Gedung Kementerian Pertanian RI (net)
Isu menarik pagi ini, Kementerian Pertanian sedang dibidik atau diobok-obok KPK. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sedang membuka penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Setidaknya ada tiga pejabat penting Kementan yang akan jadi tersangka. Mentan Syahrul Yasin Limpo enggan mengomentari soal penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul yang tengah berada di Solok, Sumatera Barat mengaku tak mengerti terhadap kasus tersebut, ia meninggalkan wartawan yang menunggu tanggapannya.
Isu lainnya, permintaan 80 kursi business class kepada PT Garuda Indonesia untuk anggota DPR yang pergi ke Mekkah panen kecaman. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan, apabila PT Garuda Indonesia mengabulkan permintaan 80 kursi business class kepada DPR, maka itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan, langkah Sekjen DPR yang minta disiapkan 80 kursi business class ke PT Garuda Indonesia untuk berangkat haji tidak melanggar UU.
Presiden Jokowi memberi tanggapan soal pernyataan Kaesang Pangarep yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Wali Kota Depok, Jawa Barat. Menurut Jokowi, sebaiknya masalah itu ditanyakan langsung kepada Kaesang. Sementara Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengimbau Kaesang untuk menemui warga di Depok guna mendapatkan restu bila ingin maju pilkada di sana. Berikut isu selengkapnya.
1. Kementerian Pertanian sedang dibidik atau diobok-obok KPK. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya sedang membuka penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. “Saat ini masih proses lidik,” kata Asep Guntur, Rabu (14/6).
Sementara itu, Jubir KPK Ali Fikri, menjelaskan KPK sedang melakukan penyelidikan di Kementerian Pertanian. Penyelidikan itu dilakukan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. “Sejauh ini yang kami ketahui, benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI,” ujar Ali Fikri.
Menurutnya, penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Namun Ali Fikri masih enggan mengungkapkan sejumlah pihak yang sudah diklarifikasi di tahap penyelidikan, termasuk dari unsur kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo. “Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya,” kata Ali. Di sisi lain, berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima wartawan menyebutkan, ada 3 pejabat penting Kementan akan jadi tersangka.
Mentan Syahrul Yasin Limpo enggan mengomentari soal penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul yang tengah berada di Solok, Sumatera Barat mengaku tak mengerti dengan kasus tersebut dan meninggalkan wartawan yang menunggu konfirmasi kabar tersebut dari dirinya. “Saya enggak ngerti itu,” ujarnya singkat usai meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumbar, Rabu (14/6).
2. Permintaan 80 kursi business class kepada PT Garuda Indonesia untuk anggota DPR panen kecaman. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan, apabila PT Garuda Indonesia mengabulkan permintaan 80 kursi business class kepada DPR, maka itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. “Saya kira kalau PT Garuda mengiyakan begitu saja permintaan DPR, itu bisa masuk kategori gratifikasi,” ujarnya, Rabu (14/6).
Permintaan jatah kursi business class tersebut, kata Lucius, merupakan perbuatan yang menyimpang karena permintaan tersebut didasari kepentingan pribadi. Ia menilai, permintaan tersebut sulit dipahami mengingat tujuan keberangkatan anggota DPR bukan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. “Ini bukan kunker (kunjungan kerja) kan,” imbuhnya. Lucius mengatakan, DPR harusnya paham bahwa permintaan tersebut merupakan bentuk konflik kepentingan yang harus dihindari.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, tak sepantasnya anggota DPR meminta jatah kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia untuk berangkat haji. Dia menilai, DPR harusnya malu, karena banyak masyarakat yang harus antri lama untuk menunaikan ibadah haji. “Seharusnya anggota DPR malu meminta jatah kursi kelas bisnis untuk pergi haji. Malu dengan masyarakat yang menjadi konstituennya, mereka harus antri belasan tahun untuk dapat kuota pergi haji,” kata Agus melalui pesan singkat, Rabu (14/6). Agus mengatakan, DPR harusnya punya sensitivitas terhadap isu antrean kuota haji tersebut. Bukan justru malah meminta difasilitasi untuk kepentingan pribadi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. “Jangan meminta keistimewaan dari Garuda sebagai BUMN lah, memalukan,” ujar Agus.
3. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid menegaskan, langkah Sekjen DPR yang minta disiapkan 80 kursi business class ke PT Garuda Indonesia untuk berangkat haji tidak melanggar UU. “Ada enggak undang-undang yang melarang? Ya, sudah kalau enggak ada yang melarang,” kata Nusron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6). Nusron menjelaskan, selama orang itu membayar kursi pesawat tersebut, mereka diperbolehkan dan diizinkan. Ia menegaskan permintaan DPR itu tidak bermasalah, selama tidak ada penumpang lain yang dirugikan. “Tinggal masalah availability seat-nya itu ada penumpang yang di-cancel atau tidak? Kalau tidak ada penumpang yang di-cancel, no issue dong?” tuturnya.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkap alasan kenapa pihaknya meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR yang berangkat ibadah haji ke Tanah Suci. Indra menjelaskan, permintaan itu diajukan dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji. “Tim haji itu dibagi dalam 2 tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR,” ujar Indra, Rabu (14/6).
Indra mengakui, dirinya menghubungi Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 80 kursi business class tersebut. Pasalnya, Indra merupakan penanggung jawab administrasi di DPR. Lebih-lebih, DPR masih belum mendapat kepastian terkait ketersediaan kursi untuk berangkat ke Mekkah. “Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, ‘bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?’ Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis,” tuturnya.
4. Menko Polhukam Mahfud MD digugat sejumlah warga yang tergabung dalam Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN) sebesar Rp 1.025.000.000. PERKOMHAN menilai Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu.
Berdasarkan website PN Jakpus yang dikutip, Rabu (14/6), gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN) dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.
Sidang kasus tersebut masih berlangsung di PN Jakpus dengan agenda mediasi dengan hakim mediator Zulkifli. Saat dikonfirmasi soal gugatan ini ke Mahfud MD, Menko Polhukam asal Jatim itu menjawab singkat. “Biarin saja. Biar berproses,” kata Mahfud MD.
5. Anggota DPR RI periode 2014-2019, Ammy Amalia Fatma Surya (AAFS) memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri soal aduan dugaan pelecehan seksual secara verbal yang diduga dilakukan Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto. Panggilan klarifikasi itu dilakukan untuk meminta keterangan AAFS sebagai pelapor dan korban terkait pengaduan yang dibuatnya beberapa waktu lalu. Saat klarifikasi itu, AAFS membawa bukti tangkapan layar atau screenshot untuk diberikan kepada penyidik.
“Tadi alat buktinya berupa screenshot WhatsApp-an antara Pak Sugeng dan Ibu Ammy,” kata juru bicara AAFS, Levenia Nababan di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/6). Namun, Levenia tidak menjelaskan secara rinci bukti tangkapan layar yang dimaksudkannya. Ia mengatakan, kliennya baru mengadukan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi tahun 2022 itu setelah melalui sejumlah pertimbangan. Menurut Levenia, ia juga sudah menjalani proses terkait kasusnya dalam internal Partai Nasdem. Sebab, AAFS juga merupakan kader Partai Nasdem.
Wanita yang diduga menjadi korban pelecehan seksual Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Ammy Amalia Fatma Surya (AAFS) memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk dimintai klarifikasi. Rabu (14/6) kemarin, AAFS menjalani pemeriksaan yang digelar MKD DPR. “Sudah, untuk saat ini pelapor sedang jalani sidang. Kira-kira dalam waktu 1 jam baru selesai persidangannya. Kemudian nanti kalau enggak salah dilanjutkan persidangan Pak Sugeng,” ujar juru bicara AAFS, Levenia Nababan di Gedung DPR, Senayan.
Levenia menjelaskan, AAFS diklarifikasi dan melengkapi syarat-syarat formil yang diminta oleh MKD DPR. Dia mengatakan, ada sejumlah bukti yang diperlukan supaya MKD DPR bisa melakukan asesmen terhadap laporan korban. “Syarat-syarat yang dibutuhkan MKD keseluruhannya, mulai dari syarat formil, bukti-bukti atas apa yang dialami oleh pelapor, dan bukti-bukti yang cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan MKD untuk melakukan asesmen terhadap laporan Ibu Ammy,” tuturnya.
6. Presiden Jokowi akhirnya memberikan respons seputar pernyataan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Wali Kota Depok, Jawa Barat. Menurut Jokowi, sebaiknya soal itu ditanyakan langsung kepada Kaesang. “Tanyakan ke dia, tanyakan ke dia,” kata Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6). Saat dicecar lagi soal itu, Jokowi kembali meminta awak media menanyakan langsung kepada Kaesang.
“Gini lho, saya itu terbiasa ya, terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga, saya punya anak sudah berkeluarga, itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya tidak ditanya, saya pasti tidak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaesang,” lanjutnya. Ketika ditanya apakah dirinya sudah memberikan restu kepada Kaesang, Jokowi menjawab singkat, “Tugasnya orangtua itu merestui dan mendoakan.’’
Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka berkomentar soal pencalonan adik bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai bakal calon Wali Kota Depok, Jawa Barat. Gibran mengimbau Kaesang untuk menemui warga di Depok guna mendapatkan restu bila mau maju pilkada di sana. “Yo kono blusukan neng Depok kono (Ya sana, blusukan ke Depok sana). Diterima apa enggak? Kan itu, kuncinya di situ,” kata Gibran di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Rabu (14/6). Menurutnya, restu dari warga akan menentukan keberhasilannya di Pilkada 2024 mendatang.
Gibran bahkan mengkritik pernyataan Kaesang yang mengaku sudah mendapat restu dari keluarga. “Yang merestui itu warga, bukan Pak Jokowi,” katanya. Ia mengklaim, dirinya tak akan ikut campur keputusan Kaesang terjun ke politik dan ikut pilkada. Menurut Gibran, Kaesang bebas memilih akan maju di daerah dan partai yang ia inginkan. “Takon Kaesang (tanya Kaesang), mau beda partai, beda wilayah, terserah dia,” ujarnya.
7. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, sebenarnya tindak pidana perdagang orang (TPPO) mudah dicegah jika aparat penegak hukum yang menjadi backing sindikat dihilangkan. “Apakah untuk menangkap para calo dan bandar-bandar besar yang di-backing aparat adalah pekerjaan sulit? Saya mengatakan 1.000 persen tidak. Kuncinya adalah komitmen pada Merah Putih, komitmen pada publik, kesetiaan pada penyelenggara negara yang disumpah atas nama agama dan Tuhan, disumpah atas konstitusi negara kecuali mereka mau berkhianat pada republik dan menjadi bagian dari bagian kejahatan itu sendiri,” ujar Benny dalam diskusi secara daring pada Forum Hukum Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI), Rabu (14/6).
Menurut Benny, pihaknya sudah mengantongi data modus operandi yang dilakukan para penjahat. “Kenapa tidak sulit, kenapa hal mudah. Karena modus operandinya kita sudah paham di lapangan,” ujarnya. Benny mengatakan, ada oknum TNI dan Polri di balik sindikat TPPO. Oknum tersebut menjadi backing mafia perdagangan orang lewat jalur pekerja migran.
Ia mengatakan, dirinya sudah dipanggil Presiden Jokowi untuk menjelaskan kondisi pekerja migran Indonesia, khususnya yang menjadi korban TPPO. Kesempatan itu, ia gunakan untuk melaporkan adanya backing dari oknum TNI-Polri terhadap sindikat TPPO. “Di hadapan Presiden saya katakan, “izin pak Presiden kenapa sindikat mafia ini sulit disentuh oleh hukum karena mereka di-backing oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini,” ujar Benny.
Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menyebut, pihaknya telah menunda keberangkatan 10.138 WNI yang akan bekerja di luar negeri sepanjang 2023. Menurut Silmy, 10.138 WNI tersebut tidak mengantongi dokumen yang sah. Silmy mengatakan, tindakan tersebut menjadi bentuk komitmen Ditjen Imigrasi dalam membantu pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pihak Imigrasi menyadari, pekerja migran menjadi profesi yang paling rentan menjadi obyek perdagangan orang. “Janji agen atau calo pemberi kerja tidak sesuai kenyataan. Sampai di lokasi paspor ditahan, dipekerjakan tidak sesuai dengan perekrutan awal, gaji tidak dibayar, dan sebagainya,” kata Silmy, Rabu (14/6).
8. Sehari menjelang putusan MK soal uji materi UU Pemilu, Presiden Jokowi ngopi bareng dengan Ketua MK Anwar Usman usai membuka Jakarta Fair 2023 yang digelar di Jakarta Internasional Expo (JI Expo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Tidak hanya berdua, tetapi ada beberapa tokoh yang hadir dalam acara ngopi bareng tersebut, di antaranya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menparekraf Sandiana Uno, Seskab Pramono Anung, dan Idawati, adik Presiden Jokowi yang kini menjadi isteri Ketua MK Anwar Usman.
Kedatangan Jokowi ini langsung menyedot perhatian pengunjung Jakarta Fair yang tak henti-henti meneriakkan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu dan meminta berfoto bersama. Sesekali, Jokowi pun menunjuk beberapa warga lalu mengajaknya berfoto bersama. Setelah sekitar 15 menit duduk menikmati kopi sambal berbincang-bincang, Jokowi dan sejumlah koleganya itu beranjak meninggalkan booth kopi instan tersebut. Jokowi lalu menuju mobilnya untuk meninggalkan arena Jakarta Fair.
9. Plt. Ketum PPP Mardiono menanti “efek hoki” peningkatan electoral PPP usai Menparekraf Sandiaga Uno resmi bergabung ke partai Ka’bah pada Rabu (14/6). “Kalau saya membawa dari bahasa saya ya, itu mungkin yang kita tunggu-tunggu efek hoki. Ya, karena Pak Sandi efek hoki kalau bahasa saya,” ujar Mardiono dalam jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat. Mardiono menyampaikan, partai politik memang bekerja untuk mengejar elektoral pada pemilu mendatang. Pihaknya berharap Sandi bisa memberikan efek hoki terhadap elektoral PPP. Ia yakin Sandi bisa memberikan efek hoki karena sukses di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
Menparekraf Sandiaga Uno resmi bergabung ke PPP pada Rabu (14/6). Sandiaga membantah dirinya bergabung dengan PPP karena gagal mendekati PKS. Ia lantas menegaskan, keputusan berlabuh ke PPP karena memiliki kesamaan pikiran dengan partai berlambang Kabah tersebut. “Mboten, mboten, mboten (tidak, tidak, tidak). Kedekatan (dengan PPP) ini karena perjuangan yang sudah bertahun-tahun tapi tidak pernah dalam konteks bergabung secara perjuangan sebagai kader, tapi lebih kepada mengajak kepada pemikiran kita untuk berjuang dan membangun Indonesia bersama,” ujar Sandiaga di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (14/6) malam.
Sandi mengaku sudah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum memutuskan bergabung dengan PPP. “Ya, (Jokowi) sudah (tahu), sudah mendapat. Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden. Dan perjuangan saya ini 4K: kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” ujar Sandi dalam jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Sandi juga sungkem kepada ibunya sebelum memutuskan berlabuh ke PPP. “Izin, mencium tangan Beliau. Beliau usianya 82 tahun, bahwa saya akan memulai langkah hari ini dan beliau menyampaikan bismillah,” ujarnya.
10. Partai Ummat konsisten akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 karena hal itu telah diputuskan dalam Rakernas Partai Ummat pada Februari lalu. Namun jika Anies gagal maju Pilpres 2024, Partai Ummat akan mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto. “Ada yang berandai-andai seandainya Anies tidak mendapat tiket capres bagaimana? Pak Amien Rais menjawab, seandainya hanya ada dua capres, yaitu Prabowo dan Ganjar, maka sudah pasti Partai Ummat mendukung Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani, Kamis (15/6).
Buni menerangkan sejauh ini partainya masih konsisten mendukung Anies sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi secara informal dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) selaku pengusung Anies. KPP sendiri digawangi oleh Partai NasDem, PKS, dan Demokrat. Namun hingga kini mereka belum menunjuk sosok cawapres pendamping Anies. Menurut Buni, kondisi hari ini masih sangatlah cair, sehingga peta politik masih sangat mungkin untuk berubah. Ia menyebut Partai Ummat terus mengikuti perkembangannya. “Yang jelas Partai Ummat akan bertindak sesuai AD/ART partai dan akan mendukung capres yang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan,” katanya.
11. Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid menawarkan komposisi pasangan capres-cawapres apabila koalisi bersifat permanen untuk Pemilu 2024 resmi terbentuk. Komposisinya, bakal capres berasal dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan bakal cawapres dari Golkar. “Kan KIR sudah mempunyai calon presiden yang pakem, yang tidak mau ditawar, namanya Pak Prabowo Subianto,” kata Nusron di Gedung DPR, Rabu (14/6). “Supaya koalisi bisa melebur, kan kita juga harus ada yang mau mengalah. Oke, kalau begitu presidennya dari KIR, tapi wakil presidennya dari KIB,” ujarnya lagi.
Nusron menilai konsep koalisi permanen yang ditawarkan PAN relevan dengan konsep koalisi besar yang dicanangkan Golkar. Nusron menyebut, koalisi permanen yang ditawarkan PAN bukan nama yang akan diusung untuk kerja sama politik, tapi bentuk kerja samanya. “Sekali lagi, permanen itu kan sifatnya. Bukan Namanya. Kalau elemennya itu empat partai, ada Golkar, ada empat, ada tiga, ada PKB. Saya rasa ini relevan sekali dengan integrasi 2 koalisi yaitu KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dan koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) menuju jadi koalisi besar,” kata Nusron.
12. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, Indonesia sudah menemukan pola untuk menjadi negara “high income” atau negara berpenghasilan tinggi. “Sekarang kita sudah ketemu pattern (pola) untuk jadi negara high income country, itu saya kira bisa kita lakukan,” kata Luhut dalam acara Jakarta Geopolitical Forum 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (14/6).
Pola itu bisa dilihat dari segi bonus demografi, kekayaan alam, downstream industry atau hilirisasi hingga digitalisasi. “Itu ingredients untuk membuat Indonesia hebat,” ujar Luhut. Ia meminta presiden RI selanjutnya melakukan atau meneruskan pola tersebut. “Jadi saya berharap siapa pun presiden ke depan harus melalukan ini, tidak usah bicara perubahanlah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat. Karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan,” ujar Luhut.
13. Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto mengatakan, kebijakan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023, tidak mengganggu batas wilayah Indonesia. Andi berpatokan pada hasil dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. “Kalau dari batas laut, kita memahami bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 itu tidak dimungkinkan adanya perluasan wilayah laut karena ada pergeseran batas maritim akibat pembentukan pulau-pulau yang artifisial,” katanya.
Mantan Seskab ini menambahkan, PP Nomor 26 Tahun 2023 ditujukan untuk mengatasi masalah sedimentasi di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). “Secara global berdasarkan UNCLOS 1982, kita itu harus bertanggung jawab memastikan adanya keselamatan dan kebebasan navigasi di ALKI 1, 2, dan 3. Sehingga kita harus memastikan memang kedalamannya di ALKI tersebut sesuai dengan standar global,” tutur Andi.
Presiden Jokowi membantah kebijakan ekspor pasir laut bertujuan memuluskan investasi asing untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Jokowi, kebijakan itu akan menyasar pasar sedimen. “Enggak ada hubungannya dengan investasi. Ini sebetulnya yang di dalam Keppres itu adalah pasir sedimen ya,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, kemarin. “Pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang menggangu juga terumbu karang. Memang arahnya ini,” tambahnya. Presiden mengatakan, pemerintah sudah lama membahas kebijakan tersebut. Tujuannya untuk mengatasi kondisi sedimentasi yang merugikan.
14. Presiden Jokowi membalas pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyinggung soal estafet kepemimpinan saat pergantian presiden. Dalam pernyataannya, Anies mengingatkan, estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Namun, Jokowi membalas bahwa presiden selanjutnya justru harus meneruskan program yang sudah dijalankan pemimpin sebelumnya. “Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, 2, 3 sudah sampai SMA, kepemimpinan SMA itu masuk universitas, jangan balik lagi ke SD lagi,” ujar Jokowi di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, (15/6).
Dalam pidatonya, Jokowi menganalogikan kepemimpinan bukan meteran di pom bensin. Menurut Jokowi, meteran pom selalu dimulai dari 0 dan hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam kepemimpinan. “Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, kempemimpianan berikut masuk SMA universitas, nanti kepemimpinan berikut amsuk S2, S3, tidak maju-mundur, poco-poco,” kata Jokowi.
Sebelumnya, capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung ihwal perubahan dan keberlanjutan kala menyampaikan pidato dalam acara Konsolidasi Nasional Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pimpinan DPRD di kawasan Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei 2023. Anies mengingatkan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. “Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu,” kata bacapres usungan Koalisi Perubahan ini di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (30/5). (HPS)
