Gedung KPK di Kawasan Kuningan, Jaksel (net)
Isu menarik hari ini, para pegawai KPK pada Kedeputian Penindakan mengirimkan surat protes yang ditujukan kepada Pimpinan KPK dan Dewas KPK. Mereka meminta audensi dengan Pimpinan KPK, Senin (31/7) hari ini. Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan para pegawai KPK dalam audiensi tersebut. Salah satunya meminta pimpinan KPK mundur dari jabatannya. “Pengunduran diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik, lembaga KPK, maupun pegawai KPK,” bunyi surat tersebut.
Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas sudah sesuai prosedur hukum. Menurut Firli, KPK melibatkan pihak Puspom TNI dalam proses gelar perkara. “KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait,” katanya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak menyalahkan penyelidik, penyidik, dan jaksa KPK, mereka sudah bekerja dengan baik, sesuai kapasitas dan tugasnya.
Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo siap dipasangkan dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa pada Pilpres 2024. “Kamu lihat saja, cocok enggak ini?” kata Ganjar sembari menunjuk Andika yang berdiri di sampingnya, saat ditemui di Hotel Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7). Mendengar hal itu, Andika membalas dengan senyum lebar. “Nah, tanya Pak Ganjar,” celetuk Andika. Berikut isu selengkapnya.
1. Para pegawai KPK pada Kedeputian Penindakan kabarnya mengirimkan surat protes yang ditujukan kepada Pimpinan KPK dan Dewas KPK. Dalam surat yang dikirim ke kalangan wartawan, para pegawai KPK juga menyatakan dukungan kepada Brigjen Asep Guntur yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya imbas kisruh OTT di Basarnas. “Kami menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Brigjen Asep Guntur Rahayu untuk bertahan dan berkarya bersama dengan kami dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK yang kita jaga dan banggakan bersama,” bunyi surat protes pegawai KPK yang beredar Sabtu (29/7).
Pegawai KPK mengaku bingung terhadap sikap pimpinan KPK yang justru menyalahkan penyelidik dalam penanganan kasus korupsi di Basarnas. Para pegawai yang terlibat operasi tangkap tangan korupsi di Basarnas meyakini telah bekerja sesuai dengan prosedur. “Di kalangan internal KPK, khususnya pegawai dan lebih khususnya lagi pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, terjadi demoralisasi dan mosi tidak percaya dengan kredibilitas serta akuntabilitas pimpinan KPK yang seakan lepas tangan, cuci tangan, bahkan mengkambinghitamkan bawahan,” bunyi surat protes pegawai KPK.
Dalam surat protes tersebut, pegawai KPK meminta adanya audiensi dengan pimpinan KPK, pada Senin (31/7) hari ini. Dikatakan, mengingat urgensi audiensi tersebut, pegawai KPK berharap kegiatan tersebut tidak tertunda dengan alasan apapun. Terlebih, hal ini terkait dengan kepercayaan publik yang perlu dijaga dan bussiness process pada penyidikan perkara korupsi suap di Basarnas. “Kami sebagai grass root di tubuh penindakan KPK sangat prihatin atas pernyataan salah satu pimpinan KPK yang terkesan menyalahkan petugas atau tim lapangan atas hasil kerja kerasnya yang telah bersusah payah mengorbankan keselamatan diri, waktu, tenaga dan pikiran untuk mengharumkan nama KPK sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi terbaik dan berintegritas di negeri ini,” tandasnya.
Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan para pegawai KPK dalam audiensi tersebut. Salah satunya meminta pimpinan KPK mundur dari jabatannya. “Pengunduran diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik, lembaga KPK, maupun pegawai KPK,” bunyi surat pegawai KPK. Seperti diketahui, kasus OTT di Basarnas terjadi pada Selasa (25/7) di Bekasi dan Jakarta Timur. Sepuluh orang ditangkap saat itu, termasuk Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
2. Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas sudah sesuai prosedur hukum. “Seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku,” kata Firli dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (29/7).
Firli menjelaskan, KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas pada 25 Juli 2023. KPK kemudian mengamankan 11 orang beserta barang bukti transaksi dugaan suap berupa uang tunai sejumlah Rp 999,7 juta. Dari situ, KPK melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidananya, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. “Maka KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan para pihak atas perbuatannya sebagai tersangka,” ujar Firli Bahuri.
Firli mengatakan, setelah dilakukan tangkap tangan, peristiwa dugaan tindak pidana tersebut harus sudah dapat ditentukan dan ditetapkan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi dalam waktu 1×24 jam. Firli kemudian mengatakan, pihaknya memahami bahwa TNI juga memiliki mekanisme peradilan militer tersendiri. Oleh karenanya, KPK melibatkan pihak Puspom TNI dalam proses gelar perkara. “KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait,” katanya menegaskan.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi setelah menangkap tangan bawahannya, Letkol (Adm) TNI Afri Budi Cahyanto. Menurut Firli, dalam penanganan kasus di Basarnas itu, KPK menangani proses perkara yang melibatkan para pihak dari swasta atau warga sipil. Kemudian, KPK menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan oknum militer kepada TNI untuk dilakukan koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui pimpinanlah yang khilaf dalam proses penetapan pejabat Basarnas dari lingkup militer menjadi tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Alex menyatakan penyelidik, penyidik, maupun jaksa KPK sudah bekerja dengan baik. “Saya tidak menyalahkan penyelidik penyidik maupun jaksa KPK. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Jika dianggap sebagai kekhilafan itu kekhilafan pimpinan,” tegas Alex, Sabtu (29/7).
Menurutnya, dalam kegiatan tangkap tangan, KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti yaitu keterangan para pihak yang tertangkap dan barang bukti berupa uang, serta bukti elektronis berupa rekaman penyadapan/percakapan. “Artinya dari sisi kecukupan alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” ucap Alex. Kemudian, dalam gelar perkara yang dilakukan juga dihadiri secara lengkap oleh penyelidik, penyidik penuntut umum, pimpinan dan juga diikuti oleh penyidik dari Puspom TNI.
Menurut dia, saat itu, tidak ada yang menolak atau keberatan untuk menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Kabasarnas dan Letkol (Adm) TNI Afri. “Semua diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya,” tambah Alex. Selain itu, dalam ekspose juga disimpulkan agar oknum TNI penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI. Oleh karena itu, KPK tidak menerbitkan sprindik atas nama anggota TNI yang diduga sebagai pelaku.
3. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan, pihaknya akan menyikapi kehebohan yang terjadi di KPK terkait pernyataan khilaf dan permohonan maaf atas penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka suap. “Ini kan hari Sabtu libur, Dewas baru menyikapi perkembangan di KPK Senin (31/7). Surat ke Dewas mungkin saja sudah masuk,” ucap Syamsuddin, Sabtu (29/7).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong KPK tidak mundur dan tak gentar dalam mengusut dugaan suap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf sebagai salah satu anggota koalisi sipil itu meminta KPK mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel dugaan korupsi yang melibatkan Kabasarnas dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
“KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh takut untuk memproses hukum perwira TNI yang terlibat korupsi. Jangan sampai Undang-Undang Peradilan Militer menjadi penghalang untuk membongkar skandal pencurian uang negara tersebut secara terbuka dan tuntas,” kata Al Araf dalam keterangannya, Minggu (30/7). Menurut Al Araf, pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan prajurit TNI lainnya, baik di lingkungan internal maupun eksternal. “KPK harus memimpin proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat dugaan korupsi di Basarnas ini,” ucap Al Araf.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai terjadi pembelokan hukum dalam kasus suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Namun, polemik muncul setelahnya. Puspom TNI merasa, Henri yang berstatus prajurit TNI aktif mestinya diproses hukum oleh mereka, bukan oleh KPK, kendati Kepala Basarnas adalah jabatan sipil. KPK akhirnya menyerahkan kasus ini ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. “Ada tindakan akrobat hukum dan upaya pembelokan serta disinformasi (terkait penafsiran) undang-undang,” ucap Isnur dalam diskusi terbuka yang digelar sejumlah elemen masyarakat sipil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan, DPR seharusnya turun tangan menyikapi polemik penanganan kasus suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. “Sebaiknya komisi-komisi di DPR mengambil langkah memanggil pejabat-pejabat yang relevan. Komisi I, misalnya, memanggil Panglima TNI dan juga Menteri Pertahanan,” kata Usman secara daring dalam diskusi terbuka tersebut, Minggu (30/7). “Komisi III (dapat) memanggil pejabat-pejabat lainnya seperti pimpinan KPK, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Jaksa Agung,” sambung Usman.
Di sisi lain, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, meyakini mekanisme peradilan militer bisa diandalkan untuk mengusut kasus suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. “Saya yakin tidak akan terlalu lama akan ada penetapan tersangka juga,” ucap Fahmi, Minggu (30/7). Dengan segala proses penyidikan yang ditempuh KPK, seharusnya tak ada alasan bagi Puspom TNI untuk tidak menetapkan Henri sebagai tersangka. Malah, ujar Fahmi, Puspom TNI seharusnya dapat bekerja dengan lebih ringan karena bisa mengacu pada alat bukti yang sudah dihimpun KPK.
Ia meminta Puspom TNI transparan dalam menyidik kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Khairul Fahmi, menilai Puspom TNI harus membuktikan bahwa mereka dapat memproses kasus ini dengan akuntabel. Di luar perdebatan soal yurisdiksi hukum, Fahmi memahami adanya anggapan buruk masyarakat luas terhadap penegakan hukum di internal TNI. “Ini adalah residu karena belum tuntasnya agenda reformasi hukum maupun sektor keamanan. Selama ini ada persepsi dan stigma yang terbentuk, yang saya kira berdasarkan pengalaman masa lalu, bahwa mekanisme peradilan militer punya kecenderungan protektif, melindungi kalau yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah prajurit TNI atau internal mereka,” tegas Fahmi.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta KPK dan Puspom TNI membentuk tim koneksitas untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Basarnas. Ia ingin penyelesaian perkara berjalan optimal dan tak terganggu oleh polemik penetapan dua orang prajurit TNI Angkatan Udara (AU) sebagai tersangka dalam perkara tersebut. “Selanjutnya, baik KPK maupun Puspom TNI membentuk tim koneksitas untuk melakukan proses hukum terhadap dua perwira TNI aktif tersebut. Disamping, tentunya KPK juga terus merampungkan penyidikannya atas para tersangka yang merupakan warga sipil,” ujar Arsul, Sabtu (29/7).
Arsul mengingatkan jangan sampai perkara dugaan korupsi di lingkungan Basarnas hanya menyasar pada tersangka dari masyarakat sipil, seperti yang terjadi pada tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW-101. “Di mana orang sipilnya diproses hukum dan dipidana penjara, plus denda. Namun, tidak demikian dengan perwira TNI yang diduga terlibat,” imbuhnya. Pendapat senada disampaikan Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman yang meminta KPK dan Puspom TNI membentuk tim koneksitas. Tim itu harus dibuat untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Basarnas yang menyeret dua perwira aktif TNI AU. “Tim koneksitas ini gabungan penyidik TNI dan KPK,” ujar Zaenur, Sabtu (29/7).
4. DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sepakat menolak Munaslub sebagai sarana untuk depak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Mereka menyatakan fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Seperti diberitakan, seruan Munaslub Golkar sebelumnya berembus di internal partai beringin, kemudian disusul ajakan mentan Sekjen Golkar Idrus Marham kepada pengurus daerah agar tak takut menggoyang posisi Airlangga. “Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Hotel Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (30/7).
“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto,” ujar Doli lagi. Doli mengatakan sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini,” ucapnya.
5. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons kabar yang mengaitkan namanya sebagai bakal sosok baru di pucuk pimpinan Partai Golkar. Bahlil menegaskan apapun yang terjadi tentang dirinya dan Golkar, akan melewati mekanisme partai. “Itu lewat mekanisme partai,” tutur Bahlil di sela menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Sitanala Learning Center di Ambon, Maluku, Minggu (30/7). Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyinggung elektabilitas partai Golkar di era kepimpinan Airlangga Hartarto yang terus turun di sejumlah survei menjelang pemilu 2024.
“Saya sudah bicara bahwa ini hasil renungan mendalam dari kader bahwa elaktabilitas partai Golkar turun terus,” ujarnya. Ia lantas meminta seluruh kader yang pernah merasa dibesarkan oleh Partai Golkar baik diminta langsung maupun tidak diminta segera ulurkan tangan untuk meninggikan kembali elektabilitas Partai Golkar. “Maka saya bilang setiap kader yang pernah merasa dibesarkan, baik diminta maupun tidak diminta, harus uluran tangan, bergandengan tangan untuk menaikkan elaktabilitas Golkar,”ucapnya.
Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga sebelumnya merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang siap jadi calon Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Jerry lalu mengungkap pernyataan Bahlil yang sebelumnya sempat menyatakan dirinya bukanlah kader partai beringin. Bahkan, kata Jerry, Bahlil pernah mengaku sudah keluar dari Golkar. Ia menuturkan jejak digital pernyataan Bahlil itu masih ada dan bisa diperiksa.
“Ada tuh statement-nya bisa dicek, track record beberapa tahun lalu bahwa katanya beliau sudah tidak aktif ya, bahkan katanya sudah keluar (Golkar), kalau tidak salah seperti itu ya,” kata Jerry yang kini menjabat Wakil Menteri Perdagangan itu di kawasan Gondangdia, Jakarta. Ketua Balitbang DPP Golkar itu mengaku bingung atas kesiapan Bahlil jadi caketum Golkar, padahal sebelumnya pernah menyatakan bukan kader.
6. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo sempat berkelakar ketika ditanya wartawan apakah dirinya cocok jika dipasangkan dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa pada Pilpres 2024. “Kamu lihat saja, cocok enggak ini?” kata Ganjar sembari menunjuk Andika yang berdiri di sampingnya, saat ditemui di Hotel Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7). Mendengar hal itu, Andika membalas dengan senyum lebar. “Nah, tanya Pak Ganjar,” celetuk Andika. Ganjar menyampaikan, dirinya dan Andika siap jika dipasangkan pada Pilpres mendatang. “Pak Andika tentara. Saya ini, anggota, eksekutif gitu. Jadi kalau kita itu sebagai anak-anak bangsa, ditugaskan apapun kita harus siap. Enggak ada kata-kata enggak siap,” tegas Ganjar. Seperti diketahui, nama Andika Perkasa masuk dalam lima besar kandidat cawapres Ganjar.
Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo meminta Golkar segera memutuskan untuk mendukung dirinya pada Pilpres 2024. “Ya kemarin sudah ketemu dengan Mbak Puan, mudah-mudahan segera bisa putus apa keputusan yang diambil Golkar, sehingga kita bisa bareng,” kata Ganjar di Ancol, Jakarta, Minggu (30/7). Sebelumnya Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (27/7) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Golkar dan PDI-P sepakat membentuk tim teknis untuk menjajaki kerja sama politik kdua partai pada Pemilu 2024. Ganjar menganggap, dukungan Golkar diperlukan untuk memperbesar peluang memenangkan dirinya pada Pilpres 2024. “Mudah-mudahan kalau itu sudah menjadi keputusan dari Golkar, tentu kita sangat senang, karena semakin dukungan dari warga masyarakat, parpol, akan semakin bagus, kita tunggu saja,” imbuh Ganjar.
7. Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengaku mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Dukungan itu disampaikan usai menghadiri acara ngopi bareng Ganjar Pranowo di Hotel Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7). “Ya, masing-masing ini tentu atas nama pribadi. Kita berkomunikasi di antara kita, para purnawirawan dan akhirnya kita menyepakati untuk mari kita berkumpul memberikan dukungan, semangat bagi Pak Ganjar yang sudah ditetapkan untuk menjadi calon presiden 2024,” kata Bachtiar
8. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan kader di daerah untuk tetap solid mendukung bakal bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Ia mengancam kader banteng yang mendukung bacapres lain akan dipecat. “Dipersilahkan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain,” kata Hasto usai membuka Rakerda III DPD PDI-P Provinsi Jambi, Sabtu (29/7). Hasto meyakinkan, Ganjar akan memenangkan kontestasi Pilpres mendatang. “Kita yakin menang karena rekam jejak kepemimpinan Pak Ganjar bagus. Kalau Pak Ganjar blusukan, rakyat menyambut antusias, ada spontanitas yang hidup dan penuh euforia. Itu tanda-tanda kemenangan di mana pemimpin diterima rakyat,” ujarnya lagi.
9. Wakil Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024, Adian Napitupulu malah menohok Prabowo. Adian meminta masyarakat tidak memilih sosok pemimpin yang pernah menyebut Indonesia berpotensi bubar pada 2030. Meski demikian, Adian tak menyebut sosok pemimpin yang dimaksud, namun pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto yang Ketika itu menjadi Capres menyampaikan Indonesia akan buar 2030.
“Apakah kita mau melihat Indonesia, bertahan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun sampai 1.000 tahun lagi? Jangan pernah memilih pemimpin yang pernah mengatakan Indonesia bisa bubar 2030. Jangan,” pinta Adian kepada para relawan Ganjar di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta, Minggu (30/7). Menurut dia, sejauh ini baru Ganjar, sosok bakal capres yang memenuhi kriteria tanpa korupsi, tanpa kekerasan, bukan pelanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak diskriminatif. “Saya mau Indonesia tanpa kekerasan. Saya mau Indonesia tanpa korupsi. Saya mau Indonesia tidak melanggar HAM. Saya mau Indonesia tidak berlaku diskriminatif. Satu per satu kita tuliskan lalu kita pilih siapa presiden yang memenuhi kriteria itu. Sampai hari ini saya baru ketemu satu nama, namanya Ganjar Pranowo. Baru itu. Jadi kalau orang katakan, ‘Adian kenapa kamu pilih Ganjar Pranowo’. Karena dia memenuhi seluruh mimpi-mimpi saya tentang Indonesia,” lanjutnya.
Adian Napitupulu mengatakan, banyak aktivis ’98 yang kecewa dengan sikap Budiman Sudjatmiko menemui Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Banyak, banyak yang menolak, banyak yang kecewa. Tapi saya enggak mau mikirin itu. Ya kalau saya baca dari media, nonton di tv segala macam ya, masih ada banyak nyawa yang tidak dipertanggung jawabkan dari proses reformasi kemarin kan. Ya, artinya bahwa semua harus diselesaikan,” kata Adian di Rumah Aspirasi relawan pemenangan Ganjar, Menteng Jakarta, Minggu (30/7).
10. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak pergi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang telah dibangun bersama. Hal itu dilakukan Prabowo karena belakangan, Cak Imin digoda oleh PDI-P untuk ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. “Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus jangan ke mana-mana Gus!” pinta Prabowo saat menerima dukungan resmi dari PBB sebagai Capres 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu (30/7). Cak Imin juga hadir dalam acara tersebut.
Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra optimistis, Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 setelah didukung PBB. “Pada kesimpulan sekali ini, PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres. Insy Allah sekali ini setelah Prabowo maju 2014, mungkin 2019 beliau belum memenangkan. Tapi kali ini insya Allah dengan dukungan PBB, Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024,” ujar Yusril.
11. Nadiem menceritakan pengalamannya selama empat tahun menjadi pembantu Presiden Jokowi di kabinet. Salah satunya saat dirinya mengeluarkan berbagai kebijakan yang sering memicu keributan di masyarakat. Namun, hal itu justru membuatnya bersemangat. “Menurut saya, bikin saya paling semangat adalah kalau kita bisa melewati fase ributnya dulu. Kan setiap kali saya buat kebijakan ribut kan. Ini sudah standar lah, SOP-nya. Hampir setiap kali. Kebijakan yang bagus saja diprotes,” kata Nadiem. Ia mencontohkan, saat dirinya mendorong para guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan itu bagus dan mulia yang pernah ditetapkannya sebagai Mendikbud Ristek. “Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah hampir empat tahun, jadi saya boleh curhat. Sudah pede (percaya diri), sudah pede. Tahun pertama, tahun kedua belom pede,” ujarnya.
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengakui, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi merepotkan dirinya. Ia menyebut setiap tahun dirinya terkena dampak akibat kebijakan tersebut. Ia menyebut, sistem zonasi bukan merupakan kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan itu sudah ada sebelum dirinya menjadi menjadi Mendikbud Ristek. Sistem itu merupakan program yang dibuat Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy. “Waktu saya pertama masuk, itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir,” ujar Nadiem saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7). “Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi,” katanya lagi. Namun, Nadiem menyatakan, kebijakan tersebut tetap dilanjutkan karena penting. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meski dirinya harus kerepotan.
12. Peristiwa politik penting terjadi dalam acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7). Hajatan tersebut mengundang 3 sosok yang akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Perhatian hadirin tercurah ke Ganjar dan Prabowo yang meskipun datang tak berbarengan, namun mengenakan kemeja bermotif sama: kotak-kotak. Prabowo datang lebih dulu dalam acara itu, sekitar pukul 14.50 WIB. Ia memakai kemeja kotak-kotak dengan corak warna putih biru yang dipadukan dengan celana panjang biru. Sementara Ganjar datang belakangan yakni sekitar pukul 16.15 WIB. Ganjar mengenakan kemeja kotak-kotak merah yang dipadu dengan celana hitam. Ia memperhatikan Prabowo yang saat itu menyampaikan materi. Setelah itu Prabowo dan Ganjar bersalaman dan berpelukan. Keduanya malah melakukan salam komando yang membuat hadirin menyoraki keduanya.
Ganjar juga bertemu bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dalam acara bertajuk Hari Menjadi Manusia di Kawasan Kuningan, Jaksel, Sabtu (29/7) malam. Anies menganggap Ganjar sobatnya sejak dulu. Anies berharap, persahabatan keduanya yang terjalin baik tidak boleh berubah meski keduanya bersaing dalam Pilpres 2024. “Lawan debat itu teman berfikir, lawan voli itu teman olahraga, lawan dalam kompetisi politik pemilu adalah teman dalam demokrasi,” ujar Anies .
Anies mengungkapkan, kedekatannya dengan Ganjar Pranowo memang sudah terjalin sejak lama. Keduanya sama-sama lulusan UGM. “Memang kita berteman lama, dari zaman kuliah,” kata Anies. Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap acara yang mempertemukan para bakal capres baik untuk terus dilakukan. “Ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan tetap berteman,” ujarnya. (HPS)
