JAKARTA, REPORTER.ID — Isu menarik harii ini, pihak Kejagung panggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022, Selasa (18/7) hari ini. Sesuai jadwal, Airlangga akan diperiksa sebagai saksi. Penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa Karo Hukum Kemendag sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya.
Isu hangat lainnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pertemuan berlangsung setelah Jokowi melantik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Presiden Jokowi menjawab kritikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menyebut revolusi mental yang dia gaungkan belum berjalan optimal. Menurut Presiden, semua yang belum maksimal akan dimaksimalkan. “Ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan,” ujar Jokowi.
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menganggap wajar wacana Munaslub yang digulirkan sejumlah politisi senior Golkar, meskipun agendanya pencopotan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Hatta menyebut, Dewan Etik Golkar memahami wacana Munaslub tersebut usai mendapat penjelasan dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian di ruang kerjanya, Senin (17/7). Berikut ini isu selengkapnya.
1.Kejaksaan Agung panggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022, Selasa (18/7) hari ini. Sesuai jadwal, Airlangga akan diperiksa sebagai saksi. “Benar ada pemanggilan,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat dimintai konfirmasi, tadi pagi. Ketut mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar tersebut telah bersedia memenuhi panggilan Kejagung. Hanya saja, Airlangga mengonfirmasi baru akan hadir sekitar pukul 16.00 WIB. “Perkara CPO, rencananya jam 16.00 beliau konfirmasi hadir,” imbuhnya. Seperti diketahui, Kejagung telah menetapkan tiga perusahaan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya. Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa Karo Hukum Kemendag sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebutkan saksi berinisial SH. Namun, selain SH, penyidik juga memeriksa seorang PNS di kementerian tersebut berinisial AS. “Kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai dengan April 2022,” kata Ketut dalam keterangannya, Senin (17/7).
2. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pertemuan berlangsung setelah Jokowi melantik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan, pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut tidak membahas soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju. “Ndak bahas reshuffle, itu memang wilayah presiden,” ujar Hermawi, kemarin. Taslim mengungkapkan, pertemuan berlangsung cukup lama, hingga menjelang maghrib. “Jam 17.20 WIB sampai maghrib, sejaman,” kata dia. Namun, Taslim tak menjawab ketika ditanya soal isi perbincangan kedua figur tersebut.
3. Presiden Jokowi menjawab kritikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menyebut revolusi mental yang dia gaungkan belum berjalan optimal. Menurut Presiden, semua yang belum maksimal akan dimaksimalkan. “Ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (17/7).
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebaiknya Partai Nasdem melakukan evaluasi internal sebelum mengomentari revolusi mental. ‘’Itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik, melakukan autokritik terlebih dahulu, melihat ke dalam. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh PDI-P,” ujar Hasto.
Sementara itu Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meminta NasDem turut tanggung jawab soal revolusi mental. “Yang bertanggungjawab sukses tidaknya gerakan revolusi mental, utamanya adalah partai politik pendukung pemerintah. Semestinya hal itu juga menjadi tanggungjawab NasDem yang saat ini masih merasa menjadi partai koalisi pemerintah karena masih ada menterinya di kabinet,” ujar Viva kepada wartawan, Senin (17/7).
Viva meminta NasDem tidak menjadi antitesa pemerintah. Viva mendorong NasDem ikut serta memperbaiki kelemahan-kelemahan program Jokowi. “Semestinya NasDem ya jangan menjadi antitesa pemerintah, yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi jika ada kekurangan dan kelemahan pelaksanaan program, ya semestinya ikut bertanggungjawab memperbaiki, memperbarui, melakukan perubahan sesuai visi Presiden Jokowi,” jelas Viva.
Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh menyebutkan, gagasan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi belum optimal. Ia mengatakan, pada 2014, Nasdem mendukung Jokowi menjadi presiden karena yakin bisa membawa perubahan. Namun, ia menganggap revolusi mental Jokowi itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. “Tapi, sayang seribu sayang, harapan belum menjadi kenyataan, apa yang harus berani kita nyatakan tenggelam,” ujarnya.
4. Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menganggap wajar wacana Munaslub yang digulirkan sejumlah politisi senior Golkar, meskipun agendanya pencopotan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Hatta menyebut, Dewan Etik Golkar memahami wacana Munaslub tersebut usai mendapat penjelasan dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian di ruang kerjanya, Senin (17/7).
“Tadi saudara Lawrence pada kita memberikan penjelasan latar belakangnya. Jadi kita melihat itu wajar. Lawrence itu adalah salah satu kader partai, senior partai di sini. Dan dia kooperatif. Alhamdulillah juga menerima bagian-bagian yang kita sampaikan. Bagian lainnya kami tidak bisa ungkap di sini karena itu wilayah internal kita,” ujar Hatta. Ia menuturkan, pihaknya akan memanggil anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam terkait keterlibatannya dalam menyuarakan Munaslub. “Ya kita undang, kita klarifikasi,” kata mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian membantah wacana Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditunggangi pihak tertentu yang ingin atau ngebet maju sebagai bakal capres. “Enggak ada sama sekali, enggak. Dari kita juga enggak menguhubungi, karena kita tuh betul-betul kita tidak ditunggangi, tidak menunggangi,” ujar Lawrence usai dipanggil Dewan Etik Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (17/7). Lawrence menegaskan, dorongan untuk dilakukannya Munaslub dilakukan murni karena rasa cintanya terhadap Partai Golkar.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak ikut-ikutan soal pemanggilan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian oleh Dewan Etik Partai Golkar. Airlangga mengatakan tidak mengikuti secara langsung pemanggilan tersebut. “Wah saya silakan saja, saya enggak mengikuti,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7).
5. Sekretaris Dewan Parkar Partai Golkar Prof. Ganjar Razuni menyesalkan pernyataan politisi Partai Golkar Firman Subagyo yang mengusulkan agar politisi senior Partai Golkar yang juga anggota DPR Ridwan Hisjam untuk dipecat. Menurutnya, Firman tidak punya kapasitas untuk mengusulkan pemecatan terhadap Ridwan Hisjam.
Sebab, Firman hanyalah Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang Penanggulangan Bencana, bukan bidang hukum yang lebih konsen menangani hal ini. “Terkait denagn usulan Firman Subagyo, agar Ridwan Hisjam dikenakan sanksi oleh Dewan Etik, menurut Seswankar Partai Golkar FS tidak ada kompetensi kewenangan untuk mengusulkan hal semacam itu,” ujar Ganjar dalam keterangan resmi, Selasa (18/7).
Yang bersangkutan bukan pengurus di Bidang Hukum di DPP Partai Golkar dan bukan pula Majelis Kehormatan DPR, jika dalam kaitannya Ridwan Hisjam sebagai Anggto Fraksi Partai Golkar DPR. “Di DPP Firman ini hanya sebagai Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, sehingga usulannya itu menimbulkan pertanyaan terkait dalam kapasitas apa usulan itu beliau sampaikan,” ujarnya.
Sementara Dewan Pembina Partai DPD Partai Golkar Jawa Timur Yusuf Husni juga menyampaikan hal yang sama. Ia tak setuju dengan usulan yang disampaikan Firman. Menurutnya usulan tersebut merupakan kesalahan yang besar. Sebab, selain tidak punya kapasitas, usulan pemecatan Ridwan Hisjam justru akan memperburuk suara Golkar. Sebab, Ridwan merupakan salah satu kader senior Golkar di Jawa Timur, yang sudah lama berkiprah membesarkan Golkar, di Jawa Timur dan berkiprah di kancah nasional.
6. Presiden Jokowi menjelaskan alasannya menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate. Presiden mengatakan, penyelesaian pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G tetap diutamakan. Sehingga itu menjadi tugas dari Budi Arie. Di sisi lain, penuntasan kasus hukum pengadaan menara BTS itu juga harus berjalan. “Kita punya waktu yang sangat pendek. Saya ingin penyelesaian BTS diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan,” ujar Jokowi usai melantik Budi Arie di Istana Negara, Senin (17/7).
“Penyelesaian BTS harus berjalan karena menyangkut pelayanan di daerah 3T. Jangan sampai kita sudah, sudah peristiwa hukum, BTS-nya terbengkalai ini saya enggak mau, tugas beratnya di situ,” tambahnya. Alasan kedua, kata Jokowi, karena saat ini kecepatan perubahan dunia ini sangat ditentukan oleh information and communication technology (ICT). Oleh karena itu, Budi Arie akan didampingi oleh Wamen Kominfo, yakni Nezar Patria untuk melaksanakan tugas tersebut.
Sementara Budi Arie Setiadi mengaku, dirinya dikabari akan dilantik sebagai Menkominfo sejak pekan lalu. Kabar tersebut disampaikan Mensesneg Pratikno. “Saya dikabari pekan lalu,” ujarnya. Budi merasa bangga karena berasal dari kalangan relawan yang bisa ditunjuk sebagai menteri. “Ya tentu ini suatu kebanggaan ya,” tuturnya.
7. Reaksi Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali khawatir, penunjukan Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo akan menyebabkan banyak orang lebih suka menjadi relawan ketimbang menjadi bagian dari partai politik. “Saya khawatirnya nanti ke depannya orang-orang enggak mau berpartai lagi, lebih bagus jadi relawan,” ujar Ali, Senin (17/7). Ali mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menilai seseorang yang menduduki jabatan tertentu. Hanya saja, menurut dia, orang-orang yang ditunjuk sebagai pembantu presiden seharusnya orang yang cakap di bidangnya. “Kan harusnya pembantu presiden ini orang yang dianggap cakap untuk membantu presiden merealisasikan visi misinya,” ujarnya.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi menilai, pelantikan Budi Arie sebagai Menkominfo seperti meminjam tanpa izin atau gasab. Bahkan, Effendi menilai, pelantikan tersebut “tidak halal”. “Menkominfo diberikan ke non-Nasdem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu, tetapi hukumnya tetap gasab, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat,” katanya, Senin (17/7). Namun demikian, Effendi mengaku, partainya sudah tak ambil pusing soal bongkar pasang kabinet. Nasdem menyerahkan semua keputusan pada Jokowi. “Ya Nasdem udah enggak pikirin menteri-menterinya, mau diganti siapa, mau diganti jam berapa, terserah. Udah enggak mikirin itu lagi,” ujar Gus Choi.
Pakar Komunikasi Politik, Lely Arrianie menilai, pengangkatan Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo sebagai politik balas budi dari Presiden Jokowi. “Iya (politik balas budi). Karena, saya bilang dalam komunikasi politik itu, saya tidak menemukan model komunikasi politik yang benar-benar model, yang satu-satunya model kan tidak ada model,” kata Lely, Senin (17/7). Menurut Lely, pemberian jabatan terhadap relawan bukan hal baru.
Analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, penunjukkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo sarat aroma Pilpres 2024. Menurtnya, penunjukkan Budi Arie bakal memberi keuntungan tambahan bagi poros politik Presiden Jokowi untuk mempertahankan status quo jelang kompetisi elektoral tahun depan. “Orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan, dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024,” kata Khoirul Umam, Senin (17/7).
8. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Presiden Jokowi telah menugaskan tujuh orang atau Tim 7 untuk membantu pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan sesaat sebelum acara pelatihan Jurkam Pemenangan Ganjar Pranowo dibuka. “Ada tujuh orang yang ditugaskan Presiden Jokowi, Tim 7 ditugaskan untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo,” kata Hasto ditemui di I News Tower, Jakarta, Senin (17/7). Namun, Hasto tidak menyebutkan siapa saja anggota Tim 7 tersebut. Hasto hanya menyatakan, pihaknya sudah menghubungi 7 nama tersebut.
9. Plt Ketua Umum PPP Mardiono khawatir jika pemimpin yang terpilih dalam Pilpres 2024 bukan sosok yang melanjutkan kesinambungan program Presiden Jokowi, Indonesia tak mampu mencapai menjadi negara maju. Hal ini disampaikan Mardiono saat membuka pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar Pranowo di Jakarta, Senin (17/7). “Garis besar dari bagaimana Indonesia bisa menjemput bonus demografi sehingga Indonesia memiliki potensi dari negara berkembang ke negara maju, tergantung pada estafet kepemimpinan pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang,” kata Mardiono. Dia menganggap bonus demografi itu tidak akan membuat Indonesia jadi negara maju jika program-program Jokowi terputus.
Di sisi lain, Mardiono mengaku telah menugaskan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno untuk melakukan pendekatan dengan Ganjar Pranowo. Ia menjelaskan, PPP memang mengusulkan Sandiaga bisa mendampingi Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres). “Oh sudah dekat. Sudah dekat sekali (Sandi dan Ganjar),” kata Mardiono. Ia menyatakan, pendekatan ke Ganjar tak hanya dilakukan saat keduanya menunaikan ibadah haji. ‘’Keduanya sering bertemu,” ujarnya seraya menambahkan, pertemuan keduanya membicarakan hal-hal terkait Pilpres 2024.
10. Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi etik berupa hukuman hakim non palu selama 2 tahun terhadap majelis hakim yang terdiri dari T Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban yang memutuskan penundaan pemilu. Majelis hakim yang dihukum adalah hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU terkait tahapan pemilu. “Benar, sudah ada pleno pengambilan putusan terkait dengan laporan masyarakat tersebut,” ujar Juru Bicara KY Miko Ginting, Senin (17/7). Miko tidak memerinci putusan dalam sidang etik terhadap majelis Hakim PN Jakarta Pusat tersebut. Ia menyatakan, salinan putusan sudah diserahkan kepada pelapor dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin. (HPS)
