Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan (net)
Isu menarik pagi ini, PAN blak-blakan mengaku belum “sreg” mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Pengakuan itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto usai pertemuan tertutup elite PAN dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6). Yandri mengatakan, PAN tengah mempertimbangkan untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo yakin PAN akan mendukung dirinya pada Pilpres 2024.
Isu lainnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyemprot pihak yang memprediksi Pemilu 2024 akan berlangsung rusuh. Dia menilai, orang-orang yang berkomentar seperti itu aneh. Karena, , Pemilu sudah bukan barang baru di Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan jalan di jalur lintas selatan Pulau Jawa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur bakal selesai tahun ini. Sekjen PAN Eddy Soeparno membenarkan, mantan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso sudah bergabung dengan PAN dan menjadi bacaleg DPR untuk dapil Jateng. Partai Nasdem kukuhkan 20.648 calegnya menjadi Jubir Anies Baswedan yang maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. PAN blak-blakan mengaku belum “sreg” mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Pengakuan itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto usai pertemuan tertutup elite PAN dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6). Dalam pertemuan itu Megawati didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo. Yandri mengatakan, PAN tengah mempertimbangkan Prabowo Subianto untuk diusung sebagai bakal capres 2024. “Masih dua itu. Antara Ganjar dan Pak Prabowo,” kata Yandri Susanto.
Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan menyatakan, partainya masih akan menggelar pertemuan lanjutan dengan PDI-P sebelum memutuskan kerja sama politik. “Tentu kita akan diskusikan di PAN dan kami akan lakukan pertemuan-pertemuan lanjutan,” kata Zulhas dalam konferensi pers pertemuan dengan PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6).
Sedangkan Sekretaris F-PAN DPR yang juga Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menegaskan, siapapun capresnya, PAN solid mendukung Erick Thohir sebagai calon wapres. “PAN DKI Jakarta masih istiqomah dengan Pak Erick Thohir sebagai cawapres dari PAN, siapapun presidennya wakil presidennya harus Erick Thohir,” tegasnya, Sabtu (3/6).
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyebut, partainya memiliki banyak kesamaan dengan PAN. Kendati demikian, partainya belum memantapkan kerja sama politik dengan PAN. Megawati melihat masih perlu proses komunikasi yang lebih panjang untuk memantapkan kerja sama itu. “Karena ini bertamunya baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya, sudah sangat-sangat sama,” kata Megawati dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6). “Jadi, tinggal nanti yang tadi juga ada kesepakatan karena tentu akan tertuangkan masalah proses, teknis,” tambahnya. Megawati akan mengutus putrinya, Puan Maharani untuk menindaklanjuti pertemuan dengan PAN.
2. Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo yakin PAN akan mendukung dirinya pada Pilpres 2024. “Insya Allah,” ucap Ganjar dalam konferensi pers usai pertemuan PDI-P dengan PAN di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/6). Ganjar percaya diri, banyak parpol yang akan mendukungnya untuk memenangkan Pilpres. “Mudah-mudahan, seperti Ibu Ketum bilang tadi, kalau yang lain mau datang kita selalu terbuka kok. Itu cara yang bagus untuk berdiplomasi, berkomunikasi, dan bekerja sama,” ujar Ganjar.
Soal nama bacawapresnya, Ganjar mengatakan banyak nama yang akan menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024. “Banyak nama yang hebat di republik ini. Kita tinggal duduk bersama sambil ngopi. Bicara lebih panjang tentang negeri ini,” ujarnya. Ia yakin, dari nama-nama yang beredar itu memiliki kecocokan dengannya. Sosok Erick Thohir, diakui Ganjar, masuk dalam kriteria bakal cawapres. Namun, pemilihan nama cawapres, perlu didiskusikan bersama dengan partai politik lainnya.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menduga, penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo bakal berlangsung alot. PDIP diyakini akan berhitung betul soal peluang dan potensi kekuatan lawan politiknya pada kontestasi mendatang. “Alotnya penentuan nama-nama potensial cawapres Ganjar itu tidak lepas dari strategi politik PDI-P untuk mengetahui siapa pasangan dari calon presiden (capres)-cawapres kompetitor lainnya,” kata Umam, Jumat (2/6).
3. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyemprot pihak yang memprediksi Pemilu 2024 akan berlangsung rusuh. Dia menilai, orang-orang yang berkomentar seperti itu aneh. Karena, , Pemilu sudah bukan barang baru di Indonesia. “Maksud saya tuh begini, kan ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu itu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, lah mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa bisa terjadi chaos,” kata Megawati usai pertemuan dengan DPP PAN, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6).
Megawati menyatakan, pemilu sudah dilaksanakan di Indonesia sejak 1955. Karenanya ia bertanya kenapa ada orang yang memperkirakan Pemilu 2024 berjalan kacau. “Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami, kami melihat, kalau rakyat dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya. Itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi kan tinggi, sangat positif menerima perjalanan republik ini,” tutur Megawati.
Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY angkat bicara soal isu MK akan mengembalikan lagi sistem proporsional tertutup menjelang Pemilu 2024. Menurut SBY, putusan itu bakal mengacaukan situasi. Sistem pemilu proporsional tertutup membuat pemilih hanya memilih logo partai, bukan nama bakal caleg seperti yang berlaku saat ini. SBY berpendapat, perubahan sistem yang terjadi saat proses pemilu sudah dimulai akan menjadi isu yang besar dalam dunia politik di Indonesia. Ia mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada MK. “Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai. Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” tulis SBY di Twitter, pekan lalu.
4. Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan jalan di jalur lintas selatan Pulau Jawa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur bakal selesai tahun ini. Hal ini disampaikan Jokowi seusai meresmikan Jembatan Kretek II di Bantul, DI Yogyakarta, yang merupakan bagian dari jalan jalur lintas selatan. “Ini jalan lintas selatan. Ini dari ujung Banten nanti sampai ujung di Banyuwangi di Jawa Timur segera selesai tahun ini,” kata Jokowi, Jumat (2/6).
Jokowi mengatakan, dari 1.320 kilometer jalan jalur lintas selatan, hanya tersisa 14 kilometer jalan di DI Yogyakarta dan 24 kilometer jalan di Jawa Timur yang belum tersambung. Jokowi berharap, rampungnya jalur lintas selatan kelak dapat mempercepat dan memperlancar mobilitas orang dan barang. “Kita harapkan daya saing produk-produk yang ada yang diproduksi di Jawa bagian selatan bisa masuk ke pasar dengan competitiveness yang jauh lebih baik, goal-nya ke sana,” ujar Jokowi.
5. Sekjen PAN Eddy Soeparno membenarkan, mantan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso sudah bergabung dengan PAN dan menjadi bacaleg DPR untuk dapil Jateng. “Mas Priyo sudah di PAN, dan nanti akan nyaleg di Jawa Tengah,” kata Eddy di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakpus, Jumat (2/6). Ia berharap, masuknya Priyo Budi memberikan hasil yang positif bagi PAN dan masyarakat, jika terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.
Priyo Budi Santoso sendiri mengaku, putusan pindah ke PAN dan mendaftarkan diri sebagai caleg DPR Dapil Jawa Tengah, sangat tidak mudah. Ia menuturkan, sebelum bergabung ke PAN, dirinya ditawari untuk bergabung kembali ke Golkar. “Jadi, enggak mudah saya putuskan. Setelah bertemu lima kali, akhirnya saya memenuhi ajakan yang sangat familiar dari sahabat saya Ketum PAN Bang Zulhas. Saya akhirnya memilih dan berlabuh ikut memperkuat PAN,” kata Priyo usai mendapingi Zulhas bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor PDI-P, Mentengm, Jakpus, Jumat (2/6).
6. Partai Nasdem kukuhkan 20.648 calegnya menjadi Jubir Anies Baswedan yang maju sebagai capres pada Pilpres 2024. “Semua caleg NasDem akan menjadi jubir Anies di semua dapil. Itu pesannya. 20.648 orang akan menjadi juru bicara pemenangan Anies di setiap dapil,” kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Jumat (2/6). Sementara itu Anies memberikan pembekalan pada puluhan ribu caleg yang akan menjadi jubirnya. “Kesamaan tentang visi kita bahwa kita ingin perubahan untuk keadilan itu, membereskan permasalahan-permasalahan yang masih belum tuntas. Seperti persoalan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan dapat pendidikan hingga tuntas. Bicara tentang keadilan adalah pemerataan kesempatan di semua aspek itu,” kata Anies.
Di sisi lain, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun, ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya itu. “Masih panjang, masih panjang, pokoknya sudah ada dan nanti pada waktunya diumumkan,” ujar Anies di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6).
Anies mengatakan akan berkomunikasi ladi dengan 3 ketua umum parpol KPP. Seperti diketahui, Anies telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6). Bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Jumat (2/6), setelah itu ia akan menemui Dewan Syuro dan Presiden PKS. Willy Aditya menambahkan, deklarasi bakal cawapres Anies akan dilakukan paling lambat 16 Juli 2023. Tetapi, tak menutup kemungkinan proses deklarasinya akan dilangsungkan lebih cepat. “Tapi kalau ada waktu yang lebih presisi sebelum itu akan lebih bagus,” sebutnya.
7. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Menko Polhukam Mahfud MD tak ikut campur urusan pencapresan Anies Baswedan. “Fokus saja pada pekerjaan Pak Mahfud jalankan pemerintahan. Kewenangan, tugas pencapresan adalah tugas parpol,” kata Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6). Ia meminta Mahfud tahu diri karena kewenangannya bukan mengurus pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Willy mengingatkan, pelaku kontestasi elektoral itu parpol, bukan pekerjaan menteri Kabinet Jokowi. “Biarkanlah pengamat yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kita harus menghormati posisi masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah bakal capres Anies Baswedan. Bantahan tersebut menanggapi pernyataan Anies yang merasa dirinya dijegal maju Pilpres 2024 usai Presiden Jokowi menyatakan bakal cawe-cawe. “Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik,” kata Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6). Mahfud menduga, klaim penjegalan ini sengaja dihembuskan agar para pendukungnya muncul ke publik. Atau sebaliknya, isu ini muncul supaya masyarakat yang memilih Anies sedikit. Meski demikian, Mahfud memastikan, pemerintah tidak berupaya menjegal Anies.
8. Partai Buruh menolak kebijakan pemerintah yang membuka ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, kebijakan pemerintah dapat merugikan negara dan pekerja, membahayakan kedaulatan negara serta lingkungan. “Oleh karena itu, Partai Buruh menolak keras dibukanya kembali ekspor pasir laut,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (6/2).
Konsultan Pengawas Kontruksi, Aswandi menilai, perizinan tambang sedimentasi pasir laut merugikan negara. Pasalnya, kandungan pasir laut banyak yang belum terdata. Seperti di Kepulauan Bangka Belitung, sumberdaya pasir laut mengandung mineral ikutan yang memiliki nilai tersendiri. “Pasir laut di wilayah pesisir Bangka Belitung umumnya mengandung silika, salah satu bahan pembuatan kaca,” katanya di Pangkalpinang, Jumat (2/6).
Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah mendesak pemerintah membatalkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tersebut karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif. “Kami secara tegas menolak terlibat dalam tim kajian KKP untuk implementasi PP 26/2023. Sikap kami jelas, pemerintah harus membatalkan PP tersebut. Regulasi ini adalah upaya greenwashing atau akal-akalan pemerintah yang mengatasnamakan pengelolaan laut demi keberlanjutan,” kata Afdillah dalam keterangan tertulis, Jumat (2/6). Menurut dia, PP 26 tersebut akan menjadi pelicin oligarki dan para pelaku bisnis untuk meraup keuntungan dari aktivitas ekspor pasir laut.
9. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memastikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi atensi terhadap kasus anak di bawah umur (berusia 16 tahun) yang diperkosa 11 pria di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng. Ramadhan mengatakan kasus tersebut tidak ditarik ke Bareskrim Polri. Tetapi ditangani Polres Parigi Moutong dibantu Polda Sulteng. “Tentu Polda Sulteng memberikan asistensi. Tapi penyidikannya masih ditangani Polres Parigi Moutong,” tutur dia. Ramadhan memastikan, secara umum, Polri pasti akan mengusut kasus pemerkosaan ini sampai tuntas.
10. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memastikan pihaknya akan memanggil mantan Wamenkumham Denny Indrayana terkait laporan soal dugaan kebocoran informasi putusan MK tentang sistem pemilu. “Ya pada saatnya akan diperiksa,” ujar Agus saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Jumat (2/6). Agus menjelaskan, laporan terhadap Denny itu sedang diteliti dan didalami oleh jajarannya. “Kan arahan Pak Kapolri sudah jelas, Pak Kapolri sudah sampaikan kita akan dalami laporan tersebut apakah menimbulkan keonaran atau tidak,” tuturnya.
Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana angkat suara usai dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri sebagai buntut dugaan pembocoran putusan MK. Kuasa hukum Denny, Muhammad Raziv Barokah, khawatir laporan tersebut untuk mengalihkan perhatian publik yang focus terhadap putusan MK terkait sistem pemilu. Ia berharap publik terus mengawasi keputusan MK soal sistem pemilu. “Kami tidak menginginkan adanya pergeseran fokus isu advokasi yang diperjuangkan, yakni menjaga sistem pemilu Indonesia agar tetap demokratis sesuai rakyat,” ucap Raziv dalam keterangan tertulis, Jumat (2/6). Raziv meminta aparat penegak hukum mengedepankan prinsip keadilan dan profesional. Menurut Raziv, pernyataan Denny merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Pernyataan itu banyak mendapat dukungan publik.
Capres KPP Anies Baswedan meminta pihak kepolisian menghormati prinsip demokrasi. Ia membela Denny Indrayana yang dilaporkan seseorang bernisial AWW ke Bareskrim Polri atas statemennya soal MK yang akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. “Marilah kita menghormati prinsip dasar dalam kemerdekaan, dalam demokrasi, yaitu kebebasan untuk mengutarakan pandangan dan ini dilindungi undang-undang,” sebut Anies di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6). “Saya percaya aparat kepolisian akan menjaga marwah itu, sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat,” ujarnya. Menurut Anies, aparat penegak hukum ikut menjamin kebebasan berpendapat warga negara. Ia tak ingin masyarakat mendapatkan tekanan karena mengutarakan pendapat pada publik.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyebut, mantan Wamenkumham Denny Indrayana sangat mungkin disanksi etik imbas unggahannya di media sosial soal putusan MK mengenai sistem pemilu. Menurut Jimly, MK berpeluang mem-blacklist atau memasukkan Denny dalam daftar hitam sehingga tak bisa lagi mengajukan atau mendampingi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. “Di-blacklist (Denny) dari berperkara di MK, enggak boleh lagi,” kata Jimly dalam dialog di TV, Jumat (2/6). Jimly ragu pernyataan Denny soal putusan MK yang mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 dan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup benar adanya. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu mengaku telah mengonfirmasi langsung ke MK terkait ini. Pihak MK menyatakan bahwa uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 masih bergulir dan belum diputuskan. Oleh karenanya, Jimly yakin pernyataan Denny hanya ilusi. Sekalipun benar, seharusnya itu menjadi rahasia negara yang tak diungkap ke publik sebelum diumumkan langsung oleh MK.
11. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya bakal mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka Johnny G Plate oleh Kejagung. Ia menyatakan, langkah tersebut ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dalam dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. “Kami akan praperadilan, bukan dorong Plate jadi justice collaborator,” ujar Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6). Namun, Willy enggan memaparkan lebih jauh kapan langkah tersebut akan ditempuh. “Nanti akan kami sampaikan di hal (kesempatan) yang berbeda,” sebutnya.
12. Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengingatkan Presiden Jokowi agar menghentikan manuver politik menjelang Pemilu 2024 lewat akun YouTube miliknya, Amien Rais Official. Amien merespons pernyataan Jokowi yang mengaku bakal cawe-cawe untuk Pemilu 2024. “Hentikan manuver ugal-ugalan Anda, manuver politik. Kalau Anda tidak menghentikan manuver politik Anda yang ugal-ugalan itu, saya khawatir Anda bisa terjungkal di tengah jalan,” kata Amien, pada Jumat (2/6).
Amien menilai, pernyataan Jokowi yang akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak beretika. Ia berpendapat, yang dilakukan Jokowi bukan sekadar cawe-cawe, yang dalam Bahasa Jawa diartikan sebagai perbuatan mencampuri urusan orang lain yang tergolong ringan. “Saya lihat jokowi bukan lagi sekadar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki secara ugal-ugalan,” kata Amien. Mantan Ketua MPR itu menuding, seluruh aparat di bawah kendali Jokowi kini dikerahkan untuk mencapai target politik.
Amien meyakini upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kasus perebutan kekuasaan di Partai Demokrat dilakukan sepengetahuan dan seizin Jokowi. Ia mengungkit pernyataan Jokowi yang pernah berkata bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanyalah visi dan misi presiden. “Pak Moeldoko adalah KSP presiden, tentu dan pasti semuanya itu atas perintah dan arahan Jokowi,” kata Amien.
Pengajar hukum kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mendesak birokrat dan aparat tidak ikut cawe-cawe pada Pemilu 2024, sebagaimana yang akan dilakukan Presiden Jokowi. Titi menegaskan, Jokowi selaku kepala negara yang membawahi birokrasi harusnya profesional, netral, dan nonpartisan dalam proses pemilu.
Titi juga menyinggung bahwa masyarakat baru saja mengalami keterbelahan akibat pertarungan sengit Jokowi versus Prabowo Subianto pada Pemilu 2019. Presiden Jokowi, sebagai sosok yang tak akan lagi menjabat sebagai orang nomor 1 di negara ini, harus lebih bijaksana dan berperan jadi pemersatu bagi semua kelompok masyarakat, alih-alih tertarik ke salah satu poros politik dan mengekspresikannya secara vulgar.
13. Anggota Komisi IX DPR Nurhadi meminta pemerintah tegas membersihkan oknum pejabat yang diduga terlibat dalam aksi TPPO dengan modus mengirim TKI ilegal ke luar negeri. “Saya mendapat informasi soal sindikat TPPO, Pak Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada 1900 jenazah WNI akibat TPPO selama kurun waktu tiga tahun,” ujar Nurhadi dalam siaran persnya, Jumat (2/6). Menurut Nurhadi, temuan 1900 WNI meninggal akibat TPPO tersebut merupakan sesuatu yang miris dan menyayat hati. Ia menilai, hal tersebut merupakan persoalan serius dan merupakan kasus besar karena melibatkan mafia dan bandar dengan backing oknum pemerintah.
14. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai membongkar pabrik ekstasi rumahan di Kabupaten Tangerang, Banten dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi soal pengiriman mesin cetak tablet dan bahan kimia jenis pentylon dari luar negeri. Ia menyebut pabrik ekstasi ini mampu memproduksi 3.000 butir pil ekstasi hanya dalam waktu 30 menit atau setengah jam. “Serta bahan prekusor lainnya yang akan digunakan untuk pembuatan pencetakan Ekstasi di Indonesia,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (2/6). (HPS)
