Gedung Kejagung (net)
Isu menarik pagi ini, Kejagung RI tetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Ia langsung dilakukan penahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perusahaan ini diduga milik Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro yang merupakan suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Happy Hapsoro diduga memiliki 75.924 lembar saham BUP atau setara 99,9 persen saham perusahaan. Kejagung RI akan mendalami dugaan keterkaitan suami Puan Maharani, Happy Hapsoro dalam kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo.
KPK akan memeriksa Mentan Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementan, Jumat (16/6) hari ini. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan Syahrul terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK di kementeriannya. Namun Syahrul rupanya tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena tengah menghadiri acara Agriculture Ministers Meeting G20 di India.
Kejagung RI tetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022. Adapun tiga perusahaan tersebut adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. MK menolak gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif sebagaimana dimohonkan dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022. Dengan ini, pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004. Berikut isu selengkapnya.
1.Kejagung RI tetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Ia langsung dilakukan penahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Seperti diberitakan, PT Basis Utama Prima adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam pengadaan proyek infrastruktur paket 1 sampai dengan 5 BTS 4G Bakti Kominfo. Perusahaan ini diduga milik Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro yang merupakan suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Happy Hapsoro diduga memiliki 75.924 lembar saham BUP atau setara 99,9 persen saham perusahaan.
“Setelah kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Yusrizki, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan (Muhammad Yusrizki) kami naikkan statusnya sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/6). Menurut Kuntadi, Yusrizki ditahan selama 20 hari ke depan, yakni sejak 15 Juni hingga 4 Juli 2023. “Selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari kedepan,” ujarnya.
Kejagung RI akan mendalami dugaan keterkaitan suami Puan Maharani, Happy Hapsoro dalam kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo. Upaya pendalaman itu dilakukan usai penyidik menetapkan Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) sebagai tersangka. “Bahwa kami selalu menelusuri (yang terlibat dalam kasus ini) sampai ujung,” ujar Dirdik Jampidus, Kuntadi saat ditanya soal penyelidikan terhadap Happy, Kamis (15/6).
Kendati demikian, Kuntadi memaparkan, penyelidikan ini tergantung ada atau tidaknya alat bukti yang mengarah keterlibatan suami Ketua DPR itu. Kejagung, kata Kuntadi, tidak mau berandai-andai dan masih terus melakukan pendalaman jika memang terdapat alat bukti yang cukup.
2. Kejagung RI tetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022. Adapun tiga perusahaan tersebut adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. “Jadi penyidik Kejaksaan Agung, pada hari ini juga menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yaitu Korporasi Wilmar Group, yang kedua Korporasi Permata Hijau Group, yang ketiga Korporasi Musim Mas Group,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (15/6).
Dalam kasus ini, berkas perkara lima tersangka perorangan telah selesai di persidangan atau inkrah. Kelimanya berstatus terpidana. Menurut Ketut, kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 6,47 triliun. “Terbukti bahwa perkara yang sudah inkrah ini adalah merupakan aksi daripada 3 korporasi ini, sehingga pada hari ini juga kami tetapkan 3 korporasi ini sebagai tersangka ya,” ujar Ketut.
3. KPK akan memeriksa Mentan Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementan, Jumat (16/6) hari ini. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan Syahrul terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK di kementeriannya. “Iya segera diundang untuk permintaan keterangan,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6). Ali menjelaskan, pemeriksaan Syahrul dijadwalkan di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Menurutnya, politisi Partai Nasdem itu telah menerima surat panggilan dari KPK. “Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud,” tutur Ali.
Ia membantah tudingan bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Kementan menargetkan tokoh tertentu. Ditegaskan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementan sudah berlangsung sejak lama, yaitu awal 2023. Ia memastikan, proses hukum dugaan korupsi di Kementan tidak terkait politik. Penetapan status hukum seseorang berdasarkan alat bukti dan akan dipertanggungjawabkan di muka sidang. “Setiap penetapan tersangka oleh KPK kami pastikan karena atas dasar kecukupan alat bukti,” katanya.
Presiden Jokowi buka suara soal isu Mentan Syahrul Yasin Limpo terlibat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Jokowi sebenarnya enggan mengomentari kasus itu karena ranah penegak hukum. Namun, ia berkata setiap menteri harus mengawasi anggaran di instansi masing-masing. “Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek,” kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).
Jokowi enggan berkomentar soal dugaan korupsi menteri dari Partai NasDem yang oleh sejumlah pihak disebut sarat politisasi. Ia menyerahkan kasus-kasus itu ke penegak hukum. “Kalau urusannya penegak hukum, ya tanya penegak hukum, jangan ditanyakan ke saya,” ujar Jokowi.
4. Mentan Syahrul Yasin Limpo rupanya tidak bisa memenuhi panggilan KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementan hari ini, Jumat (16/6). Pasalnya, saat ini Syahrul tengah menghadiri acara Agriculture Ministers Meeting G20 di India. “Beliau menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India,” kata Koordinator Humas Kementan Arief Cahyono, Jumat (16/5). Belum ada keterangan terbaru dari KPK soal kehadiran Syahrul hari ini.
Sehari sebelumnya Jubir KPK Ali Fikri memastikan surat undangan klarifikasi sudah dikirimkan ke Syahrul. Ia berharap politisi Partai NasDem tersebut bisa hadir memenuhi undangan pemeriksaan di KPK. Seperti diberitakan, KPK tengah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kementan RI. Sejumlah pihak yang tidak disebut identitasnya telah dimintai klarifikasi.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan mengungkap kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) jika waktunya dinilai sudah tepat. Pernyataan ini disampaikan Firli saat dikonfirmasi apakah betul dugaan korupsi di kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan “saweran” dari bawahannya. “Nanti kita akan ungkap semua, ya. Pada saatnya kita sampaikan,” kata Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (15/6). Firli meminta masyarakat mengikuti perkembangan proses hukum yang saat ini sedang bergulir di KPK. Ia membantah proses hukum tersebut bermuatan politis. Ia menegaskan, prosesnya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun. “Dengan kekuasaan saja tidak berpengaruh, apalagi isu dan fitnah. KPK bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,’’ ujarnya.
5. MK menolak gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif sebagaimana dimohonkan dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022. Dengan ini, pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004. “Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi tujuh hakim konstitusi lain (minus Wahiduddin Adams), dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (15/6).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu yang diputuskan tetap terbuka. Ma’ruf menilai putusan itu sudah tepat. “Saya kira itu pasti, artinya tidak mengubah ya. Dan itu kan yang banyak saya baca di koran dikehendaki masyarakat dan juga partai partai peserta pemilu juga ingin terbuka,” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di Samarkand, Uzbekistan, Jumat (16/6).
Ma’ruf menyebut keputusan MK tentunya tidak akan menimbulkan reaksi. Dia menyampaikan Pemerintah tidak ingin ada gejolak saat pemilu digelar. “Dengan diputuskan begitu maka ya tidak ada reaksi yang akan, yang diperkirakan tidak ada gejolak. Kalau saya bersyukur tentu sebab kita kan ingin tidak ada gejolak dalam menghadapi Pemilu,” ucapnya. Ma’ruf meyakini akan ada protes dari masyarakat seandainya MK memutuskan sebaliknya. Karena itu lah, dia bersyukur putusan MK menyatakan Pemilu 2024 terbuka. “Andaikata diputuskan yang lain mungkin akan ada protes, ada gejolak. Saya kira itu menambah keadaan yang lebih kondusif lah menghadapi pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Mantan Presiden SBY yakin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan sistem proporsional terbuka sebagai sistem Pemilu 2024 sudah sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat. SBY pun bersyukur sebab MK menurutnya telah mengambil keputusan yang jernih dan benar. “Saya yakin Putusan MK yang tetap memberlakukan sistem proporsional terbuka ini sesuai dengan harapan rakyat Indonesia,” cuit SBY melalui akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Kamis (15/6). SBY menilai apabila sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku di Indonesia memiliki sejumlah kelemahan, maka tentu dapat disempurnakan oleh Presiden dan DPR pada Pemilu 2024 mendatang.
6. MK menyarankan penyelenggara Pemilu perlu melakukan terobosan seperti menggunakan metode e-voting supaya anggaran yang dikucurkan bisa ditekan. “Pembentuk UU dapat mempertimbangkan cara pemungutan atau pemberian suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan dalam dalam sidang putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem Pemilu, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6). “Misalnya, dengan cara e-voting karena cara pemungutan atau pemberian suara melalui kertas suara dianggap kurang praktis dan membutuhkan waktu penghitungan yang lama dan anggaran yang cenderung meningkat,” sambung Saldi.
MK menegaskan, sistem pileg proporsional daftar calon terbuka yang saat ini berlaku di Indonesia bukan penyebab politik uang. Mahkamah dalam putusannya menilai, untuk menumpas politik uang dalam kompetisi elektoral, setidaknya ada tiga cara yang perlu dilakukan secara simultan. Pertama, penegakan hukum secara tegas, termasuk pembubaran partai politik (parpol).
“Bahkan untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua MK, Saldi Isra saat membacakan bagian pertimbangan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022, Kamis (15/6).
Kedua, di luar penegakan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa politik uang dapat diminimalkan dengan adanya komitmen dari para peserta pemilu. “Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik money politics karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis,” ujar Saldi.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menghormati putusan MK soal sistem pileg tetap menggunakan proporsional terbuka. Hasto menilai, putusan MK tersebut telah melalui serangkaian kajian oleh seluruh hakim konstitusi. “Kami menghormati keputusan dari MK, karena sejak awal PDI-P percaya pada sikap kenegarawanan dari seluruh hakim MK untuk mengambil keputusan terbaik, dengan melihat seluruh dokumen-dokumen otentik terkait dengan amendemen UUD, 1945 yang tadi menjadi salah satu konsideran dari MK dalam mengambil keputusan,” kata Hasto dalam konferensi pers secara daring, Kamis (15/6).
MK akan laporkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana ke organisasi advokat tempatnya bernaung. Hal itu disampaikan Hakim MK Saldi Isra sebagai respons atas pernyataan kebocoran putusan uji materi soal sistem pemilu yang diungkap Denny Indrayana melalui akun Twitter pribadinya, @dennyindrayana. “Kami, Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada,” tegas Saldi Isra dalam konferensi pers, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6). Saldi mengatakan, laporan ke organisasi advokat terhadap Denny Indrayana tengah disiapkan oleh tim MK. Paling lambat, pekan depan laporan tersebut telah disampaikan oleh MK.
Kuasa hukum Denny Indrayana, Bambang Widjojanto mengatakan, kliennya akan menghormati proses pelaporan etik yang dibuat MK ke organsiasi advokat. Namun, kliennya menyayangkan karena menilai tidak ada klausul yang melanggar etik dalam pernyataannya yang menyebut informasi MK akan memutuskan mengabulkan gugatan sistem pemilihan umum (pemilu) dengan proporsional tertutup. “Kami juga menghormati sekaligus menyayangkan langkah Mahkamah Konstitusi yang juga akan membuat pengaduan etik ke organisasi advokat di Australia tempat Prof Denny Indrayana terdaftar,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).
8. Menhan Prabowo Subianto mengakui, budaya mark up atau penggelembungan dana masih marak terjadi di industri pertahanan. Prabowo menyebut budaya mark up tersebut sudah kelewatan. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara “The 1st DEFEND ID’s Day” di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6). Awalnya, Prabowo mengatakan, masih banyak budaya tidak baik di Indonesia. Misalnya, pemborosan, kebocoran, hingga korupsi.
Menurutnya, masalah-masalah seperti itu pasti dialami setiap pemimpin di Indonesia. “Setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi sebaik-baiknya,” ujarnya. Prabowo lantas mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak ragu untuk menindak budaya buruk tersebut. Dirinya juga tidak ragu dalam bertindak untuk membersihkan industri pertahanan dari praktik korupsi. “Budaya mark up yang kelewatan luar biasa, budaya bohong, dan menipu harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita,” kata Prabowo.
Ia mengatakan, Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya sekaligus negara besar, sehingga negara lain iri. “Tadi saya katakan, bangsa kita sangat kaya, sangat besar. Dan karena itu, bangsa kita di-iriin oleh bangsa lain,” ujar Prabowo. Saking irinya, ujarnya, negara lain tidak menghendaki Indonesia bangkit. Negara lain tidak suka Indonesia semakin kuat, kaya, dan menjadi negara terhormat. Prabowo lalu menyinggung Indonesia yang terlalu ramah terhadap negara lain. Dengan begitu, kadang kala Indonesia tak menyadari bahwa sedang dikerjai oleh pihak asing. “Mereka ingin Indonesia sebagai sumber bahan mentah. Mereka mau ambil kekayaan kita dalam bentuk mentah,’’ kata Prabowo.
9. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui, PPP sudah mengusulkan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai kandidat bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. “Usulan nama Sandiaga itu sudah disampaikan dan kemudian ya sudah direspons ya, seluruh nama-nama itu masuk,” kata Hasto dalam konferensi pers daring, Kamis (15/6). Hasto mengungkapkan, langkah selanjutnya, PDI-P bersama partai politik pengusung Ganjar melakukan kajian atas nama-nama bakal cawapres tersebut. Hasto mengatakan, kajian itu bakal dilakukan dinamis seiring finalisasi komposisi kerja sama politik yang dibangun PDI-P. Politisi asal Yogyakarta ini menyebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah membeberkan 10 nama bakal cawapres Ganjar. “Pada momentum yang tepat akan diputuskan (cawapres Ganjar),” ujar Hasto.
10. Terkait permintaan DPR kepada pihak PT Garuda Indonesia menyediakan 80 kursi business class untuk berangkat haji, KPK mengingatkan, pemberian yang diterima penyelenggara bisa menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan. Pemberian tersebut dikhawatirkan berdampak mempengaruhi kerja, pengambilan keputusan, hingga pelayanan publik DPR. “Jika hal ini terjadi maka pihak yang paling dirugikan tentunya adalah masyarakat,” ujar Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).
Dia menambahkan, pemberian berbentuk uang, barang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan lainnya kepada penyelenggara negara masuk dalam kategori gratifikasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia juga mengingatkan bahwa Pasal 12B undang-undang tersebut menyatakan gratifikasi bisa dianggap sebagai suap. “Gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” tutur Ali.
Terpisah, Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan, permintaan pihaknya kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan 80 kursi business class itu akan dibayar penuh oleh Setjen DPR. “Sampai tiga hari lalu kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami. Maka dari itu, saya teleponlah Direktur Utama (Dirut) Garuda untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya kami bayar, bukan gratis,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (15/6). Ia menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan anggaran perjalanan untuk kepentingan tugas negara, termasuk terkait pengawasan pelaksanaan haji di Tanah Suci oleh DPR.
11.Waketum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Jokowi bisa saja dibatalkan oleh presiden berikutnya. Menurut dia, proyek IKN bisa saja dibatalkan oleh presiden berikutnya melalui revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 atau lewat peraturan pemerintah pengganti undang-Undang (perppu). “Kalau presiden yang akan datang mau mengubah UU, ya pakai perppu misalnya, ya sangat bisa ya kan,” kata Benny dalam Podcast ‘What the Fact! Politics’ CNNIndonesia.com, Senin (12/6) lalu.
Benny berpendapat proyek IKN mestinya bukan jadi prioritas. Sebab, ia menilai proyek tersebut membebani APBN. Menurutnya, jika proyek IKN terus berlanjut, proses perpindahan pun tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia mengatakan proyek itu harus dikerjakan bertahap dan rampung dalam lima sampai sepuluh periode kepemimpinan Presiden RI. “Jangan pinjam uang asing, negara lain, hanya untuk membangun IKN. Nanti APBN kita habis untuk memenuhi yang tidak prioritas,” kata politisi asal NTT itu.
12. KPK umumkan 10 nama tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, para tersangka diduga melakukan manipulasi pembayaran tukin pegawai di Kementerian ESDM. Firli mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan menemukan barang bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. “Dilanjutkan dengan menaikan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka,” kata Firli di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (15/6).
Ke-10 orang tersangka tersebut adalah Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, pejabat pembuat komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, dan staf PPK, Lernhard Febian Sirait. Bendahara Pengeluaran bernama Abdullah, Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, dan PPK Haryat Prasetyo. Operator SPM Beni Arianto, Penguji Tagihan Hendi, PPABP Rokhmat Annasikhah, serta Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine. Firli mengatakan, para tersangka ditahan di beberapa Rutan KPK selama 20 hari ke depan. “Terhitung sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023,” ujar Firli.
KPK menduga uang korupsi tukin di Kementerian ESDM mengalir ke pemeriksa BPK, selain mengalir ke 10 tersangka. Uang tersebut digunakan untuk dana taktis operasional kegiatan kantor hingga sejumlah keperluan pribadi. KPK menduga uang itu digunakan untuk kerja sama umroh, sumbangan nikah, tunjangan hari raya (THR), pengobatan, membeli tanah, rumah, mess atlet, kendaraan, logam mulia, hingga indoor volley.
Ketua KPK Firli Bahuri membantah telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kementerian ESDM. Pernyataan itu menanggapi beredarnya video yang memperlihatkan Plh Dirjen Minerba, Idris Froyoto Sihite mengaku mendapatkan dokumen terkait penyelidikan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif sementara Tasrif menyebut dokumen itu berasal dari Firli Bahuri. “Saya tidak pernah memberikan dokumen apa pun kepada siapa pun dan tidak pernah memberikan catatan apa pun kepada orang lain,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Kamis (15/6). Firli menegaskan, pimpinan KPK tidak memiliki kesempatan menyalin dokumen penyelidikan dan lainnya yang tergeletak di atas meja kerja mereka. Ia juga mengaku tidak memiliki niatan untuk membocorkan dokumen yang berasal dari KPK. (HPS)
