JAKARTA, REPORTER.ID – Isu menarik hari ini, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuding bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Nasdem lakukan pengkhianatan politik. Sebab, Anies menyetujui keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memasangkan dirinya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres 2024. “Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” tegas Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Isu lainnya, Jumat (1/9) hari ini, Majelis Tinggi Partai Demokrat pimpinan SBY dan Dewan Syuro PKB mengadakan rapat menyikapi keputusan Nasdem menduetkan Anies dengan Cak Imin sebagai capres dan cawapres 2024.
Ketum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal Partai Demokrat yang merasa dikhianati Nasdem karena keputusan sepihak menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaiman Iskandar alias Cak Imin. Surya Paloh menyampaikan sikapnya. “Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu tentu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah karena perasaan ikut prihatin? Saya pasti tidak bergembira lah menerima kabar seperti itu,” kata Surya Paloh.
Berikut isu selengkapnya.
1.Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuding bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah lakukan pengkhianatan politik. Sebab, ia menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memasangkan dirinya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres 2024. “Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” tegas Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8) seraya menabahkan, persetujuan tersebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) merasa dipaksa menerima keputusan sepihak memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” kata Rifky, Kamis (31/8). Menurut Rifky, Partai Demokrat mendapatkan informasi itu dari Sudirman Said sebagai wakil Anies pada Rabu (30/8).
Rifky mengatakan, dalam informasi itu disampaikan Anies menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Dia menyampaikan, persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar,” ujarnya.
Riefky mengklaim Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni 2023. “Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh dia.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan. Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8). “Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia. Terakhir, Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.
2. Riefky mengakui, Demokrat merasa dikhianati oleh keputusan sepihak Demokrat menduetkan Anies dengan Muhaiminitu. Sebab, sebelumnya Anies telah menghubungi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 12 Juni lalu dan mengaku mendapat masukan dari ibu dan guru spiritual Anies untuk segera berpasangan dengan AHY dalam Pilpres 2024. Anies menurutnya juga telah menyampaikan nama AHY kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tinggi masing-masing partai.
Dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ujar Riefky.
3. Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin SBY akan gelar rapat di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9). Anggota Majelis Tinggi Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan, pertemuan direncanakan mulai 16.00 WIB di kediaman SBY. Rapat rencananya juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat merangkap Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, AHY. “Ya benar, jam 16.00 WIB,” kata Hinca, Kamis (31/8).
Rapat tersebut digelar sekitar satu hari setelah Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky membeberkan Anies Baswedan, bakal capres pilihan partainya, setuju dengan gagasan NasDem untuk dipasangkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Namun, Hinca tak menjawab tegas apakah rapat yang akan dipimpin SBY membahas poros koalisi NasDem dan PKB mengusung duet Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 atau tidak.
Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim mengatakan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz partai akan menggelar pertemuan pada hari ini, Jumat (1/9). Lukman mengatakan rapat itu digelar merespons soal rencana duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. PKB sendiri hingga kini sesungguhnya masih terdaftar sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres. “Kami mendengar dari berita. Tentu PKB menyikapi situasi ini mau dirapatkan dulu,” ujar Lukman di Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (31/8).
4. Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan telah menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan dan Ketum Demokrat AHY yang tersebar di pelbagai penjuru wilayah. Hal ini menyusul kabar Anies Baswedan yang menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang.’’Iya benar,” kata Syarief Hasan, Kamis (31/8).
Syarief turut mengonfirmasi penurunan baliho-baliho itu sudah dimulai hari ini (31/8). “Iya [mulai hari ini],” tambah dia. Namun, Syarief enggan menjawab ketika dikonfirmasi soal Demokrat sudah keluar atau belum dari Koalisi Perubahan. Ia hanya mengatakan keputusan tersebut akan dibahas di Rapat Majelis Tinggi Partai [MTP] Demokrat esok, Jumat (1/9).
Koordinator Jubir Partai Demorkat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, terjadi pengkhianatan di tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sudah dipastikan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Menurut Herzaky, Partai Demokrat tidak menduga Anies dan Partai Nasdem membuat koalisi baru. Kemudian, memasangkan Anies dan Muhaimin. “Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjian yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Muhaimin,” ujar Herzaky di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (31/8) malam. “Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan dari Koalisi Perubahan,” katanya lagi.
6. Respon partai pendukung Anies. Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi yakin Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak bisa membuat poros sendiri. Hal itu disampaikan menanggapi pertemuan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang bertemu dengan ibu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Muhassonah Hasbullah di Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/8) siang.
“Enggak bakal bisa bikin poros sendiri. Kita sudah jauh, emosional kita sudah terbentuk, kami kompak dan makin mantap,” ujar Aboe di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia mengaku tak mengetahui apakah Nasdem benar-benar tengah menjajaki pembentukan poros baru bersama PKB. Aboe mengaku pihaknya terbuka jika PKB ingin bergabung dengan KPP yang diisi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. “Semua serba mungkin, bisa,” tutur dia.
6. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak mau menjawab pertanyaan soal tudingan Partai Demokrat yang menyebut ia sudah menyepakati kerja sama dengan Partai Nasdem untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Muhaimin tak mau menjawab pertanyaan saat di kediamannya di Jalan Widya Chandra 4 Nomor 23, Jakarta Selatan, Kamis (31/8). Muhaimin yang mengenakan kopiah dan baju koko berwarna putih itu lalu menaiki mobil Honda Odyssey warna hitam dengan pelat B 2919 TRM meninggalkan kediamannya. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya sebelumnya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah sepakat dengan Anies Baswedan menunjuk Muhaimin sebagai bacawapres.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi sudah mengetahui sejaki awal terkait manuver PKB yang akan berkoalisi dengan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. “Ya, rasanya kami sudah mengetahui dari awal, dan itu menjadi hak dari partai politik masing-masing,” kata Viva Yoga ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Kamis (31/8) malam. Viva lantas mengatakan, PAN tidak bisa mengintervensi langkah PKB tersebut. Sebab, itu adalah hak kedaulatan setiap partai politik dalam menghadapi Pemilu 2024. “Kami tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga partai politk, karena masing-masing mempunyai kebijakan mekanisme pengambilan keputusan,” ujar Viva Yoga.
7. Bakal capres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan berziarah ke makam Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng dan sowan ke kediaman orang tua Muhaimin Iskandar di Jombang, Jatim, Kamis (31/8). Anies melakukan ziarah dan tabur bunga ke makam Gus Dur sekaligus bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes Tebuireng. Anies mengaku bersyukur karena bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Pesantren Tebuireng. “Kami bersyukur bisa menyambung tali silaturahmi dengan keluarga besar Tebuireng. Bertemu dengan Kiai Kikin dan Ibu Nyai Lelly,” ucap Anies.
Kiai Nasirul Mahasin Nursalim yang mendampingin Anies ke Tebuireng menyebut kedatangan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu sebagai silaturahmi dan menyambung sanad keilmuannya. Karena Anies disebut pernah menimba ilmu di Pesantren Pabelan, Magelang yang juga merupakan pesantren Nahdlatul Ulama.
8. Ketum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal Partai Demokrat yang merasa dikhianati Nasdem karena keputusan sepihak menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaiman Iskandar alias Cak Imin. Surya Paloh menyampaikan sikapnya. “Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu tentu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah karena perasaan ikut prihatin? Saya pasti tidak bergembira lah menerima kabar seperti itu,” kilah Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Kamis (31/8).
Surya Paloh mengungkapkan harapan NasDem masih sama sejak awal. Yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan dapat terus berjalan bersama. “Karena apa? Karena harapan kita bersama bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Itu pasti sikap NasDem itu kalau masalah itu. Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormati NasDem, itu sikap yang paling mendasar,” tambahnya.
Surya Paloh menghormati jika Partai Demokrat keluar Koalisi Perubahan. Paloh meyakini dirinya tak mengkhianati rekan sekoalisi. “Saya hormati (jika Demokrat keluar koalisi). Apa lagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat pengkhianat atau tidak, kan gitu aja. Tapi saya hormati,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, keputuan resmi memasangkan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menunggu dinamika politik beberapa hari ke depan. Ia menyatakan, sampai saat ini belum ada keputusan resmi keduanya bakal maju bersama sebagai bacapres dan bakal cawapres. “Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini,” ucap Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8). Surya menyebut, deklarasi Anies-Muhaimin bisa jadi dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Namun, rencana tersebut baru sebatas ide. “Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali, baru mungkin sebuah ide, gagasan dari kawan-kawan,” tutur Surya.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tak ingin Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres bubar. Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai Partai Demokrat menuding dirinya dan Anies sebagai pengkhianat karena memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies. “Kenapa kita paksakan bubar, kalau memang dia bisa bertahan baik bagus berkembang?” ujar Surya Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8) malam. Surya lantas berharap apa yang direncanakan dan diharapkan saat membentuk KPP bisa terwujud. Surya tetap menghormati keputusan politik Partai Demokratm termasuk jika memilih hengkang dan bergabung dengan koalisi lain. “Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti kita hormati, itu sikap yang paling mendasar,” kata Surya,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, tak ada arahan dari Presiden Jokowi untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Surya mengakui baru bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/8) sore. “Enggak ada arahan (Jokowi),” kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta. Ia mengaku, wacana menduetkan Anies dengan Muhaimin tidak pernah direncanakan jauh hari sebelumnya. “Saya harus jujur menyatakan enggak pernah ada yang dipersiapkan,” ujarnya. Surya mengungkapkan, sampai saat ini Muhaimin Iskandar belum resmi jadi bakal cawapresnya Anies. Ia berharap Muhaimin bisa menjadi pendamping Anies untuk menambal suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Harapan kita kalau itu memang terjadi, ya demikian pasti. Kan enggak ada harapan kita ke arah negatif, harapan kita ke arah positif,” kata Surya Paloh.
9. Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Sudirman Said mengatakan, bakal cawapres pendamping Anies Baswedan belum diputuskan. Sebab, belum ada titik temu antara partai dalam KPP yang mengusung Anies Baswedan capres 2024. “Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan,” kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8) malam. Sudirman menjelaskan, dalam butir tiga Piagam Kerjasama Tiga Partai KPP, Anies diberikan tugas memilih pasangan atau bakal cawapres.
Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Sudirman Said mengatakan nama Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi satu-satunya kandidat cawapres pendamping Anies Baswedan. Nama tersebut bahkan sudah diusulkan setelah Anies melakukan pembahasan dan mengaji semua nama yang diusulkan melalui proses penjajakan sampai eliminasi. “Sampai pada kenyataannya bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023,” kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8). Sudirman mengatakan, penyampaian Anies ke tiga pimpinan partai koalisi tersebut dilakukan karena Anies menilai yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres-cawapres adalah para pimpinan partai. “Bukan capres,” ucap Sudirman.
10. PPP membuka peluang mengajak PKS dan Partai Demokrat bergabung mengusung Ganjar Pranowo setelah Partai Nasdem mengajukan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Terkait isu penunjukkan Muhaimin sebagai cawapres Anies oleh Surya Paloh, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, koalisinya memiliki tujuan membangun koalisi yang kokoh dan kuat. “Kita memiliki tugas untuk kita bersama-sama penguatan koalisi ini, di antaranya termasuk adalah mengajak partai-partai lain untuk bisa gabung koalisi bersama. Karena kita ingin membangun koalisi yang kokoh dan kuat,” kata Mardiono saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).
Jubir PPP Achmad Baidowi mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan yang sudah punya cawapres resmi yakni Ketua Unum PKB Muhaimin Iskandar. “Kami ucapkan kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menemukan pasangannya, Gus Muhaimin-lah, itu baguslah,” kata pria yang biasa disapa Awiek itu di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (31/8). Awiek berpandangan, ‘perjodohan’ Anies dengan Muhaimin bakal mengubah peta koalisi yang selama ini sudah terbentuk.
Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf menyatakan, pihaknya tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, menanggapi keputusan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal Cawapres Anies. Almuzammil mengatakan, sikap ini sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII. “Bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024,” ujar Almuzammil , Kamis (31/8) malam.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku partainya memilih berprasangka baik usai mencuatnya wacana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024. PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies sebagai bakal capres itu belum menentukan sikapnya. “Husnuzan dulu saja, masih tahap awal,” kata Mardani ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Kamis (31/8) malam. Ia menambahkan, PKS dalam waktu dekat akan menjelaskan secara resmi sikapnya menanggapi wacana tersebut. “Akan ada penjelasan detail tapi di DPP, bukan di sini. Saya acara dulu,” ujarnya.
Pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres 2024. “PKS sendiri kemungkinan bisa tetap mendukung Anies karena kabarnya telah menerima logistik dan juga mendapatkan coat-tail effect dari pencapresan Anies,” kata Umam dalam keterangannya, Kamis (31/8). Umam mengatakan, momen ini akan menjadi peluang yang baik bagi PDI-P merangkul Partai Demokrat untuk memperkuat pencapresan Ganjar Pranowo.
11. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak kaget mendengar kabar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut Airlangga, dalam dunia politik, hal seperti itu biasa terjadi. “Kalau politik biasa saja,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (31/8) malam. Dengan kepergian Cak Imin dari koalisi pendukung Prabowo, Airlangga menyebut, akan ada pembicaraan lanjutan perihal cawapres Prabowo. Airlangga enggan menjawab lebih jauh apakah dirinya akan lebih mudah menjadi cawapres Prabowo atau tidak setelah ini.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pihaknya memberikan hadiah kuda kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto supaya larinya lebih kencang. Ia mengatakan kuda yang diberikan itu bukan kuda sembarangan. Menurutnya, kuda tersebut hasil pengembangbiakan yang dilakukan politikus Golkar Bambang Heri.
“Beliau itu punya 100 kuda, pak dan punya stable, punya breeding di Salatiga, punya di Kalimantan, dan ada di Jakarta. Sehingga ini bagian daripada selain hobi juga mencari prestasi. Dan kudanya ini berprestasi,” kata Airlangga di Golkar Institute, DPP Golkar, Kamis (31/8).
Airlangga mengatakan olahraga berkuda bagian dari anjuran agama Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada tiga olahraga yang dianjurkan, yakni berkuda, berenang, dan memanah. “Jadi ini sesuai dengan sunah nabi dan kuda ini melambangkan agar kami terus memacu, cepat, meloncat menuju kemajuan,” ujarnya.
Airlangga mengatakan hal itu sesuai dengan filosofi nama Koalisi Indonesia Maju yang bertekad akan membawa lompatan menuju Indonesia Emas.”Dan ini sesuai dengan nama koalisi kita yaitu Koalisi Indonesia Maju. Kami ingin lari dengan kencang, lompatan menuju Indonesia Emas menjadi Indonesia Maju,” katanya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyikapi secara santai perihal pernyataan Demokrat yang menyatakan Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres. Prabowo menilai keputusan tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Prabowo mengaku belum tahu perihal duet Anies-Cak Imin di Pilpres 2024. “Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu. Tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja,” ujar Prabowo saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (31/8) malam. Prabowo menegaskan, pada saatnya akan mengumumkan siapa cawapresnya. “Wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain,” ucap Prabowo.
12. MA dinilai tak masuk akal karena membandingkan vonis Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal dengan vonis Richard Eliezer atau Bharada E dalam kasasi perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutanarat atau Brigadir J. Perbandingan itu jadi salah satu alasan MA mengurangi hukuman Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal dalam kasus ini. “Ketika dibandingkan dengan vonis Richard Eliezer, itu tidak masuk akal,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho, kemarin. Di pengadilan tingkat pertama, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara meski terbukti menembak Yosua atas perintah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo. Vonis tersebut jauh lebih ringan ketimbang Kuat Ma’ruf yang dihukum 15 tahun penjara dan Ricky Rizal yang divonis 13 tahun penjara.
13. Mendagri Tito Karnavian berharap para peserta Pemilu 2024 bertanding secara sportif.Harapan itu diungkapkan Tito dalam acara Doa Bersama Pemilu Damai 2024 yang diselenggarakan KPU di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (31/8) malam. Tito menegaskan, peserta pemilu, baik partai politik maupun perorangan, yang berkompetisi secara sehat merupakan salah satu pilar penting demi tercapainya Pemilu 2024 yang damai. “Jargon siap menang, siap kalah, itu jargon saja karena realitanya semua siap menang tapi tidak siap kalah. Kalau kalah, jangan sampai marah-marah,” pinta Tito.
Ia mengatakan, para pemenang pemilu di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat karena partisipasi pemilih di Indonesia tergolong sangat tinggi. “Pemilu yang lalu, partisipasi pemilihnya untuk Pilpres itu 81 persen, sangat tinggi. Amerika bahkan tidak pernah mencapai angka 70 persen, 60 persen saja setengah mati mereka. Korea dan Jepang saja tidak pernah mencapai angka setinggi itu,” kata mantan Kapolri itu.
14. KPK menyebut istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek bisa ditetapkan sebagai tersangkajika Jaksa dan Majelis Hakim bersepakat. Rafael melupakan mantan Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah (Kanwil) di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta II. Ia didakwa bersama-sama istrinya menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, kesepakatan Jaksa dan Majelis Hakim atas status hukum tersangka bisa disematkan jika perbuatan Ernie memenuhi unsur-unsur pidana korupsi.
“Jaksa di surat tuntutannya ternyata menyebutkan bahwa si A, berdasarkan fakta hukum memang dapat masuk kategori tersangka, dengan unsur-unsurnya yang ada, termasuk hakim juga sepakat, baru ditindaklanjuti disitu,” ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).
KPK bakal mendalami dugaan pemberian uang Rp 6 miliar dari anak perusahaan Wilmar Group, PT Cahaya Kalbar kepada Rafael Alun Trisambodo. Adapun Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang didakwa menerima gratifikasi dari para wajib pajak. Pemberian Rp 6 miliar itu terungkap dalam dakwaan Jaksa KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kemarin. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mendalami dugaan pemberian uang itu. “Setiap fakta perbuatan sebagaimana diuraikan di surat dakwaan pasti akan didalami berdasarkan alat bukti yang kami miliki,” ujar Ali. Ia memastikan, KPK akan mengembangkan lebih lanjut perkara rasuah Rafael, termasuk dengan meminta pihak-pihak lain bertanggung jawab secara hukum jika ditemukan bukti.
KPK mengamankan sejumlah dokumen usai menggeledah rumah Wali Kota Bima Muhammad Lutfi. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan itu terkait dugaan korupsi gratifikasi dan pemborongan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. “Selama proses penggeledahan dimaksud ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa berbagai dokumen pengadaan, lembaran catatan keuangan dan alat elektronik,” ujarnya. Selain menggeledah rumah Lutfi, tim penyidik KPK juga menggeledah Kantor Dinas PUPR serta Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima. Sejumlah rumah pihak lain yang diduga masih terkait perkara ini juga akan digeledah penyidik.
15. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk kandidat keenam cawapres pendamping Ganjar Pranowo padai Pilpres 2024. “Yang ada di kami saat ini adalah lima cawapres plus mas Gibran, jadi enam cawapres, jadi itu saja,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
Said menyampaikan tidak ada nama Prabowo Subianto dalam kandidat cawapres Ganjar. Namun demikian, Said memastikan hubungan dan komunikasi PDIP baik dengan Gerindra maupun partai politik lainnya masih berjalan baik. PDIP menurutnya juga terbuka lebar apabila ada parpol lain yang hendak mengusung Ganjar sebagai bacapres dalam kontestasi politik 2024 mendatang. “Enam cawapres yang dimasukkan tidak ada nama bapak Prabowo,” tegasnya.
16. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritik keras wacana mengusung putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024. Busyro menduga pemerintahan Jokowi telah membangkitkan praktik nepotisme dan dinasti politik. Apalagi kini muncul permohonan uji materi atau judicial review oleh PSI soal batas usia minimal capres-cawapres yang Busyro nilai bisa menjadi jalan masuk melanggengkan oligarki.
“Tanpa ada permohonan judicial review itu pun sekarang kan nepotisme yang menjadi dinasti nepotisme yang berbasis pada keluarga pejabat itu kan dipelopori oleh presiden,” kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Kamis (31/8).
Busyro menyoroti sekarang ini sudah ada dua orang anggota keluarga Jokowi yang menjadi kepala daerah. Yakni, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Dia pun mengkritik munculnya wacana Kaesang yang tengah digadang-gadang sebagai kandidat wali kota Depok pada Pilkada 2024. “Dua anaknya sudah maju, satu anaknya lagi sedang digarap untuk Depok. Itu contoh yang tidak baik, enggak pernah mau belajar dari rezim orde baru dulu. Salah satu remuknya negeri era orde baru itu karena KKN,” kata Busyro.
Eks Wakil Ketua KPK itu juga menuding korupsi di era rezim yang sekarang semakin sistemik. Sementara pemilihan orang-orang yang berada di jajaran tim sukses Jokowi saat Pilpres lalu di kursi pemerintahan merupakan perwujudan dari praktik kolusi. “Itu situasi yang mengerikan sungguh sangat mengerikan, menyedihkan,” sambungnya. (HPS)
