Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia (net)
Isu menarik pagi ini, desakan Munaslub untuk gantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar makin deras. Dukungan terhadap Airlangga mulai mengendor. Kabar terakhir menyebutkan, telah terjadi kompromi di kalangan elit beringin, bahwa Airlangga mau melepas jabatan ketua umum dalam waktu dekat. Yang menarik, saat berada di Bali, Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyoroti soal kondisi Partai Golkar. Luhut mengaku prihatin dengan elektabilitas Partai Golkar yang kian merosot. Sementara itu saat ditanya wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim, dirinya masih tercatat sebagai kader Partai Golkar meski sudah tidak memiliki jabatan struktural. Bahlil mengaku bersedia bila dipercaya menjadi ketua umum Golkar. Kini pembantu Presiden Jokowi itu berebut posisi Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga Hartarto. Namun pengamat politik dari UI Prof. Amir Santoso menilai Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo pantas jadi Ketua Umum Partai Golkar.
PKS dan Nasdem menganggap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cocok jadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Gaya kepemimpinan Susi merepresentasikan semangat perubahan. “Kan gaya pemberontak dan gaya perubahan nyambung. DNA-nya nyambung. Kita kan enggak pengen ada status quo, kita ingin ada perubahan,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menganggap, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memenuhi kriteria bakal cawapresnya Anies Baswedan. Berikut isu selengkapnya.
1. Desakan Munaslub untuk gantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar makin deras. Dukungan terhadap Airlangga mulai mengendor. Kabar terakhir menyebutkan, telah terjadi kompromi di kalangan elit beringin, bahwa Airlangga mau melepas jabatan ketua umum dalam waktu dekat. Yang menarik, saat berada di Bali, Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyoroti soal kondisi Partai Golkar. Luhut mengaku prihatin dengan elektabilitas Partai Golkar yang kian merosot. Di sisi lain, saat ditanya wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim, dirinya masih tercatat sebagai kader Partai Golkar meski sudah tidak memiliki jabatan struktural. Bahlil mengaku bersedia bila dipercaya menjadi ketua umum Golkar.
Dalam paparannya, Luhut mengatakan, para elite partai berlambang beringin tersebut harus menyiapkan langkah-langkah serius untuk memperbaiki kondisi tersebut jelang Pemilu 2024. “Ya memang harus ada langkah-langkah memperbaiki itu enggak bisa juga kita menangisi saja. Harus ada langkahnya, apa langkahnya? itu elite-elite Golkar saja,” kata Luhut saat ditemui wartawan di UID Bali Campus, Pulau Serangan, Denpasar, Bali, Selasa (25/7). Luhut mengaku bersedia mengantikan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar jika banyak kader yang mendukung. Selama ini, kata dia, sejumlah kader senior Golkar sering menemuinya.
“Kalau (banyak kader yang) mendukung mau (jadi Ketua Umum Golkar). Iya betul berkali-kali saya didatangi (kader senior Golkar),” kata dia. Meski demikian, Luhut memastikan tidak akan ikut campur terkait mekanisme pergantian pemimpin di tubuh Golkar. “Airlangga itu teman baik saya, saya nggak ada masalah, sorry, biarin saja mekanisme mereka jalan. Saya sih nunggu aja, enggak ada kepentingan yang begitu serius,” katanya lagi.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 29-10 Mei 2023 Golkar menempati urutan keempat dengan elektabilitas 7,3 persen. Partai Golkar tertinggal jauh dari PDI-P yang meraup 23,3 persen suara, Gerindra 18,6 persen, dan Partai Demokrat 8 persen.
2. Di sisi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim, dirinya masih tercatat sebagai kader Partai Golkar meski sudah tidak memiliki jabatan struktural. “Saya itu kan dari 2001 sampai 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural, tapi kan saya enggak pernah pindah partai,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7). Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan sejumlah politikus Golkar yang menyebut Bahlil bukanlah kader partai tersebut dan tidak bisa menjadi ketua umum Golkar.
Bahlil mengaku bersedia bila dipercaya menjadi ketua umum Golkar. Menurut dia, setiap kader Partai Golkar yang punya tanggung jawab terhadap pengabdian pasti akan terpanggil untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. “Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil,” kata Bahlil. Namun, ia menegaskan, dirinya bakal mengikuti aturan partai untuk menjadi ketua umum Golkar. “Saya kan bilang lewat mekanisme partai, jadi lewat mekanisme partai,” kata Bahlil.
3. Politisi Partai Golkar Lawrence TP Siburian mendorong Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan menjadi ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto. Menurut Lawrence, Luhut paling mumpuni untuk menjadi pucuk pimpinan Golkar dan ia mendesak Munaslub digelar bulan ini. “Dari analisis kita yang punya kapasitas untuk menjadi ketua umum tersebut, kita jatuhkan pilihan kita pada Luhut, karena situasi yang sudah sangat singkat (dengan Pemilu 2024),“ ujarnya, Selasa (25/7). Ia mengungkapkan, Golkar tak boleh salah langkah dalam menentukan figur pemimpin yang bakal menggantikan Airlangga. Pasalnya, pendaftaran bakal capres dan bakal cawapres di KPU dibuka pertengahan Oktober mendatang.
Politisi senior Partai Golkar Lawrence TP Siburian menampik, dorongan untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dilakukan karena pemeriksaan Airlangga oleh Kejagung. Ia menekankan, dorongan untuk menggelar munaslub tak ada kaitannya dengan pemeriksaan Airlangga di Kejagung. “Sama sekali kita enggak tahu dia ada kasus dan kita tidak melihat itu, kita tidak mempertimbangkan itu untuk melakukan munaslub. Kebetulan saja kita sudah putuskan harus munasub. Tahu-tahu kasusnya dia (Airlangga) ada. Kebetulan saja karena ada kasusnya,” ujar Lawrence, Selasa (25/7).
Lawrence menghormati sikap Kejagung yang masih mendalami dugaan korupsi CPO tersebut. Namun, ia menekankan, dorongan untuk menggelar Munaslub Golkar sudah muncul sejak tahun lalu. Hanya saja, prosesnya tidak segera dijalankan karena para politisi senior masih ingin memberikan kesempatan pada Airlangga untuk memimpin partai beringin tersebut. “Kan kita minta itu bulan Juli ini juga munaslub. Satu tahun dari yang kami sudah undur tahun lalu,” katanya lagi.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai, elektabilitas Partai Golkar justru akan turun bila munaslub digelar dalam waktu dekat. Sebab, waktu pelaksanaan munaslub terlalu mepet dengan Pemilu 2024. Golkar akan lebih disibukkan dengan isu internal ketimbang pemenangan pemilu. “Ada beberapa risiko-risio internal yang bisa terjadi yang kalau (munaslub) itu dipaksakan tentu akan membuat image publik kepada Golkar akan tidak baik dan suara Golkar akan terpengaruh,” kata Arya, Selasa (25/7). Arya menuturkan, dengan adanya munaslub, Golkar tidak akan punya persiapan matang berkampanye atau sosialisasi ke pemilih, padahal Pemilu 2024 tinggal tujuh bulan lagi. Penyelenggaraan munaslub juga berisiko menyebabkan keterbelahan di antara elite-elite Golkar sehingga mereka akan lebih sibuk dengan manuver politik internal ketimbang persiapan pemilu.
Wakil Ketua Umum Partia Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet enggan menanggapi isu Munaslub. Kata dia, itu domain ketua umum karenanya iia menyarankan, isu tersebut ditanyakan ke Airlangga Hartarto. “Itu adalah domain Ketua Umum, saya hanya Wakil Ketua Umum,” kilahnya di Gedung Perpustakaan Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/7). Dia tidak mau mengomentari pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang siap dicalonkan jadi Ketua Umum Golkar. “No comment hahahaha,” ucapnya. Dia juga tidak menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan kesiapannya dicalonkan jika Munaslub benar-benar digelar.
4. Pengamat politik dari UI, Prof. Amir Santoso mengusulkan, sebaiknya Partai Golkar dipimpin sosok yang mumpuni dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesi (FKPPI). Hal itu sebagai penghargaan terhadap TNI yang mendirikan Golkar di masa Orde Baru. Ia melihat Waketum FKPPI Indra Bambang Utoyo sebagai orang yang tepat untuk memimpin Partai Golkar yang pamornya makin memudar belakangan ini. ‘’Dulu Golkar itu didirikan oleh Soksi, Kosgoro, dan MKR yang dipimpin tokoh-tokoh TNI. Kalau sekarang Golkar dipimpin putra-putri TNI yang tergabung di FKPPI, rasa-rasanya tidak salah, karena ini merupakan bentuk penghargaan pada TNI yang mendirikan Golkar,’’ kata Amir Santoso, Selasa (25/7).
Ia memandang Indra Utoyo sebagai pemimpin yang cukup mumpuni, punya visi yang jelas dan luas, jaringannya kuat, enerjik, dan bersih. Tidak punya konflik kepentingan, netral, serta tidak ngeblok sana-sini. ‘’Indra tidak punya cacat, ia mampu mimpin Golkar karena punya segudang pengalaman. Orangnya supel, tidak angkuh sehingga diterima banyak kalangan,’’ ujar Amir Santoso. Ia menuturkan, banyak tokoh FKPPI yang kini duduk di pemerintahan. Misalnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ‘’Saya pikir Indra Utoyo juga nggak kalah baik. Saya kenal Indra, dia teman saya di Golkar dulu. Sampai sekarang nggak berubah tuh,’’ tandasnya.
Pihak Kejagung mengaku tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi usai melakukan pemeriksaan selama 12 jam terhadap Airlangga, Senin (24/7) kemarin.
Kuntadi mengatakan pihaknya akan mendalami 46 jawaban yang disampaikan oleh Airlangga dalam pemeriksaan tersebut. Pendalaman, kata dia, juga dilakukan dengan mencocokkan keterangan dari saksi terkait lainnya. “Apakah ini sudah cukup atau belum, tentu saja pemeriksaan ini kami lakukan evaluasi dan pendalaman dikaitkan dengan keterangan yang lain, nanti akan kami sikapi,” ujarnya.
5. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap ada kecocokan antara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, kedua figur tersebut cocok jika berpasangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gaya kepemimpinan Susi merepresentasikan semangat perubahan. “Kan gaya pemberontak dan gaya perubahan nyambung. DNA-nya nyambung. Kita kan enggak pengen ada status quo, kita ingin ada perubahan,” ujar Mardani, Selasa (25/7).
Ia mengungkapkan, Susi selama ini sudah sering berkomunikasi dengan Anies dan juga PKS. Selain itu, Mardani menilai Susi Pudjiastuti merupakan figur yang menarik untuk masyarakat. “Di kondisi sekarang, orang kayak Bu Susi punya nilai jual yang tinggi karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya harus ada (sosok) yang gebrak, orang kayak Bu Susi yang suka nenggelamin kapal itu cocok,” katanya.
Sebelumnya, bakal capres Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP) Anies Baswedan bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti blusukan ke tempat pelelangan Ikan (TPI) di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (25/7). Keduanya mengendarai mobil pickup yang disopiri Susi Pudjiastuti saat menuju TPI untuk berinteraksi dengan nelayan. “Sehari bisa berapa kali ditarik ini jaring penangkap ikan,” tanya Anies dalam dialog dengan para nelayan. Sebelum blusukan ke TPI, Anies sempat bermalam di kediaman Susi Pudjiastuti.
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menganggap, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memenuhi kriteria jadi salah satu bakal cawapres Anies Baswedan. Ia mengatakan, Susi merupakan figur yang berpotensi memperkuat pemenangan Anies pada Pilpres 2024. “Kandidat cawapres Anies itu kan lintas gender, bebas kasus hukum, dan berpengalaman di pemerintahan. Nah, dari kriteria itu seyogianya, Susi memenuhi syarat untuk jadi salah satu kandidat,” ujar Taslim, Selasa (25/7).
Menurutnya, Anies dan Susi memiliki kedekatan karena sama-sama pernah menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi periode 2014-2019. “Keduanya juga mempunyai persaman, ya sama-sama komunikatif dengan rakyat kecil dan senantiasa mengimpikan perubahan ke arah yang lebih baik dari negeri ini,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti cocok menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Agung mengatakan, kedisiplinan Susi dalam menjaga laut saat menjabat sebagai menteri relevan dengan narasi perubahan yang digaungkan Anies. Agung menilai, pertemuan Anies dan Susi di Pangandaran menarik untuk disimak di tengah kebuntuan Anies dalam mencari sosok cawapres ideal.
Sebelum mengemuka nama Susi, muncul sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri Gus Dur, Yenny Wahid yang sama-sama figur perempuan. “Namun dalam konteks Susi, irisan lain yang tak kalah penting selain soal perempuan, adalah rekam-jejak mentereng Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Jokowi-Jusuf Kalla,” ujar Agung, Selasa (25/7). Agung menilai, kedisiplinan Susi ini relevan dengan narasi perubahan yang dipegang teguh KPP.
6. Mantan Menkominfo Johnny G Plate membantah menerima uang Rp500 juta per bulan dari dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Plate mengaku uang ratusan juta itu bukan untuk dirinya. Hal itu disampaikan Plate dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/7). Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Muhammad Feriandi Mirza dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini.
Dalam kesaksiannya, Mirza menyampaikan panjang lebar mengenai proyek BTS Kominfo ini. Ia menyebut mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif menyetor uang Rp500 juta per bulan ke Sespri Plate bernama Heppy. Pernyataan Mirza itu pun mengundang pertanyaan lanjutan dari hakim Fahzal. Hakim pun bertanya kepada Plate mengenai kebenaran setoran Rp500 juta per bulan itu. “Itu tuh yang Rp500 juta itu gimana?” tanya hakim. “Kan tidak menyebut saya tadi,” jawab Plate. Ia mengatakan Mirza tidak menyebut namanya terkait setoran Rp500 juta per bulan. Politikus Partai NasDem mengatakan uang itu bukan untuknya. “Tidak menyebut saudara?” tanya hakim. “Dia menyebutnya buat Heppy, bukan buat saya,” kata Plate lagi.
7. Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono merasa heran namanya masih diseret-seret dalam kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun. Padahal, ia tak lagi berada di dalam pemerintahan atau tidak memegang jabatan apa pun. “Kalau saya kan sudah orang zaman dulu, saya sudah di luar panggung ya. Begini saja (sudah di luar panggung) saya masih ditunjuk-tunjuk pegang Al Zaytun,” ucapnya di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).
Dia mengatkan, saat ini isu terkait Al Zaytun lebih mirip seperti perang psikologis karena selalu berulang. Padahal keterlibatannya dengan Al Zaytun sudah sangat lama, tapi permainan isu tersebut terus dilakukan. “Ini sudah diputar-putar, (padahal) dulu enggak ada kumis saya, sudah jelas saya pidato (terkait Al Zaytun) masih muda, masih keren, sekarang kan sudah aki-aki, tapi diputar-putar,” ujarnya.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri akan menggelar audit terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan zakat yang dikelola Pondok Pesantren Al Zaytun. Proses audit tersebut dilakukan dalam rangka mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi, serta penggelapan uang yang diduga dilakukan pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang. “Akan dilaksanakan audit terhadap dugaan pengumpulan zakat oleh pihak Al Zaytun atau pihak yang terafiliasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag RI, dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakal Kemenag,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa (25/7).
8. KPK lakukan OTT terhadap pejabat Basarnas di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/7) siang. “Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, kemarin. Pihak yang ditangkap diduga menyerahkan uang terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. “Untuk informasi lengkapnya akan kami sampaikan besok setelah kami memeriksa selama 1x 24 jam,” ujar Ghufron.
Jubir KPK Ali Fikri mengaku, KPK amankan sejumlah uang dalam OTT tersebut. “Iya ada (uang yang diamankan). Mengenai jumlah tentu masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditangkap,” kata Jubir KPK Ali Fikri. Ia menuturkan, pihak yang terjaring dalam OTT itu antara lain, penyelenggara negara, swasta, dan pihak lainnya yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi.
9. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Partai Gerindra bisa disebut pengkhianat jika tidak menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan hal itu saat ditanya apakah PKB akan keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) jika Prabowo memilih Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapresnya. “PKB yakin Pak Prabowo akan menghormati tanda tangan di pakta integritas, dan yakin akan memilih Pak Muhaimin sebagai cawapres. Tapi jika tidak, ya berkhianat. Itu saja gampang sebenarnya dan apa itu berkhianat,” kata Jazilul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut, Jazilul tetap menyakini, Prabowo dan Gerindra adalah pihak yang amanah.
Di sisi lain, Jazilul justru menganggap serius pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang memasukkan nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam lima besar kandidat bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. “Setidaknya apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan Mbak Puan ini orang penting di PDI-P dan di dalam koalisi, saya yakin itu bukan PHP (Pemberi Harapan Palsu). Apalagi main-main,” kata Jazilul.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disebut mengatur terkait hukum yang hidup di masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, KUHP berupaya menggabungkan hukum yang terpisah antara hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat. “Selama ini, dalam hukum pidana dikenal sistem unifikasi hukum. Dalam hal ini, hanya hukum pidana tertulis yang berlaku,” ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (25/7/2023). Adapun hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat.
Dalam Buku Kesatu Pasal 2 ayat (1) KUHP baru disebutkan bahwa pemberlakuan hukum yang berlaku di masyarakat itu tidak dikurangi meskipun perbuatan terkait tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini dan berlaku mengikat. Yasonna mengatakan, upaya menggabungkan lingkungan hukum yang berbeda itu perlu menjadi bahan yang dipikirkan saat mengadopsi norma pidana adat yang bakal dituangkan dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah itu nantinya akan menjadi petunjuk dalam implementasi KUHP baru. (HPS)
