Anies Baswedan dan Para Petinggi Koalisi Perubahan (net)
Isu menarik hari ini, memanasnya perang terbuka antara Nasdem dan Demokrat gara-gara soal cawapres pendamping Anies Baswedan bikin ketar-ketir. Sebab, jika hal itu tidak lekas diselesaikan, bisa membuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan putus di tengah jalan dan kondisi itu bisa berakibat batalnya pencapresan Anies Baswedan. Sejumlah pakar politik memprediksi, Demokrat bisa hengkang dari poros koalisi lain jika saja AHY tidak dipilih sebagai cawapresnya Anies. Namun, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan pihaknya tak memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.
Isu lainnya, Bacapres PDIP Ganjar Pranowo ingin memenang pilpres 2024 satu putaran. Ia mengajak seluruh jajaran PDIP, PPP, dan Perindo menyatukan barisan. Ganjar mengaku telah mempersiapkan segala hal untuk itu. Dia yakin kekuatan partai saat ini dapat menjadi ujung tombak mereka untuk bergerak.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan tindakan pelecehan seksual secara verbal. Aduan tersebut diajukan oleh sesama kader Partai Nasdem bernisial AAFS di kantor MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/6). Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum hanya sampai 31 Desember 2023. Kajari Kabupaten Madiun, Andi Irfan Syafruddin dicopot dari jabatannya karena positif mengonsumsi narkoba. Berikut isu selengkapnya.
1. Perang terbuka antara Nasdem dan Demokrat gara-gara soal cawapres pendamping Anies Baswedan makin panas. Jika hal itu tidak lekas diselesaikan, bisa membuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan putus di tengah jalan yang berakibat pencapresan Anies jadi batal. Jika itu terjadi, maka statemen Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut penjegalan pencapresan Anies berasal dari dalam koalisi sendiri, akan jadi kenyataan.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi memprediksi, Partai Demokrat bisa hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan jika saja AHY tidak dipilih sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurutnya, Partai Demokrat berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. “AHY dan Demokrat bisa saja bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo,” kata Ari Junaedi, Jumat (9/6).
Diakui, memang jika bergabung dengan poros Gerindra, belum tentu AHY dipilih jadi cawapresnya Prabowo. Namun setidaknya, dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies. Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra lebih menjanjikan dibanding Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Nasdem dan PKS. “Kalaupun tidak jadi cawapresnya Prabowo, tentu bargain politik dari Gerindra akan jauh kebih baik daripada Nasdem yang sering menyepelekan Demokrat,” ujar Ari.
Namun, Ari Junaedi menilai, desakan Demokrat mengenai percepatan pengumuman bacawapres pendamping Anies Baswedan bermuatan politis. Ia juga menilai, argumen Demokrat soal penyebab turunnya elektabilitas Anies Baswedan tidak tepat. Terlalu prematur untuk menyimpulkan angka elektoral Anies turun akibat tak kunjung mengumumkan bakal cawapres.
“Jika dalih merosotnya elektabilitas Anies belakangan ini dikarenakan Koalisi Perubahan terkesan lelet menentukan sosok bakal cawapresnya, saya kira pendapat ini mengada-ada,” kata Ari. Pasalnya, dua kandidat capres pesaing Anies, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan bakal cawapresnya. Tetapi, elektabilitas Ganjar maupun Prabowo baik-baik saja.
Malahan, tingkat keterpilihan Prabowo menurut survei terbaru sejumlah lembaga melonjak naik. Oleh karenanya, Ari meyakini, elektabilitas capres bergantung pada kekuatan individu itu sendiri. Ari menduga, desakan Demokrat untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies terlalu terburu-buru dan bermuatan kepentingan tertentu.
2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya mengajak Partai Demokrat untuk ikut mendukung bakal capres dari PDI-P, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto mengaku, partainya mengajukan kerja sama kepada Demokrat dengan rendah hati. “Jadi ya inilah, kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerja sama kepada Demokrat,” ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Jumat (9/6). Hasto menyampaikan, Ganjar yang merupakan bakal capres dari PDI-P bisa diterima luas oleh masyarakat.
Ia mengeklaim elektoral Ganjar langsung melejit, padahal baru 50 hari dideklarasikan sebagai bakal capres. “Langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah deklarasi 7 bulan, 9 bulan,” ucap dia. Maka dari itu, Hasto yakin keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar sebagai bakal capres sejiwa dengan kehendak dan harapan rakyat. Dia menegaskan, PDI-P berkomunikasi secara intens kepada partai dari koalisi lain, mulai dari Gerindra, Golkar, hingga Demokrat. “Jadi komunikasi dengan partai dilakukan secara intens, baik dengan Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB,” imbuh Hasto.
3. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan pihaknya tak memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Hal itu menanggapi tudingan Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyebut desakan Demokrat segera mendeklarasikan bacawapres karena ingin ketua umumnya menjadi kandidat RI-2 dalam Pilpres 2024. “Partai Demokrat tak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan,” ujar Andi dalam keterangannya, Jumat (9/6).
Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang telah dipaparkan beberapa waktu lalu kepada tim Anies dan Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil,” kata Andi Arief.
Terakhir, ia menekankan, Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Partai Demokrat konsisten untuk menyerahkan keputusan itu kepada capres Anies Baswedan,” imbuh Andi Arief.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebutkan, munculnya Khofifah sebagai kandidat pendamping Anies membuat Demokrat khawatir dan cemas akhirnya melancarkan manuvernya belakangan ini. Sebab, sosok Gubernur Jawa Timur itu dianggap bisa menutup peluang AHY mengantongi tiket bakal cawapresnya Anies. “Ngototnya sikap AHY dan Demokrat bagian dari kekhawatiran terkait arah cawapres yang bisa jatuh ke pihak luar Koalisi Perubahan, karena ada juga nama yang muncul yaitu Khofifah,” kata Ujang, Jumat (9/6).
Ujang menilai, gertakan pencapresan Anies akan dievaluasi menjadi bagian dari usaha Demokrat mengamankan posisi AHY. Menurut Ujang, manuver Demokrat tersebut terjadi karena AHY bukan menjadi pilihan utama. Di sisi lain, Khofifah yang kian santer dikaitkan dengan Anies seolah mendapat tempat tersendiri di tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. “AHY bukan jadi pilihan utama karena ada pesaing yang dianggap kuat yaitu Khofifah, Khofifah represetasi dari NU, lalu tokoh perempuan,” terang dia. Hanya saja, Ujang menilai, kemunculan nama Khofifah tak serta-merta tanpa celah.
Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari menilai peluang Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk bersaing menjadi bakal cawapres menjelang Pilpres 2024 terbuka lebar. AHY sempat gagal bersaing dalam bursa cawapres pada Pilpres 2019 silam dan memutuskan tetap mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bahkan suami Annisa Pohan itu sempat meminta maaf kepada para kader Partai Demokrat karena gagal memenuhi harapan menjadi cawapres.
Maka dari itu Qodari menilai wajar jika saat ini Partai Demokrat yang menjadi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sangat berupaya keras supaya AHY bisa dipilih mendampingi bakal capres KPP, Anies Baswedan. “Demokrat menurut saya sangat mencari cara agar AHY bisa maju cawapres, seperti yang sudah pernah terjdi di 2019, tapi pada waktu itu kan gagal,” kata Qodari, Jumat (9/6). Menurut Qodari, kans AHY bersaing dalam bursa bakal cawapres menjelang Pemilu 2024 masih terbuka dengan catatan dia mesti luwes dalam mengambil keputusan politik untuk kepentingan Partai Demokrat.
Peluang Partai Demokrat dan AHY beralih ke kubu partai politik lain jika gagal dipilih menjadi bakal cawapresnya Anies Baswedan masih terbuka. Bahkan Demokrat dan AHY diprediksi bisa berkoalisi dengan Partai Golkar jika kepentingan mereka tidak diakomodasi oleh KPP. Malahan jika Demokrat berkoalisi dengan Golkar, kans AHY menjadi bakal cawapres lebih terbuka. “Bisa saja misalnya pada hari ini AHY menjadi wakilnya Airlangga. Kan Airlangga Ketua Umum Partai Golkar. Golkar kursinya besar sekali (di DPR),” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari dalam keterangannya, Jumat (9/6). Qodari mengatakan, posisi Golkar tidak bisa diabaikan karena partai dengan jumlah kursi kedua terbanyak di DPR.
4. Menang satu putaran. Bacapres PDIP Ganjar Pranowo mengajak seluruh jajaran PDIP, PPP, dan Perindo menyatukan barisan. Ganjar ingin memenangi kontestasi Pilpres 2024 dengan satu kali putaran. “Sehingga nanti bisa mendapatkan masukan-masukan, sehingga rampak barisan kita dalam bergerak, bisa lebih lancar dan Insyaallah dengan doa bapak-ibu dengan semangat semuanya, kita akan memenangkan (Pilpres 2024) ini satu putaran,” katanya dalam sambutan usai teken kerja sama politik antara PDIP dan Partai Perindo di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6). Ganjar mengaku telah mempersiapkan segala hal. Dia mengatakan dengan kekuatan partai saat ini dapat menjadi ujung tombak mereka bergerak. “Peta-peta sudah kita siapkan, kelompok-kelompok sasaran sudah kita siapkan, metodeloginya sudah kita siapkan, tinggal bagaimana isu yang pas dengan lokalitas masing-masing,” ungkap Ganjar.
Ganjar Pranowo memaparkan beberapa poin pekerjaan rumah Presiden Jokowi yang harus dituntaskan usai mendapatkan dukungan resmi dari Partai Perindo di Pilpres 2024. Salah satunya, terkait pembangunan akses dan konektivitas atas infrastruktur hingga ke desa. “Ada juga pekerjaan rumah (pembangunan) Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus kita tuntaskan,” tuturnya. Ganjar mengingatkan, pembangunan IKN merupakan PR yang tidak boleh berhenti.
Ia menyoroti pesan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Indonesia yang punya bonus demografi. Ia mengatakan kemandirian tanah air perlu diwujudkan dengan sumber daya manusia (SDM). “Kalau toh tidak 100 persen, mayoritas kita bisa mengerjakan itu sendiri,” ujarnya. Ganjar juga mengatakan mimpi besar tersebut bisa terwujud dengan kekuatan besar partai-partai di Indonesia, salah satunya Perindo. Dia juga menduga Partai Perindo akan lolos parliamentary threshold dan mendapatkan kursi di DPR dalam Pileg 2024. “Kayaknya Perindo kali ini lolos threshold ini, kayaknya ada di parlemen ini,” ujarnya. Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Ketum Perindo Hary Tanoe Soedibjo atas dukungan kepada dirinya.
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan tiga alasan pihaknya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Pertama, PDI-P merupakan partai yang paling siap saat ini. “Ada yang tanya sama saya, kenapa kok milih PDI-P? Yang pertama, alasannya adalah karena PDI-P adalah partai yang sudah siap, telah memenuhi presidential threshold 20 persen,” ujarnya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/6).
Kedua, Perindo dan PDI-P sama-sama memiliki ideologi Pancasila. “Jadi kerja sama politik ini adalah kerja sama yang pasti,” ujar Hary Tanoe. Ketiga, Perindo mendukung Ganjar karena Gubernur Jawa Tengah tersebut sangat diterima masyarakat. Apalagi, Ganjar sudah sepakat untuk melanjutkan pembangunan yang sudah baik selama ini yang dilakukan dijalankan Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Partai Perindo resmi mendukung bakal capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Penandatanganan kerja sama politik atau memorandum of understanding (MoU) dengan PDIP dilakukan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakpus, Jumat (9/6). MoU diteken Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
5. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengungkapkan, bakal ada parpol lain yang segera ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Hal itu disampaikan Puan usai Perindo lakukan kerja sama politik dengan PDI-P. “Setelah ini, Insya Allah akan ada lagi partai yang Insya Allah akan ikut bekerja sama mendukung capres dari PDI-P dan kerja sama yang lain,” ujar Puan di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/6).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, akan ada beberapa partai politik lain yang akan dukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Kodenya, partai warna hijau dan kuning emas. “Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama,” kata Hasto.
Seperti diketahui, PKB merupakan parpol dengan lambang berwarna hijau. Sementara Golkar dikenal partai berwarna kuning. Mungkinkah PKB dan Golkar yang dimaksud Hasto? “Ya kami intens berdialog dengan Partai Golkar, PKB, bahkan Cak Imin kan juga digadang-gadang sebagai cawapres. Kami intens melakukan komunikasi politik dan dua periode kami juga bekerja sama. Ini yang terus akan kami komunikasikan,” kata Hasto.
6. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan tindakan pelecehan seksual secara verbal. Aduan tersebut diajukan oleh sesama kader Partai Nasdem bernisial AAFS di kantor MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/6). “Sudah kita cek secara formil (laporan) memenuhi syarat ya,” ujar Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman kepada awak media, kemarin. Habiburokhman lantas mengungkapkan, MKD bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan rapat pleno anggota untuk membahas proses klarifikasi pada kedua belah pihak.
“Setelah rapat pleno kami akan mengagendakan pemanggilan secara resmi dan pemeriksaan, klarifikasi lah pelapor atau pengadu dan teradu,” kata Habiburokhman. Dalam kesempatan yang sama, AAFS mengaku membawa sejumlah alat bukti dalam laporannya tersebut berupa isi percakapan melalui aplikasi chating. Namun, AAFS enggan menunjukkan isi percakapan tersebut dan menyerahkan pemeriksaan sepenuhnya pada MKD. “Saya belum bisa banyak berkomentar tentang substansi aduan kan proses belum berjalan. Saya hanya menggunakan hak saya sebagai warga negara,” ujarnya.
Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai NasDem Sugeng Suprawoto juga diadukan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual secara verbal oleh perempuan berinisial A. A merupakan mantan anggota DPR periode 2014-2019. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, membenarkan adanya aduan tersebut. Ramadhan menyatakan penyidik Unit I Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim telah menindaklanjuti aduan yang diajukan pada 10 April 2023 lalu. Penyidik, menurut dia, akan mengundang A pada Rabu (14/6) pekan depan, untuk dilakukan klarifikasi. ‘’Jadi belum laporan polisi ya,” kata Ramadhan kepada awak media, Jumat (9/6) Ramadhan mengatakan penyidik perlu mendengar klarifikasi aduan A terlebih dahulu. Penyidik perlu bukti permulaan yang cukup dari hasil klarifikasi A. “Ini kan belum datang, Rabu nanti, nanti kalau sudah datang ada update kita sampaikan kembali,” ujarnya.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mendorong Ketua Komisi Energi DPR dari Fraksi Nasdem, Sugeng Suprawoto untuk mengikuti proses hukum yang berlangsung di Bareskrim maupun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Sugeng sebelumnya dilaporkan oleh mantan anggota DPR periode 2014-2019 berinisial A atas dugaan pelecehan seksual verbal ke Bareskrim dan MKD DPR.
Sahroni menjelaskan, sedianya tuduhan terhadap Sugeng masih berupa dugaan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Sugeng. Menurut Sahroni, pelecehan yang dituduhkan adalah pelecehan verbal alih-alih fisik. “Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sugeng dan bertanya, kalau yang bersangkutan tidak melakukan hal secara fisik, hanya via chattingan yang dicapture oleh A,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6).
Sahroni menyebut Partai NasDem mendorong Sugeng datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi tuduhan itu pada 14 Juni mendatang. Terkait dengan laporan yang dilayangkan AAFS kepada MKD, Sahroni menyebut MKD akan memperoses kasus tersebut setelah Sugeng memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian. “MKD akan memproses setelah klarifikasi dari kepolisian. Jadi bukan sekarang, nih,” kata Sahroni.
7. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, NU tidak akan memberikan dukungan kepada capres dan cawapres tertentu pada Pemilu 2024 meski mereka berlatar belakang NU. Ia menekankan, PBNU tidak akan memberikan dukungan kepada capres tertentu karena PBNU bukanlah partai politik yang bisa memberi dukungan politik. “Ya dukungannya, dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya tuh bolak balik sampai teriak-teriak soal ini, NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik,” kata Gus Yahya seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6). Yahya mempersilakan apabila ada kader NU yang diincar partai politik untuk dijadikan capres ataupun cawapres. Namun, ia menegaskan, PBNU sebagai lembaga tidak akan memberikan dukungan secara khusus kepada tokoh tersebut. “Kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon. Silakan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu,” ujar Yahya.
Yahya Cholil Staquf menyatakan, persaingan politik pada Pilpres 2024 bukanlah sesuatu yang mesti dibela dengan mati-matian. Ia mengatakan, Pilpres 2024 hanyalah sebuah prosedur yang digelar secara rutin untuk menentukan siapa yang bakal menjadi presiden dan wakil rakyat lima tahun ke depan. “Ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah, bukan Perang Badar, bukan soal hidup mati, ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah,” kata Yahya.
Mantan Jubir Presiden Gus Dur ini menuturkan, sebagai sebuah prosedur, apa pun hasil Pilpres 2024 harus diterima dan didukung oleh seluruh masyarakat sekaligus menyudahi perbedaan pendapat yang ada. “Siapa pun yang menjadi pemerintah itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia. Harus didukung, harus ditaati dan kita tidak perlu menerus-neruskan antagonisme di antara pendukung,” ujar dia.
8. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum hanya sampai 31 Desember 2023. Hal itu berdasarkan SK Menko Polhukam Nomor 63 Tabun 2023. “Tim ini memiliki masa kerja berdasarkan SK sampai 31 Desember 2023, dan nantinya sesuai kebutuhan bisa saja diperpanjang dengan keputusan Menko (Polhukam) yang baru,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6).
Mahfud lantas mengungkapkan latar belakang pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum. Menurut Mahfud, tim dibentuk karena ditemukan berbagai permasalahan di sektor peradilan dan penegakan hukum. “Seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum hakim agung, padahal putusannya sudah inkracht,” ujar Mahfud. Kemudian, kasus di bidang agraria dan sumber daya alam juga menjadi sorotan Tim Percepatan Reformasi Hukum. “Di dalamnya rentan adanya penyelewangan hukum oleh mafia hukum pertanahan dan pertambangan. Seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali,” ujarnya lagi.
9. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Andi Irfan Syafruddin dicopot dari jabatannya karena positif mengonsumsi narkoba. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Mia Amiati. Mia menyebut temuan ini bermula ketika dirinya berinisiatif melakukan tes urine kepada Kepala Kejari se-Jatim. “Saya selaku Kajati Jatim berinisiatif untuk melaksanakan test urine dan pengambilan sample rambut terhadap para Kajari se-Jatim,” kata Mia, Jumat (9/6).
Diam-diam, Mia pun mengutus anak buah yang dipercayainya menghubungi Polda Jawa Timur untuk berkoordinasi perihal pelaksanaan tes urine itu. “Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2023 ada Kunker Komisi III DPR, momen itu saya manfaatkan karena semua Kajari dari 39 kabupaten/kota hadir di kantor Kejati Jatim,” ucapnya. Setelah acara Kunker Komisi III selesai, Mia memerintahkan para kajari untuk tetap di tempat. Kemudian dilakukan tes urine dan pengambilan sampel rambut. “Tanpa ada kebocoran informasi, jadi tidak ada yang tau rencana tes urine dan pengambilan sampel rambut yang saya rencanakan,” katanya.
Ketika hasil tes urine dan pengecekan sampel rambut sudah didapatkannya dari Polda Jatim pada 16 Mei 2023, terlihat ada satu kajari yang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina.
Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumedana menyampaikan, pihaknya mencopot Kajari Kabupaten Madiun Andi Irfan Syafrudin menyusul tiga jaksa yang sebelumnya telah dimutasi terkait kasus dugaan pungli. “Yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kajari,” ujar I Ketut Sumedana, Jumat (9/6). Ia menuturkan, pencopotan Andi Irfan Syafrudin telah dilakukan sejak minggu lalu. Saat ini, Andi dalam proses pemeriksaan dan pengawasan oleh Tim Kejati Jawa Timur di Surabaya.
“Minggu yang lalu pencopotan dan sudah ditarik ke Kejati Jatim dalam rangka pemeriksaan,” kata Ketut. Ia mengatakan, saat ini kursi pimpinan Kejari Madiun masih kosong dan akan segera diisi oleh pelaksana tugas atau plt. Namun, keputusan siapa yang akan menjabat plt, diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. “Biasanya kalau kosong (pimpinan) diisi plt dari Kejati, ditunjuk salah satu koordinator atau KTU Kejati Jatim,” tandas Ketut.
10. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, dalam beberapa hal sebenarnya pemerintah kurang sepakat dengan pendapat MK mengenai putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Namun, Mahfud menegaskan ada hal lebih prinsip yang lebih dipertimbangkan, yakni pemerintah harus tunduk pada putusan MK yang final dan mengikat. “Sehingga, karena MK menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku lima tahun dan berlaku untuk periode yang eksisting yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6). Menurut Mahfud, terlepas dari suka atau tidak suka, putusan MK harus dipatuhi.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta perdebatan terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun diakhiri. “Mari kita tutup perdebatan ini dan Kami berharap mari kita kembali memikirkan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi,” kata Ghufron, Jumat (9/6). Ghufron mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menurutnya tegas dalam merespons putusan MK tersebut. Hal ini merupakan bentuk pembelajaran bagi masyarakat agar taat hukum. Menurutnya, perdebatan dan perbedaan opini, merupakan kemewahan dalam demokrasi yang harus dirawat. Namun harus dikerangkai dan diakhiri dengan hukum.
11. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus melimpahkan berkas mantan Menkominfo Johnny G Plate beserta barang buktinya atau Tahap II ke Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyerahan dilakukan di Kejari Jaksel pada Jumat (9/6). “Untuk kepentingan dalam tahap penuntutan, tersangka JGP dilakukan penahanan di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, terhitung sejak 9 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (9/6).
Johnny diproses hukum dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Usai serah terima tanggung jawab dan barang bukti, tim JPU segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Johnny ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Di sisi lain, Satpol PP Jakarta Barat menemukan menara (tower) base transceiver station (BTS) ilegal di kawasan Jakarta Barat. Mereka mendapati tower BTS tanpa izin itu di Jalan Haji Marzuki, Kebon Jeruk. Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtribum) Satpol PP Jakarta Barat Edison Butar Butar mengatakan pihaknya segera membongkar BTS ilegal itu. Pihaknya tinggal menunggu arahan dari Satpol PP DKI Jakarta. “Rencana kita lakukan pembongkaran. Untuk waktu pastinya menunggu arahan dari provinsi,” kata Edison, Jumat (9/6).
12. PKS mengkritik Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang melapor ke Presiden Jokowi bahwa pengawas proyek Ibu Kota Negara atau IKN merupakan warga negara asing atau orang bule. PKS menyayangkan hal itu, harusnya kesempatan itu diberikan kepada anak bangsa yang lebih memahami kondisi alam dan lingkungan Indonesia. “Beri kepercayaan kepada anak bangsa, Indonesia banyak SDM berkualitas, banyak juga diaspora dan expatriate Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri karena keahliannya, seharusnya peluang ini dibuka dan diprioritaskan kepada anak bangsa,” kata Jubir PKS Muhammad Iqbal, Jumat (9/6).
Iqbal juga menyanggah alasan Luhut yang menyebut orang bule dilibatkan agar proyek IKN jadi berkualitas. Menurutnya, kualitas tidak hanya diukur dari pengawasnya. “Kualitas tidak hanya dilihat dari siapa pengawasnya, tetapi dari perencanaan dan kajian yang mendalam serta bebas dari korupsi, IKN proyek kilat sehingga semuanya tidak terencana dengan baik,” ujar dia.
Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Percepatan IKN lapor ke Presiden Jokowi bahwa pengawas pembangunan IKN adalah warga negara asing atau bule. Dijelaskan, saat ini timnya sedang mengidentifikasi insentif dan modal pengembangan status tanah di IKN. Luhut menargetkan persoalan status tanah bisa diselesaikan pada 27 Juli 2023.
Luhut menyebut timnya akan mengidentifikasi harga tanah yang dipakai, bagaimana pembeliannya hingga investor yang ingin masuk ke dalam. Ia menyebut negara Timur Tengah mulai tertarik dengan proyek IKN. “Dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan bisa kita lakukan. Jadi kerja sama ini sekarang kita buka. Beberapa negara-negara dari Middle East yang juga akan masuk kita,” katanya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
13. Wali Kota Medan, Bobby Nasution ingin mengembangkan Museum Situs Kota China yang berada di Kecamatan Medan Marelan. Dia berharap pengembangan museum tersebut bisa terlaksana lewat kerja sama dengan Pemerintah China. Bobby menyampaikan rencananya itu saat menerima kunjungan Duta Besar China Lu Kang di Balai Kota Medan, Jumat (9/6). “Saya berharap dapat menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk mengembangkan situs sejarah tersebut,” kata Bobby.
Bobby menyebutkan, Pemkot Medan telah menjalin hubungan kerjasama dengan Kota Chengdu, China melalui sister city di bidang pendidikan. Bobby berharap kerjasama tersebut dapat diperluas lagi dalam investasi dan kebudayaan. Ia yakin kerja sama dengan China bisa meningkatkan taraf Kota Medan. Terlebih, tak sedikit etnis Tionghoa yang berdomisili di Medan.
“Medan memiliki banyak etnis, salah satunya etnis Tionghoa. Masyarakat Tiongkok yang ada ikut serta membangun Kota Medan, salah satunya Tjong A Fie,” ucap Bobby. (HPS)
