Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (net)
Pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selama 12 jam dan dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya rupanya menjadi isu yang banyak diperbincangkan publik pagi ini. Presiden Jokowi menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung terhadap salah seorang menterinya, Airlangga Hartarto. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum tersebut.
Niat Menteri Investasi Bahlil Lahadia untuk mencalonkan diri sebagai Ketum Partai Golkar rupanya mendapat perlawanan keras dari para elit partai beringin. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin mengatakan Bahlil Lahadalia tidak punya potongan jadi Ketum Partai Golkar, karena pernah menyatakan keluar dari Golkar pada saat diangkat menjadi Menteri Investasi. ‘’Lha dia sudah nyatakan keluar dari Golkar kok sekarang mau jadi Ketum Golkar. Akan jadi apa Golkar kalau dipimpin orang semacam ini,’’ ujarnya dalam perjalanan pulang dari Thailand sebagai peninjau pemilu bersama politisi senior Golkar Agung Laksono, kemarin.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan kandidat calon wakil presiden pendampingi Ganjar Pranowo sudah mengerucut lima nama. Yakni, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Sementara, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan masih bersikukuh merahasiakan sosok cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Anies belum mau membeberkan siapa sosok cawapresnya karena menganggap pengumuman soal itu sebagai kejutan. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa selama 12 jam dan dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Ia tiba di Kejagung pada pukul 08.25 WIB dan keluar gedung pemeriksaan pukul 21.08 WIB. Usai pemeriksaan Airlangga tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, ia cuma menyampaikan ditanya sebanyak 46 pertanyaan dan menjawabnya dengan baik, setelah itu langsung menuju mobilnya. “Saya sudah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab sebaik-baiknya. “Hal-hal lain tentu penyidik yang menyampaikan,” pungkas Airlangga.
Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Kutandi, mengatakan Airlangga diperiksa dalam perannya sebagai Menko Perekonomian. “Ini merupakan pemeriksaan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO tahun 2021,” kata Kuntadi dalam jumpa pers, Senin (24/7) malam. Kutandi menuturkan terlalu dini untuk menyatakan keterlibatan Airlangga dalam kasus dugaan korupsi tersebut saat ini. “Tentunya segala hal yang menurut hemat kami memuat dugaan pidana, pasti kami dalami. Sepanjang ada alat buktinya dan memang harus kami dalami, pasti kami dalami. Saya rasa masih sangat prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya dalam kasus ini. Ini masih penyelidikan awal,” ujarnya.
Presiden Jokowi menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jokowi menyatakan, semua pihak mesti menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. “Ya kita harus menghormati proses hukum di mana pun, di KPK, di kepolisian, di kejaksaan semua harus menghormati,” kata Jokowi di kunker Malang, Jatim, Selasa (24/7).
2. Niat Menteri Investasi Bahlil Lahadia untuk mencalonkan diri sebagai Ketum Partai Golkar rupanya mendapat perlawanan keras dari para elit partai beringin. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin mengatakan Bahlil Lahadalia tidak punya potongan jadi Ketum Partai Golkar, karena pernah menyatakan keluar dari Golkar pada saat diangkat menjadi Menteri Investasi. ‘’Lha dia sudah nyatakan keluar dari Golkar kok sekarang mau jadi Ketum Golkar. Akan jadi apa Golkar kalau dipimpin orang semacam ini,’’ ujarnya dalam perjalanan pulang dari Thailand sebagai peninjau pemilu bersama tokoh Golkar Agung Laksono, kemarin.
Yasril curiga jangan-jangan keinginan Bahlil maju sebagai Ketum Golkar karena tiga hal. Yakni, karena pesan atasannya, dorongan koleganya, ataupun karena permintaan para bohir. ‘’Sudahlah Mas Bahlil, urus saja kementerianmu supaya baik, nggak usah mikir ataupun mimpi mau pimpin Golkar segala. Nggak usah, lebih baik introspeksi saja, tidak usah mikir yang aneh-aneh,’’ kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Syamsul Hidayat menegaskan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bukan lagi kader Golkar. Bahlil tidak tercatat sebagai kader Golkar. “Bahlil bukan lagi kader Golkar. Dia sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu,” tutur Syamsul dalam keterangan persnya, Senin (24/7).
Menurut Syamsul, Bahlil menyatakan dirinya menjadi menteri bukan atas usulan partai yang dipimpin Airlangga Hartarto ini. “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong. Kita juga sebagai kader tidak mau dipimpin sosok yang bukan berasal dari kader Golkar,” tegas Syamsul. Ia mengingatkan Bahlil untuk menunjukkan integritasnya secara konsisten dalam memposisikan dirinya sebagai orang yang berada di luar Partai Golkar.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin memprediksi, wacana Munaslub Partai Golkar semakin berhembus kencang seiring diperiksanya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejagung. “Kalau kita lihat dinamikanya, ya bisa saja semakin kencang arus Munaslub itu bisa terjadi. Apalagi hari ini kita tahu bahwa Pak Airlangga sedang diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan,” kata Ujang, kemarin. Menurut dia, Munaslub semakin mungkin digelar mengingat elektabilitas Partai Golkar yang menurun. “Ini kan membuat Partai Golkar dalam posisi bahaya begitu,” ujar Ujang.
3. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan kandidat calon wakil presiden pendampingi Ganjar Pranowo sudah mengerucut lima nama. Yakni, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). “Sekarang sudah mengerucut ke lima nama, salah satunya Cak Imin,” kata Puan di Solo, kemarin.
Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai kelima nama bakal cawapres Ganjar memiliki kompetensi. Namun, ia melihat sosok Sandiaga dan Erick Thohir lebih memiliki peluang lebih besar mendampingi Ganjar. “Dari beberapa aspek yang memenuhi kriteria itu pertama Sandiaga Uno. Kemudian kedua Erick Thohir. Kalau mau kita bikin urutan ya begitu,” kata Karyono, Selasa (25/7). Karyono melihat kompetensi saja tak cukup menjadi alasan untuk dipilih sebagai cawapres. Menurutnya, sosok cawapres setidaknya harus memiliki berbagai keunggulan lain, salah satunya soal elektabilitas.
Di sisi lain, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan masih bersikukuh merahasiakan sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Anies belum mau membeberkan siapa sosok cawapresnya karena menganggap pengumuman cawapresnya sebagai sebuah kejutan. Anies menekankan, pihaknya sedang menyusun berbagai agenda menyangkut perubahan dalam aspek rumah tangga. Mulai dari biaya hidup supaya lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, hingga kesempatan belajar supaya terbuka lebar.
Anies yakin Partai Demokrat tak berubah arah koalisi setelah bertemu dengan elite Gerindra. Anies mengatakan pertemuan Demokrat dengan Gerindra merupakan wujud komunikasi antarparpol semata. Ia pastikan koalisi pendukungnya masih solid. “Jadi menurut saya malah bagus, jadi bagaimana teman-teman di Demokrat berkomunikasi dengan partai lain, tapi pilihan, sikap itu tidak berubah,” kata Anies di Yogyakarta, Senin (24/7).
4. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengaku khawatir suara Anies Baswedan tergerus oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurut dia, saat ini suara Anies belum signifikan di dua provinsi yang menjadi penentu kemenangan pada Pilpres mendatang, yakni Jateng dan Jatim. “Kalau di dua wilayah itu tidak bisa menandingi pasangan lain, ya wassalam,” ucap Gus Choi, Senin (24/7) menanggapi hasil survei Indikator Politik terkini yang menyebut suara Anies di posisi ketiga, atau di bawah Prabowo dan Ganjar.
Gus Choi berharap hasil survei tersebut ditanggapi serius oleh partai pengusung Anies dan relawan agar makin bergerak merebut suara di Jateng dan Jatim. “Dan tetap menjaga mayoritas wilayah lain yang sudah unggul,” kata dia. Selain itu, Gus Choi mengatakan, suara Anies juga akan ditentukan oleh figur cawapres pendampingnya). Figur cawapres Anies harus dapat mendongkrak suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
5. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengungkap alasan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tak kunjung mengambil sikap soal arah dukungan maupun koalisi untuk Pilpres 2024. Ridwan mengaku sempat menemui Airlangga di kantor Kemenko Perindustrian di tengah isu Munaslub. Ridwan mempertanyakan alasan Airlangga tak kunjung menentukan sikap Partai Golkar di Pilpres.
Ridwan mengatakan, Airlangga menyatakan sedang menunggu jawaban dari atas. Airlangga juga sedang menunggu hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres 35 tahun yang disebut-sebut untuk mendorong Gibran Rakabuming supaya bisa dicalonkan sebagai wapres pada Pilpres mendatang. “Tunggu keputusan MK, 35 tahun ini. Ya kan, si siapa, Gibran. Kita lihat nanti bagaimana,” kata Ridwan dalam program The Political Show CNN Indonesia TV, Senin (24/7). Ridwan mengatakan, jika saja Airlangga segera mengumumkan dirinya sebagai capres, mungkin isu Munaslub untuk mengganti Airlangga tak akan bergulir lagi.
6. Waketum Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan, keputusan Golkar soal capres-cawapres dan koalisi di Pilpres 2024 akan diumumkan setelah 17 Agustus 2023. Nurdin mengatakan keputusan itu telah diambil Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam rapat informal partainya yang digelar di kantor pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pekan lalu. Rapat dihadiri para wakil ketua umum dan para ketua DPD tingkat provinsi.
“Saya tanya Pak Airlangga. Bagaimana soal capres. Beliau menyatakan tegas sesuah 17 Agustus kita ada sikap,” ucap Nursin menirukan jawaban Airlangga dalam wawancara dalam program The Political Show CNN Indonesia TV, Senin (24/7) malam.
Menurut Nurdin, keputusan telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pakar Golkar yang mendesak Airlangga untuk segera menentukan sikap soal capres maupun koalisi. Hasil rapat Dewan Pakar partai itu sebelumnya merekomendasikan Airlangga segera menentukan sikap paling lambat pada Agustus.
7. Kejagung copot tiga oknum jaksa terkait kasus dugaan suap yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Salah satu jaksa yang dicopot adalah Raimel Jesaja yang kini menjabatan Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Raimel dicopot atas kasus yang menjeratnya ketika menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra. “Saya kira rekan-rekan media sudah paham itu, bukan pada yang bersangkutan (Ramiel) menjabat Jamintel,” kata Ketut di Kejagung, Jakarta, Senin (24/7) malam. Ketut enggan menyebutkan identitas dua jaksa lain yang dicopot dari posisinya. Raimel dan dua jaksa lainnya diduga menerima suap dari pengusaha tambang di wilayah Sultra.
Kejagung RI menahan dua pejabat Kementerian ESDM terkait perkara dugaan korupsi pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). “Yang dua (tersangka) tadi adalah dari Kementerian ESDM,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta, Senin (24/7) malam. Kedua tersangka tersebut berinisial SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan EVT selaku Evaluator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ketut menyampaikan, kedua tersangka telah memproses penerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 sebesar 1,5 juta metrik ton ore nikel milik PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa juta metrik ton ore nikel pada RKAB beberapa perusahaan lain di sekitar blok Mandiodo. Menurut Ketut, penerbitan RKAB itu dilakukan tanpa adanya evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Padahal, perusahaan tersebut tidak mempunyai deposit/cadangan nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambangannya (IUP).
8. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, KPK telah mengantongi nama-nama perusahaan yang melakukan ekspor nikel ilegal. “Pak Firli (Ketua KPK) bilang sudah dapat,” katanya ditemui dalam acara Bursa Karbon di Jakarta, Senin (24/7). Namun, Luhut belum mau membeberkan nama-nama pengekspor tersebut. “Nanti kita cek (nama-nama pengekspor bijih nikel ilegal),” lanjutnya. Sebelumnya KPK menyebut terdapat selisih nilai hingga Rp Rp 14,5 triliun dalam temuan dugaan ekspor nikrl ilegal 5,3 juta ton ke China.
9. Presiden Jokowi lakukan kunker ke Gudang Amunisi PT. Pindad (Persero) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (24/7) bersama Menhan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ibu Negara Iriana Jokowi, Kasad Jenderal Dudung Abdurrahman dan Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa ijuga ikut dalam kunjungan tersebut. Saat ditanya wartawan apakah kunjungan dimaksudkan untuk menjodohkan Prabowo dengan Erick Thohir, langsung berkelit. “Enggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan (soal memasangkan Prabowo dan Erick Thohir,” kata Jokowi sambil mengangkat jari telunjuknya. “Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang . Pindad itu di bawah Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan di bawah Pak Menhan Prabowo,” ujar Jokowi lagi.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menaiki mobil taktis Maung buatan PT. Pindad yang disopiri Prabowo. Jokowi mengatakan kedatangannya ingin mengecek ketersediaan amunisi buatan PT. Pindad. “Kedatangan kami di sini untuk melihat prospek produk-produk yang diproduksi oleh PT Pindad. Sebab setiap kunjungan saya, mereka selalu menanyakan tentang peluru ini,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini dunia sedang kekurangan peluru. Hal itu disampaikannya usai meninjau PT Pindad. “Hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir Menteri BUMN untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi Pindad. Karena di setiap kunjungan saya ke negara lain mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru, dan sekarang dunia memang kekurangan peluru,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, PT Pindad sudah mampu meningkatkan produksi peluru mereka. Sebelum pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN), PT Pindad mampu memproduksi 275 juta peluru. Tapi setelah diberi PMN, produksi peluru Pindad meningkat. “Setelah kita beri PMN sebesar Rp 700 miliar produksinya meningkat jadi 415 juta peluru. Hampir dua kali lipat karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengeklaim, banyak pemda yang meminta pembangunan jalan tol di wilayahnya karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Manfaat yang ia maksud, antara lain, merangsang titik pertumbuhan ekonomi serta mempercepat mobilisasi orang dan barang. “Para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota melihat bahwa tol itu bisa men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bisa mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, mobilitas logistik sehingga karena kemanfaatannya dirasakan, banyak permintaan-permintaan,” kata Jokowi usai mengunjungi pasar rakyat di Malang , Senin (24/7).
Jokowi menuturkan, permintaan pembangunan tol tersebut muncul di banyak daerah, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Namun demikian, ia mengakui, pemerintah masih memprioritaskan pembangunan jalan tol di luar Jawa. “Prioritas adalah memang masih di luar Jawa,” kata dia. Ia menambahkan, pembangunan jalan tol di Jawa sah-sah saja dilakukan asalkan perhitungan investasinya layak.
10. Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS Kominfo yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate mulai memasuki tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/7). Ada 5 saksi yang diperiksa untuk tiga terdakwa, yakni Johnny Plate, eks Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmadi Latif, dan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto. “Sidang perdana pemeriksaan 5 saksi untuk terdakwa JGP, AAL dan YS digelar besok,” kata penasihat hukum Yohan Suryanto, Benny Daga dalam keterangannya, Senin (24/7) malam.
Adapun lima saksi yang bakal dihadirkan JPU Kejagung adalah Kasubdit/Koordinator Monitoring & evaluasi Jaringan Telekomunikasi Indra Apriadi, dan Kepala Divisi Lastmile/Backhaul pada BAKTI Mufiammad Feriandi Mirza, Sekjen Kemenkominfo Mira Tayyina Msee, dan Karo Perencanaan Arifin Saleh Lubis. Auditor Utama Doddy Setiadi juga jadi saksi dalam persidangan.
11. KPK menyebut Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo sepakat merevisi LHKPN yang telah diserahkan ke KPK. Kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Dito akan mengganti kata “hadiah” dalam LKHPN tersebut dengan “hibah tanpa akta”. “Beliau akan merevisi LHKPN-nya dari kategori hadiah diganti hibah tanpa akta,” kata Pahala saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/7). Terdapat sejumlah kategori keterangan sumber kekayaan dalam LHKPN, yakni hasil sendiri, waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, dan hadiah. Pahala mengaku telah menjelaskan kepada Dito bahwa hadiah memiliki konotasi salah satu perbuatan korupsi yakni gratifikasi.
KPK mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir soal tingkat kepatuhan 6 perusahaan BUMN menyerahkan LHKPN buruk. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, meskipun tingkat kepatuhan melaporkan LHKPN di BUMN mencapai 99,5 persen, ada 155 direktur dan komisaris yang belum lapor. “Masih ada 155 orang lagi yang belum lapor. Nah ini 6 BUMN dengan kepatuhan terburuk,” kata Pahala.
KPK mengungkapkan, sebanyak 446 pejabat Kejagung belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan jumlah wajib lapor LHKPN di Kejaksaan sebanyak 12.415 orang. Sebanyak 11.969 sudah lapor, 446 belum lapor dan 1.487 belum lengkap. Tingkat pelaporan 96,41 persen dan kepatuhan berada di angka 84,16 persen. (HPS)
