Anies Baswedan dan SBY saat bertemu di Pacitan (net)
Isu menarik pagi ini, Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) Anies Baswedan dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY bicara 3 jam soal situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang mereka nilai makin memburuk saat bertemu di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6). Wakil Kepala BPIP Karjono menyatakan negara tidak akan bubar jika pola pemungutan suara dalam pemilu diubah dari sistem proporsional terbuka (coblos caleg) menjadi proporsional tertutup (coblos partai). Ketua MK Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran dalam putusan mengenai uji materi sistem pemilu legislatif (pileg). Sebab, perkara tersebut belum diputus oleh MK. Eks hakim konstitusi 2 periode, I Dewa Gede Palguna mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus betul-betul punya alasan fundamental jika memutuskan mengubah pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka murni yang saat ini diterapkan Indonesia.
Isu lainnya, Komisi III DPR menemukan adanya warga negara asing (WNA) yang tiba-tiba memiliki KTP Indonesia dan mereka berjualan di pasar secara bebas. Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) setuju jika Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur untuk urusan bangsa. Menurut OSO, cawe-cawe itu perlu karena Jokowi tak bisa meninggalkan begitu saja hasil kinerja yang selama ini sudah dinikmati masyarakat.
Presiden Jokowi mengajak semua pihak menolak politisasi identitas dan politisasi agama dalam Pemilu 2024. Ajakan itu disampaikan Jokowi saat memberikan amanat dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 di Lapangan Selatan Monas, Jakarta. Anies Baswedan dan SBY bicara 3 jam soal situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang makin memburuk saat bertemu di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6). Berikut isu selengkapnya.
1. Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) Anies Baswedan dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY bicara 3 jam soal situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang mereka nilai makin memburuk, saat bertemu di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6). “Tim 8 bersama Pak Anies menemui Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami berdiskusi panjang, terutama membahas situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang makin memburuk,” kata anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) Sudirman Said kepada wartawan, kemarin malam.
Mantan Mentamben ini mengatakan persoalan demikian makin membuat koalisi pengusung Anies lakukan akselerasi konsolidasi ke depan. Said mengatakan koalisi Anies membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan. Terutama dalam tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum, dan praktik korupsi yang kian mewarnai pengelolaan negara. “Bagian dari akselerasi, tentu saja kita tukar pikiran apa-apa yang sebaiknya dilakukan,” tambah Sudirman Said. Ia mengatakan, pelbagai asas-asas kepatutan semakin ditinggalkan oleh para pemimpin. Rasa keadilan rakyat, makin terkoyak. “Hal hal ini menjadi agenda besar yang akan kita cari solusinya ke depan,” ujarnya.
Sudirman Said mengatakan Anies Baswedan dan Tim 8 sedang melakukan finalisasi opsi tokoh yang menjadi cawaprespendamping Anies. “Pak Anies dibantu tim delapan sedang memfinalkan pilihan opsi-opsi calon pasangan,” kata Sudirman, Kamis (1/6). Seperti diketahui, Anies memiliki tim kecil yang dinamakan tim delapan. Tim ini berasal dari perwakilan NasDem, PKS, dan Demokrat serta Anies sendiri. Tim ini memiliki tugas untuk membantu mencari dan memberi masukan buat cawapres yang bakal mendampingi Anies. Setelah proses ini rampung, Sudirman memastikan Anies akan mengumumkan tokoh yang bakal menjadi cawapresnya. “Setelah final, kita nanti cari hari baik untuk mengumumkannya” kata Sudirman Said.
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan negara tidak akan bubar jika pola pemungutan suara dalam pemilu diubah dari sistem proporsional terbuka (coblos caleg) menjadi proporsional tertutup (coblos partai). Hal itu ditegaskan Wakil Kepala BPIP Karjono menanggapi uji materi oleh MK terhadap Pasal 168 UU Pemilu tentang pemungutan suara. “Jadi negara ini tidak akan bubar dengan sistem apakah itu terbuka apakah itu tertutup, apakah itu terbuka-terbatas dan lain-lain,” ujar Karjono usai menggelar konferensi pers Peringatan Hari Lahir Pancasila di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).
“Zaman Orde Baru semua tertutup, aman aman saja, senang-senang saja,” kata Karjono. Ia mendukung apapun putusan MK, baik pemilu dilakukan dengan sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup. “Apa pun nanti putusan MK, kita hormati, kita junjung tinggi, kita laksanakan,” tegas Karjono.
3. Di sisi lain, Ketua MK Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran dalam putusan mengenai uji materi sistem pemilu legislatif (pileg). Sebab, perkara tersebut belum diputus oleh MK. “Apa yang bocor kalau belum diputus?” ujar Anwar di Lapangan Selatan Monas, Jakarta, Kamis (1/6). Penegasan Anwar ini sekaligus menjawab soal langkah investigasi yang akan dilakukan MK.
Dia menjelaskan, Jubir MK Fajar Laksono telah menyampaikan, perkara uji materi sistem pileg belum dimusyawarahkan. Yang sudah dilakukan MK adalah menyerahkan kesimpulan dari perkara tersebut pada 31 Mei 2023. “Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk tentukan apa putusannya. Tunggu saja,” kata dia.
Anwar Usman melanjutkan, semua hal akan dipertimbangkan sebelum MK menetapkan putusan. Saat ditanya kapan putusan MK akan diterbitkan, Anwar mengatakan dalam waktu dekat. Namun, adik ipar Presiden Jokowi itu menekankan, MK tak memiliki batas waktu pengujian untuk suatu perkara. “Insyaallah dalam waktu dekat (diputuskan). Pokoknya MK akan mempertimbangkan segala sesuatu. Tunggu saja,” tutur Anwar lagi.
4. Eks hakim konstitusi 2 periode, I Dewa Gede Palguna mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus betul-betul punya alasan fundamental jika memutuskan mengubah pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka murni yang saat ini diterapkan Indonesia. Sebab, penerapan sistem ini sebelumnya merupakan amar putusan MK pula, tepatnya pada 2008. “MK telanjur memilih bahwa sistem pemilunya yang lebih demokratis adalah yang proporsional terbuka,” kata Palguna, Kamis (1/6). “Walaupun menurut saya seharusnya dulu MK tidak masuk ke persoalan itu untuk mengatakan (sistem pemilu tertentu) konstitusional atau tidak, sekarang ada atau tidak alasan mendasar perubahan mendasar dalam praktik ketatanegaraan sehingga MK harus mengubah pendiriannya? Kalau tidak ada, ya sudah, berarti tetap pada pendirian yang dulu,” kata Palguna.
Palguna mengkritik mayoritas fraksi DPR yang mengeluarkan ancaman kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan terkait pasal pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka. “Saya berpendirian, orang luar boleh mengkritik sepedas apa pun terhadap MK, tetapi jangan mengancam, karena kalau mengancam itu sudah intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman,” tandas Palguna.
Ia menilai ancaman itu sebagai sebuah pelanggaran. Apalagi, ancaman itu datangnya dari sesama lembaga negara dan bersifat politis. “Ancaman politik, ekonomi, apalagi pembalasan, itu tidak boleh terjadi,” ujarnya. Namun demikian, Palguna yakin, majelis hakim konstitusi akan bergeming menghadapi tekanan-tekanan dan ancaman semacam itu. Karena hakim konstitusi selalu berpendirian pada pertimbangan hukumnya sendiri. “Saya percaya biasanya kalau sudah jadi hakim konstitusi biasanya tidak mudah goyah dengan hal-hal seperti itu,” kata Palguna lagi.
5. Komisi III DPR menemukan sejumlah permasalahan terkait dengan keimigrasian ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai wilayah di Indonesia. Dalam kunker tersebut, Komisi III DPR menemukan adanya warga negara asing (WNA) yang tiba-tiba memiliki KTP Indonesia. Kebanyakan WNA itu ditemukan di kawasan pasar-pasar. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam rapat kerja dengan Menkumham Yasonna Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5). “Di beberapa tempat hasil kunjungan kerja kami, ada beberapa daerah yang tiba-tiba menemukan warga negara asing, khususnya dj pasar-pasar, mereka tiba-tiba berjualan dan sudah mendapatkan KTP warga negara Republik Indonesia,” ujar Adies yang memimpin raker tersebut.
6. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan setuju jika Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur untuk urusan bangsa. Menurut OSO, cawe-cawe itu perlu karena Jokowi tak bisa meninggalkan begitu saja hasil kinerja yang selama ini sudah dinikmati masyarakat. “Kalau (menurut) saya, presiden harus cawe-cawe. Karena presiden enggak bisa dong tinggalkan begitu saja sisa perjuangan yang telah dinikmati oleh rakyat (di) daerah,” ujar OSO usai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Monas, Jakarta, Kamis (6/1).
Lebih jauh OSO menjelaskan mengenai batasan ideal cawe-cawe yang dilakukan presiden. Menurut dia, cawe-cawe dilakukan dalam konteks mengingatkan semua pihak agar pekerjaan yang sudah dijalankan terus berada pada jalurnya (on the track). “Itu yang harus diteruskan. Yang kurang harus diperbaiki oleh (presiden) yang baru. Jangan semuanya mau dianggap enggak ada gitu. Banyak orang asal cuap-cuap saja, tapi isinya enggak ada. Cuma politik doang. Politik-politik murah lagi. Haduh kasihan deh lu,” kata OSO.
Bacapres koalisi PDI-P dan PPP, Ganjar Pranowo meminta Anies Baswedan tidak takut terhadap isu apa pun. Hal itu menanggapi pernyataan Anies yang menyebut banyak pihak khawatir cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Pemilu 2024 menjadi penjegalan capres dan cawapres tertentu. Menurut Ganjar, dalam kontestasi pemilu, apa pun bisa terjadi. “Dalam setiap kontestasi pemilu apa pun bisa terjadi. Jadi, kalau mau nyalon ya jangan pernah takut pada isu apa pun,” kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).
Ganjar yakin, cawe-cawe yang selama ini dilakukan Jokowi tidak mengintervensi proses politik praktis. Ia percaya cawe-cawe Jokowi dalam rangka menggunakan hak politiknya sebagai kader partai. “Soal cawe-cawe sebagai kader partai nggak masalah. Pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi,” kata Ganjar.
Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah menilai, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 rawan diikuti ratusan kepala daerah. Menurutnya itu berbahaya karena selain Pilpres dan Pileg, pada 2024 juga akan digelar Pilkada serentak pada bulan November di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia. “Ini jelas berdampak pada penurunan moral politisi yang lain, yang merasa bahwa langkah yang diambil presiden adalah wajar jika mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara,” kata Hurriyah, Kamis (1/6). “Padahal ini sebuah alasan klise yang sering digunakan politisi,” tambahnya.
Ia berpendapat, sikap ini berbahaya karena pada diri seorang kepala negara maupun kepala daerah melekat berbagai hak istimewa, wewenang, sumber daya, serta fasilitas negara yang seharusnya tidak dipakai untuk kepentingan kubu tertentu. Terlebih, mereka membawahi ribuan ASN dan bermitra dengan aparat lainnya yang berdasarkan undang-undang tidak diperkenankan untuk tidak netral dalam kontestasi elektoral. Kerawanan ini semakin potensial terjadi karena terdapat 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. Posisi mereka digantikan oleh penjabat (pj) kepala daerah dari kalangan pejabat tinggi madya.
Hurriyah menilai, dalih Presiden Jokowi bahwa campur tangannya itu untuk kepentingan “bangsa dan negara” tak memadai untuk membenarkan tindakannya. “Itu sebuah alasan klise yang sering digunakan politisi. Meskipun keberpihakan presiden tidak dilarang dalam undang-undang atau peraturan lain yang berlaku, tetapi apa-apa yang tak diatur oleh hukum, masuk ke dalam wilayah ethics. Kita jadi tahu kualitas moral seseorang dari cara mereka memperlakukan ethics,” katanya.
7. Presiden Jokowi mengajak semua pihak menolak politisasi identitas dan politisasi agama dalam Pemilu 2024. Ajakan itu disampaikan Jokowi saat memberikan amanat dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 di lapangan selatan Monas, Jakarta, Kamis (1/6). “Toleransi, persatuan dan gotong-royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu saya ajak kita semua untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan dan suka-cita dengan memegang teguh nilai Pancasila,” kata Jokowi.
Presiden juga mengajak semua pihak ikut memperjuangkan Indonesia maju yang sejahtera, adil dan makmur di kancah dunia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa di tengah krisis yang melanda dunia saat ini, Indonesia mampu menjaga stabilitas dalam negeri. Baik dari sisi ekonomi, sosial, politik yang terkendali. Selain itu, investasi juga mampu tumbuh dan lapangan kerja di Tanah Air terus bertambah. “Ini adalah sumbangsih seluruh anak bangsa berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong-royong bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong royong bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Semua itu fondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan Presiden pertama RI, Ir Soekarno,” ujarnya.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan, partainya menolak bibit-bibit pemimpin yang potensial memecah persatuan yang sudah terjalin di Indonesia. PPP berkomitmen mendorong sosok pemimpin yang mempersatukan Indonesia. “PPP berkomitmen tidak ada kata lain selain pemimpin bangsa ke depan harus pemimpin berwajah pemersatu bangsa. Tapi, tak boleh ada bibit-bibit yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini komitmen PPP,” kata Mardiono dalam peresmian Rumah Aspirasi Relawan di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (1/6).
Mardiono mengatakan, PPP telah memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, karena yakin Ganjar sosok pemimpin yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Ia menyebut, Ganjar tokoh pemersatu. PPP akan menggandeng relawan di seluruh Indonesia untuk memenangkan Ganjar. “Untuk satu tujuan, satu tekad, memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia pada Pemilu 2024,” katanya lagi.
8. Capres PDIP dan PPP, Ganjar Pranowo mengklaim tak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah untuk safari politik ke pelbagai daerah belakangan ini. “Dan kami tidak menggunakan anggaran dari APBD,” kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Kamis (1/6). Ganjar juga mengaku tidak terlalu sulit untuk membagi waktu antara kegiatannya sebagai gubernur maupun sebagai capres. Ia mengatakan hanya berpergian ke luar Jawa Tengah saat hari libur.
“Saya tahu diri, masih menjadi pejabat maka menghindari conflict of interest saat saya pergi keluar Jawa Tengah pada hari libur,” katanya. Ia menegaskan pekerjaannya sebagai gubernur pun tak akan terganggu lantaran teknologi sudah canggih. Ia bisa memonitor dan menyelesaikan tugas gubernur dengan menggunakan ponsel pintar. Ganjar Pranowo kembali menyatakan, dalam waktu dekat akan ada partai lain yang bergabung dan mengusung dirinya sebagai bacapres pada Pemilu 2024. “Insya Allah dalam beberapa waktu pendek ini akan ada partai yang bergabung. Kita tunggu dalam dua hari ini akan mendapatkan beritanya,” kata Ganjar tanpa menyebut identitas partai yang akan bergabung tersebut.
Di sisi lain, Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Ahmad Basarah mengatakan, 1.375 organisasi daftar jadi relawan Ganjar. Basarah mengatakan, mereka merapat setelah pihaknya membuka situs pendaftaran relawan Ganjar. “Sampai kemarin sekitar 1.375 organisasi telah mendaftar jadi relawan Ganjar Pranowo,” kata Basarah saat memberikan sambutan peresmian Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/6). Dari jumlah tersebut, sebanyak 795 telah diverifikasi. Disebutkan, jumlah tersebut masih di luar relawan Jokowi yang bertransformasi menjadi relawan Ganjar Pranowo.
9. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengaku sedih sekaligus heran kenapa penanganan persoalan di Papua yang tak beres-beres. “Rasanya saya sedih lho, lah kok urusan Papua saja kok nggak selesai-selesai. Jadi saya bingung sendiri. Terus saya mikir sendiri,” kata putri tokoh proklamator dan Presiden pertama RI, Sukarno itu saat menghadiri serah terima pengoperasian KRI Bung Karno-369 di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6).
Megawati memahami betul permasalahan di daerah lantaran pernah menjabat sebagai presiden. Dia mengaku heran dengan permasalahan di Papua yang belum terselesaikan hingga kini. “Karena saya pernah presiden, saya tahu banget, bukannya tahu saja, yang namanya, kan dulu saya juga bisa punya panglima suka saya perintah. Jadi saya lihat ini kenapa ya? Salahnya di mana ya?” kata Ketum PDIP itu.
Di bagian lain pernyataannya, Megawati mengaku ingin menerjunkan sejumlah batalion tentara ke Papua terkait konflik bersenjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB). Dia memandang TPNPB merupakan rakyat RI yang terprovokasi. “Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, hm, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong?” ujar Megawati. Apalagi, katanya, jumlah pasukan Kelompok Kriminal Bersenjata tidak lebih banyak dari jumlah TNI. Megawati mengaku berani mengatakan hal tersebut di depan para prajurit TNI AL karena permasalahan Papua harus terjawab. “Tapi karena saya bukan apa-apa lagi, ya saya diam aja. Tapi karena ini di Angkatan Laut, saya berani bicara. Kenapa? Ya itu kan harus dijawab (urusan Papua),” ujarnya.
10. Menko Polhukam Mahfud MD merespons kekhawatiran Anies Baswedan soal penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud menyebut tak ada upaya pemerintah untuk lakukan penjegalan seperti yang dikhawatirkan Anies. Mahfud justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. “Ndak ada (penjegalan), itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal, karena ini. Ndak ada (penjegalan Anies),” kata Mahfud di Lapangan Pancasila, Ende, NTT, Kamis (1/6).
“Pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Ndak, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilakan. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan,” tegas Mahfud.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan, isu penjegalan Anies tidak datang dari ruang hampa. “Isu penjegalan, kriminalisasi dan sebagainya tak muncul dari ruang hampa. Indikasi-indikasinya ada,” kata Kamhar Lakumani, Kamis (1/6). “Berbagai daya dan upaya terus dilakukan untuk menjegal agar Mas Anies tak berlayar, termasuk ‘mengganggu’ tiga partai politik pengusung yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun demikian, kami menghormati pernyataan Prof Mahfud MD untuk menjaga kekompakan koalisi,” lanjutnya.
Kamhar menekankan, Koalisi Perubahan sangat solid. Dia menyebut ketiga partai yang tergabung dalam koalisi memiliki platform perjuangan yang sama. “Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat solid. Demokrat, NasDem dan PKS memiliki platform perjuangan yang sama untuk mewujudkan agenda-agenda perubahan untuk kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, lebih maju, lebih aman, demokrasi yang berkualitas, hukum yang berkeadilan dan sebagainya,” tuturnya.
11. Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan, ada pihak-pihak tertentu yang selalu melobi bawahannya ketika bandar narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ia menyebut pihak-pihak yang melobi bawahannya itu sosok yang menarik. “Selalu ada yang telepon, janganlah, tolonglah. Tapi enggak ada dari Komisi III. (Kata) Komisi III gas terus, gas terus, kita gas,” kata Yasonna saat raker dengan Komisi III DPR, Rabu (31/5) kemarin.
Awalnya, Yasonna melaporkan, hingga saat ini sudah 900 bandar narkoba yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Di sana, para bandar narkoba tersebut ditempatkan di lapas dengan level maksimum sekuriti. Yasonna mengakui, memindahkan bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan bukan hal gampang. “Tapi jujur Pak, mindahkan bandar ini juga enggak gampang. Ada juga, ada juga, ada juga yang melobi. Tapi, Pak Dirjen bilang ‘lapor bos’. Tentu mereka enggak berani telepon saya,” kata Yasonna.
Di sisi lain, Menkumham dari PDIP ini menyinggung soal wisatawan asing yang melakukan pelanggaran hukum di Bali. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan segan untuk mendeportasi hingga mencekal mereka. “Jadi memang sekarang posisi di Bali (jumlah wisatawan asing) sekitar 60.000, pasti adalah yang nakal. Tetapi kalau nakal, kita deportasi dan cekal,” kata Yasonna. Ia meminta kerja sama pemerintah daerah di Bali untuk mensosialisasikan berbagai aturan pada para wisatawan asing. Yasonna mengaku saat ini pemerintah telah mendeportasi ratusan wisatawan asing yang bermasalah ke negaranya masing-masing. “Yang sudah dideportasi 132 orang dalam (kurun) Januari sampai Mei,” imbuhnya.
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaf Manoppo mengungkapkan, pemerintah akan menetapkan Harga Pokok Penjualan atau HPP pasir laut. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. “Akan ada HPP nanti,” ujar Victor, kemarin.
Victor menjelaskan, pembentukan harga pasir laut akan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi pemerintah dengan para pengusaha pasir laut. Selain itu juga akan disesuaikan dengan permintaan pasar. “Angka itu pun masih angka psikologis. Kita komunikasikan lagi dengan pihak perusahaan. Bener enggak lu bisa dapet segini? Oh bisa. Kenapa? Karena ini kan tergantung sama demand-nya. Teman-teman mengambil misalnya di Sulawesi, tapi harus kirim ke Papua. Kan high cost transportasinya. Harganya tinggi kan,” tegas Victor.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah membolehkan eskpor pasir laut yang sempat dilarang 20 tahun yang lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, ekspor sedimentasi dibolehkan asal mendapatkan izin dari tim kajian khusus yang terdiri dari KKP, Kementerian ESDM, KLHK, hingga LSM Lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace. Hal ini sejalan dengan akan dibentuknya aturan turunan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) dari PP Nomor 26 Tahun 2023.
“Permintaan ekspor selama hasil sediementasi boleh saja buat penggunaan dalam negeri dan luar negeri. Tidak apa-apa selama dia bayaran mahal ke dalam negeri, (soalnya) kok yang untung Johor (Malaysia) terus. Nah johor mengambilnya dari mana? Jangan-jangan dari kita juga, ya kalau dari kita mana mau saya,” ujar Trenggono saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/5).
13. Kepala Badan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, modus yang digunakan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mengirim TKI ilegal ke luar negeri yakni dengan mempergunakan visa turis, bisa ziarah, dan visa umrah. “Modus operandinya kan sudah paham nih kita, misalnya mereka itu kan pasti menggunakan visa turis, visa ziarah, dan visa umrah,” ujarnya, Kamis (1/6). “Karena begini, yang namanya ilegal tidak mungkin bisa kerja. Kalau visa kerja itu hanya untuk pekerja kan. Nah kan sederhana saya katakan, kalau dia menggunakan visa turis, umrah, ziarah sebagai modus maka ketika sampai (di negara tujuan) harus menunjukkan ticket return,” kata Benny. Dengan demikian, jika para TKI ilegal itu tak menunjukkan tiket yang dimaksud, mereka tak kembali lagi ke Indonesia. “Sehingga kalau mereka tidak menunjukkan ticket return, mereka pura-pura turis ya. Mereka tidak kembali lagi ke Indonesia,” ujar Benny.
Benny Rhamdani juga mengaku telah menyerahkan lima nama bandar yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Mereka diduga menjadi bandar yang menempatkan WNI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura melalui Batam. “Iya (lima sindikat diserahkan). Mestinya mereka diduga kuat menjadi bandar yang selalu menempatkan (pekerja) ke Malaysia dan Singapura melalui Batam,” ujar Benny.
Menurut Benny, kesimpulan mengenai lima sindikat ini berdasarkan hasil kajian, investigasi, dan penyelidikan yang dilakukan lembaganya. Selain itu, berdasarkan informasi para pegiat kemanusiaan di Batam. Untuk mendukung laporan tersebut, BP2MI sudah menyerahkan sejumlah dokumen, di antaranya manifes atau data penumpang di kapal yang membawa WNI korban TPPO. “Di daftar penumpang itu selalu ada kode, misal namanya saya (sebagai penumpang) ya. Di belakang nama saya itu ada kode yang menunjukkan siapa itu yang memberangkatkan,” ujar Benny.
14. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku kecewa dengan putusan yang menambah masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun. Apalagi putusan itu langsung berlaku untuk pimpinan KPK saat ini. Menurut Busyro, putusan itu makin menunjukkan sebagian unsur di MK telah mengalami degradasi moral dan hal itu bisa berdampak secara institusional. “Sayangnya sekali MK itu semakin mengalami degradasi moral sebagian, tapi juga berdampak pada degradasi moral secara institusional,” kata Busyro di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/6). (HPS)
