengantisipasi kemungkinan lepasnya dua partai politik itu dari KIB. “Sikap PAN dan PPP yang bisa saja bermuara pada lepasnya mereka dari koalisi adalah tantangan yang sudah diantisipasi,” ujarnya.
Ditanya soal ke mana Golkar akan melangkah untuk koalisi menuju Pemilu 2024, Tantowi hanya mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa jadi indikasi arah politik Golkar ke depan. Dari pertemuan itu ada sinyal Golkar akan merapat ke Gerindra. “Pertemuan AH dan ARB dengan Prabowo beberapa hari lalu bisa dijadikan indikasi arah politik ke depan. Partai Golkar dan Gerindra adalah saudara kandung yang mempunyai platform perjuangan yang sama, Indonesia Raya yang Berkarya,” ujarnya.
Tantowi berharap semua pihak menunggu keputusan resmi Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024. Ditanya lebih lanjut, Tantowi belum memastikan apakah merapatnya Golkar ke Gerindra untuk membentuk koalisi baru atau justru bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang sudah dibentuk Gerindra dan PKB. “PG (Partai Golkar) dan Gerindra adalah saudara kandung yang mempunyai platform perjuangan yang sama, Indonesia Raya yang berkarya,” kilahnya.
6. Presiden Jokowi akan mengundang para ketum parpol koalisi pendukung pemerintah untuk bertemu dalam waktu dekat guna membahas perkembangan situasi politik saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PAN merangkap Mendag Zulkifli Hasan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4). Awalnya, Zulkifli menyampaikan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi sedikit menyinggung soal politik. “Politik kira-kira yang pokok itu. Singgung-singgung sedikit, nanya-nanya boleh lah,” ujar Zulkifli. Ia lantas mengungkapkan pembicaraan yang terjadi. Zulkifli bertanya kepada Presiden Jokowi mengenai perkembangan situasi politik terakhir. “Ya, ‘Pak gimana perkembangan politik sekarang?’ Selain Mendag kan saya juga ketua umum PAN. ‘Nanti saja kita akan kumpul’ (jawab Presiden),” kata Zulkifli menirukan pesan Presiden Jokowi. “Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak akan mengundang ketua-ketua umum partai untuk silaturahim,” ujarnya lagi.
7. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan, KIB akan mengadakan pertemuan dengan tuan rumah Partai Golkar, Kamis (27/4). “Untuk tempat silaturahmi, tuan rumahnya adalah Golkar. Nanti akan diinfokan secara lebih lanjut dalam pertemuan silaturahmi lebaran,” kata Yoga, Rabu (26/4). Viva Yoga mengatakan, pertemuan tersebut memiliki agenda terkait pencapresan di KIB. Selain itu, KIB juga akan membahas berbagai tantangan bangsa ke depan. Menurutnya, pertemuan KIB akan dihadiri Ketua Umum tiga partai politik, yaitu PAN, PPP, dan Golkar. “Besok hari Kamis, 27 April 2023, Ketum PAN akan bersilaturahmi lebaran dengan Pak Airlangga Ketum Golkar dan Pak Mardiono Ketum PPP,” ujar Viva Yoga.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menyatakan pengurus PAN banyak menggaungkan nama Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai capres dari PAN di Pilpres 2024. Ia mengatakan kondisi ini terjadi ketika digelarnya Rapat Koordinasi PAN di Semarang, Jawa Tengah, 26 Februari lalu. “Secara real politik, jika melihat suara yang berkembang pada saat rapat koordinasi PAN 26 Februari 2023 di Semarang, banyak pemegang hak suara Rakernas PAN yang menggaungkan nama mas Ganjar sebagai Capres, dan nama mas Erick sebagai Cawapres,” kata Drajad, Rabu (26/4). Meski demikian, Drajad menyatakan PAN sampai saat ini belum memutuskan secara resmi siapa sosok capres yang diusung.
8. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan pesan khusus dari mantam Wapres Try Sutrisno terkait keinginannya maju menjadi capres 2024. Dalam pesannya, Try menilai Prabowo sebagai sosok yang memahami kebutuhan rakyat Indonesia. “Saya pesankan kalau Beliau mau terus ikut dalam pemilu ini, apalagi saya dengar juga sudah mencalonkan jadi presiden,” kata Try dalam keterangan pers Partai Gerindra yang diterima, kemarin. “Saya pesankan, Pak Prabowo adalah orang yang sudah lama berjuang, mengerti tentang apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk seluruh rakyat Indonesia ini,” kata Try Sutrisno saat menerima kunjungan Prabowo di rumahnya, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
9. Wapres Ma’ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri beserta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas kondisi Papua terkini di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/4). Ma’ruf Amin ingin mendapatkan informasi mengenai situasi Papua terkini beserta upaya pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mehrtens setelah gugurnya sejumlah prajurit yang diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. “Dalam rapat ini saya ingin mendengar perkembangan terakhir,” kata Ma’ruf Amin saat membacakan pengantar rapat. Ma’ruf menyebutkan, pemerintah melalui TNI telah meningkatkan status operasi di Papua menjadi siaga tempur setelah gugurnya prajurit-prajurit tersebut. Namun, ia mengingatkan, pendekatan kesejahteraan mesti tetap dilakukan dalam upaya menjaga kondusivitas keamanan di Papua.
10. Presiden Jokowi menyatakan, kebijakan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras demi memenuhi cadangan beras nasional. Ia menuturkan, stok cadangan beras harus dijaga karena Indonesia akan menghadapi el nino atau musim kering panjang yang berdampak pada produksi beras dalam negeri. “(Impor) itu untuk cadangan Bulog, karena kemungkinan akan ada yang namanya el nino, kering panjang, sehingga Bulog dan Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya,” kata Jokowi seusai menanam padi di Tuban, Kamis (6/4). Ia mengingatkan, impor ini dilakukan supaya Indonesia tidak perlu kebingungan untuk mengimpor beras dari luar negeri ketika sudah memasuki musim kering panjang kelak. “Ini yang kita hindari karena el nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara lain itu juga terjadi,” kata Jokowi.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan soal kemungkinan terjadinya El Nino (pemanasan suhu muka laut) pada Agustus mendatang. Hal itu disampaikannya menanggapi kondisi suhu di sejumlah daerah di Indonesia yang lebih panas akhir-akhir ini. Dilansir dari unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Luhut mula-mula menceritakan soal banyaknya pertanyaan mengapa suhu udara menjadi lebih tinggi dari biasanya. “Hari pertama pasca-libur Idul Fitri, ada satu hal yang penting untuk saya koordinasikan setelah mendapatkan banyak pertanyaan sekaligus merasakan langsung mengapa akhir-akhir ini suhu di beberapa daerah terasa begitu tinggi,” kata Luhut. Dia pun mengungkapkan, Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia telah menyebutkan, fenomena La Nina yang telah terjadi selama tiga tahun berturut-turut dan membawa cuaca lebih basah akhirnya telah berakhir.
11. Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko terkait peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang memberi ancaman pembunuhan ke warga Muhammadiyah. Muhadjir menuturkan, dirinya berpesan agar BRIN memproses AP Hasanuddin bila ia melakukan pelanggaran etik. “Saya sudah koordinasi dengan Kepala BRIN, kalau ada pelanggaran etik ya supaya diproses, tidak perlu ada pihak yang campur tangan,” kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/4). Muhadjir mempersilakan perbuatan AP Hasanuddin tersebut dibawa ke ranah pidana bila memang ada indikasi pelanggaran pidana.
Hasil Sidang Majelis Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan, Andi Pangerang Hasanuddin (AP Hasanuddin) melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN Ratih Retno Wulandari melalui keterangan tertulis, Rabu (26/4). “Hasil sidang menyatakan, APH melanggar kode etik ASN dan selanjutnya akan dilakukan sidang penentuan hukuman disiplin,” ujar Ratih. Keputusan sidang tersebut diambil setelah Majelis Kode Etik yang terdiri dari lima orang dari unsur kepegawaian, pengawasan, atasan langsung dan unsur lainnnya menyidang AP Hasanuddin.
Majelis Kode Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan rekomendasi agar Andi Pangerang Hasanuddin (AP Hasanuddin) yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah dilanjutkan ke sidang hukuman disiplin. Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Majelis Etik menyatakan apa yang diperbuat AP Hasanuddin adalah pelanggaran etik ASN. “Majelis Kode Etik merekomendasikan pemanggilan sidang hukuman disiplin PNS berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi yang sudah dilakukan,” ujar Ratih lagi.
12. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendesak pemerintah segera mengirimkan draf RUU Perampasan Aset ke DPR. Menurut dia, jika pemerintah belum mengirimkan naskah akademik dan draf RUU Perempasan Aset, maka RUU Perampasan Aset belum bisa dibahas. “Saat ini DPR masih reses, kami berharap agar pemerintah segera mengirimkannya saat masa sidang dimulai agar bisa segera kami bahas sesuai harapan publik,” kata Didik di Jakarta, Rabu (26/4).
Didik menjelaskan, proses pengusulan dan pembahasan RUU dimulai dari DPR dan dibahas bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Menurut dia, untuk bisa dibahas, maka RUU tersebut harus masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah maupun Plolegnas Prioritas di DPR. “Meskipun RUU Perampasan Aset inisiatif pemerintah, tetapi political will, komitmen will dan action will-nya dimulai dari DPR. Tanpa pembahasan prolegnas di DPR, tidak mungkin lahir pembahasan RUU,” ujarnya. Politisi Partai Demokrat itu jelaskan, RUU tersebut sudah disepakati menjadi RUU Prioritas Tahun 2023 di DPR. Sehingga seharusnya mulai dibahas tahun 2023 ini.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, naskah RUU Perampasan Aset sudah final. “Sudah final. Naskahnya sudah final, segera setelah akan ditandatangani oleh Presiden (Joko Widodo). Sudah disisir yang typo,” kata Mahfud di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa lalu. Setelah naskah ditandatangani, Jokowi akan menerbitkan surat presiden (surpres). Surpres itu nantinya akan dikirimkan ke DPR RI agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan. “Mudah-mudahan tidak lama sesudah lebaran, taruh lah di pekan pertama sudah dikirim surpresnya,” ucap Mahfud. (HPS)
