Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi mengungkap isi pembicaraannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, pertemuannya dengan Surya Paloh merupakan pertemuan biasa saja. Ia mengaku pertemuan itu membahas banyak hal, diantaranya terkait masalah pemerintahan, politik, hingga pilpres 2024. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyambut positif pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini. Anies Baswedan mengungkapkan sedikit bocoran soal cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Anies ingin pendampingnya sosok yang tidak bermasalah dan pemberani. Sedangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menyebut cawapres yang akan mendampinginya adalah sosok yang menguasai bidang ekonomi. Ia tak ingin pasangannya kelak hanya menjadi ban serep.
Menko Polhukam Mahfud MD santai saja menanggapi gugatan Rp 5 triliun yang dilayangkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap dirinya. “Biar saja, kita layani secara biasa. Tapi kita tak akan terkecoh untuk mengalihkan perhatian,” kata Mahfud, Kamis (20/7). Mahfud mengatakan proses pidana terhadap Panji Gumilang terkait dugaan pencucian uang tetap berjalan. Menurut dia, aset dan rekening Panji Gumilang terkait pencucian uang sudah dibekukan. Seperti diberitakan, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata ke PN Jakarta Pusat. Panji menggugat Mahfud sebesar Rp5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dia anggap fitnah. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengungkap isi pembicaraannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, pertemuannya dengan Surya Paloh merupakan pertemuan biasa saja. Jokowi juga menyebut sering bertemu dengan Surya Paloh. Namun Jokowi enggan menyampaikan semua pembicaraan yang dibahas keduanya.
“Pertemuan dengan Pak Surya Paloh, ya pertemuan biasa. Kita kan sering ketemu, sering ketemu ya berbicara wajar, masa mau tau semuanya,” kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Ruas Bengkulu-Taba Penanjung yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (20/7).
Kendati demikian, Jokowi mengaku pertemuan itu juga membahas masalah terkait pemerintahan, politik, hingga pilpres 2024. “Ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024,” ujarnya. Meskipun begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait isi pembicaraannya dengan Ketum Nasdem itu. “Tapi kan gak bisa saya sebut satu per satu secara detail. Enak banget dong,” ujar Jokowi sambal tertawa.
Sebelumnya Ketum Nasdem Surya Paloh mengaku ditanya Jokowi soal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pertmuan di Istana Negara, Senin (17/7). “Nah Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini, saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu (urusan) Pak Anies itu,” ujar Surya di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (18/7) kemarin.
2. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyambut positif pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini. “Baik-baik saja ya. Menurut saya komunikasi yang terbangun dengan semua pihak itu positif. Dan rasanya memang perlu makin banyak lagi komunikasi-komunikasi yang terbuka,” kata Anies di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (20/7).
Anies mengatakan para pihak yang berbeda pilihan harus tetap berdialog dan bertukar pikiran. Jangan sampai karena berbeda pilihan lantas tak mau bertemu. “Kita sering cenderung untuk menganggap bila berdialog, berdiskusi berarti pilihannya sama. Bila pilihanya beda, maka tidak dialog, tidak diskusi. Kita membutuhkan lebih banyak lagi pertemuan-pertemuan yang menunjukkan bahwa pilihannya boleh beda, tapi dialognya jalan,” kata Anies.
Saat ditanya soal Jokowi yang menanyakan sosok cawapres dari Koalisi Perubahan kepada Surya Paloh, Anies mengaku tak membahas masalah itu dengan Ketum Nasdem. Ia meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi. “Enggak, (samar samar) nanti dah tunggu pengumuman,” ujarnya.
Anies Baswedan mengungkapkan sedikit bocoran soal cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Anies ingin pendampingnya sosok yang tidak bermasalah dan pemberani. Kriteria tersebut, di luar 5 kriteria yang pernah dia ungkap sebelumnya. Anies menyebut kriteria itu (tidak bermasalah dan pemberani, red) mungkin paling sulit di antara syarat-syarat yang lain. “Saya rasa dalam perjalanannya ada kriteria nomor 0, yaitu dulunya saya enggak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah, tak bermasalah, dan berani,” kata Anies di Jakarta, Kamis (20/7).
Menurut Anies, syarat cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Karena, seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu. “Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini, jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, karena ternyata itu faktor yang sangat penting,” kata Anies.
Anies Baswedan akhirnya buka suara soal tudingan yang menyebut dirinya tokoh yang anti pluralisme. Anies tak menyangkal dirinya kerap dituding seperti itu, terutama sejak maju Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Terkait tudingan itu, Anies hanya berdoa semoga diberi umur panjang untuk menepis tuduhan tersebut. “Jadi ketika tuduhan itu begitu gencar disampaikan pada 2016, 2017, saya cuma berdoa semoga Tuhan memberi umur panjang, sehingga ketika saya bertugas di Jakarta saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti-pluralisme,” kata Anies pada acara IDE Katadata, Jakarta, Kamis (20/7).
Anies mengaku dirinya tak bisa berbicara banyak kala itu sebelum diberi kesempatan untuk menepis semua tuduhan itu. Ia ingin membuktikannya dengan tindakan. Belakangan, setelah terpilih sebagai gubernur, Anies mengklaim dirinya justru memberikan ruang kepada seluruh kelompok agama di Ibu Kota. “Apakah Jakarta diskriminatif terhadap minoritas? Apakah Jakarta tidak beri ruang ke minoritas? Yang terjadi, Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini,” kata Anies.
3. Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menyebut cawapres yang akan mendampinginya adalah sosok yang menguasai bidang ekonomi. Ia tak ingin pasangannya kelak hanya menjadi ban serep. “Pada pilihan ideal seperti itu (memiliki kompetensi bidang ekonomi),” ucap Ganjar di acara Indonesia Rising Katadata di Jakarta, Kamis (20/7). Menurut Ganjar, cawapres yang menguasai ekonomi dan memiliki rekam jejak bisnis akan sangat membantu. Namun, jika tak memenuhi syarat itu, dia ingin cawapresnya bisa memahami satu isu atau nilai.
Jika terpilih jadi presiden, Ganjar mengaku ingin membentuk tim ekonomi yang kuat. Ia ingin meniru jejak Presiden Jokowi yang menurutnya memiliki tim ekonomi yang kuat. “Di era Pak Jokowi, ini sudah kelihatan anggota tim ekonomi yang cukup kuat dan itulah yang digunakan sebagai tim untuk melakukan itu sekaligus mempercepat itu,” ucap Ganjar. Ia juga menyampaikan, cawapres yang diinginkannya adalah sosok yang enerjik dan satu visi dengannya. “Kita harapkan wapres orang yang energik, orang yang se-visi, terus orang yang bisa mengeksekusi beberapa pekerjaan. Setidaknya di bawah perintah presidennya, sehingga seorang wapres dioptimalkan fungsinya jangan sebagai ban serep aja,” katanya.
4. Menko Polhukam Mahfud MD santai saja menanggapi gugatan Rp 5 triliun yang dilayangkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap dirinya. “Biar saja, kita layani secara biasa. Tapi kita tak akan terkecoh untuk mengalihkan perhatian,” kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (20/7). Mahfud mengatakan proses pidana terhadap Panji Gumilang terkait dugaan pencucian uang tetap berjalan. Menurut dia, aset dan rekening Panji Gumilang terkait pencucian uang sudah dibekukan. “Kita akan tetap memproses dugaan tindak pidana atas Panji Gumilang dalam tindak pidana pencucian uang atas aset dan rekening yang kini sudah dibekukan,” imbuhnya.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, Panji menggugat Mahfud sebesar Rp5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dia aggap fitnah. Gugatan tersebut telah dikonfirmasi oleh Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo.
Zulkifli mengatakan gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH). “Iya gugatannya intinya PMH ya. Karena dianggap difitnah, itu aja intinya itu. Sama juga ke MUI. Ada juga ke MUI sama Abbas itu. Ada dua perkaranya Gumilang sekarang di sini,” ujar Zulkifli, Kamis (20/7). “Sidang dijadwalkan pada 31 Juli 2023,” tambahnya. Gugatan tersebut terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat pada Senin (17/7) lalu. “Klasifikasi perkara: Perbuatan melawan hukum,” demikian dikutip dari SIPP. Petitum perkara ini belum dapat ditampilkan. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendy mengaku belum tahu detail soal gugatan kliennya terhadap Mahfud MD. “Coba saya tanyakan dulu ya,” ujar Hendra.
5. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut telah terjadi kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk kemunduran yang dimaksud adalah kebebasan berbicara, banyak yang takut berbicara. “Freedom is not free. Banyak yang takut bicara sekarang. Berbagai kalangan mengatakan, bukan hanya aktivis, mahasiswa, tapi juga ASN, TNI, Polri, guru, termasuk ulama, takut bicara,” kata AHY dalam acara Fisipol Leadership Forum di UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis (20/7).
Menurut AHY, mereka takut menjadi sasaran kriminalisasi maupun peretasan. “Takut nggak naik pangkat, nanti kariernya sulit, dan lain sebagainya,” ujarnya. “Kebebasan itu oksigen, freedom of speech itu dianggap sebagai oksigen dari demokrasi. Begitu itu dibungkam, ditiadakan, dengan sendirinya, demokrasi akan punah. Di sinilah kita harus mengembalikan situasi agar tidak ada lagi yang takut untuk bicara di negeri sendiri. Kalau bukan kita yang memberikan kritik, masukan, aspirasi, dan harapan, siapa lagi,” ungkapnya.
AHY juga menyoroti proyek food estate di Kalimantan yang gagal. Kata dia, jutaan hektar hutan dibabat tapi proyeknya gagal. “Food estate, di mana ada jutaan hektare dibabat, terus gagal. Padahal sudah habis. Nah ini mau gimana? Sedangkan Kalimantan adalah paru-paru dunia,” kata putra sulung SBY ini. AHY berpendapat, tak boleh ada lagi UU yang memfasilitasi terjadinya kerusakan alam di saat dampak perubahan iklim makin tak terelakkan.
6. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menuai kritik. Pakar Hukum, Bivitri Susanti menyebut, SEMA tersebut mengenyampingkan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan (Adminduk). Dampak penerbitan SEMA itu akan membuat hakim tidak bisa mengabulkan penetapan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. “Dampak SEMA nantinya hakim tidak bisa lagi mengabulkan penetapan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Ini artinya sebenarnya SEMA mengenyampingkan UU Adminduk UU 23/2006 Pasal 35 huruf a,” ujar Bivitri, Kamis (20/7).
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyoroti soal posisi SEMA sebagai produk aturan. Kata dia, SEMA itu surat edaran tetapi mengikat secara internal dan berdampak luas pada pencari keadilan. Memang secara konsep posisi SEMA sudah dipertanyakan sejak dulu. Feri mengatakan SEMA bukanlah salah satu dari produk peraturan. Terkait posisi SEMA, Mahkamah Agung belum menyadari bahwa SEMA bisa menimbulkan masalah ketidakpastian hukum.
Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute Tigor Naipospos mengatakan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tidak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia dan Pancasila. Menurut dia, penyelenggara negara harus memberi perlindungan dan penghormatan kepada keberagaman yang ada.
“Fakta objektif keberagamaan identitas warga negara, termasuk dari segi agama, seharusnya semakin mendorong perangkat penyelenggaraan negara pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memberikan penghormatan,” ujar Tigor, Kamis (20/7). “Perlindungan dan pemenuhan yang lebih baik bagi seluruh warga negara dengan identitas yang beragam tersebut,” lanjutnya. Tigor menilai SEMA tersebut merupakan kemunduran dan menutup ruang bagi progresivitas dunia peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari latar belakang yang beraneka ragam.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan, pencatatan perkawinan lintas agama hanya dimungkinkan dengan penetapan pengadilan. Teguh menyinggung Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Pasal 35 huruf a dengan penjelasan bahwa Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 35 Huruf a yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Artinya perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan kecuali ada penetapan pengadilan,” ujarnya.
Sebelumnya, MA mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan,” demikian bunyi SEMA yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Senin (17/7). Dalam SEMA ini disebutkan, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
MUI bersyukur MA melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan pernikahan berbeda agama dan keyakinan. “Kami menyampaikan apresiasi sekaligus bersyukur kepada Allah SWT, MA mengakomodir semua masukan tokoh agama resmi di Indonesia,” kata Wasekjen Bidang Hukum dan Ham MUI Ikhsan Abdullah, Kamis (20/7). Ikhsan mengklaim umat Islam dan agama lain selama ini resah dengan putusan pengadilan negeri di berbagai daerah yang mengabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan antarumat beragama. Ikhsan meminta seluruh pihak berhenti untuk memfasilitasi atau mengizinkan perkawinan beda agama.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh meminta agar aturan ini ditaati dengan sepenuhnya. “Aturan ini wajib ditaati semua pihak, terutama bagi hakim yang selama ini tidak paham atau pura-pura tidak paham terhadap hukum perkawinan,” kata Niam.
7. Menteri BUMN Erick Thohir ingin negosiasi politik untuk memintanya menjadi bakal cawapres juga membahas soal visi pembangunan Indonesia ke depan. Ia tak mau, proses politik itu hanya membahas soal bagaimana memenangkan kontestasi elektoral. “Sehingga kita bisa memastikan bukan hanya duduk di kekuasaannya, tapi hasilnya apa? Apa (program) ke depan?,” ujar Erick di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta, kemarin. “Itu harus menjadi komitmen sama-sama. Tidak bisa kita membangun bangsa sendiri. Saya kembali bilang, saya tidak mau menjadi bagian yang berkuasa tetapi justru merusak bangsa ini, mendingan tidak,” paparnya.
Bagi Erick, tak ada gunanya membahas kekuasaan jika ketimpangan masyarakat semakin tinggi. “Jangan kita hanya bicara kekuasaan tetapi kondisi rakyat tidak baik-baik saja,” tuturnya. Erick mengaku ingin terus sejalan dengan Presiden Jokowi jika nantinya bisa menjadi bacawapres. “Saya tegak lurus sama Bapak Presiden, siap di dalam pemerintah dan siap di luar pemerintah,” tegasnya.
8. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya masih membuka pintu untuk parpol lain yang ingin mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Hal itu disampaikannya usai bertemu sejumlah pengurus Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (20/7). “Itu bagian dari ikhtiar dan upaya kami untuk memperkuat bagaimana pada saat mandat rakyat jatuh ke Pak Prabowo, posisi beliau adalah seorang presiden yang mendapatkan support dukungan dari rakyat banyak,” kata Muzani Ia mengklaim dalam waktu dekat ada parpol yang bakal mendeklarasikan dukung Prabowo.
Di bagian lain keterangannya, Muzani menekankan, kader PDI-P Budiman Sudjatmiko tidak akan bergabung ke Gerindra. Menurutnya, pertemuan Budiman Sudjatmiko dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto tidak membahas soal perpindahan partai. “Enggak, Pak Budiman tidak bergabung ke Gerindra. Beliau enggak ngomong, enggak dibahas,” ujar Muzani. Ia ungkapkan, Budiman Sudjatmiko hanya datang untuk mencari tahu pemikiran Prabowo soal pembangunan bangsa ke depan.
Muzani juga menekankan, Prabowo tidak ingin mengganggu soliditas PDI-P. Menurutnya, mantan Danjen Kopassus itu membuka diri untuk bertemu dengan siapa pun. “Karena kebaikan, kebenaran, bisa datang dari siapa pun,” kata Muzani. Terakhir, ia memahami keputusan DPP PDI-P yang berencana memanggil Budiman Sudjatmiko untuk menklarifikasi alasannya menemui Prabowo. “Tentu saja kami menghormati, itu adalah ranah internal PDI Perjuangan,” ujarnya.
9. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, melawan sindikat judi online (daring) bak melawan hantu, lantaran sulit diketahui siapa yang mengendalikan. “Melawan judi online itu kayak ngelawan hantu. Kita enggak tahu siapa orangnya,” kata Budi dalam jumpa pers di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (20/7). Maka dari itu ia meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penyebaran tautan atau praktik judi online melalui media sosial.
Budi mengatakan, tanpa peran dan laporan masyarakat, pemerintah bakal kesulitan memberantas praktik judi online. “Saya juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan,” katanya. Budi mengatakan, penanganan laporan praktik judi online akan tetap dilakukan lintas platform, mulai dari situs, media sosial, sampai WhatsApp.
10. Ketua Bapilpres Projo, Panel Barus mengungkap arah dukungan politik Presiden Jokowi. Ia melihat gelagat Jokowi cenderung akan dukung Prabowo Subianto. Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bertajuk Adu Perspektif x Total Politik bertema ‘Adu Kuat Ganjar, Anies, Prabowo, di Mana Jokowi?’ pada Kamis (20/7). Awalnya Panel berkomentar soal analisis Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam yang menyatakan penunjukan Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menjadi isyarat Jokowi dukung Prabowo.
Panel menilai bebas saja soal tafsir tersebut. Dia menegaskan penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo hasil pertimbangan matang Jokowi. “Ya bebaslah namanya orang mau nafsirin apa bebas saja. Tapi yang pasti sudah saya sampaikan tadi, bahwa penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo ini tentu berdasarkan pertimbangan yang matang dan serius dari Pak Jokowi,” kata Panel. “Jadi sebelum ada urusan Menkominfo pun kita pernah ditanya, saya jawab secara pribadi, kalau saya ditanya mengenai arah dukungan saya lihat Pak Jokowi memang cenderung ke Pak Prabowo saya bilang,” ujarnya.
11. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dan Ketum Partai Demokrat AHY mengungkap peluang partainya menggaet Partai Gerindra manakala Pilpres mendatang berlanjut ke putaran kedua. “Intinya, bahwa kami membuka kemungkinan kerja sama tetapi sekarang ini kita sedang dalam posisi bersama Koalisi Perubahan. Tapi misalnya salah satu yang kemungkinan kalau ada putaran kedua, kan bisa saja kita bekerja sama,” kata Andi di Kampus UGM, Sleman, DIY, Kamis (20/7).
Terpisah, AHY menyatakan tak ingin terlalu berandai-andai koalisi parpolnya bisa memenangi Pilpres dalam satu putaran saja. Menilik peta politik sekarang ini, kata AHY, skenario dua putaran cukup memungkinkan karena menimbang tiga poros koalisi dengan masing-masing pasangan capres-cawapres nantinya.”Berbicara peta politik, katakanlah ada tiga pasang, tiga kandidat atau tiga poros. Berarti kan kemungkinan besar ada dua putaran, jadi target utamanya tentu harus masuk putaran kedua. Kita tidak perlu berandai-andai terlalu jauh satu putaran, tapi bagaimana bisa masuk ke putaran kedua,” kata AHY. (HPS)
