HOT ISU PAGI INI, ELIT PDIP MENGAKU TAK ADA NIAT UNTUK MERUSAK KOALISI PERUBAHAN

oleh
oleh

Ketua DPP PDIP Said Abdullah (net)

Isu menarik pagi ini, PDIP mengaku tidak punya niat untuk merusak Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait rencana pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pihaknya hanya ingin membuka komunikasi seluas-luasnya dengan semua partai politik. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menambahkan, komunikasi PDIP dengan Demokrat untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan demokratis. Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi curiga PDI-P memiliki niat buruk terkait rencana pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani. Namun ia percaya Demokrat memiliki iman yang kuat sehingga takkan meninggalkan KPP.

Jubir PKS Pipin Sopian mengaku partainya menginginkan pengumuman cawapres dari Anies Baswedan diumumkan lebih cepat. Ia mewanti-wanti agar pengumuman cawapres dari Anies tidak dilakukan pada pengujung jadwal pendaftaran capres-cawapres seperti yang terjadi pada Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, ketiga ketum parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sudah menyetujui satu nama cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nama kandidat tersebut sudah di kantong Anies. Sayangnya, Anies belum mau mengumumkan cawapresnya. Ia bilang masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan cawapresnya.

Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menjaga pertahanan Indonesia dalam situasi apa pun. Ia juga mengingatkan potensi perang di Indonesia. Megawati tidak ingin TNI terlarut dalam zona nyaman karena tak ada perang. Ia lantas mencontohkan bagaimana Rusia dan Ukraina masih terlibat peperangan. Eks Menkominfo Johnny G Plate mengklaim hanya sekadar membuat surat pengantar dari proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo. Kuasa hukum Plate, Achmad Cholidin menyebut tugas kliennya dalam proyek ini hanya membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, untuk diteruskan ke Banggar DPR. Berikut isu selengkapnya.

 

1. PDIP mengaku tidak punya niat untuk merusak Koalisi Perubahan untuk Persatuan terkait rencana pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pihaknya hanya ingin membuka komunikasi seluas-luasnya dengan semua partai politik. Bahkan ia memandang komunikasi antarparpol perlu dilakukan agar tidak ada hambatan dan ganjelan. “Demokrat itu partai politik, perlu kami ajak bicara, perlu ajak komunikasi, kan itu dulu. Jangan kemudian begitu bertemu, wah ini nanti PDIP akan ngerusak koalisi, mana bisa kami punya niat seperti itu, tidak lah,” kata Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6).

Said mengatakan, suatu penghormatan bagi setiap partai politik supaya PDIP bisa berkomunikasi dengan semua partai politik. “Sebagaimana yang dulu kami gagas, ketika Mbak Puan melakukan silaturrahim kepada semua partai politik. Iya dong sehingga ini jangka panjang, kawan-kawan kan melihatnya sepotong-sepotong, seakan akan, tidak, ini sudah enam bulan,” kata Said.

Ia menyambut respons baik yang ditunjukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY terkait pertemuan Puan-AHY. “Karena kami punya niat baik juga. Kan kami yang duluan. Mbak Puan duluan, habis Mbak Puan saya, habis saya Pak Sekjen,” kata Ketua Banggar DPR ini.

 

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, komunikasi antara PDI-P dengan Demokrat bertujuan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan demokratis. Hal ini menjawab tudingan yang menyebut PDI-P mendekati Partai Demokrat agar partai tersebut meninggalkan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). “Ya ini kan baru istilahnya membangun komunikasi dalam rangka agar pemilu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan demokratis,” kata Hasto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6). Hasto meminta semua pihak membuang prasangka buruk atas hubungan PDI-P dan Demokrat yang mendekat dalam beberapa waktu terakhir.

 

Wakil Sekjen PDI-P Utut Adianto mengungkapkan, partainya tengah menindaklanjuti masuknya nama Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam radar kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu rupanya menjadi bahasan dalam pertemuan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dua hari lalu. “Ya, yang dibicarakan itu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani (Ketua DPP PDI-P) soal para kandidat cawapres,” kata Utut di TVRI, Jakarta, Senin (12/6). Utut yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, hasil pertemuan sekjen dua partai itu adalah mematangkan  pertemuan Puan dengan AHY. Ia menuturkan pertemuan tersebut akan dilakukan secepat mungkin.

 

2. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi curiga PDI-P memiliki niat buruk terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Puan Maharani. Namun ia percaya Demokrat memiliki iman yang kuat sehingga tidak akan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Kalau ada niat memecah belah atau menggerogoti Koalisi Perubahan gimana? Mungkin saja mereka (PDI-P) punya niat yang kurang baik. Tapi kami percaya sama Demokrat, imannya kuat bersama Koalisi Perubahan,” ujar Effendi,

Gus Choi menegaskan, Nasdem tidak pernah khawatir dikhianati. Ia menyebut pertemuan Puan dengan AHY merupakan hal yang baik, selama disertai niat yang baik. Wajar kalua ada yang curiga, karena selama ini semua tahu ada jarak antara PDI-P dengan Demokrat. “Mega-SBY selama ini hubungannya kan kurang bagus. Sekjen PDI-P pernah bilang tertutup koalisi dengan Demokrat dan PKS. Nah sekarang mereka mau bertemu dengan Demokrat, itu bagus,” tuturnya sambal tertawa terkekeh-kekeh.

 

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam berpendapat, pendekatan PDIP ke Partai Demokrat berpeluang menggoyahkan keutuhan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Apalagi, situasi ini terjadi saat suasana politik antara Demokrat dengan Nasdem memanas beberapa waktu belakangan. “Pendekatan PDI-P terhadap Demokrat ini berpeluang menggoyahkan soliditas Koalisi Perubahan,” ujarnya, Senin (12/6). Umam mengungkit soal serangan Nasdem ke Partai Demokrat baru-baru ini imbas tidak sejalannya kedua partai soal waktu deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.

 

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, Demokrat bakal merugi jika hengkang dari KPP dan merapat ke PDI-P. Risiko politik akan dihadapi Demokrat bila meninggalkan Koalisi Perubahan demi merapat ke PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo. Menurut Bawono, selama 5 tahun belakangan Partai Demokrat kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Jika mendadak merubah sikap dan merapat ke PDI-P, bakal menuai cibiran. “Kalau Partai Demokrat kemudian nanti memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan itu berarti mereka menjilat ludah mereka sendiri. Bagaimana dengan narasi-narasi perubahan selama ini mereka jual kepada pemilih? Apakah itu sekadar omong kosong saja?” kata Bawono.

Ia menilai, pernyataan Puan Maharani bahwa nama AHY masuk dalam nominasi cawapres  Ganjar Pranowo adalah sekadar basa basi politik saja. Menurut Bawono, AHY bukan seorang tokoh yang menjadi prioritas bagi PDI-P untuk dilobi buat mendampingi dan mendongkrak elektabilitas Ganjar. “PDI-P atau Megawati akan lebih cenderung menerima seorang figur tidak memiliki potensi ancaman elektoral terhadap Ganjar dan kepentingan PDI-P selama lima tahun ke depan, dan itu bukan AHY,” ujar Bawono.

Namun Bawono meyakini Partai Demokrat dan AHY tidak bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Bawono, peran Demokrat dalam KPP tidak bisa dianggap remeh atau sekadar pelengkap, lantaran mereka terlibat merumuskan dan sudah meneken kontrak politik.

3. PKS tak khawatir Partai Demokrat akan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai AHY bertemu Puan Maharani. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menilai, pertemuan itu tidakmenggoyahkan komitmen Demokrat di KPP.  “Saya kira tidak mudah untuk balik arah, balik badan dan seterusnya kalau diikuti dari pembicaraan di Tim Delapan, saya kira tiga partai ini cukup solid,” ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6). Jazuli merespons dengan santai rencana pertemuan AHY – Puan. “Kan pilihan pilpres boleh beda pengusungan, tetapi bukan berarti harus terpecah belah antara elemen bangsa ini. Tidak harus bermusuhan, saya kira ini yang harus dicatat,” kata Jazuli.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memandang AHY sebagai sosok yang sangat menarik, sehingga patut diapresiasi. “Jangan lupa Mas AHY itu memang figur yang sangat menarik, jadi diminati banyak pihak. Bravo Mas AHY, bravo Demokrat,” ujar Mardani, Senin (12/6). Mardani menilai, pertemuan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dengan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya membahas pertemuan AHY – Puan merupakan hal yang bagus.

 

Jubir bacapres Anies Baswedan, Sudirman Said mengapresiasi rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Menurut dia, meskipun AHY dan Puan memiliki pilihan yang berbeda, maka  pertemuan kedua tokoh tersebut akan menyejukkan suasana dalam bernegara. “Dalam demokrasi, untuk menjaga persatuan, kita harus memperbanyak jembatan, bukan mempertebal sekat-sekat,” ujar Sudirman, Senin (12/6). “Semakin banyak interaksi antartokoh politik, meskipun berbeda pilihan, akan menyejukkan suasana bernegara. Rakyat akan mengapresiasi sikap terbuka dan saling menghormati itu,” kata Sudirman.

4. Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo membantah isu soal kontrak politik dengan PDI-P terkait penentuan kabinet jika dirinya menang Pilpres 2024. Ganjar menegaskan, kabinet ditentukan oleh presiden. Sebab, itu merupakan hak prerogatif seorang presiden. “Kabinet itu ditentukan oleh presiden, Itu prerogatif presiden,” tegas Ganjar di Kantor Disnakertrans Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (12/6).

Seperti diberitakan, caleg PSI Ade Armando menengarai adanya kontrak politik Ganjar Pranowo dengan PDI-P. Dalam akun Twitter miliknya, bila Ganjar terpilih pada Pilpres 2024, menteri-menterinya nanti akan ditunjuk oleh PDI-P. “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDI-P bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDI-P. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah,” cuit Ade dalam akun Twitter-nya, kemarin.

 

5. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara soal peluang Menteri BUMN Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia menyebut persoalan cawapres itu menjadi hak sepenuhnya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

“Siapa wakil presiden yang akan diputuskan oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, nanti keduanya akan lihat hilal,” ujar Muzani dalam video yang diterima, Senin (12/6).

Muzani mengaku PAN mengajukan Erick sebagai cawapres. Ia menyebut hal itu disampaikan pada pertemuan Gerindra dengan PAN beberapa hari lalu. Muzani mengatakan soal itu telah diberitahukan ke PKB dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Gerindra. “PAN ketika kami datang menawarkan Erick Thohir sebagai wakil presiden dan sudah kami sampaikan ke PKB semuanya, jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi,” ujarnya.

 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilakan PPP mengusulkan Menparekraf Sandiaga Uno menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang. Ia mengaku sudah mendengar rencana PPP mengusulkan Sandiaga sebagai cawapres Ganjar dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono. “Beliau sudah menyampaikan, ada tidak hanya satu nama kemungkinan, ya monggo karena ini kan aspirasi partai-partai,” kata Hasto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6). Hasto menyatakan, pihaknya juga menerima usulan dari Perindo agar Ketua Harian Partai Perindo Mohammad Zainul Majdi ataus Tuan Guru Bajang (TGB) jadi cawapres Ganjar. “Kami datang ke sini juga ada suasana kebatinan, ‘Ooh ini Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) ini juga kepemimpinannya bagus’ ya, sudah kita tangkap semuanya,” ujar Hasto.

 

6. Jubir PKS Pipin Sopian mengaku partainya menginginkan pengumuman cawapres dari Anies Baswedan diumumkan lebih cepat. “Sesungguhnya bagi kami lebih cepat lebih baik,” ujar Pipin dalam acara diskusi di sebuah stasiun TV, Senin (12/6) malam. Pipin mengatakan harapan itu untuk mempermudah proses penjajakan pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kepada masyarakat.

“Karena ketika sudah tau siapa capres cawapres,  kita maka kita akan lebih mudah keliling safari ke berbagai daerah. Capres ke mana cawapres ke mana. Kemudian kita akan kenalkan calon kita yang terbaik itu kepada masyarakat,” tutur Pipin. Kendati demikian, Pipin menyebut partainya tidak akan mendesak Anies soal waktu pengumuman cawapres. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Ia mewanti-wanti agar pengumuman cawapres dari Anies tidak dilakukan pada pengujung jadwal pendaftaran capres-cawapres seperti yang terjadi pada Pilpres 2019.

 

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi singkat desakan Demokrat agar bakal cawapres pendamping dirinya segera diumumkan. “Seru dong,” jawabnya usai menjadi Dewan Penguji Promosi Doktor Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Senin (12/6) malam. Anies memastikan nama bakal cawapresnya akan segera diumumkan, namun masih menunggu waktu yang tepat. “Nanti. Begitu waktunya ada nanti disampaikan,” kata Anies. Seperti diberitakan, dalam berbagai kesempatan, Partai Demokrat mendesak Anies segera mengumumkan nama bakal cawapresnya. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, desakan untuk mengumumkan cawapres itu bertujuan agar KPP mampu menyiapkan strategi pemenangan Anies untuk mendongkrak elektabilitas.

 

Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, ketiga ketum parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sudah menyetujui satu nama cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketiga ketum parpol tersebut adalah Surya Paloh, AHY, dan Ahmad Syaikhu. “Sudah, sudah, sudah. Semuanya sudah selesai,” ujar Sugeng saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/6). Sugeng menambahkan, identitas cawapres tersebut sudah di kantor Anies dan sudah diketahui semua partai di Koalisi Perubahan. Menurut Sugeng,  Anies akan mengumumkan nama cawapresnya ketika hari baik sudah tiba. “Orangnya sudah di kantong Pak Anies. Soal kapan akan diumumkan dan sebagainya, itu kita percayakan kepada Pak Anies sepenuhnya,’’ tuturnya.

 

7. Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menjaga pertahanan Indonesia dalam situasi apa pun. Ia juga mengingatkan potensi perang di Indonesia. Megawati tidak ingin TNI terlarut dalam zona nyaman karena tak ada perang. Ia lantas mencontohkan bagaimana Rusia dan Ukraina masih terlibat peperangan. “Kalau meskipun ini dunia dalam keadaan damai. Tapi, kalau ada orang yang mau ambil negeri kita kembali, apa strategi mu? Saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah panglima tertinggi, boleh saya buka suara,” kata Megawati dalam pidato sambutannya di acara penandatanganan antara BRIN dan TVRI, di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (12/6).

Megawati mengatakan, hal ini perlu diingatkannya demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Supaya jaga-jaga lho, supaya ntar gimana caranya. Wah, panik semua rakyatnya, enggak diajari, panik semua,” ujarnya. Lebih lanjut, Megawati menilai soal tidak siapnya anak-anak muda di Ukraina ketika negaranya dilanda perang. Megawati tak ingin anak-anak muda Indonesia tak siap jika negaranya terlibat konflik dengan negara lain. “Ini contoh soal, jangan saya di-bully, karena itu kejadian, yang namanya Rusia-Ukraina, coba anak-anak muda ini, coba kan, kasihan kan Ukraina, tapi kenapa? Karena enggak bisa mikir dia. Enggak bisa mikirnya kenapa?” kata Megawati.

 

8. Eks Menkominfo Johnny G Plate mengklaim hanya sekadar membuat surat pengantar dari proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo. Adapun Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo periode 2020-2022. Kuasa hukum Plate, Achmad Cholidin menyebut tugas kliennya dalam proyek ini membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta diteruskan ke Banggar DPR.

“Menteri apa sih tugasnya? Tugasnya, misal kalau Bakti sudah melakukan perencanaan anggaran. Kemudian, melalui Sekjen, kemudian menteri membuat surat pengantar ke Menteri Keuangan dan Bappenas untuk diteruskan kepada Badan Anggaran,” kata Achmad saat dihubungi, Senin (12/6). “Itu semuanya sekadar pengantar karena memang tugas administratifnya seperti itu,” ujarnya lagi. Achmad mengatakan, Plate yang notabene selaku pengguna anggaran menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kemenkominfo sebagai kuasa pengguna anggaran. Seluruh proses anggaran terkait proyek BTS 4G itu menjadi kewenangan kuasa pengguna anggaran yang tak lain adalah Bakti Kemenkominfo.

 

9. Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Abraham Samad mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas dua Peraturan KPU, soal masa jeda eks terpidana sebelum mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024, Senin (12/6). Dua peraturan itu adalah Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPD RI.

Selain Samad dan Saut, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga terdaftar sebagai penggugat. “Dua Peraturan KPU itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan pengecualian syarat bagi eks terpidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang akan maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di Gedung MA, kemarin petang.

 

10. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan menggelar rapat mengenai opsi impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Hal ini menanggapi pernyataan Kemenperin yang menolak opsi impor KRL tersebut. “Nanti kita rapat-in dulu. Kan belum dirapatin, bagaimana tahu menolak?” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6). Sementara Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakpus menegaskan, pemerintah tidak membuka opsi impor KRL bekas dari Jepang.

Agus mengatakan, semua menteri terkait sepakat untuk mengikuti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merekomendasikan tidak melakukan impor KRL. “Sudah done, audit BPKP (soal impor KRL) kan final. Jadi sekali lagi saya sampaikan kita menteri sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP kita ikuti, jadi ini bukan keputusan Kemenperin,” tegas Agus.

Ia menilai, pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal kebutuhan rangkaian KRL tidak mengarah untuk membuka opsi impor. “Saya enggak pernah dengar ada opsi impor darurat, pernyataan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) tidak mengarah ke situ kok,” ujar Agus.

11. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengaku tak pernah melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan pelapor berinisial AAFS. Ia menyebutkan, dugaan pelecehan seksual itu berasal dari komunikasi keduanya melalui chatting yang terjadi pada Maret 2022. “Saya tekankan, saya tidak pernah bersentuhan apapun dengan orang ini secara fisik dan dikategorikan sebagai pelecehan seksual,” ujar Sugeng di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6). Ia mengatakan, selama ini dirinya berteman baik dengan AAFS.

Sugeng mengaku kaget ketika menerima informasi bahwa dirinya dilaporkan melakukan dugaan pelecehan seks secara verbal. “Si pelapor ini sudah kayak adek saya, kebetulan bahkan satu dapil dengan saya. Bahkan kita saling support,” kata Sugeng. Meski begitu, ia bakal mengikuti semua proses hukum yang berlangsung. Ia siap memberikan keterangan jika diminta oleh Bareskrim Polri dan MKD DPR.  “Kewajiban warga negara kalau ada proses-proses hukum harus kita taati,” imbuhnya.

Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan memanggil Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto terkait dugaan tindakan pelecehan seksual secara verbal, pekan ini. “Sekitar minggu ini. Jadi kita berharap ini diselesaikan dulu di MKD baru di tempat yang lain,” ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6). Habiburokhman menjelaskan, MKD sedang mengagendakan pemeriksaan terhadap pelapor maupun terlapor dalam kasus ini. Dia menambahkan, MKD DPR akan memeriksa semua laporan yang masuk. “Percayalah MKD akan memeriksa semua laporan yang masuk,” imbuhnya.

12. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah buka lowongan sebanyak 1.030.000 CPNS tahun ini, namun mayoritas untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Seleksinya akan dilakukan September 2023. Dijelaskan, dari 1.030.000 formasi yang diusulkan, 80 persennya untuk PPPK dan 20 persen sisanya untuk para fresh graduate (lulusan baru). “80 persennya untuk PPPK, lalu fresh graduate 20 persen,” ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6).

Anas menyampaikan, dengan pembagian formasi seperti itu, pemerintah mengharapkan CPNS 2023 bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Sekaligus memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang ingin mengabdi kepada negara. “Yang 20 persen untuk fresh graduate. Nah fresh graduate ini apa saja sekarang masih kami utamakan yang talenta digital. Tentu nanti yang fresh graduate kriterianya akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat tempat di kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujar dia.

 

13. Sebanyak 1.305 orang asal Jateng menjadi korban kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang 2023. Jumlah ini diketahui dari hasil pengungkapan 26 kasus TPPO oleh Polda Jawa Tengah dari Januari hingga Juni 2023. Dari 26 kasus tersebut, jajaran Polda Jawa Tengah meringkus 33 orang tersangka. Kepala Satgas TPPO Polda Jawa Tengah Brigjen Polisi Abioso Seno Aji menjelaskan, dari total korban TPPO itu, 1.137 orang sudah diberangkatkan ke luar negeri, dan 168 orang masih belum berangkat. “Totalnya 33 tersangka diamankan,” ungkap Abioso di Mapolda Jateng, Senin (12/6).

Abioso menambahkan dari 33 tersangka, sebanyak 10 tersangka berstatus per orangan dan 23 perusahaan ditersangkakan lantaran tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan tersebut juga tidak memiliki serta Surat izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id