Para Ketum Parpol Yang Diundang ke Istana (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik pendukungnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam, tanpa Ketum Nasdem Surya Paloh. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy atau Rommy mengatakan pertemuan para ketum parpol dengan Presiden Jokowi bakal mewujudkan Koalisi Besar untuk mengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto jadi Capres dan Cawapres 2024. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah Prabowo. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Surya Paloh masih berada di luar negeri. Namun, ia tidak menjawab apakah Surya Paloh diundang atau tidak oleh Jokowi. “Bang Surya masih di luar negeri,” kata Johnny G Plate.
Isu menarik lainnya, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat ditembak orang tak dikenal, Selasa (2/5) siang. Wapres Ma’ruf Amin memerintahkan pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penembakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Wapres juga mengimbau masyarakat tidak terprovokasi peristiwa tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengungkapkan, tersangka sudah dua kali mendatangi Kantor MUI dan mengaku dirinya sebagai nabi.
Menkumham Yasonna Laoly membantah tuduhan yang menyebut anaknya, Yamitema Laoly, terlibat dalam monopoli bisnis di lembaga pemasyarakat (lapas). Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membantah adanya monopoli bisnis di dalam Lapas. Eddy Hiariej menilai, tudingan terhadap yayasan anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly terlibat bisnis narkoba di Lapas sebagai informasi yang menyesatkan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga saat ini belum ada investasi yang terealisasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan di IKN semuanya masih bersumber dari APBN. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu. Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak mencari pelaku dalam proses penyelesaian non yudisial untuk peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik pendukungnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam. Pertemuan tertutup yang berlangsung 2,5 jam itu diawali dengan makan malam. Enam ketua umum parpol yang hadir adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Mardiono. Ketum Partai Nasdem tak hadir Surya Paloh karena tak diundang. Pasalnya, Nasdem telah membentuk koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS dan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Tidak jelas apa yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu karena tidak ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan tersebut.
2. Namun yang menarik, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy atau Rommy mengatakan pertemuan para ketum parpol dengan Presiden Jokowi bakal mewujudkan Koalisi Besar. Dengan terwujudnya Koalisi Besar, kata Rommy, capres-cawapres yang berpotensi diusung dalam koalisi ini adalah Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto. “Pertemuan nanti malam yang rencananya dihadiri seluruh ketum-ketum parpol pendukung pemerintah minus Nasdem berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar-Prabowo sebagai capres-cawapres,” ujar Rommy, Selasa (2/5).
Rommy menjelaskan, formasi Ganjar-Prabowo bertolak dari kenyataan bahwa dua sosok tersebut selalu mengisi posisi papan atas hasil survei di berbagai lembaga. Selain itu, kata Rommy, partai yang memenangkan Pemilu 2019 memang lebih tepat mengusung capres, yakni PDI-P. Dalam hal ini, PDI-P yang telah mengusung Ganjar sebagai capres, dipandang lebih tepat. Sementara itu, partai pemenang selanjutnya, yakni Gerindra, lebih tepat menjadi pengaju cawapres. “Tentu hal ini terpulang ke Prabowo, apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres,” tuturnya.
Di sisi lain, Rommy juga bicara mengenai batalnya Koalisi Besar terwujud. Menurutnya, pertemuan para ketum parpol dengan Presiden Jokowi akan turut memfinalisasi distribusi kekuatan politik dari enam parpol pendukung pemerintah. PDI-P dan PPP sendiri telah menentukan sikap untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Sementara, empat parpol lainnya, yakni Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN belum menentukan sikap finalnya. “Pendistribusian ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, khususnya mega-mega proyek infrastruktur seperti IKN, jalan tol, bendungan, bandara, dan lain-lain. Ini sejalan dengan harapan Pak Jokowi di beberapa kesempatan terbatas yang mengatakan, presiden 2024 diharapkan tetap diusung dan dimotori oleh anggota parpol pendukung pemerintahan saat ini,” imbuhnya.
Rommy juga mengungkapkan, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak diajak menghadiri pertemuan karena sudah mendukung Anies Baswedan sebagai capres. “Ini Nasdem kan sudah memutuskan sikapnya mengusung ABW (Anies Baswedan),” ujarnye seraya menambahkan, pertemuan nanti berkaitan dengan rencana formasi politik ke depan. Oleh karena itu, Surya Paloh yang telah mendukung Anies tidak diundang. “Tentu (tidak diajak) karena salah satu materinya adalah rencana formasi politik ke depan,” ucapnya.
3. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membantah keterangan Romahurmuziy. Ditegaskan, pertemuan para ketum parpol dengan Jokowi tak terlalu banyak membahas politik. Ia menampik soal adanya pembahasan rencana dirinya mendukung Ganjar Pranowo. “Tadi kita enggak terlalu rinci (membahas soal rencana mendukung Ganjar),” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5).
Jokowi, kata Prabowo, lebih banyak bicara mengenai perekonomian Indonesia. Jokowi berpesan kepada para ketua umum untuk melanjutkan pembangunan agar Indonesia menjadi negara papan atas dalam urusan ekonomi. Presiden Jokowi menyampaikan perkembangan terakhir mengenai situasi ekonomi dunia. Antara lain soal ramalan negara-negara besar, ramalan lembaga moneter internasional (IMF) hingga bank dunia soal Indonesia punya potensi menjadi negara maju. “Bisa. Sekarang kalau tidak salah gross domestic product (GDP) kita sudah Rp 1,5 T. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya terbesar. Dan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita. Saya kira itu intinya,” ujar Prabowo. Menurut Prabowo, Jokowi tidak berpesan tentang politik. Jokowi juga tak membahas soal koalisi Pilpres 2024. “Saya kira enggak ada secara praktis tidak, tetapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerja sama demi bangsa dan negara,” ujar Prabowo.
Prabowo Subianto mengatakan dirinya mendapat titipan besar dari Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. Prabowo menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu Jokowi lebih banyak bicara mengenai masa depan Indonesia. Ia menampik anggapan ada pembicaraan mengenai capres-cawapres dengan Jokowi. “Secara praktis (mengenai Pilpres 2024) tidak. Tadi titipan besar bahwa kita harus rukun, kompak, bisa bekerja sama demi bangsa dan negara,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, Jokowi banyak bercerita tentang pembangunan Indonesia. Jokowi menyinggung posisi ekonomi Indonesia yang sudah ada di urutan ke-16 dunia. Prabowo optimistis Indonesia bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 dunia. Menurutnya, hal itu bisa terwujud bila semua elemen bangsa kompak. “Kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi ke-4 terbesar dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan,” ujarnya.
Plt Ketum PPP Mardiono juga ikut membantah. Ia mengatakan, pertemuan para ketum parpol koalisi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (2/5) tidak membahas soal perombakan atau reshuffle kabinet. Menurutnya, Presiden berpesan agar semua pihak bisa menjaga stabilitas politik nasional. “Oh enggak ada tadi. Enggak disinggung ya soal kabinet,” ujar Mardiono usai pertemuan. “Yang paling penting adalah harus kita jaga stabilitas politik nasional kita supaya rakyat nanti bisa menikmati bahwa pesta demokrasi itu bisa dinikmati oleh rakyat dan kemudian juga hasilnya itu nanti untuk menyongsong bonus demografi,” kata Mardiono. Mardiono mengungkapkan, Presiden tampak Bahagia dan banyak tawa selama berlangsungnya pertemuan tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengklaim tidak ada pembicaraan soal pembentukan koalisi besar dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi. Menurut Airlangga, pertemuan lebih banyak membahas capaian pembangunan dan tantangannya ke depan. “Kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait juga dengan tantangan middle income trap,” kata Airlangga. Ia juga menyebut, tidak ada pembicaraan terkait pemilu 2024. Airlangga juga menyebut pencalonan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres tidak menjadi topik pembicaraan.
4. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menekankan, partainyamasih berharap agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak bubar, meskipun PPP berkoalisi dengan PDI-P. Viva Yoga mengatakan, jika KIB tetap bersatu maka PAN dan Golkar akan menyusul PPP ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. “PAN masih berharap agar KIB tidak bubar, tetapi masih tetap bersatu, meskipun PPP telah secara resmi menyalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Jika tetap bersatu, maka KIB ya mendukung Mas Ganjar,” ujar Viva, kemarin.
Viva mengungkapkan, untuk posisi cawapres akan didiskusikan secara kekeluargaan dengan prinsip harus memiliki nilai tambah untuk meningkatkan nilai elektoral. Selain itu, cawapres tersebut juga harus bisa membuat sosok paslon mencerminkan kombinasi yang ideal sesuai masyarakat Indonesia yang plural, serta memilki visi yang futuristik.
5. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan apa yang salah dengan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, sehingga Nasdem tidak diajak dalam pertemuan para ketum parpol dengan Presiden Jokowi di Istana, tadi malam. “Pertanyaan saya, memang Anies ini kenapa? Apa masalah bagi mereka tentang Nasdem untuk mengusung Anies?” ujar Ali, Selasa (2/5). Ali menjelaskan, Anies merupakan putra Indonesia dan salah satu kader terbaik yang dimiliki bangsa. Selain itu, kata dia, Anies memenuhi syarat sebagai capres. “Ini kan kedaulatan partai. Jadi kalau alasannya karena usung Anies ya biarlah masyarakat yang menilai itu,” tuturnya. Namun Ali menegaskan Nasdem tak kecewa ketika tidak diundang ke Istana malam ini.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Surya Paloh masih berada di luar negeri. Namun, ia tidak menjawab apakah Surya Paloh diundang atau tidak oleh Jokowi. “Bang Surya masih di luar negeri,” kata Johnny G Plate.
6. Isu menarik lainnya, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat ditembak orang tak dikenal, Selasa (2/5) siang. Wapres Ma’ruf Amin memerintahkan polisi mengusut tuntas kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (2/5). Melalui jubirnya, Ma’ruf Amin menyatakan, kasus ini mesti diusut tuntas agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Kepada seluruh pihak yang berwenang, Wapres menginstruksikan agar mengusut tuntas kasus ini secara cepat dan terang benderang sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata jubir Wapres Masduki Baidowi dalam keterangan pers, kemarin. Masduki mengatakan, apapun alasannya, tindakan brutal yang mengancam jiwa dan mengganggu ketertiban masyarakat tidak dapat dibenarkan. Wapres juga mengimbau masyarakat, tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas.
Menag Yaqut Cholil Quomas mengecam peristiwa penembakan yang terjadi di kantor MUI. “Saya sangat mengecam setiap tindakan kekerasan, termasuk penembakan yang terjadi di Kantor MUI,” ujarnya. Ia mendukung upaya Polri untuk segera mengungkap motif dibalik peristiwa penembakan tersebut. “Saya mendengar bahwa pelaku meninggal. Saya yakin Polri professional. Kita dukung Polri untuk mengidentifikasi pelaku,” ujarnya lagi.
PP Muhammadiyah mengecam keras peristiwa penembakan yang terjadi di Kantor MUI. “Kami selalu mengecam setiap bentuk kekerasan apapun atas nama apapun. Kedua kami selalu mengedepankan hukum, dan tindakan yang berbasis pada hukum,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Surabaya, Selasa (2/5). Haedar meminta pihak kepolisian mengungkap kasus penembakan ini meski pelakunya sudah tewas. Haedar mengatakan kejadian semacam ini tidak boleh terulang lagi, baik oleh individu maupun kelompok. “Sebab, biarpun kita tidak tahu motifnya, setiap hal yang menyangkut kekerasan tentu tidak positif untuk generasi bangsa ke depan,” katanya.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengungkapkan, tersangka sebelumnya sudah dua kali mendatangi Kantor MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dalam kedatangannya, tersangka mengaku dirinya sebagai nabi. “Kepala kantor menceritakan bahwa orang yang bersangkutan itu sudah dua kali datang ke MUI, ini kali ketiga katanya, dan dia mendakwakan dirinya sebagai nabi,” kata Anwar, Selasa (2/5). Anwar menambahkan, tersangka diduga berasal dari Lampung. “Dia berasal dari Lampung dan ingin bertemu dengan Ketua MUI,” imbuh dia.
7. Menkumham Yasonna Laoly membantah tuduhan yang menyebut anaknya, Yamitema Laoly, terlibat dalam monopoli bisnis di lembaga pemasyarakat (lapas). “Ah bohong besar itu. Enggak ada, nanti ada keterangan dari kalapasnya,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5). Yasonna menjelaskan, Yayasan Jeera yang disebut-sebut dipimpin oleh Yamitema adalah yayasan yang memberikan pelatihan kepada warga binaan. Ia mengeklaim, Yamitema tidak terlibat di Yayasan Jeera sehingga tidak ada aktivitas bisnis Yamitema di lapas. “Yayasan ini ada, dia (Yamitema) enggak ada di situ. Yayasan kerja sama dengan koperasi lapas melatih napi untuk ada yang jadi barista, (memproduksi kerajinan) kulit,” kata Yasonna.
Lebih lanjut, Yasonna juga menyinggung bahwa aktor Tio Pakusadewo juga pernah diminta untuk menjadi pelatih dalam Yayasan Jeera. Namun, kata Yasonna, Tio batal menjadi pelatih karena melakukan pelanggaran berat sehingga mesti ditempatkan di straft cell atau sel pengasingan. Tio yang pernah mendekam di penjara sebelumnya menyebut bahwa ada anak menteri yang terlibat bisnis di dalam lapas. “Tio pernah diminta pelatih, tapi karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan, bahkan dia pernah dimasukkan ke straft cell,” ujar Yasonna.
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan, Yayasan Jeera Foundation dari anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly adalah mitra Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal itu disampaikan Wamenkumham menjawab tudingan akun Twitter @PartaiSocmed yang menyebutkan anak Yasonna Laoly itu memonopoli bisnis di dalam Lapas melalui perusahaan yang berasal dari yayasannya. Seperti diketahui, monopoli bisnis di dalam Lapas yang diduga dilakukan oleh seorang anak menteri sempat diungkap aktor Tio Pakusadewo dalam sesi wawancara di kanal Youtube Uya Kuya. Meski Tio tak menyebut nama, namun pengakuan ini dikaitkan dengan twit yang dituliskan @PartaiSocmed.
“Yang dilakukan itu adalah kemitraan bekerja sama melakukan pembinaan dengan warga binaan antara lain ada seni musik, ada seni lukis, kerajinan dan lain-lain sebagainya,” ujar Eddy Hiariej saat ditemui di gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/5). “Jadi itu justru memberikan bantuan kepada warga binaan dalam pengertian mereka bisa diberdayakan agar ketika kembali ke masyarakat mereka bermanfaat,” jelas Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Eddy Hiariej membantah adanya monopoli bisnis di dalam Lapas. Apalagi, mitra kerja sama di lapas terdiri dari banyak yayasan. Disebutkan, sejak menjabat sebagai Wamenkumham, dirinya tidak mengetahui adanya penguasaan bisnis tersebut. “Sejak menjabat Wamen sampai saat ini sekitar ratusan rutan dan lapas yang sudah saya saya kunjungi ya, saya katakan itu informasi yang menyesatkan. Mengapa? Tidak hanya Yayasan Jeera yang ada di Lapas, ada Yayasan Maharani, ada yayasan Al Barokah, dan ada banyak yayasan lainnya,” imbuh Eddy.
Eddy Hiariej menilai, tudingan terhadap yayasan anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly terlibat bisnis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah informasi yang menyesatkan. “Itulah yang saya katakan informasi yang menyesatkan,” ujar Eddy Hiariej lagi. Ia menjelaskan, Yayasan Jeera Foundation yang disebut terkait dengan Yamitema Tirtajaya Laoly merupakan satu dari banyak Yayasan yang menjadi mitra di Lapas. Menurut Eddy Hiariej, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terbuka dengan berbagai Yayasan dan perusahaan untuk menjadi mitra. Namun, terdapat prosedur ketat untuk menjadi mitra di Lembaga Pemasyarakatan. “Jadi bukan persoalan anak Pak Menteri ada di Yayasan itu bukan. Tapi saya mau mengatakan, Ditjen PAS itu terbuka, bukan hanya kepada satu Yayasan tapi banyak yayasan yang bekerja sama. Tentunya ketika akan bekerja sama (dengan Ditjen Pas) itu semua ada prosedur-prosedur yang harus dilalui,” terang Eddy Hiariej.
8. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga saat ini belum ada investasi yang terealisasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan di IKN semuanya masih bersumber dari APBN. “Belum (investasi belum ada yang terealisasi). Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5). Basuki menjelaskan, salah satu penyebab investasi di IKN belum terealisasi adalah teknis untuk pembelian tanah. Antara lain mengenai bagaimana cara membeli tanah di IKN.
Sehingga, meski saat ini sudah ada rencana detail tata ruang (RDTR) yang sudah dibuat, tetap harus ada aturan teknis untuk membeli tanah. “Bagaimana misalnya kalau ada yang membangun rumah sakit (RS) lima hektare. Nah itu belinya bagaimana (tanah)?” ungkap Basuki. “Makanya ada Badan Usaha Otorita. Itu yang selesaikan. Nah sekarang mereka sedang menyelesaikan SOP-nya,” papar dia. Basuki menuturkan, aturan teknis soal pembelian tanah kemungkinan sudah ada di dalam peraturan pemerintah. Hanya saja, tinggal pelaksanaan dilakukan di lapangan. “Legalnya saya enggak tahu persis tapi dari segi peraturan pemerintah-nya sudah ada,” tambah Basuki.
9. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi penyelesaian non yudisial untuk pelanggaran HAM berat. “Di dalam rekomendasi penyelesaian non yudisial itu tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu. Tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. “Jadi tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Yaitu misalnya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap itu berlaku sebagai ketetapan yang tidak dapat diubah,” tegasnya. Selain itu, peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga tetap berlaku.
Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak mencari pelaku dalam proses penyelesaian non yudisial untuk peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Ditegaskan, penyelesaian non yudisial lebih menitikberatkan kepada korban. “Jadi ini titik beratnya pada korban, bukan pada pelaku. Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian non yudisial ini. Karena itu urusan Komnas HAM dan DPR,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan, apabila menyangkut pelakunya, hal itu berkaitan dengan penyelesaian secara yudisial (hukum). Baca juga: Keraguan Aktivis akan Janji Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Berat secara Hukum “Nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR untuk selanjutnya diserahkan kepad pemerintah,” ungkap Mahfud.
Presiden Jokowi dijadwalkan akan meluncurkan atau melakukan kick-off penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara non-yudisial di Aceh pada bulan Juni 2023 mendatang. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Pada bulan Juni yang akan datang, Presiden Republik Indonesia akan melakukan kick-off peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial ini akan dilakukan di Aceh,” kata Mahfud dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5). Namun, Mahfud mengaku belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan kick-off tersebut. Ia hanya menyebut ada tiga tempat yang bakal dikunjungi Jokowi, yakni Simpang Tiga, Rumoh Gedong dan Pos Sattis, serta Jambo Keupok.
10. KPK optimis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan tersangka kasus korupsi Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe. “Optimis Hakim dalam putusannya akan menolak seluruh isi permohonan yang diajukan,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Selasa (2/5). Optimisme itu didorong oleh argumentasi yang telah diberikan oleh Tim Biro Hukum KPK terhadap permohonan Lukas Enembe. Selain itu, KPK juga menghadirkan delapan saksi ahli, salah satunya adalah Ahli Pidana Universitas Islam Indonesia Arief Setiawan. “Di samping itu dihadirkan pula ahli tiga orang dokter spesialis RSPAD yang melakukan pemeriksaan dan perawatan tersangka LE (Lukas Enembe),” kata Ali. KPK juga menghadirkan empat orang dokter dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang memeriksa kondisi faktual Lukas Enembe dan menyusun second opinion atas kondisi kesehatah Gubernur Nonaktif Papua itu. “Turut pula dipaparkan 142 dokumen yang menerangkan bahwa proses penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan aturan hukum,” kata Ali.
11. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Raharjo Puro mengimbau tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra menyerahkan diri. Djuhandhani meminta Dito memperpertanggungjawabkan perbuatannya. “Kami mengimbau kepada saudara Dito silakan untuk segera menghadap ke Bareskrim untuk mempertanggung jawabkan ataupun kalaupun mungkin membela apa yang akan disampaikan, kami tunggu di Bareskrim,” ujar Djuhandani kepada wartawan, Selasa (2/5). Djuhandani menjelaskan Dito tidak pernah menghadiri pemeriksaan baik saat masih berstatus sebagai saksi maupun saat sudah menjadi tersangka. Menurutnya, Dito sama sekali tidak beritikad baik dalam proses hukum yang sedang berjalan. Djuhandhani menyebut pihaknya kini tengah memproses penerbitan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Dito.
Dittipidum Bareskrim Polri akan memasukan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra dalam daftar pencarian orang (DPO) dan mengajukan cegah dan tangkal (cekal). Hal itu buntut dari mangkirnya Dito Mahendra dalam sejumlah panggilan pemeriksaan, termasuk panggilan kedua sebagai tersangka pada Selasa (2/5). “Selanjutnya penyidik akan terbitkan DPO dan pencekalan kepada yang bersangkutan (Dito),” kata Brigjen Djuhandhani Raharjo Puro.
12. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya tidak mudah terprovokasi sehingga bisa memicu bentrok dengan personel Polri. Hal itu disampaikan Yudo saat memimpin apel khusus Halal Bihalal Tahun 2023 yang diikuti perwira tinggi, perwira menengah, bintara, tamtama serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) Mabes TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/5). “Para prajurit dan PNS TNI jangan terpancing dengan isu-isu negatif yang dimunculkan kembali untuk memberikan provokasi pada TNI supaya bentrok dengan Polri,” kata Yudo dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI, kemarin petang. Yudo mengingatkan bahwa kekuatan, persatuan, dan kesatuan negara diperkuat oleh TNI-Polri. “Kuncinya pada TNI-Polri. Kalau TNI-Polri sudah dipecah-pecah, akan menjadi ancaman kita bersama dan awal dari kehancuran,” ujar Yudo. Yudo mengatakan, negara yang kuat karena TNI-Polri yang kuat pula. Ia mengatakan bahwa TNI diciptakan untuk rakyat dan untuk membela rakyat. “Jangan terpancing dengan provokasi-provokasi di media sosial yang membuat emosi pribadi ke hal-hal yang sifatnya pribadi atau individu,” kata Yudo.
13. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengungkapkan Partai Golkar tengah membuka opsi untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menyebut, wacana itu pernah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Ada, adalah (wacana Golkar jajaki Anies-Airlangga),” ujar Effendi, Selasa (2/5). Namun ia tak mengungkapkan kapan pembicaraan itu berlangsung. Bagi Nasdem, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus membuka berbagai opsi untuk memilih cawapres pendamping Anies Baswedan. “Nasdem terbuka, Koalisi Perubahan ini terbuka karena kita memang kepentingannya untuk Indonesia bukan untuk partai tertentu atau kelompok tertentu,” kata Gus Choi.
14. Politisi Marzuki Alie membantah dirinya sudah bergabung menjadi kader Partai Gerindra usai terlihat hadir dalam pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, kemarin. Marzuki mengaku tak memiliki minat untuk bergabung dengan partai politik pada saat ini. Pasalnya, dirinya tak berminat lagi menjadi calon anggota legislatif (caleg). “Kalau berpartai, artinya nanti masih mau menjadi caleg, saya kan enggak punya minat di legislatif,” ucap Marzuki, Selasa (2/5). Ia menegaskan, kehadirannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat kemarin, merupakan bentuk dukungan dirinya kepada Prabowo yang akan mengikuti kontestasi pada Pilpres 2024. Menurutnya, dukungan serupa juga pernah diberikannya, ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai capres pada pilpres sebelumnya. “Ya, konsisten (dukung Prabowo) sejak (Pilpres) 2014,” kata Marzuki.
Mantan Ketua DPR ini mengungkapkan, dirinya akan berjuang penuh memenangkan Prabowo, meski bukan kader Gerindra. Menurutnya Prabowo merupakan sosok calon pemimpin yang tepat. Pertama, ia menilai, Prabowo sebagai sosok negarawan. “Prabowo sosok Negarawan, satu kata dengan perbuatan, pemimpin yang riel, bukan yang pandai bernarasi atau yang bermedsos ria. Kecintaan terhadap NKRI, terhadap bangsa tidak diragukan lagi, sudah teruji, sejak di medan tempur, dan mengikuti sistem demokrasi dengan membentuk partai, sukses memimpin partai dan juga sukses dalam melaksanakan amanah sebagai Menhan,” ujarnya. Marzuki yakin Prabowo mampu mengatasi masalah yang dihadapi Indonesia, seperti oligarki ekonomi hingga politik. Ia juga yakin Prabowo mampu mengangkat harkat hidup masyarakat secara lebih adil dan merata. “Jadi saya berjuang untuk Prabowo jadi Presiden,” tegasnya.
15. Polisi menetapkan mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut AKBP Achiruddin bersama anaknya Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. “Terhadap AH, saat ini sedang berproses pidana umum. Kita tunggu saja. Insyaallah dalam waktu dekat,” kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak di Mapolda Sumut, Selasa (2/5) malam. Panca menyebutkan AKBP Achiruddin dijerat dengan Pasal 304 KUHP Jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP.
“Saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memroses penyimpangan yang dilakukan anggota Polri. Ini sebagai bentuk keseriusan. Sprindiknya sudah ditetapkan juga penetapan tersangka kepada yang bersangkutan. Jadi melakukan pelanggaran pidana umum,” tegasnya. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), AKBP Achiruddin juga dipecat dari Korps Bhayangkara karena tidak sepantasnya membiarkan penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap Ken Admiral.
“Anggota Polri tidak sepantasnya membiarkan kejadian itu ada di depan mata. Dia harus menyelesaikan dan melerai kejadian itu. Tapi tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan,” ujarnya.Seperti diberitakan. Aditya Hasibuan anak dari AKBP Achiruddin Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral gara-gara masalah chatting seorang wanita. Penganiayaan itu terjadi di pintu gerbang rumah AKBP Achiruddin di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Saat penganiayaan terjadi, AKBP Achiruddin ada di lokasi. Namun ia malah menonton perkelahian tersebut. AKBP Achiruddin juga melarang teman dari korban yang ingin melerai. Ia malah menyemangati anaknya agar tidak emosi saat memukul korban. Setelah penganiayaan itu terjadi, korban melaporkan Aditya Hasibuan ke Polrestabes Medan.
Kepala Bidang Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adijono mengatakan AKBP Achiruddin Hasibuan langsung mengajukan banding atas putusan Majelis Komisi Kode Etik yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dirinya. “Kita membuat memori banding 14 hari. Tergantung Mabes Polri kapan mau disidangkan,” kata Dudung di Mapolda Sumut, Selasa (2/5) malam. (HPS)
