Budiman Sudjatmiko dan Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, perang terbuka antara PDIP dengan Partai Gerindra makin memanas. PDIP menuding Gerindra membajak kadernya, Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto menjadi capres 2024. Ketua DPP Gerindra Bidang Politik Ahmad Riza Patria tak merasa partainya membajak Budiman dari PDIP. Ia yakin PDIP tak bermaksud menunjukkan tuduhan politik pecah belah atau peperangan terhadap Gerindra. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memberikan dua opsi pada Budiman, memilih mundur atau dipecat. Sedangkan Budiman tak mau mundur dari PDIP. Ia menunggu panggilan untuk klarifikasi soal keputusannya mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada kader PDIP Budiman Sudjatmiko yang memberikan dukungan kepadanya.
Isu lainnya, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais bersama sejumlah orang lainnya menyambangi gedung KPK, Senin (21/8) untuk menanyakan kelanjutan laporan terhadap dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Rizal menyatakan awalnya mereka meminta bisa bertemu dengan pimpinan KPK untuk menjelaskan soal laporan tersebut, namun permintaannya ditolak, sampai-sampai petugas Humas pun taka da yang mau menerima kedatangannya.
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. “Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, ‘sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif’,” kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8). Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua umum PDIP ini meyakini, praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyesalkan rekan separtainya, Budiman Sudjatmiko lakukan deklarasi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8) lalu. Deddy menilai pembajakan Budiman oleh kubu Prabowo menandakan sinyal ‘perang’ antara kedua partai politik, dalam hal ini PDIP dengan Gerindra. Apalagi deklarasi tersebut dilakukan di Jawa Tengah yang merupakan kandang parpol berlambang kepala banteng itu.
“Misalnya PDIP tiba-tiba merekrut orang Gerindra, lalu deklarasi di Sumatera Barat, kan itu kan ngajak perang, kira-kira dari perspektif kami ya,” kata Deddy, Senin (21/8). “Kira-kira seperti itu pemahamannya kan. Perang dalam arti bukan bunuh-bunuhan ya,” imbuhnya. Deddy menghormati hak demokrasi Budiman dan Gerindra. Namun demikian, ia mengingatkan Budiman merupakan kader PDIP aktif sehingga harus mematuhi rambu-rambu partai.
Berdasarkan polah Budiman itu, Deddy mengatakan PDIP telah menetapkan sanksi kepadanya, yakni antara mengundurkan diri secara baik-baik atau dipecat. Kendati demikian, Deddy mengaku pembajakan Budiman itu tidak membuat PDIP khawatir dalam melanjutkan upaya pemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. “Kita dalam berpolitik dengan keyakinan, kalau kita berpolitik dengan kekhawatiran, setiap hari ini harus makan Alprazolam atau Xanax nih,” ujar Deddy.
2. Ketua DPP Gerindra Bidang Politik Ahmad Riza Patria tak merasa partainya membajak Budiman dari PDIP. Ia yakin PDIP tak bermaksud menunjukkan tuduhan politik pecah belah atau peperangan terhadap Gerindra. “Saya yakin tidak dimaksudkan bagi partai Gerindra, apalagi pak Prabowo. Tidak pernah kami partai mengadu domba. Justru pak Prabowo itu orang yang dapat diterima, mengakomodir semua kepentingan, kemudian tokoh pemersatu,” kata Riza.
Riza juga mengatakan berpindahnya kader dari satu partai ke partai lain merupakan hal yang lumrah. Gerindra pun menurutnya sudah beberapa kali mengalami kejadian serupa. Riza juga mengklaim hubungan PDIP dan Gerindra terjalin secara baik selama ini. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan Gerindra selalu siap terbuka kepada siapapun tokoh yang berminat menjadi bagian dari keluarga Gerindra. “Hubungan partai Gerindra dengan PDIP sekali lagi itu seperti saudara kembar, hubungannya sangat baik sejak dulu. Orang tua mereka, pak Soemitro dan Bung Karno hubungannya baik,” ujarnya.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP memberikan dua opsi pada Budiman terkait deklarasi dukungannya kepada Prabowo. Kata dia, Budiman harus memilih mundur atau menerima sanksi pemecatan. Soal saksi terhadap Budiman, Hasto belum menyebutkan kapan sanksi tersebut akan dijatuhkan. Semula, Hasto mengatakan pihaknya akan mengumumkan hal itu pada Senin (21/8), namun, hingga kini belum ada pengumuman lanjutan soal kabar tersebut.
Di sisi lain, Budiman menegaskan tak bakal mundur dari PDIP. Ia mengaku belum menerima panggilan secara resmi dari partai soal dugaan pelanggaran tersebut. Menurut dia, panggilan itu mestinya harus tetap dilakukan sebagai forum klarifikasi soal keputusannya mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. “Untuk mundur saya? Enggak ya, bagi saya kalau mundur itu seperti malah saya tidak mendapatkan penjelasan, tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi argumen saya,” ujar Budiman, Senin (21/8).
Budiman mengaku saat ini dirinya masih menunggu panggilan resmi dari DPP PDIP untuk memberi klarifikasi soal langkahnya ke Prabowo. Saat ditanya soal kemungkinan pindah partai, eks aktivis 1998 itu menegaskan saat ini masih kader PDIP. “Saya tidak terpikir, saya tidak terpikir pindah, karena saya masih PDI Perjuangan dan saya masih ada kewajiban,” tegas Budiman. Ia mengaku tak melakukan kesalahan secara ideologis terkait sikapnya mendukung Prabowo. Budiman menilai keputusannya mendukung Prabowo masih sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada kader PDIP Budiman Sudjatmiko yang memberikan dukungan kepadanya. “Saya sangat berterima kasih kepada beliau (Budiman) yang menyatakan dukungan kepada saya dan akan berjuang bersama saya,” ucap Prabowo. Ia merasa punya cita-cita yang sama dengan Budiman untuk kemajuan Indonesia. Dia yakin kemajuan bisa diraih dan harus menjadi tekad bersama agar benar-benar bisa terwujud. “Kita yakin bersama-sama kita bisa,” ucap Prabowo.
Dua elite PDIP, Effendi Simbolon dan Budiman Sudjatmiko tak masuk dalam daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) Pemilu 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum lama ini. Effendi merupakan anggota DPR dari fraksi PDIP, kini duduk di Komisi X DPR. Dia dicoret dari daftar caleg karena menyatakan dukungan kepada bacapres Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Effendi merupakan legislator PDIP sejak 2004 dan terpilih secara berturut-turut hingga 2024 dari dapil DKI Jakarta.
Sebelum dipindah ke Komisi X DPR, dia ditugaskan di Komisi I DPR, bahkn pernah menjadi Pimpinan Komisi I DPR. Sama halnya dengan Effendi, Budiman Sudjatmiko juga tak lagi dicalonkan PDIP pada Pileg mendatang. Budiman merupakan mantan legislator PDIP sejak 2009-2014. Ia sempat terpilih sebagai anggota DPR RI lewat dapil Jawa Tengah VIII meliputi Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Budiman duduk di Komisi II DPR.
4. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais bersama sejumlah orang lainnya menyambangi gedung KPK, Senin (21/8) untuk menanyakan kelanjutan laporan terhadap dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Rizal menyatakan awalnya mereka meminta bisa bertemu dengan pimpinan KPK untuk menjelaskan soal laporan tersebut. Namun, permintaan tersebut ditolak. “Mereka ketakutan, ketemu aja ngga punya nyali. Alasannya lagi sibuk , humas sibuk . Humasnya sibuk ngapain pak , ketemu kita aja nggak berani,” kata Rizal di lobby Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Rizal menjelaskan, kedatangannya untuk mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi dengan terlapor dua putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Laporan tersebut dibuat oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, pada Januari 2022. “Tapi niat baik kami dan harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif . Disambut dengan arogansi , kesombongan birokrasi . Kami jadi tau sebenarnya KPK ini enggak berani ngadepin yang kuat. Itulah kenapa tahun yang lalu dateng kesini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan soal dugaan KKN dari Gibran dan Kaesang,’’ ujar Rizal.
5. Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. “Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, ‘sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif’,” kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8). Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua umum PDIP ini meyakini, praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. “Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat,” kata Megawati.
Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. “Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, ‘ya ini kan harus dibayar untuk negara’. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep,” ujarnya. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia (RI) “‘Ibu nih kalau ngomong ces pleng’, lho saya yang membuatnya (KPK) kok,” kata Megawati.
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menyatakan, warganegara Indonesia yang tidak bisa berteriak ‘merdeka’ sebaiknya dideportasi. Megawati mengatakan, masyarakat Indonesia seharusnya dapat berteriak ‘merdeka’ sebagai bentuk kebanggaan karena Indonesia merupakan bangsa yang merdeka. “Nanti bilang aja sama Pak Laoly (Mentkumham, red), itu orang-orang yang enggak bisa teriak merdeka itu deportasi saja deh sana,” seloroh Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8). “Lah lah iya, ngapain jadi orang Indonesia, untuk punya kebanggaan kita sudah merdeka, banyak yang masih terjajah sampai hari ini,” tegas Megawati.
Megawati Soekarnoputri mengkritik keras putusan kasasi MA yang membatalkan hukuman mati Ferdy Sambo. Megawati mengaku heran mengapa hukuman Sambo disunat oleh MA, padahal pengadilan tingkat pertama dan banding sudah menjatuhi hukuman mati. “Hukum Indonesia ini hukum apa ya sekarang, saya bukan orang hukum lho, tapi kan saya bisa mikir. Sudah dua pengadilan, yang tingkat pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA. Eh, kok pengurangan hukuman?” kata Megawati di The Tribata, Jakarta, Senin (21/8). Megawati mengaku tetap menghormati putusan MA tersebut, tetapi ia juga mengaku tidak habis pikir mengapa Sambo disunat hukumannya.
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri meminta kepada semua pihak untuk mengurangi perundungan atau bullying terhadap dirinya. Hal ini ia sampaikan di sela-sela pidatonya saat menghadiri acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8). “Ini kemanusiaan yang adil dan beradab, beradab itu perikemanusiaan, dengan segala hormat saya, dengan hormat, dengan hormat, tolong kurangi pem-bully-an saya,” kata Megawati.
Ketua umum PDI Perjuangan itu pun mewanti-wanti kepada para jurnalis untuk tidak melakukan perundungan. Megawati mengaku tidak segan-segan menuntut media massa yang jurnalisnya melakukan perundungan terhadap dirinya pada masa Pemilu 2024 mendatang. “Kamu ngikut-ngikuti bully saya kalau sekarang kamu enggak apa-apa, tapi kalau nanti mau pemilu, saya bilang awas ya, itu tempatmu kerja tak sue (gugat) dan itu saya punya hak sebagai warga negara Indonesia,” katanya. Presiden kelima Republik Indonesia itu mengingatkan bahwa jurnalis harus menaati kode etik jurnalistik.
6. Presiden Jokowi mengatakan, sudah saatnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan dari negara-negara berkembang. Terlebih, dalam menghadapi ketidakpastian global yang terjadi di dunia seperti saat ini. “Dalam kondisi ketidakpastian global saat ini, sudah saatnya kita memperkokoh kembali ‘Spirit Bandung’ antara negara-negara global south,” ujar Jokowi saat konferensi pers bersama Presiden Kenya William Ruto yang disiarkan di YouTube resmi Official State House Kenya pada Senin (21/8). “Sudah saatnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan,” katanya lagi. Bandung Spirit merupakan salah satu hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 yang menekankan tentang perdamaian dunia. Sementara itu, negara-negara global south, yakni negara yang berada di kawasan Afrika, Asia (kecuali Jepang, Korea Selatan dan Israel), Amerika Latin, dan Oseania.
7. Kader PDIP mulai gencar mensosialisasikan pencapresan Ganjar Pranowo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menempelkan stiker bergambar bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi di sejumlah rumah warga Solo, Jawa Tengah. Gibran mengatakan aksi tersebut merupakan instruksi dari PDIP untuk memperkenalkan Ganjar kepada masyarakat Solo. “Ya, itu instruksi ya, jelas menempelkan stiker. Dudu aku tok (bukan hanya saya saja yang melakukan itu),” kata Gibran di Solo, Senin (21/8).
Gibran mengatakan sosialisasi itu tak hanya dilakukan dirinya saja tetapi juga dilakukan kader PDIP di berbagai kota sesuai dengan arahan partai. “Semua kota melakukan, ya, pada hari itu juga. Jadi, bukan cuma saya,” kata putra sulung Jokowi yang juga politikus PDIP itu. Lebih lanjut, Gibran menyebut bahwa aksi penempelan itu dilakukan setelah mendapat izin dari pemilik rumah. Selain itu, pihaknya juga melakukan jalan sehat setiap pekan. “Setiap minggu kami juga jalan sehat, sudah kami lakukan,” ujarnya.
8. Ketua DPP PDIP Said Abdullah membayangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bersatu untuk memimpin Indonesia ke depan. Said menilai bersatunya kedua tokoh bakal menjadi sebuah kekuatan dahsyat lantaran sama-sama masih muda dan cerdas. Pernyataan itu Said lontarkan saat merespons hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar mulai kembali unggul. Meski begitu, Said mengatakan Anies, termasuk Prabowo Subianto bukanlah kompetitor yang bisa diremehkan. “Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan, beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada,” ujar Said, Senin (21/8).
“Apalagi, jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan enerjik,” imbuhnya. Said menyebut PDIP tak merasa jemawa meskipun elektabilitas Ganjar mengungguli Anies dalam sejumlah survei. Ia malah menjadikan hasil survei itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan Ganjar. Menurutnya, Ganjar juga masih bersaing dengan Prabowo dalam sejumlah hasil survei. Bahkan, dalam beberapa survei Ganjar tertinggal dari Prabowo dalam skema head to head.
9. Bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto unggul dalam simulasi head to head melawan Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo berdasarkan hasil survei litbang Kompas. Pengamat politik, Adi Prayitno mengatakan keunggulan Prabowo dalam head to head dengan Ganjar, karena adanya kedekatan dengan Jokowi “Karena Prabowo itu terus tempel, terus lakukan penetrasi kepada Jokowi,” kata, Senin (21/8). Dia menilai Prabowo menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi di banyak tempat juga melalui pemasangan billboard yang memampangkan sosok keduanya bersama. Hal itu menyebabkan tingkat elektabilitas Prabowo Subianto terdongkrak. “Secara perlahan pemilih Jokowi juga mulai simpati dan memilih Prabowo Subianto begitu,” ucapnya.
10. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sangat krusial untuk direvisi. Pasalnya, revisi UU IKN diperlukan untuk memastikan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN bisa berjalan tepat waktu. Hal tersebut Suharso sampaikan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2023). “Perubahan UU IKN menjadi hal krusial agar pemerintah, khususnya otorita, dapat mewujudkan pemindahan ibu kota secara tepat waktu dan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” ujar dia. Suharso menekankan harus ada jaminan keberlanjutan mengenai pembangunan IKN.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan 9 poin perubahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN) saat melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (21/8). “Terdapat beberapa pokok perubahan di dalam RUU IKN yang meliputi berbagai hal. Yang pertama, kewenangan khusus, Kedua, perubahan terkait pertanahan. Ketiga, pengelolaan keuangan,” kata dia yang diunggah kanal Youtube DPR. “Keempat, pengisian jabatan Otorita. Kelima, penyelenggaraan perumahan, Keenam, batas wilayah. Ketujuh, tata ruang. Kedelapan, mitra di DPR RI. Kesembilan, jaminan keberlanjutan,” lanjut Suharso. Dia mengatakan, jika tidak dilakukan revisi RUU IKN, maka pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara bakal tidak tepat waktu.
11. Kemenko Polhukam mengendus indikasi barang ilegal dalam kasus impor emas senilai Rp189 triliun. Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengatakan Direktorat Jenderal Bea Cukai itu sudah mengunjungi tiga tempat dan memeriksa 56 pihak terkait kasus itu. “Diindikasikan memang ada di wilayah tertentu itu ada indikasi ada barang-barang yang ilegal yang ikut di situ. Ini sedang dilakukan penelitian,” kata Sugeng di Hotel Sultan, Jakarta, (21/8).
Sugeng tak menjelaskan barang-barang ilegal yang dimaksud. Ia pun tak merinci indikasi tentang barang ilegal di kasus itu. Dia hanya menyampaikan ada temuan ketidakseimbangan barang masuk dan barang keluar dalam kasus impor emas. Menurut Sugeng, pemerintah akan mendalami dugaan tersebut.”Barang yang masuk ternyata lebih sedikit dari barang yang keluar. Artinya kan kalau barang yang masuk sedikit, keluar banyak, berarti ada barang lain yang ikut,” ujarnya.
Kejagung RI masih mendalami dugaan adanya manipulasi kode Harmonized System atau HS dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai 2022. Kasubdit Penyidikan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Haryoko Ari Prabowo mengatakan pendalaman tersebut salah satunya dilakukan terhadap PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Signature (IGS).
Haryoko menjelaskan manipulasi kode HS tersebut diduga sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dalam kegiatan ekspor dan impor komoditas emas. “Salah satu modusnya iya manipulasi kode HS. Kami masih dalami (keterlibatan PT UBS dan IGS). Kami sedang mengkaji. Kami mencari mana alat bukti yang cukup,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/8).
12. Aliran uang hasil korupsi menara base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo diduga digunakan untuk bermain trading online ilegal Binomo. Hal itu disampaikan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dalam surat permohonan praperadilan terkait penghentian penyidikan seorang pengusaha berinisial JS dalam kasus tersebut. Dikutip dari dokumen permohonan praperadilan dengan nomor perkara 80/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, JS disebut mengalirkan sejumlah uang hasil korupsi tersebut ke beberapa tempat, salah satunya untuk “main Binomo”. “Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka lain (Irwan Hermawan dan Windi Purnama), terungkap JS mengalirkan uang,” tulis dokumen praperadilan yang ditandatangani Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho, dikutip Senin (21/8).
13. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) meminta Kejagung menjelaskan misteri pemilik uang Rp 27 miliar yang dikembalikan Maqdir Ismail terkait kasus korupsi menara base transceiver station (BTS) 4G dan prasarana pendukung 1,2,3,4 dan 5 Kemenkominfo. Penjelasan itu dinanti-nantikan Wakil Ketua LP3HI Kurniawan dalam sidang lanjutan praperadilan nomor 79/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL terkait penghentian penyidikan Menpora yang akan digelar pada Selasa (22/8). “Saya berharap besok itu Jaksa menjawab misteri Rp 27 miliar yang diantarkan oleh Pak Maqdir,” kata Kurniawan saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Kurniawan mengatakan, ia meragukan keterangan Maqdir Ismail yang menyebut uang Rp 27 miliar adalah milik salah satu terdakwa korupsi BTS Irwan Hermawan. Ia menilai ada pihak lain yang patut dicurigai, yaitu Menpora Dito Ariotedjo. “Apakah memang dikembalikan oleh Dito dan diserahkan untuk kepentingan Irwan, atau gimana saya berharap besok Jaksa bisa mnejawab pertanyaan itu,” ujarnya.
14. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan memorandum terkait optimalisasi penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Secara khusus, Burhanuddin meminta jajaran di bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus untuk hati-hati dan cermat dalam memproses penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah. “(Meminta) agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud (capres, caleg, hingga kepala daerah), baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Senin (21/8). Jaksa Agung juga meminta jajarannya mengantisipasi adanya indikasi pelaporan terselubung bersifat kampanye hitam atau black campaign yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi instruksi atau memorandum terbaru Jaksa Agung Sanitiar (St) Burhanuddin. “Ya memang sejak dulu begitu. Karena seringkali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti. Sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga,” kata Mahfud saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/8).
Mahfud mengatakan, yang ditunda adalah proses penyelidikan dan penyidikan terhadap capres, cawapres, caleg, dan calon kepala daerah. Setelah pemilu, proses penyelidikan dan penyidikan akan berlanjut. “Itu hanya ditunda. Ditunda dulu penyelidikan dan penyidikannya. Tentu kalau yang sedang berjalan, nanti biar dicari jalan keluar oleh Kejaksaan Agung,” ucap Mahfud. “Tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan pemilu. Tapi semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir,” kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Namun KPK menyatakan tetap mengusut dugaan korupsi yang menyangkut Capres, Cawapres, dan Caleg, meski saat ini memasuki tahun Pemilu. Pernyataan ini disampaikan Jubir KPK Ali Fikri ketika dimintai tanggapan terkait langkah Kejagung meminta jajaran di bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus untuk hati-hati dan cermat dalam memproses penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.
Menurut Ali, KPK akan terus bekerja melakukan pemberantasan korupsi sesuai amanat undang-undang. “KPK ada amanah dari undang-undang kan untuk terus melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tentu kami lakukan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
15. Terdakwa Haris Azhar meyakini dirinya tak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Keyakinan itu disampaikan Haris menjawab pertanyaan Kuasa Hukum dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi di PN Jakarta Timur, Senin (21/8). “Saya tidak, bukan merasa. Saya tidak bersalah, saya meyakini bahwa saya tidak bersalah. Saya tidak menyesal,” ucap Haris. Haris mengatakan video podcast bersama Fatia Maulidiyanti yang berisi konten ‘Lord Luhut’ itu membantu apa yang tengah dialami oleh masyarakat Papua. “Membantu apa yang dialami oleh masyarakat Papua terutama masyarakat adat sekitar Darewo Project atau yang ada di Intan Jaya,” ujarnya.
Haris pun menilai dakwaan terhadap dirinya dan Fatia banyak tak memenuhi unsur hukum. Ia juga menganggap pemeriksaan terhadap dirinya dan juga Fatia sebagai bentuk kegagalan jaksa dalam menghadirkan saksi. “Apa yang dituduhkan kepada saya dan juga Fatia, satu, secara hukum banyak yang tidak memenuhi unsur terutama saksi-saksi yang pernah dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Jadi saya pikir pemeriksaan saya dan Fatia ini dalam rangka mengisi kekosongan dan kegagalan hadirnya sejumlah saksi untuk menjabarkan,” jawab Haris.
16. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah ditawari wacana pembentukan Dewan Media Sosial (Social Media Council) untuk mengajak masyarakat menjaga ruang digital nasional. Menurut Budi, konsep itu diajukan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). “UNESCO juga sedang diseminasi menawarkan tentang konsep Dewan Media Sosial. Social Media Council. Jangan pakai pengawas. Cukup dewan media sosial,” kata Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kominfo, Senin (21/8).
Menurut Budi, konsep Dewan Medsos masih digodok dan belum diwujudkan dalam waktu dekat. Akan tetapi, kata dia, jika konsep itu diterima dan akan dilaksanakan, maka pembentukan institusi itu bakal melibatkan seluruh lapisan masyarakat. “Jadi dewan ini yang nanti dari semua unsur masyarakat. Jadi soal etiknya, soal aturannya gimana. Jadi ini semua bottom up, semua melibatkan masyarakat,” ujar Budi. (HPS)
