JAKARTA (Reporter.id) —Hot isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi melihat, dinamika politik menjelang Pileg dan Pilpres 2024 masih diramaikan oleh atraksi dari parpol. Atraksi politik masih belum selesai, masih wira-wiri, masih ngalor-ngidul, belum jelas, masih mencari format. Karenanya, ia mengingatkan semua pihak supaya tidak terburu-buru dalam urusan politik. Ia menyarankan semua pihak fokus bekerja supaya kondisi ekonomi negara lebih baik.
Isu lainnya, PAN dan Golkar berebut posisi cawapres. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan partainya ingin menjadikan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat Pilpres 2024. Zulhas menyebut Erick sebagai sosok yang tepat karena memiliki rekam jejak dan visi yang baik. Sementara Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mendorong ketua umumnya, Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden Jokowi melihat, dinamika politik menjelang Pileg dan Pilpres 2024 masih diramaikan oleh atraksi dari parpol. Atraksi politik masih belum selesai, masih wira-wiri, masih ngalor-ngidul, belum jelas, masih mencari format. Karenanya, ia mengingatkan semua pihak supaya tidak terburu-buru dalam urusan politik. Ia menyarankan semua pihak fokus bekerja supaya kondisi ekonomi negara lebih baik.
“Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana-sini, saya melihat masih, saya engga tahu, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini. Ini masih, masih ngalor-ngidul,” ujar Jokowi saat menghadiri Rapimnas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (29/8).
Menurut Jokowi, sebaiknya masyarakat dan elite politik tidak tergesa-gesa dalam memberikan dukungan politik, karena situasi politik saat ini dinilai masih sangat cair dan mudah berubah. “Untuk urusan 2024, tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu (jangan terburu-buru). Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat, ini atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri, sana-sini,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku, dirinya tidak mengetahui langkah partai politik yang hingga saat ini masih berubah-ubah. Ia menebak pergerakan partai yang wara-wiri itu untuk mencari format koalisi yang pas. “Saya enggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini, masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi,” jelasnya.
Jokowi juga mengomentari kondisi bakal calon wakil presiden yang belum jelas. Ia meminta masyarakat untuk tetap terus produktif bekerja. “Calonnya juga masih belum jelas. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif, ke situ aja,” kata Jokowi. Ia berharap, politik 2024 tidak mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.
2. Presiden Jokowi resmi membuka World Sufi Assembly (WSA) atau Muktamar Sufi Internasional di Gedung Sahid International Convention Center (SICC) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8). Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keimanan yang diwujudkan dengan menjaga alam, menjaga negara, menghormati kemanusiaan, dan membahas isu-isu yang kontemporer. “Seperti ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, industri media dan opini publik, serta peran penting tasawuf dalam pembangunan manusia dan peradaban,” kata Jokowi. Ia berharap, dengan adanya acara tersebut muslim di Indonesia bisa membaca dan memahami realitas. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para tokoh agama yang terus-menerus membimbing dan mendoakan keselamatan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Terima kasih karena senantiasa mengajarkan kerukunan, kedamaian, keharmonisan, toleransi di tengah keberagaman kita, dan persatuan di tengah perbedaan-perbedaan yang kita miliki,” imbuhnya.
Presiden Jokowi mengingatkan adanya keberagaman yang harus dijaga keharmonisannya dengan sikap toleransi. Sikap moderat yang saling berinteraksi, menurut Jokowi, akan mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Meskipun masih ada beberapa kasus intoleransi yang menjadi perhatian bersama, Jokowi mengimbau semua pihak dapat meningkatkan toleransi di Indonesia. “Saya percaya amalan tasawuh memiliki peran penting yang selalu hadir dengan nilai-nilai humanisme yang universal. Dengan prinsip Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang akan semakin memperkokoh toleransi persatuan dan kesatuan,” ujar Jokowi. Jokowi berharap Muktamar Sufi Internasional dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi dunia Islam, menuntut umat Islam dalam perbaikan dan kebaikan, serta memberikan solusi di tengah krisis kemanusiaan yang sedang melanda dunia.
3. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisi pengusungnya sebagai bakal capres 2024 yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Kini, setelah PBB, Partai Golkar, dan PAN bergabung, Prabowo mengganti nama koalisinya menjadi KIM. “Tadi kita berembuk para ketua umum, walaupun sebentar ya Pak Zul, Pak Airlangga, Gus Imin, sama Profesor Yusril Ihza Mahendra,” papar Prabowo dalam pidato politik di HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, kemarin. “Kita sepakat koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju,” ujar Prabowo.
Ia mengaku ingin melanjutkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo menampik, bergabungnya dengan pemerintahan Jokowi karena ia memiliki mental sebagai penjilat. Namun, ia merasa memiliki kesamaan dengan Jokowi yaitu bersatu untuk kemajuan Indonesia. “Untuk itulah sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan Beliau (Jokowi) bersama tim kita,” katanya lagi.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui, koalisi pengusungnya sebagai bakal capres adalah tim Presiden Jokowi. Sebab, partai politik (parpol) pengusungnya berada dalam pemerintahan Jokowi. “Kita tidak malu-malu, kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu,” ujar Prabowo dalam pidato politik di HUT ke 25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, kemarin.
Ia menuturkan, tak ada ruang untuk kepentingan pribadi dalam membangun bangsa. Hal itu menjadi alasan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019 lalu. “Saya diminta Pak Jokowi dan saya bergabung karena rasa cinta kepada bangsa Indonesia, Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara,” kata Prabowo.
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memeluk Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 PAN di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, kemarin malam. Peristiwa itu terjadi ketika pria yang karib disapa Cak Imin itu hadir saat acara sudah memasuki sambutan dari Ketua Panitia HUT PAN ke-25, Sita Anjani. Prabowo terlihat berbincang sesaat sebelum memeluk Cak Imin. Tak hanya dengan Prabowo, Cak Imin juga berpelukan dengan Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Dalam acara itu, hadir juga Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku akan menyampaikan lebih dulu pada internal partainya soal perubahan nama koalisi parpol pengusung Prabowo menjadi Koalisi Indonesia Maju. Sebab, sebelumnya PKB dan Gerindra sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Sementara Koalisi Indonesia Maju merupakan nama baru setelah parpol pengusung Prabowo bertambah dengan bergabungnya PBB, PAN, dan Partai Golkar. “Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya enggak tahu. Saya baru tahu ada perubahan nama koalisi,” ujar Muhaimin, kemarin.
5. PAN dan Golkar rebutan jabatan cawapres pendamping Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan partainya ingin menjadikan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat Pilpres 2024. Zulhas menyebut Erick sebagai sosok yang tepat karena memiliki rekam jejak dan visi yang baik. Oleh karena itu, PAN sebisa mungkin memperjuangkan Erick. “Maka kita putuskan apa yang kita perjuangkan cari orang yang tepat. Acaranya macem-macem. Nah oleh karena itu, buat PAN itu yang paling penting Pak Ericknya,” kata Zulhas di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (29/8).
Namun, Zulhas mengingatkan rumus dalam politik, bahwa sesuatu yang ditunjukkan dengan terang-terangan biasanya tidak bisa didapat. Menurutnya, ambisi politik tak perlu disampaikan dengan terus terang, melainkan bisa dengan simbol. Ia mengaku belajar dari Presiden Jokowi saat maju dalam kontestasi pilpres. Meski publik meyakini Jokowi bakal maju, namun dia tak mau bicara terang-terangan. “Jadi kalau kemarin saya bilang cawapres satu-satunya Pak Erick bisa bubar. Kan bubar dong orang pulang. Enggak boleh gitu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mendorong ketua umumnya, Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. “Sebagai kader Partai Golkar, saya ingin Pak Airlangga sebagai cawapres. Saya ingin aspek proporsionalitas dari pasangan capres-cawapres ini betul-betul menggambarkan kekuatan politik,” ujar Ace di gedung DPR, Selasa (29/8).
Ace mengatakan Airlangga memiliki kemampuan, pengalaman, dan teruji membawa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling positif usai pandemi covid-19. “Nah, tentu kalau ada nama-nama yang diusulkan oleh partai lain ya. Pasti akan dibahas bersama dengan para ketum koalisi tersebut,” tuturnya.
6. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan koalisnya menggunakan nama Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024. “Ya enggak apa-apa. Itu kan otonomi dari beliau ya silakan saja, enggak apa-apa. Kita hargai kita hormati, silakan,” ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/8).
Menurutnya, penggunaan nama tersebut dikarenakan Prabowo dan beberapa menterinya tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi. “Kan dekat, Pak Jokowi kan dekat dengan siapa saja. Ya, otomatis dengan Pak Prabowo karena beliau menhan, dekat. Dengan Pak Sandi juga dekat, dengan Pak Erick juga dekat, dengan menteri-menterinya juga dekat,” katanya.
Sementara Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap wajar nama Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipilih Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, KIM mengidentifikasikan diri sebagai penerus pemerintahan Presiden Jokowi. “Bagi kami tentu sangat wajar jika kami mengidentifikasi diri sebagai pelanjut pemerintah presiden Jokowi,” ujarnya.
7. Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengatakan, pergantian nama koalisi pendukung Prabowo Subianto tak terlalu berimbas pada elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sekalipun nama koalisi itu kini sama dengan nama kabinet pemerintah pimpinan Presiden Jokowi, Indonesia Maju. Publik yang pro pemerintah tak akan seketika mendukung Prabowo. “Kalau ini dianggap bisa mendongkrak keterpilihan koalisi pendukung sih, ada sih efeknya, tapi menurut saya efeknya enggak terlalu besar,” kata Kunto, Selasa (29/8). “Saya enggak yakin orang benar-benar memilih gara gara nama koalisinya,” tuturnya.
8. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengatakan, kampus seharusnya memang mengundang para bakal capres untuk menyampaikan pemikirannya agar bisa dikritisi publik sebagai bagian dari pendewasaan proses politik. “Kampus itu terbiasa mengundang orang untuk datang. Justru penting ketika akan berada di dalam proses politik harus datang ke kampus, dan kampus perlu mengundang,” kata Anies usai berpidato dalam kuliah umum di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menilai sudah tepat menyampaikan pemikiran tentang arah pembangunan Indonesia di masa mendatang melalui kegiatan kuliah umum. “Ini adalah tempat di mana arah ke depan dibahas, prioritas ke depan dibahas, dan masyarakat ilmu seperti kampus telah melakukan yang tepat untuk melakukan itu,” kata Anies. Ia menyampaikan, kuliah kebangsaan yang dilakukannnya bukan merupakan kampanye politik. “Ini beda dengan kampanye, yang saya kerjakan di sini bukan sebuah kampanye,” ujar Anies Baswedan saat.
9. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengatakan, kunci menjaga persatuan Indonesia tercantum dalam sila ke-3 Pancasila. “Karena itu penting sekali kita menjaga persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kunci,” kata Anies dalam Kuliah Kebangsaan yang diadakan FISIP UI, di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8). Anies mengatakan, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, masyarakat dan para pemimpinnya sepakat bersatu di dalam sebuah negara. Akan tetapi, kata Anies, persatuan itu harus dirawat oleh seluruh kalangan dan pemerintah. “Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan,” ujar Anies.
Ia mengatakan, negara bakal kesulitan membangun dan mempertahankan persatuan di tengah masyarakat yang berada dalam kondisi ketimpangan dari berbagai sisi. “Untuk bisa ke sana maka kita harus melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan, menyetarakan kesejahteraan,” ujar Anies.
Anies Baswedan mengatakan, Indonesia harus menyelesaikan persoalan di dalam negeri supaya bisa berperan lebih aktif dalam pergaulan internasional di masa mendatang. “Ini PR-PR di dalam negeri harus diselesaikan, karena tidak mungkin memainkan peran di dunia internasional kalau PR dalam negeri itu tidak terselesaikan,” katanya. Anies mengajak anak-anak muda untuk mempromosikan Indonesia ke kancah dunia.
Menurut dia, wilayah Asia Tenggara diperhitungkan dalam persaingan dunia di masa mendatang. Maka dari itu, generasi muda harus bisa berperan lebih supaya tidak kehilangan momen di kancah dunia.
Anies Baswedan mengaku tidak terancam jika kelak harus memimpin dengan banyak partai oposisi di parlemen. Menurutnya, hal itu sudah terjadi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Saat itu hanya ada dua partai politik dari sembilan fraksi yang memberikan dukungan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.
Anies Baswedan mengkritik, kualitas demokrasi di Indonesia belum matang. Hal itu tecermin dari ketakutan masyarakat mengkritik pemerintah sampai harus mengganti Indonesia dengan sebutan lain seperti Konoha maupun Wakanda. “Ini yang sekarang sering kali jadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media, banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship,” kata Anies dalam kuliah kebangsaan di FISIP UI, Depok, Selasa (29/8).
Konoha sendiri merupakan nama desa dalam animasi Jepang, yakni Naruto, sedangkan Wakanda adalah sebuah negara fiksi dalam film Black Panther. Anies berpendapat fenomena itu menunjukkan bahwa masih ada ketakutan dari masyarakat kala mengkritik pemerintah. Ia lalu menekankan, pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi tak sebatas pada penyelenggaraan pemilu, melainkan demokrasi merupakan nilai dan norma yang tumbuh di tengah masyarakat. “Di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan dan kemudian nantinya bisa jadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian,” ujarnya.
10. Korban eksil 1965 di Praha, Ceko mempertanyakan kepastian kebijakan pemerintah memulihkan hak konstitusionalnya tetap berlanjut meskipun Presiden Jokowi tidak lagi menjabat. Salah satu korban eksil 1965, Karsidi Rantiminpeotro mengatakan, upaya memulihkan hak eksil yang terkatung-katung di luar negeri gagal diwujudkan oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
“Karena dari segi politik dulu-dulunya enggak ada yang berhasil,” kata Karsidi dalam pertemuan dengan pemerintah Indonesia di Praha, Ceko, Senin (28/8). Pertemuan itu dihadiri Menlo Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna H. Laoly.
Pemerintah Indonesia, melalui Mahfud dan Yasonna berupaya memulihkan hak konstitusional para korban eksil 1965. Salah satunya dengan memberikan layanan keimigrasian khusus hingga bantuan alih status kewarganegaraan kepada para eksil yang ingin pulang, meninggal, dan dimakamkan di Tanah Air.
11. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia menyatakan korban eksil 1965 di luar negeri tidak pernah melakukan kesalahan kepada negara. Pernyataan ini Mahfud sampaikan dalam pertemuan dengan 10 korban korban eksil 1965 dan keluarganya di Praha, Republik Ceko, kemarin. Para eksil itu merupakan mantan Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) yang dikirim ke luar negeri untuk bersekolah oleh pemerintah era Presiden Soekarno.
Namun, mereka tidak bisa pulang ketika Orde Baru berkuasa. “Anda adalah warga negara, anda adalah pecinta negara kesatuan Republik Indonesia, dan anda tidak pernah bersalah kepada negara ini (Indonesia),” kata Mahfud dalam pertemuan yang disiarkan secara virtual. “Nah iya kan, sudah pernyataan dari pemerintah (korban eksil 1965 tidak bersalah),” tambah Mahfud.
Mahfud mengatakan, korban eksil 1965 merupakan orang-orang terbaik dan terpintar pada masanya karena mereka berhasil lolos mendapatkan beasiswa ke luar negeri di bidang masing-masing. Menurutnya, mereka dikirim ke luar negeri untuk belajar pada kurun akhir dekade 1950 dan 1960 awal.
13. Mahkamah Agung (MA) menyatakan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang penghitungan keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif di Pemilu 2024 tidak berkekuatan hukum, melalui putusan perkara nomor 24 P/HUM/2024 yang diputus, Selasa (29/8). “Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 … bertentangan dengan Undang-undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women),” tulis putusan tersebut.
“Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas’,” demikian bunyi putusan itu lagi. Putusan yang diketuk palu oleh ketua majelis hakim, Irfan Fachruddin, dengan dua anggota majelis hakim, Cerah Bangun dan Yodi Martono ini sekaligus mengabulkan gugatan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang menilai pasal tersebut mengancam keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2024.
14. Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengklaim memiliki kedekatan personal dengan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Namun Sandi enggan berspekulasi lebih jauh soal pendamping Ganjar maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Sangat klik secara personal tapi ini kan putusannya adalah pimpinan. Secara personal sangat klik dan chemistry kami sudah memiliki,” kata Sandi di Kantor DPW PPP DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (29/8).
Sandi menekankan, penentuan sosok cawapres adalah pertimbangan ketua umum koalisi parpol pengusung Ganjar sekarang ini. Dia menuturkan malam ini akan menemui Ketum PPP Mardiono. Lebih jauh, Sandi menyatakan sikap dirinya dan PPP yang enggan berandai-andai manakala ia tak ditunjuk sebagai pendamping Ganjar di Pilpres 2024 nanti.
Menparekraf tersebut meminta seluruh kader partai berlambang Ka’bah untuk fokus kerja parpol, memberikan kontribusi kepada pelayanan masyarakat serta pemenangan PPP dan PDIP.
“Saya menyampaikan kepada caleg jangan berandai-andai. Karena kalau mereka berandai-andai nanti mereka tidak fokus kerja kepada pelayanan masyarakat, anggap saja sudah dipilih. Anggap saja sudah positif, optimis dan seandainya-seandainya itu biar pimpinan partai yang memikirkan,” pungkasnya.
15. Dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama melontarkan pujian kepada Presiden Jokowi pada Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah, kemarin. Mereka berpidato di acara itu sekaligus menyambut puluhan sufi dari berbagai negara.
“Tentu selain peran Habib Luthfi, dan tentu saja terlaksananya acara ini juga berkat peran besar dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga perdamaian dalam keragaman yang hidup di Indonesia,” kata Ganjar pada Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Selasa (29/8).
Sementara, dalam samb utannya, Prabowo menyanjung Jokowi sebagai salah satu tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Hal itu ia sampaikan di depan puluhan sufi kaliber internasional. “Kita merasa sangat beruntung dalam ruangan ini ada dua tokoh yang masuk daftar 500 Muslim berpengaruh di dunia. Pertama, adalah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Jokowi dan kedua Maulana Habib Luthfi bin Yahya,” ucap Prabowo disambut tepuk tangan.
16. Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan polusi udara Jakarta. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/8) kemarin. “Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinves,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan deforestasi perlu dikurangi untuk mengatasi permasalahan polusi udara dan perubahan iklim (climate change). Pasalnya, masalah climate change dan polusi udara kini terasa kian parah. Apalagi perhitungan BMKG memprediksi bulan ini sama sekali tidak akan ada hujan–setidaknya di Jakarta.
Dia mengatakan saat ini adalah masa peperangan melawan polusi (war against pollution). “Jangan ada motong-motong pohon atau deforestasi lagi. Indonesia salah satu negara terbaik yang mengurangi deforestasi tahun lalu dan saya kira ini kerja keras dari KLHK,” kata kata Luhut di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (29/8).
Tak hanya pengurangan deforestasi, dia juga menilai perlu adanya penanganan lahan kritis dan sampah. “Kita juga salah satu negara di dunia juga yang terbaik dalam penanganan polusi, penanganan sampah-sampah ini. Kita akan ambil semua langkah yang terpadu untuk mengurangi (polusi),” ujarnya.
17. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan pembatasan usia sebagai syarat pencalonan capres dan cawapres bukan merupakan isu konstitusional. Menurut Bivitri, perdebatan mengenai batas usia minimum untuk dipilih, mesti dibiarkan berada dalam wilayah kebijakan, bukan dipindah ke wilayah konstitusional. Harapannya, agar dapat diatur berkembang lagi secara kontekstual di kemudian hari. “Sedangkan jika mahkamah yang mengaturnya, dalam arti memberikan putusan, fleksibilitas yang mengikuti kontekstualitas ini akan hilang. Karena batas usia akan selalu menjadi isi konstitusional yang harus diperiksa lagi MA dengan logika yang sangat mungkin akan inkonsisten. Jika proposisi utamanya adalah pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun, maka seharusnya dalam silogisme kesimpulannya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur, bukan menurunkannya,” katanya saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang pengujian materiil UU Pemilu khususnya yang terkait syarat minimal usia capres-cawapres.
“Batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukanlah isu konstitusional, sehingga mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan keputusan-keputusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy,” ujar Bivitri. Ia menyebut setidaknya tujuh putusan MK yang menggambarkan konsistensi pandangan mahkamah bertalian dengan batas usia untuk jabatan tertentu dalam konteks open legal policy. (HPS)
