Menkeu Sri Mulyani (net)
Isu menarik pagi ini, Kemensos meminta Menkeu Sri Mulyani menyebut langsung pemda yang memanipulasi data masyarakat miskin penerima bansos. Siapa pun yang menyebut soal itu harus berani tunjuk hidung, jangan hanya menyampaikan sindiran, mesti jelas dan tegas. Di sisi lain, Wapres Ma’ruf merasa miris karena Indonesia merupakan negara dengan produksi di bidang perikanan yang besar tetapi warga pesisir masih banyak yang miskin ekstrim.
Isu menarik yakinnya, Ketua Umum Perindo sekaligus Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Hary Tanoesoedibjo mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung capres yang dijagokan Presiden Jokowi. Hary Tanoe mengatakan masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi, mereka tentunya juga akan mendukung keputusan Jokowi soal calon penggantinya mendatang. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) ikut merespons soal rencana Presiden Jokowi membisiki para ketua umum parpol terkait capres pilihannya pada Pilpres 2024. Politisi yang akrab disapa JK itu mengaku dirinya, bersama sejumlah presiden terdahulu, seperti SBY dan Megawati Soekarnoputri tak pernah ikut campur atau mempengaruhi partai dalam memilih capres. Sebab, menurut JK, keputusan pencalonan presiden sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum mau berterus terang soal cawapres pendamping Anies Baswedan, dia ingin melihat lebih dulu cawapresnya Ganjar Pranowo dan cawapresnya Prabowo Subianto. Ia menganggap, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak perlu buru-buru menentukan cawapres Anies. “Kan ada kesempatan bagi Nasdem untuk melihat-lihat dulu, oh ini Pak Ganjar siapa wakilnya, oh ini Pak Prabowo siapa wakilnya,’” ujar Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku mendapatkan dukungan dari Wapres Ma’ruf Amin untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Ia menyatakan, Ma’ruf menyampaikan sudah waktunya Muhaimin maju sebagai calon RI-2.
Presiden Jokowi menyarankan, menteri yang hendak maju sebagai capres, cawapres, dan caleg DPR mengajukan cuti bila butuh waktu untuk berkampanye. Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk mendepak menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebut-sebut memburuk. Berikut isu selengkapnya.
1.Kemensos meminta Menkeu Sri Mulyani menyebut langsung pemda yang memanipulasi data masyarakat miskin penerima bansos. Siapa pun yang menyebut soal itu harus berani tunjuk hidung pemda mana yang dimaksud, jangan insinuasi atau sindiran. “Siapa pun yang mau bicarakan itu tunjuk hidung, jangan insinuasi, katanya gitu, jangan. Ada apa gitu, gimana nanti kita bisa memperbaiki,” kata Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit kepada wartawan, Senin (15/5).
Don mengatakan setiap dugaan manipulasi data harus ditunjuk dengan jelas. Menurutnya, pemda telah bekerja keras dan bekerja sama dengan Kemensos serta Dukcapil Kemendagri untuk memperbarui data penerima bansos.”Jadi kita bicara data. tapi kita tidak bicara insinuasi kita tidak bicara tentang sebuah ‘Oh biasanya apa seperti apa’ karena saya juga mau mengatakan bahwa kita harus fair,” ujarnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan praktik oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bansos untuk kepentingan politik tertentu. Manipulasi data itu dilakukan dengan memasukkan pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses) ke dalam data penerima bansos. Dengan demikian, banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos. “Pemda akan memilih keluarga ‘miskin’ yang memilihnya, jadi ini bukan benar-benar orang miskin,” ujar Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assesment di Jakarta. “Jadi orang ‘miskin’ yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos),” tambahnya.
Hal itu menjadi dilema bagi pemerintah pusat ketika memberikan tanggung jawab kepada pemda dalam menyalurkan bansos. Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan manipulasi data itu menjadi permasalahan yang kompleks. Menurut Sri Mulyani, permasalahan itu merupakan bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia. Praktik pilih-pilih penerima bansos muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu.
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti, 12 persen dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2021 lalu merupakan masyarakat pesisir. Ma’ruf merasa miris karena Indonesia merupakan negara dengan produksi di bidang perikanan yang besar tetapi warga pesisir masih banyak yang miskin. “Garis pantai terpanjang kedua di dunia, diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia, menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi karena masyarakat pesisir belum sejahtera,” kata Ma’ruf dalam pidatonya di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu yang ditayangkan di kanal YouTube Wakil Presiden, Senin (15/5). Ma’ruf mengatakan ada 12 ribu desa yang berada di wilayah pesisir yang sebagian besar masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
3. Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Hary Tanoesoedibyo mengatakan, masyarakat Tionghoa akan mendukung calon presiden (capres) yang dijagokan Presiden Jokowi. Hary Tanoe mengatakan masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi, mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024. “PSMTI juga menegaskan ingin sekali siapa pun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung juga oleh PMSTI,” kata Hary Tanoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5).
Ketua umum Partai Perindo itu menjelaskan PSMTI ingin ada keberlanjutan pembangunan setelah era Jokowi. Mereka ingin presiden berikutnya meneruskan pembangunan di bidang ekonomi dan politik. Hary Tanoe tak menyebut nama ataupun kriteria capres pilihan masyarakat Tionghoa. Ia berkata pilihan masyarakat Tionghoa akan sesuai preferensi Jokowi. “Secara implisit memang seperti itu, apa yang didukung beliau pasti didukung PSMTI,” ujar Hary. Sebelumnya, Hary Tanoe menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka menggelar pertemuan empat mata sejak pagi. Setelah pertemuan itu, para anggota PSMTI datang ke Istana. Hary Tanoe mendampingi kelompok itu untuk bersilaturahmi dengan Jokowi.
Dia mengatakan ada 7.000.000 lebih warga Tionghoa di Indonesia, dimana mayoritas merupakan pengusaha. Hary Tanoe menuturkan PSMTI mengapresiasi pencapaian ekonomi Indonesia yang tumbuh ditengah pandemi Covid-19. “Ya kalau sikap PSMTI mendukung apa yang sudah dilakukan beliau dan yang diharapkan ada kontinuitas, secara implisit memang seperti itu apa yang didukung beliau pasti didukung PSMTI,” jelas dia.
4. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) ikut merespons soal rencana Presiden Jokowi membisiki para ketua umum parpol terkait capres pilihannya pada Pilpres 2024. Politisi yang akrab disapa JK itu mengaku dirinya, bersama sejumlah presiden terdahulu, seperti SBY dan Megawati Soekarnoputri tak pernah ikut campur atau mempengaruhi partai dalam memilih capres. Sebab, menurut JK, keputusan pencalonan presiden sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik. “Zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi parpol untuk memilih ini itu,” kata JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (15/5) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediamannya. JK menegaskan, urusan pencalonan presiden sepenuhnya kewenangan partai dan pemerintah kala itu tak pernah ikut campur. “Partai cuma satu yang mencapai 20 persen. Tapi koalisi adalah kewenangan masing-masing partai,” kata JK.
Mantan Wapres mengaku memiliki sikap yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Ia mengatakan, selama menjabat Wapres tak pernah mencampuri urusan partai politik (parpol) terkait pencalonan presiden maupun pembentukan koalisi. “Waktu kami (menjabat), seperti saya sering katakan, zaman Bu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi parpol untuk memilih ini, itu, ndak (tidak) ada,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/5). Menurutnya, pembentukan koalisi merupakan upaya yang harus ditempuh parpol saat ini guna dapat mengusung capres dan cawapres. Namun, ia menekankan, soal pemilihan koalisi merupakan hak dari parpol masing-masing. “Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing, kami waktu jadi (di) pemerintahan tidak mencampuri,” katanya.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY kembali menyingung soal keadilan bagi semua figur capres yang bakal berkontestasi dalam Pilpres 2024. “Terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support langsung maupun tidak langsung,” kata AHY di kediaman Jusuf Kalla di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/5). “Tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan, tidak bisa maju untuk tidak bisa membangun koalisi,” ujarnya lagi.
Menurut AHY, situasi itu menunjukkan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Padahal, gelaran pemilu dilakukan untuk mengetahui siapa pemimpin masa depan yang diinginkan rakyat. “(Pemilu seharusnya) menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit,” kata AHY.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Presiden Jokowi terjebak dalam kepentingan pribadi dan segelintir golongan jelang Pilpres 2024. Hal itu dia sampaikan menanggapi rencana Jokowi yang akan memberi bisikan soal capres pilihannya kepada para elite parpol pada saat berpidato dalam acara Puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).
“Pilihannya, Jokowi ingin menjadi seorang negarawan seperti Presiden kelima dan enam Bu Mega dan SBY atau jadi presiden pertama pasca reformasi yang terjebak dengan kepentingan pribadi dan golongan,” ujar Herzaky, Senin (15/5). Menurutnya, langkah Jokowi yang hendak memberi bisikan kepada elite parpol merupakan bentuk cawe-cawe atau ikut campur. Ia menegaskan hal itu tak pantas dilakukan seorang presiden. “Tak pantas seorang presiden ikut-ikut cawe-cawe penentuan calon pemimpin nasional selanjutnya. Tugas presiden memastikan pemilu berjalan dengan demokratis,” tuturnya.
5. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum mau berterus terang soal cawapres pendamping Anies Baswedan, dia ingin melihat lebih dulu cawapresnya Ganjar Pranowo dan cawapresnya Prabowo Subianto. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cocok menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah isu yang menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurutnya, Luhut sama sekali tak menyampaikan kandidat cawapres dalam pertemuan dengan dirinya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5).
“Kalau mau jujur enggak ada. Pak Luhut bercanda, kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Kena candaan Pak Luhut,” ucap Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta. Bagi Surya, Luhut menunjukan semangat kebersamaan meski dalam pilihan politik yang berbeda. “Bagus sekali ada canda, tidak terlalu serius, cepat emosi, cepat marah, atau cepat mengecilkan seseorang kawan, jangan itu,” tuturnya.
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cocok menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan AHY selama satu jam di kediaman JK, di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/5) malam. “Kalau Pak AHY pasti mempunyai kemampuan untuk itu,” kata JK pada awak media. Namun, Jusuf Kalla mengaku tak mau ikut campur dalam proses penentuan cawapres Anies. Pasalnya, dirinya tak menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dibentuk Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. “Tentu, di sini pertimbangannya saya di luar itu. Kan kewenangan dari parpol koalisi sendiri dan juga capres,” ujarnya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku mendapatkan dukungan dari Wapres Ma’ruf Amin untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Ia menyatakan, Ma’ruf menyampaikan sudah waktunya Muhaimin maju sebagai calon RI-2. “Oh iya pasti, mendukung. Beliau bilang, memang sudah waktunya, waktunya kamu sekarang,’” tutur Muhaimin menirukan penuturan Kiai Ma’ruf dikediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (15/5).
Muhaimin Iskandar juga angkat bicara soal kemungkinan PDI-P menunjuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurut dia, sikap PBNU sudah jelas tak akan ikut campur dalam politik praktis. “Tapi, kalau melihat statement Ketua PBNU kan NU tidak akan menyodorkan kadernya untuk kontestasi sebagai capres atau calon wakil presiden,” ujar Muhaimin ditemui di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (15/5). “Itu pernyataan Ketua Umum PBNU. Jadi saya enggak bisa komentar,” katanya lagi. Menurut Cak Imin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki hak untuk memilih siapa figur yang bakal dipilih untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Kita serahkan sepenuhnya saja kepada Bu Mega dan PDI-P untuk menentukan pasangannya. Kita tidak bisa ikut campur tangan,” ujar Muhaimin.
6. Presiden Jokowi menyarankan, menteri yang hendak maju sebagai capres, cawapres, dan caleg DPR mengajukan cuti bila butuh waktu untuk berkampanye. “Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya lebih baik cuti,” kata Jokowi di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5). Jokowi menuturkan, yang terpenting adalah pencalonan para menteri itu tidak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku. Namun ia mengingatkan, kinerja para menteri tidak boleh terganggu dengan aktivitas kampanye mereka sebagai capres, cawapres dan caleg. Jokowi mengaku tidak akan segan-segan mencopot menterinya bila kinerja mereka terganggu akibat kampanye. “Nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. kalau memang dirasa itu menganggu, ganti, biar konsentrasi ke nyalegnya,” ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.
Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk mendepak menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebut-sebut memburuk. “Ya bisa saja (me-reshuffle menteri dari Partai Nasdem),” kata Jokowi di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5). Jokowi juga merespons santai pengakuan Surya Paloh yang menyebut hubungannya dengan Jokowi kini berada di titik terendah. “Biasa saja, saya biasa saja,” kata Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum mempunyai rencana menemui Surya Paloh dalam waktu dekat.
Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas 3,3 juta hektar. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara puncak penanaman mangrove serentak seluruh Indonesia yang digelar TNI di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5) sore. “Kita tahu kita memiliki magrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara,” kata Jokowi seraya mengatakan, selain merawat dan memelihara hutan mangrove, pohon mangrove juga mesti ditanam kembali di titik-titik kritis agar tidak ada hutan mangrove yang rusak.
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto menghadiri acara puncak penanaman mangrove serentak seluruh Indonesia yang digelar TNI di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5) sore. Sambil mengenakan kaus lengan panjang putih dan celana panjang hitam, Jokowi ikut ‘nyemplung’ ke dalam air bersama para anggota TNI dan Polri untuk menanam bibit mangrove. Prabowo dan sejumlah pejabat mendampingi Jokowi, antara lain Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Saktu Wahyu Trenggono, dan Seskab Pramono Anung. Mereka ikut nyemplung ke dalam air menanam mangrove.
7. Lembaga survei Charta Politika Indonesia memaparkan temuan terbaru terkait elektabilitas capres. Hasilnya, Ganjar Pranowo menempati peringkat 1 disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. “Kita masuk terlebih dahulu di elektabilitas 10 nama. Ganjar Pranowo memimpin dengan angka 34,6 persen. Nomor 2 ada Pak Prabowo dengan angka 28,1 persen. Nomor 3 ada Mas Anies dengan angka 21,4 persen,” ujar Yunarto dalam jumpa pers virtual, Senin (15/5). Ia mengungkapkan, pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mayoritas mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada pilpres mendatang. Sementara itu, 18 persen pemilih Jokowi-Ma’ruf mendukung Prabowo Subianto, dan 14 persen mendukung Anies Baswedan. Hasil survei Charta Politika Indonesia mengungkapkan temuan mengagetkan, Menko Polhukam Mahfud MD masuk dalam daftar papan atas cawapres dengan elektabilitas tertinggi.
8. Wakil Koordinator Relawan Ganjar, Adian Napitupulu yakin Presiden Jokowi tak akan promosikan atau memberi arahan kepada para relawannya untuk memilih capres tertentu. Menurut Adian, Jokowi tetap harus menempatkan diri yang saat ini masih menjadi presiden meski dirinya juga merupakan anggota partai PDIP. “Sampai kapan pun Jokowi tidak akan memberikan arahan apapun. Sampai kapan pun,” kata Adian dalam acara ‘Political Show’, Senin (15/5) malam.
“Saya yakin. Kenapa? Karena dia harus menempatkan diri sebagai presiden. Tidak bisa berpihak,” lanjutnya. Adian mengatakan sebagai warga negara dan anggota partai, Jokowi pasti mempunyai pilihan capres tersendiri. Namun, Jokowi hanya bisa mengekspresikan pilihannya itu di tempat pemungutan suara (TPS) ketika hari pemilu berlangsung. Adian berpendapat seharusnya relawan Jokowi tidak menarik-narik mantan walikota Solo itu untuk urusan capres karena tidak etis.
Kepala Staf Presiden Moeldoko merespons hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang menyebut namanya sebagai salah satu bakal cawapres. Moeldoko bersyukur namanya masuk bursa para relawan Jokowi tersebut. Dia mengaku senang dipercaya oleh relawan Jokowi yang terbilang cukup militan. “Oh, namaku disebut? Aku soalnya enggak ikut. Ya, Alhamdulillah kalau diberi kepercayaan,” kata Moeldoko di Jakarta Pusat, Senin (15/5).
Mantan Panglima TNI itu menyatakan siap jika memang nantinya diusung sebagai cawapres. “Selaku prajurit apapun kita lakukan,” tuturnya. “Yang saya lihat sepertinya [relawan Jokowi] militan begitu memperjuangkan saya untuk maju ya. Kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja kan,” imbuhnya. Namun demikian, Moeldoko mengaku belum melakukan komunikasi apapun dengan partai politik lain.
Waketum PPP Arsul Sani menduga dari tiga capres hasil Musyawarah Rakyat (Musra) akan jadi bacapres dan bacawapres 2024. “Kemungkinan dua dari tiga nama capres hasil Musra akan menjadi bacapres. Sedangkan orang ketiga akan menjadi bacawapres,” ujar Arsul, Senin (15/5). Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi lantaran koalisi dari dalam istana atau pendukung pemerintahan Jokowi akan terbagi dua.
Asrul menilai poin penting pernyataan Presiden Jokowi dalam Musra bukan soal siapa sosok-sosok yang akan dibisikkan sebagai capres kepada parpol koalisinya. Ia menduga Jokowi ingin memberikan warna baru dalam proses demokratisasi di Indonesia agar masyarakat bisa menyuarakan keinginannya dalam memilih capres. “Itu pesan bahwa rakyat punya ruang untuk mengekspresikan sosok-sosok yang dinilai pas untuk menjadi paslon dalam Pilpres,” kata dia.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengklaim partainya sudah tahu siapa capres yang diinginkan Jokowi meski belum mendapat bisikan. “Meski belum dibisikin presiden, Bang Zulkifli Hasan (Ketum PAN) sudah tahu siapa yang dimaksud Jokowi,” ujar Viva, kemarin. Viva mengatakan pihaknya belum mendapat kabar dari Jokowi terkait siapa capres yang diinginkan. Sebab, Zulkifli Hasan tengah bertugas ke timur tengah dan baru akan kembali hari ini atau besok. “Setelah acara Musra, bisik-bisik belum terjadi karena Bang Zulhas kunjungan kerja ke Mesir sebagai menteri perdagangan. Jadi belum ketemu presiden,” tuturnya.
9. KPK menetapkan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan tersangka ini berawal dari klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andhi. Hasil klarifikasi tersebut kemudian diproses di tahap penyelidikan. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. “Jadi sudah ada tersangkanya ya,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (15/5).
Ali menyatakan, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono bepergian ke luar negeri. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pencegahan ini diajukan karena status penyidikan yang baru dibuka KPK. “KPK mengajukan cegah pada pihak terkait dimaksud,” kata Ali. Menurut Ali, pencegahan dilakukan agar pejabat Ditjen Bea Cukai tersebut bersikap kooperatif ketika dipanggil tim penyidik.
10. Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan, kakanwil Kemenkumham bakal membentuk tim untuk memeriksa dugaan napi hidup mewah di lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayahnya. Hal itu menanggapi adanya fasilitas mewah bagi narapidana tertentu. Dalam narasi video disebutkan, napi tersebut berada di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Menurut Eddy, kakanwil akan menindaklanjuti setiap sesuatu yang berkaitan dengan lapas, dengan cara melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan lapas, maka yang pertama, kakanwil akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan,” kata Eddy Hiariej saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (15/5).
11. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman lima terdakwa kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) lewat putusan kasasi. Kelimanya adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Sari Wisnu Wardhana; dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.
Sebelumnya, masa pidana badan maupun denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Majelis Hakim MA menolak memori kasasi yang diajukan JPU Kejaksaan Agung maupun tim penasihat hukum Indra Sari Wisnu Wardhana. Dalam putusan di PN Tipikor, mantan Dirjen Daglu itu divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Padahal, Jaksa menuntut Indra Sari dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. “Perbaikan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan,” demikian putusan Ketua Majelis Hakim Kasasi, Suhadi yang diketuk pada Jumat (12/5) lalu.
12. Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran akan menjadikan program Polisi RW secara nasional. Menurut Fadil, Polisi RW tersebut nantinya akan ditempatkan di setiap wilayah dan diharapkan dapat mencegah gangguan Kamtibmas. “Tugas Polisi RW menyelesaikan permasalahan Kambtimas yang bisa menimbulkan kejahatan, tentunya bersama elemen masyarakat. Kemudian, menganalisa bersama masyarakat tentang potensi yang dapat menganggu Kamtibmas, mulai dari geografis, demografi, dan lainnya,” kata Fadil dalam keterangan tertulis, Senin (15/5). Menurutnya, Polisi RW akan berkerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya masing-masing. Fadil mengatakan, berharap Polisi RW dapat melakukan penyelesaian permasalahan dengan cepat hingga mencegah terbentuknya potensi kejahatan.
KontraS menilai program Polisi RW untuk melakukan pantauan keamanan dalam lingkup terkecil tak perlu. Anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Ahmad Sajali mengatakan fungsi keberadaan Polisi RW tersebut bisa digantikan dengan teknologi seperti CCTV. “Sebenarnya kalo sampe satuan RW mah enggak perlu ya, kalo emang alasannya jangkauan kan harusnya udah bisa masifin penggunaan teknologi kayak CCTV,” kata Sajali, Senin (15/5).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai rencana tersebut sebetulnya baik yakni agar aduan warga dapat direspons lebih cepat oleh polisi. Namun, ia khawatir terjadi penyalahgunaan wewenang yang tak sesuai koridor hukum dan HAM. Sahroni menegaskan rencana Polisi RW ini harus memiliki tujuan dan mekanisme yang jelas. Ia meminta program ini fokus untuk mengayomi dan melayani masyarakat, sehingga tidak ada celah bagi Polisi RW bertugas di luar kewenangan.
13. Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Task Force (satuan tugas) percepatan investasi di Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5). “Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Bapak Luhut. Yang akan mengoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi. Saat ini sudah cukup banyak letter of interest (LoI) atau surat penegasan minat awal yang disampaikan kepada kami di Otorita IKN mengenai investasi,” tambahnya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim, investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal masuk setelah proyek infrastruktur dasar yang dikerjakan pemerintah sudah rampung. Bahlil menepis anggapan yang menyebut belum ada investor yang berminat berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN. “Potensi investasi yang sudah masuk itu sudah ada, begitu infrastruktur sudah selesai, baru investasinya masuk. Jadi keliru kemudian kalau teman-teman media mengatakan enggak ada investasi di IKN,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5).
14. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menjerat Menkominfo Johnny G Plate jika terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Seperti diketahui, Johnny G Plate sudah dua kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu,, Kejagung sudah menetapkan lima tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. “Yang pasti kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau (Menkominfo) kita tidak akan mendiamkan itu. Yang penting penyidik adalah fakta, saya akan tindak lanjuti,” ujar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/5). Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai Rp 8,32 triliun. Burhanuddin mengatakan, pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya.
15. KPK memanggil Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan eks Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto pada Rabu (17/5) besok. Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, keduanya akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. “Informasi yang kami terima, sesuai dengan agenda tim penyidik akan dijadwalkan pemanggilan 2 orang pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK. Ali mengatakan, kedua tersangka itu akan diperiksa di gedung Merah Putih KPK, ia berharap keduanya bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik.
16. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara soal kerukunan antarrakyat Indonesia usai bertemu dengan pengurus Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Menurutnya, sebuah negara bisa maju karena seluruh bangsa bisa bekerja sama dan rukun. “Kuncinya adalah kunci daripada keberhasilan dan kebangkitan kita semua. Negara menjadi negara yang maju adalah kalau seluruh bangsa dan terutama etnisnya bisa bekerja sama, bisa rukun,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di kantor PP Polri, Senin (15/5). Akan tetapi, Prabowo menilai kerukunan itu mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Dia mendorong semua rakyat bangsa Indonesia untuk tetap kompak, solid, dan hidup sebagai keluarga besar. “Jadi ini gampang diucapkan, sulit dilaksanakan. Jadi kita harus berupaya. Harus kompak, harus solid, kita bhinneka tunggal ika. Kita banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis, tapi kita harus rukun hidup sebagai keluarga besar,” tuturnya. (HPS)
