Presiden Jokowi di Halim Perdana Kusuma (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi membantah ikut cawe-cawe dalam gejolak internal Partai Golkar. Jokowi menyebut masalah yang terjadi di Golkar tak ada hubungan dengan dirinya. Kata Jokowi, gejolak yang membelit Golkar merupakan urusan internal partai tersebut. Soal Luhut Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo yang ingin maju sebagai calon Ketum Golkar itu merupakan urusan pribadi masing-masing. “Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar,” ujarnya.
Isu lainnya, KPK tetapkan Kepala Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, ada dugaan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan temui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono guna membahas penanganan kasus korupsi dari pihak militer.
Kader PDIP Budiman Sudjatmiko menginginkan capres PDIP Ganjar Pranowo dan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto bersatu menjadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres mendatang. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi membantah ikut cawe-cawe dalam gejolak internal Partai Golkar. Jokowi menyebut masalah yang terjadi di Golkar tak ada hubungan dengan dirinya. “Tidak ada hubungannya dengan kita,” tegas Jokowi saat ditanya soal adanya dugaan dirinya cawe-cawe dalam gejolak di internal Golkar. Jokowi menegaskan gejolak yang membelit Golkar merupakan urusan internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Bahkan, Jokowi sampai dua kali menegaskan lagi dengan kalimat yang sama. “Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7).
Di sisi lain, Jokowi turut angkat suara soal kabar Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang didorong menjadi ketum Golkar. Baginya, keinginan untuk maju sebagai Ketum Golkar merupakan urusan pribadi masing-masing yang bersangkutan. “Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga mengungkap isi pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana usai keributan dalam diskusi penyelematan Partai Golkar di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7) siang. Jokowi mengatakan pertemuan itu cuma rapat biasa. Menurutnya, tak ada pembicaraan politik, apalagi soal konflik Partai Golkar. “Tidak, tidak. Rapat DHE, dana hasil ekspor. Sudah dua kali pagu indikatif,” kata Jokowi.
2. Diskusi bertajuk Selamatkan Partai Golkar Menuju Kemenangan Pileg 2024 yang digelar Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7) siang batal digelar lantaran diserbu massa tak dikenal yang tiba-tiba datang dan berupaya membubarkan diskusi tersebut. Seorang kamerawan Kompas TV yang meliput peristiwa tersebut dipukul. Kemudian, ponsel reporter CNN Indonesia TV diserobot dan dilempar. Belum diketahui dari mana asal massa tak dikenal yang menolak dihelatnya diskusi tersebut.
Kericuhan sempat mereda, namun terjadi cekcok lagi antara penyelenggara diskusi dengan massa tak dikenal. Massa pun melakukan persekusi terhadap wartawan dengan melemparkan kursi ke arah awak media dan melakukan pengejaran. Sekitar pukul 15.10 WIB, Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Patar Mula Bona beserta jajarannya tiba dan membubarkan massa. “Saya minta lima menit untuk bubar dari sini bisa?” ujar Bona. Massa aksi pun segera membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Resto Pulau Dua. Diskusi rencananya dihadiri oleh politikus Golkar seperti Arya Sinulingga, Ridwan Hisjam dan Max Richard Krey. Ketiganya telah hadir di lokasi.
3. Junalis Kompas TV, Janivan Prapta yang menjadi korban pemukulan melaporkan kasus yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Laporannya telah teregister dengan nomor LP/B/4348/VII/2023/SPKT tanggal 26 Juli 2023. Ia melaporkan terkait Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan. Janivan menjelaskan, insiden bermula ketika acara diskusi itu hendak dimulai. Tiba-tiba datang sekelompok massa dan mengamuk. “Sampai pihak panitia bilang ‘nanti diliput ya kalau datang geruduk’, ok saya liput, selang beberapa detik saya record mereka langsung mendatangi saya tanpa babibu langsung mukul kamera saya sama mukul dagu saya,” kata Janivan di Polda Metro Jaya, Rabu (26/7). Janivan menyebut, ada sekitar 10 sampai 15 orang yang mengamuk di sana. Menurutnya, bukan hanya dia yang menjadi korban kekerasan. “Yang kena pukul cuma saya sendiri tapi ada anak media lain CNN handphonenya diambil dan dibuang,’’ tegasnya.
4. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keras tindak kekerasan terhadap wartawan yang meliput diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/7) siang. AJI mendesak aparat kepolisian untuk menindak pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis menggunakan delik pidana UU Pers Pasal 18 ayat (1). “Kasus kali ini merupakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terus berulang menjelang tahun politik 2024. Atas tindakan itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi sayap Partai Golkar,” bunyi pernyataan AJI.
Menurut AJI, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput peristiwa kerusuhan bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik. Perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp500 juta. “Kami mendesak seluruh pihak untuk menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers, tanpa ada intimidasi dan penghalangan kerja jurnalis di lapangan,” ucap AJI.
Polisi akan mengusut kasus keributan di Pulau Dua, Senayan, Jakarta. Mereka masih mengidentifikasi massa yang membuat keributan tersebut. “Sejauh ini kami belum menerima laporan dari pihak manapun. Sehingga kami juga belum bisa memastikan fakta di lapangan, karena belum ada yang kami mintai keterangan. Untuk massa atau kelompok mana kami juga masih melakukan identifikasi,” kata Kapolsek Tanah Abang, Kompol Patar Mula Bona, saat dihubungi, Rabu (26/7).
Patar menuturkan pihaknya masih menunggu laporan resmi terkait peristiwa tersebut. “Kami menunggu ada nya laporan resmi dari pihak terkait. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan secara maksimal. Kita harus tunggu dulu fakta hasil pmeriksaan nantinya ya. Intinya kami akan menerima laporan dari masyarakat manapun,” tuturnya.
5. KPK menetapkan Kepala Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa (25/7). Setelah dilakukan penyidikan, KPK menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya adalah Henri yang merupakan perwira tinggi bintang tiga TNI Angkatan Udara.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan dan gelar perkara bersama Pusat Polisi Militer (POM) TNI. “KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).
Selain Henri, KPK juga menetapkan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letnan Kolonel (Adm) Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. KPK juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta sebagai tersangka, yakni MG Komisaris Utama PT MGCS, MR Direktur Utama PT IGK, dan RA Direktur Utama PT KAU.
KPK menahan dua dari tiga tersangka kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Kedua tersangka itu dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil. “Tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023,” ujar Alex. Marilya ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan Roni ditahan di Rutan KPK Kavling C1 gedung KPK lama.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, ada dugaan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas sebesar Rp 9.997.104.000. Hal itu diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap delapan orang di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/7), di mana salah satunya adalah pejabat Basarnas. “Besaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek,” kata Firli, Rabu (26/7).
Firli menjelaskan, dalam OTT itu KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai. Namun, ia belum mengungkap berapa jumlah uang tersebut dan baru akan disampaikan ke publik dalam konferensi pers. “Alat bukti yang disita berupa uang tunai,” ujar Firli. Jubir KPK Ali Fikri menambahkan, OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Adapun dugaan kecurangan pengadaan barang dan jasa yang dibongkar KPK ini masuk dalam anggaran Basarnas Tahun 2023. “Memang dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami selesaikan ini terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas Tahun Anggaran 2023,” ujar Ali.
Presiden Jokowi ikut menanggapi soal Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum jika telah menjadi tersangka. “Kalau ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya, kalau terkena OTT ya hormati proses hukum yang ada,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7).
Jokowi mengatakan pemerintah telah membenahi sistem melalui e-katalog. Sistem itu dapat menjaga anggaran dan kebijakan terkait pengadaan barang serta jasa. Menurutnya, perbaikan sistem sudah mulai terlihat. Saat ini, jumlah pilihan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah semakin banyak. “Lebih dari 4 Juta produk dari yang sebelumnya 10 ribu. Artinya itu perbaikan sistem,” ujarnya.
6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) buka suara perihal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat di lingkungan Basarnas atas nama Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Afri yang merupakan perwira menengah (pamen) TNI Angkatan Udara (AU) ini dicokok KPK pada Selasa (25/7) kemarin. Kepala Biro Humas dan Umum Basarnas Hendra Sudirman menegaskan Basarnas menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami membenarkan adanya informasi anggota Basarnas yang ditangkap KPK, kami mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan di media massa,” ujar Hendra dalam keterangannya, Rabu (26/7). Hendra menambahkan, sampai sore kemarin Basarnas belum mendapatkan informasi resmi dari KPK. Ia memastikan, Basarnas komitmen akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kami masih menunggu informasi dari KPK. Yang pasti, Basarnas akan kooperatif, mengikuti, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.
KPK akan menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono guna membicarakan penanganan kasus korupsi dari pihak militer. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, rencana pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi. Menurut Alex, pihaknya akan membahas mengenai belum adanya memorandum of understanding (MoU) antara KPK dan pihak TNI terkait pembentukan tim koneksitas kedua lembaga. “Selama ini, sejauh ini belum ada MoU antara KPK dan Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/7). “Minggu depan kami akan agendakan bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini,” ujarnya lagi.
7. Mantan aktivis yang kini menjadi kader PDIP Budiman Sudjatmiko menginginkan capres PDIP Ganjar Pranowo dan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto bersatu menjadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hanya saja, Budiman mengaku dirinya tidak punya kewenangan apapun untuk menyatukan Ganjar-Prabowo. Hal tersebut Budiman sampaikan dalam program Gaspo, Rabu (26/7). “Begini, soal kesimpulan, itu di luar kewenangan saya, di luar kewenangan saya. Itu kewenangannya ketua partai. Secara ide, saya ingin (Ganjar-Prabowo) disatukan,” ujar Budiman dalam program tersebut.
Budiman menjelaskan, untuk mewujudkan ide menyatukan Ganjar dan Prabowo, setidaknya tiga elite politik harus bertemu. Tiga elit yang dimaksud adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, dan Prabowo sendiri. “Karena itu, Pak Prabowo, Ibu Mega, Pak Jokowi, terserah mungkin tokoh lain, tapi menurut saya 3 ini yang wajib untuk ketemu. Bahwa kemudian mereka mengajak yang lain, enggak ada masalah,” tutur Budiman.
8. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri secara berseloroh menyebut dirinya memiliki ilmu kungfu terkait pengalaman berpolitik yang telah mencapai 30 tahun. Hal ini diungkapkan Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7). Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menyatakan, dirinya sudah diajari banyak hal oleh orang tuanya, termasuk berpolitik, sejak kecil.
“Sudah gitu ngikut seorang presiden yang pendiri bangsa ini, diajari politik, loh. Kalau orang ngomong gini, kamu ngomong gini. Kalau orang nohok kamu gini, kamu loss,” ujar Megawati. Pengalaman dan pembelajaran tersebut dia sebut sebagai “Ilmu Kungfu Ibu Mega”. “Saya bilang, saya punya ilmu. Saya bilang ini ‘Kungfu Ibu Mega’. Itu boleh ditulis. Kan sekarang itu, mukul, ngerangkul. Nanti mau tahu akibat mukul dulu, kalau tidak ada reaksi, cekik. Itu ‘Kungfu Ibu Mega’,” kata Megawati sembari tertawa kecil.
Megawati berharap pernyataannya tidak dipelintir sehingga dirinya di-bully di media sosial. “Di sini, saya harus ngomong seperti ini, why? Karena sebentar lagi kan mau pemilu, saya enggak mau digoreng-goreng lagi. Ini pernyataan saya tolong ditulis yang benar,” pintanya. Menurut dia, jika ada pihak yang kurang sependapat, sebaiknya langsung mendebat di hadapannya. “Jadi sini, ngomong apa yang kamu mau ngomong. Ingat, ini enggak ngomong bohong loh, kan langsung. Jadi, kalau enggak cocok, datang. Mau diskusi, mau debat, ayo,” kata Megawati.
Megawati juga meminta masyarakat bersabar mengenai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. “Kayak sekarang, aku tiap hari ditanyain, siapa yang mau dijadiin nomor 2. Loh, tunggu saja, nanti juga ada harinya,” kata Megawati di Surabaya, kemarin. Ia berjanji akan mengumumkan pendamping Ganjar bila sudah tiba waktunya. “Nanti saya umumkan, terserah saya dong,” ujarnya sambal tertawa.
Terakhir Megawati menyatakan tidak akan mengintervensi keputusan politik Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang digadhang-gadhang jadi cawapres pendamping capres tertentu. “Mbak Khofifah, saya temanan sama dia. Dengar kan, dia mau menjadi gini, menjadi gitulah, sak karepe (terserah) Mbak Khofifah,” kata Megawati di Kebun Raya Mangrove, Surabaya, kemarin. Megawati mengungkapkan, ia tidak pernah meminta Khofifah untuk bergabung dengan siapa pun atas pilihannya. Termasuk, kata Megawati, saat berbicara melalui telepon dengan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tersebut. “Enggak ada, saya kalau telepon, ‘Mbak, jangan ke situ loh’. Tanya (sama yang bersangkutan), mana pernah saya ngomong gitu, enggak. Karepmu, mau ke sana boleh, mau ke sini ya boleh, gitu loh. Kok susah amat,” ujar Megawati.
9. Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menyindir pemerintah yang banyak mengambil tugas yang seharusnya dikerjakan para ulama dan kiai. Sindiran tersebut disampaikan Marsudi dalam acara puncak Milad ke-48 MUI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (26/7) yang dihadiri Wapres Maruf Amin. Marsudi lantas memberikan beberapa contoh. Misalnya, soal pernikahan yang dulu difasilitasi para ulama dan kiai, sekarang tidak lagi. Begitu juga urusan zakat, infak, dan sedekah yang dulunya dipegang ulama dan kiai, kini dilaksanakan oleh pemerintah. “Dulu, haji dan umrah dilaksakan oleh para ulama dan kiai, sekarang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Dulu, dulunya ini belum lama, dulunya masih dulu kemarin. Sertifikat halal dilaksanakan oleh para ulama dan kiai, sekarang sudah dilaksanakan diambil oleh pemerintah. Jadi, kira-kira yang belum diambil oleh pemerintah tinggal ngurusin mayat,” kata Marsudi yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.
10. Wapres Ma’ruf Amin meminta MUI tidak perlu marah kepada pemerintah karena telah mengambil alih dan mengembangkan ekonomi syariah. “Sebenernya ekonomi syariah sudah jadi ekonominya negara sekarang, tidak usah marah-marah MUI, Insya Allah pahalanya masih dapat,” kata Ma’ruf Amin saat menghadiri acara puncak peringatan Milad ke-48 MUI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (26/7) malam.
Ma’ruf lantas mengutip sebuah ajaran Islam yang menyebut, seseorang akan terus mendapat pahala apabila membuat satu kebaikan yang diteruskan oleh orang lain. “Oleh karena itu, MUI harus banyak mengambil inisiatif-inisiatif. Diteruskan orang, dapat pahala, ambil inisiatif lagi, diambil orang, kasih pahala,” ujarnya. Ketua Dewan Pertimbangan MUI inimengingatkan, salah satu fungsi MUI adalah menyebarluaskan ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, praktik beragama seperti ekonomi syariah hendaknya tidak terbatas berada di tangan MUI. (HPS)
