Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (net)
JAKARTA, REPORTER.ID – Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mendesak Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar agar tidak memberatkan perjuangan Golkar menghadapi Pemilu 2024. Pemeriksaan Airlangga oleh Kejagung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada 2022 sangat memberatkan Golkar menghadapi pemilu. ‘’Kita minta Airlangga mundur, jangan cari suaka politik ke sana kemari untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum. Dia harus mundur, karfena kalau tidak, akan memberatkan beban Golkar menghadapi pemilu 2024,’’ ujarnya di Jakarta, Kamis (27/7).
Idrus Marham muncul bersama sejumlah politisi Golkaryang tergabung dalam Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar dan sejumlah pengacara dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta. Idrus menilai kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang mengaitkan nama Airlangga telah memberatkan Golkar dalam perjuangan menghadapi Pemilu 2024. Kondisi itu telah menyandera Partai Golkar.
Idrus menduga, Airlangga tak hanya terlibat dalam kasus itu, tetapi ada kasus dugaan korupsi lain, seperti kasus bijih besi dan garam. ”Namun, untuk sementara teman-teman pengacara memfokuskan diri pada kasus minyak kelapa sawit dan dana petani kelapa sawit,” katanya.
Menurut Idrus, atas kesadaran sendiri lebioh baik Airlangga mundur dari posisi sebagai Ketua Umum Golkar supaya partai tidak tersandera dengan kasus-kasus yang diduga melilit dirinya. Namun, jika dia tidak mau mundur, Idrus mendesak Kejaksaan Agung untuk memproses kasus Airlangga dan meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
”Karena kepentingan kami, ini selesai sehingga tidak menyandera lagi Partai Golkar yang delapan bulan lagi mau menghadapi pemilu. Kalau ini tidak selesai, tentu secara efektif digunakan orang untuk mendegradasi Partai Golkar. Kami tidak ingin ini terjadi,” katanya.
Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI Lawrence TP Siburian menyampaikan analisis mereka yang intinya mendesak Kejaksaan Agung meningkatkan perkara yang melibatkan Airlangga dari penyelidikan dan penyidikan. Ia juga mendesak Airlangga segera mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. ‘’Kita mendorong Airlangga mundur paling lambat awal bulan depan. Jika tidak, munaslub akan digelar untuk mencopot Airlangga,’’ tegasnya.
Tak Perlu Munaslub
Sementara itu, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin mengapresiasi penegasan Presiden Jokowi yang tidak cawe-cawe dalam konflik internal Partai Golkar. Terkait hal itu, Yasril meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan pihak-pihak lainnya tak perlu memperkeruh suasana dengan mendesak Munaslub.
‘’Ingat, Presiden Jokowi netral, nggak ikut cawe-cawe dalam urusan Golkar. Karena itu, jangan ada yang coba-coba mengklaim telah didukung presiden menjadi Ketua Umum Golkar. Jangan mendorong-dorong Munaslub. Nggak ada Munaslub, yang ada adalah Munas Golkar pada Oktober 2024,’’ tandasnya.
Yasril mengatakan, kalau pun terjadi kevakuman pimpinan Golkar misalnya, tidak perlu ada Munaslub. cukup menunjuk kader senior Golkar menjadi Plt Ketua Umum untuk mempersiapkan penyelenggaraan Munas Golkar tahun depan. ‘’Itu missal kalau ada kevakuman Pimpinan Golkar lo. Sekarang ini Golkar masih solid, jangan nggege mongso mendesak Munaslub untuk ganti Ketua Umum. Nggak perlu sejauh itulah,’’ ujar Yasril. (HPS)
