Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar saat bertemu di Hotel Sultan, Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, Dorongan Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar makin kencang. Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mendesak Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar agar tidak memberatkan perjuangan Golkar menghadapi Pemilu 2024. Pemeriksaan Kejagung terhadap Airlangga dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada 2022 telah membuat citra Golkar hancur sehingga sangat memberatkan Golkar dalam menghadapi pemilu. Anggota Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar Lawrence TP Siburian juga mendorong Airlangga Hartarto mundur. Kata dia, ada dua cara yang paling cepat, simpel, dan biaya ringan untuk mengatasi kemelut di Golkar. Yakni Airlangga mengundurkan diri, kemudian, DPP Golkar lakukan rapat pleno untuk menetapkan Rapim guna memutuskan Munaslub. Itu cara yang paling cepat, murah, dan ringan.
Isu hangat lainnya, Kejagung RI menjadwalkan pemeriksaan kembali terhadap mantan Mendag M Lutfi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut Lutfi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa (1/8).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kudatuli harus menjadi pembelajaran partainya bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter. Menurut Hasto, orang yang berlumur darah tak boleh memimpin negeri ini. “Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya,’’ kata Hasto. Berikut isu selengkapnya.
1. Dorongan Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar makin kencang. Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mendesak Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar agar tidak memberatkan perjuangan Golkar menghadapi Pemilu 2024. Pemeriksaan Kejagung terhadap Airlangga dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada 2022 telah membuat citra Golkar hancur sehingga sangat memberatkan Golkar dalam menghadapi pemilu.
‘’Kita minta Airlangga mundur, jangan cari suaka politik ke sana kemari untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum. Dia harus mundur, karfena kalau tidak, akan memberatkan beban Golkar menghadapi pemilu 2024,’’ ujarnya usai jumpa pers bersama sejumlah politisi Golkar yang tergabung dalam Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7).
Idrus Marham meminta DPD I Golkar tak usah takut mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mantan Mensos itu mengajak para kader partai Golkar menyadari banyaknya kasus yang diduga melibatkan Airlangga. “Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum,” ujar Idrus.
Anggota Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar Lawrence TP Siburian juga mendorong Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar darpada partainya menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga. “Ada dua cara yang paling cepat, simpel, dan biaya ringan, yakni Pak Airlangga mengundurkan diri, menyatakan mengundurkan diri. Kemudian, DPP Golkar melakukan pleno untuk menetapkan rapim, kemudian menetapkan Munaslub. Itu cara yang paling cepat, murah, dan ringan,” kata Lawrence dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7).
Namun kalau Airlangga ngotot tak mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar, bukan tak mungkin munaslub akan terealisasi. Tujuannya untuk menggeser Airlangga dan memilih ketua umum yang baru. “Itulah forum untuk mengganti ketum yang mengundurkan diri atau bermasalah. Jadi kita minta secepatnya bulan ini paling lambat awal bulan depan,” ujar Lawrence.
Lawrence yakin para Ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar setuju Munaslub untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru menggantikan Airlangga Hartarto. “Kami yakin seyakin-yakinnya mereka semua akan bersedia dan dengan cepat akan melaksanakan Munaslub. Karena, ini untuk kepentingan mereka juga, DPD I dan DPD II. Mereka tidak lagi tersandera, mereka bisa bergerak cepat untuk kemenangan Partai Golkar pada Pileg dan Pilpres 2024 yang akan datang,” ujar Lawrence.
Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey mengatakan, pimpinan Golkar di daerah takut menyampaikan kritik kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto karena bisa dicoret dari Daftar Caleg Sementara (DCS) maupun Daftar Caleg Tetap (DCT) untuk Pileg 2024. Pernyataannya itu sekaligus menampik anggapan bahwa seluruh pengurus DPD Golkar masih mendukung kepemimpinan Airlangga. “Percaya atau tidak, teman-teman di daerah takut bicara. Begitu mereka bicara, langsung dicoret dari nomor DCS, DCT untuk jadi DPR,” ujar Max di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin.
Kondisi itu, lanjut Max, membuat para pimpinan DPD Golkar akhirnya tetap mendukung Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun, jika kondisi Golkar terus mengalami penurunan elektabilitas, ia yakin para pimpinan DPD bakal mendorong munaslub untuk mengganti Airlangga. “Bukan hanya dua per tiga, tapi 100 persen (pasti) minta untuk munaslub,” ujarnya. Menurut Max, saat ini sebenarnya banyak kader Golkar di DPP maupun yang duduk di DPR punya keresahan yang sama. Tapi, mereka semua bungkam karena ingin mengikuti pileg 2024.
2. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin mengapresiasi penegasan Presiden Jokowi yang tidak ikut cawe-cawe dalam konflik internal Partai Golkar. Terkait hal itu, Yasril meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan pihak-pihak lainnya tidak memperkeruh suasana dengan mendesak Munaslub. ‘’Presiden Jokowi netral loh, nggak ikut cawe-cawe dalam urusan Golkar. Karena itu, jangan ada yang coba-coba mengklaim telah didukung presiden menjadi Ketua Umum Golkar. Jadi, jangan mendorong-dorong Munaslub. Nggak ada Munaslub, yang ada adalah Munas Golkar pada Oktober 2024,’’ tandasnya.
Yasril mengatakan, kalau pun nanti terjadi kevakuman pimpinan Golkar misalnya, tidak perlu ada Munaslub. Cukup menunjuk kader senior Golkar menjadi Plt Ketua Umum yang tugasnya mempersiapkan penyelenggaraan Munas Golkar tahun depan. ‘’Itu misal kalau ada kevakuman Ketum Golkar loh. Sekarang ini Golkar masih solid, jangan nggege mongso mendesak Munaslub untuk mengganti ketua umum. Nggak perlu sejauh itulah,’’ ujar Yasril.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku salut terhadap Presiden Jokowi yang menegaskan tidak ikut campur atau cawe-cawe dalam kisruh internal Partai Golkar yang sedang ramai. Menurut dia, sikap tegas Jokowi yang tidak mau ikut campur itu merupakan bentuk penghormatan terhadap keputusan internal Partai Golkar terkait hasil Munas Partai Golkar. “Saya mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi pada hari ini yang menyatakan tidak ada kaitannya dengan masalah internal di Partai Golkar. Saya respect dengan pernyataan Pak Presiden, itu artinya beliau sangat memahami dan menghormati apa yang telah diputuskan di Munas Partai Golkar,” ujar Agung dalam keterangannya, Kamis (27/7).
Agung meminta kader Golkar yang hendak maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar tetap taat dan disiplin menunggu jadwal penyelenggaraan Munas yang telah ditetapkan, yakni tahun 2024. Dia meminta para kader beringin tidak main serobot. “Kepada siapa pun, baik itu yang senior atau pun yang junior kalau ingin maju jadi ketum Golkar, tunggu pada waktunya. Jangan main serobot, apalagi sampai melanggar AD/ART partai, semua harus ikuti aturan,” pintanya.
KPU menjamin pergantian kepengurusan partai politik tidak akan memengaruhi legalitas bakal calon anggota legislatif yang saat ini sedang diverifikasi KPU. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjawab pertanyaan soal bergulirnya desakan Munaslub Partai Golkar yang berpeluang menggusur Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. “Dokumen (bacaleg) yang diajukan tetap sah. Nama-nama bakal calon di dalam pendaftaran ke KPU tetap sah,” kata Hasyim kepada wartawan, kemarin. Kata Hasyim, legalitas partai politik tersebut juga tetap sah, walaupun kepengurusan mereka berganti. Parpol yang berganti kepengurusan hanya diminta untuk memperbarui dokumen SK Menkumham terkait kepengurusan baru mereka dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). “Tidak menjadikan otomatis dokumen-dokumen para bakal calon yang sudah diserahkan ke KPU menjadi batal atau tidak sah,” tegas Hasyim.
3. Kejagung RI menjadwalkan pemeriksaan kembali terhadap mantan Mendag M Lutfi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut Lutfi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa (1/8). “Penyidik Kejagung jadwalkan pemanggilan mantan Mendag M Lutfi tanggal 1 Agustus 2023,” kata Ketut, Kamis (27/7).
Ketut mengatakan pemeriksaan terhadap Lufti terkait pengembangan dari tiga tersangka korporasi kasus izin ekspor CPO yang tengah diusut Kejagung. Ketiga tersangka korporasi itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (24/7) lalu. Menurut dia, ada kemungkinan Airlangga akan dipanggil kembali jika penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut. “Sedangkan untuk AH kemungkinan dipanggil lagi kalau penyidik masih membutuhkan keterangan beliau untuk pendalaman,” ujarnya.
4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kudatuli harus menjadi pembelajaran partainya bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter. Menurut Hasto, orang yang berlumur darah tak boleh memimpin negeri ini. “Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya,’’ kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7).
Hasto mengatakan, partainya meminta DPR dan Presiden Jokowi untuk menetapkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat. “Kita akan merekomendasikan kepada DPR dan juga pemerintah melalui presiden Jokowi, untuk memasukkan 27 Juli sebagai pelanggaran HAM berat,” ujarnya.
5. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menyebut, dukungan ayahnya terhadap bakal capres 2024 sudah mengerucut ke satu prang. Waki Kota Solo itu juga mengaku sudah punya sikap pribadi terkait dukungan ke bakal capres. Namun,Gibran tak mau membeberkan secara gamblang siapa sosok yang akan didukungnya. “Sudah (ke satu capres). Ya entar saja (ciri-cirinya),” kata Gibran di Kwitang, Jakarta, Kamis (27/7).
Saat ditanya apakah dirinya mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Gibran langsung menukas, “Saya sesuai arahan saja, kan kemarin saya sudah lari pagi juga.” Seperti diketahui, Gibran dan Wali Kota Bogor Bima Arya sempat menemani Ganjar lari pagi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7) pekan lalu.
Gibran berujar, tim pemenangan belum terbentuk. Ia mengaku belum merasa ditunjuk sebagai juru kampanye Ganjar. “Timnya itu belum terbentuk. Kampanye belum mulai,” ujarnya seraya menambahkan, “Tim resminya memang belum terbentuk, kampanye belum mulai, tetapi beritanya sudah ngaco. Kasihan warga ini.”
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menampik kabar dirinya akan dipasangkan sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ia menyampaikan tak ada dorongan untuk berduet dengan mantan Danjen Kopassus itu dalam Pilpres mendatang. “Ya itu kan imajinasi kalian semua,” ujar Gibran ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (27/7). Gibran mengaku tak pernah membicarakan dengan siapapun soal kemungkinan berpasangan dengan Prabowo. “Pembicaraan apa? Enggak ada seperti itu,” kata dia.
Gibran juga mengklaim tak mengikuti pemberitaan soal uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai usia minimal calon wakil presiden 40 tahun. Gibran tak merasa bahwa uji materi yang meminta batas usia itu diturunkan untuk mengakomodir agar dirinya bisa jadi bakal cawapres. “Enggak, saya juga enggak ngikutin,” imbuhnya.
6. Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi mengatakan, uang yang diterima bawahannya dari pihak swasta bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut Henri, uang itu digunakan untuk kebutuhan kantor. “Tujuannya memang untuk itu (kebutuhan kantor),” katanya, Kamis (27/7). Henri mengaku punya catatan penggunaan dana yang diterimanya dengan rapi. Namun, jenderal bintang tiga TNI ini enggan menjelaskan lebih lanjut kebutuhan kantor dimaksud. Ketika ditanya apakah keperluan itu untuk operasional tim search dan rescue (SAR) di lapangan, Henri juga tidak mau menjawab.
Henri menganggap, penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Seperti diketaui, KPK menetapkan Henri sebagai tersangka karena diduga menerima suap hingga Rp 88,3 miliar dari berbagai pihak swasta terkait sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Meski menerima status hukum yang disematkan KPK, Henri mempersoalkan prosedur tersebut. Sebab, selain menjabat Kepala Basarnas, ia juga anggota TNI Angkatan Udara (AU). “Ya diterima saja (status tersangka), hanya kok enggak lewat prosedur ya, kan saya militer,” kata Henri Alfiandi.
Menko Polhukam Mahfud MD memuji KPK yang mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi. Mahfud menilai, KPK mampu mencermati praktik korupsi yang diduga dilakukan Henri dengan mengakali sistem lelang pengadaan barang dan jasa. “Kalau mengakali lelang, ya makanya ditangkap. Tanggapannya itu. Bagus KPK bisa mencermati itu, bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu korupsi,” kata Mahfud di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (27/7).
Mahfud yakin bahwa KPK bakal terus membongkar modus-modus korupsi yang dilakukan dalam kasus ini. Meskipun sistem lelang pengadaan barang/jasa masih bisa diakali, Mahfud menilai tidak ada yang perlu dievaluasi dari sistem lelang elektronik ini. Menurut dia, yang penting dilakukan adalah memastikan pengawasan terhadap proses lelang tersebut. “Aturannya sudah bagus, evaluasinya tinggal pengawasannya. Kalau aturan dibuat terus nanti malah enggak selesai-selesai, tinggal pengawasannya,” kata Mahfud.
7. Kapuspen TNI Laksamana Muda Yulius Widjojono mengatakan, Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto telah ditahan Puspom TNI. “Sudah ditahan Letkolnya (Afri). (Penahanan Henri) setelah pendalaman Afri,” kata Julius, Kamis (27/7). Yulius mengatakan, penanganan kasus gukum tersebut sedang ditangani Puspom TNI setelah KPK menetapkan para tersangka. Puspom TNI, sebut Julius, juga sedang memroses penahanan. “Puspom TNI yang menangani,” kata Julius. Kabasarnas Henri Alfiandi diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Di sisi lain, KPK akan menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk membahas pembentukan tim koneksitas, pekan depan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, tim koneksitas dimaksud untuk menangani kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
8. Polri menyampaikan pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang (PG), tidak bisa menghadiri pemeriksaan Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Kamis (27/7), karena sakit. “Panji tidak hadir karena sakit,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, kemarin. Kuasa hukum Panji, Hendra Effendy juga mengatakan kliennya masih dalam pemulihan kesehatan sehingga belum bisa hadir. Namun selaku kuasa hukum, dirinya akan menghadiri pemeriksaan. “Kita kuasa hadir, Pak Panji kemungkinan belum bisa karena sedang pemulihan kesehatan,” kata Hendra. Dijelaskan, kliennya minta pemeriksaannya diundur Kamis (3/8) pekan depan.
9. Wamendagri John Wempi Wetipo mengungkapkan,ada tujuh penjabat kepala daerah yang diberhentikan setelah dilantik pada 2022. “Ada yang kita berhentikan karena tidak sesuai dengan harapan dari tugas yang diberikan. Kurang lebih ada tujuh,” kata Wempi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (27/7). Wempi tidak membeberkan siapa saja penjabat kepala daerah yang diberhentikan. Ia hanya menyebut bahwa mereka adalah penjabat bupati dan wali kota, bukan gubernur. Wempi menyampaikan, selain karena tidak menjalankan proses pemerintahan dengan baik, ada penjabat kepala daerah yang diberhentikan karena terlibat politik praktis.
Wempi menegaskan, hal itu harus benar-benar diawasi oleh Kemendagri karena para penjabat kepala daerah merupakan birokrat. “Orang birokrat ini harus tegak lurus tidak boleh terkontimanisasi dengan kepentingan politik lain,” kata Wempi. Terkait posisi pj kepala daerah, ada 24 gubernur serta 248 bupati dan wali kota yang masa jabatannya habis sebelum tahun 2024. Posisi kepala daerah yang kosong itu pun akan diisi oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat hingga adanya kepala daerah definitif yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
10. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengklaim, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Kamis (27/7), bukan hanya untuk mencari kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo. “Pertemuan-pertemuan ini bukan hanya untuk mencari cawapres, tetapi bagaimana Insya Allah ini merupakan satu penugasan yang diberikan kepada saya untuk silaturahmi dengan semua ketua umum partai,” kata Puan usai bertemu Airlangga, kemarin sore. Puan mengatakan, lewat silaturahmi tersebut, PDI-P bisa bertukar pikiran serta salingin menjajaki kenginan dan cita-cita dari setiap partai politik. Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan terjaganya persatuan dan kesatuan jelang pemilihan umum (pemilu) yang merupakan pesta demokrasi. “Jadi, jangan sampai ada miskomunikasi. Boleh saja kita kemudian berbeda pilihan, tapi jangan sampai ini membuat komunikasi yang ada itu menjadi tersendat,” ujarnya.
11. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengajak Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Gus Choi yakin, dengan bertambahnya kekuatan dari Golkar, Koalisi Perubahan akan semakin kuat. “Ya kita harapkan begitu. Golkar gabung ke Koalisi Perubahan pasti lebih mantap,” ujar Effend, Kamis (27/7). Ia menjelaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebenarnya sudah mengajak Golkar bergabung ketika Anies pertama kali dideklarasikan sebagai bakal capres. Ajakan itu karena Surya Paloh tahu persis karakter, sejarah, dan pengalaman panjang yang dimiliki Golkar. “(Golkar) punya infrastruktur yang kuat, nasionalis moderat, fleksibel dan terbuka, juga memiliki banyak kader yang berkualitas untuk mengurus negara,” tuturnya. (HPS)
