Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil (net)
Isu menonjol pagi ini adalah soal ada ketidaksinkronan pandangan di antara para elit partai beringin soal kemungkinan Ridwan Kamil jadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Di satu sisi, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, belum ada pembicaraan terkait wacana Ridwan Kamil jadi bacawapres Ganjar. Sementara sebelumnya Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, Ridwan Kamil sudah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo.
Isu lainnya, Menko Polhukam Mahfud MD setuju jadwal pendaftaran capres-cawapres dimajukan atau dipercepat supaya bertengkarnya tidak terlalu lama. Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj curiga, virus radikalisme dan intoleran telah diatur atau didesain, bahkan ada pihak yang memelihara. Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengakui masih ada jaringan radikalisme di lingkup pegawai BUMN sampai saat ini. Demokrat akan mengetuk pintu Teuku Umar untuk mempertemukan SBY dengan Megawati. PKS akan mendukung Cak Imin sebagai cawapres sesudah Ketum PKB tersebut mengunjungi markas PKS. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal nama Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil yang disebut-sebut akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Airlangga menegaskan, belum ada pembicaraan terkait wacana Ridwan Kamil jadi bacawapres Ganjar. “Itu belum dibahas (Ridwan Kamil menjadi cawapres Ganjar),” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/9).
Pernyataan Airlangga ini berbeda dengan statemen Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang mengungkapkan, Ridwan Kamil sudah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. “Sudah bicara dengan Pak Airlangga, saya yakin pasti sudah. Saya tidak tahu kapan bertemunya, tapi sudah ada pertemuan,” ujar Agung Laksono, Kamis (7/9) malam lalu.
Agung Laksono mengatakan, pihaknya tak bisa melarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil untuk berpasangan dengan bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo. Baginya, Golkar seharusnya bangga karena salah satu wakil ketua umumnya dianggap mumpuni untuk menjadi bakal RI-2. “Kalau (Ridwan Kamil) diminta berpasangan dengan Pak Ganjar, saya kira itu sebuah kehormatan dan bagi Golkar, tentu tidak ada alasan untuk melarang,” ujarnya.
Lebih lanjut saat ditanya soal proyeksi ke depan untuk Ridwan Kamil setelah tidak menjabat Gubernur Jabar, Airlangga menyebut akan ada pembahasan lebih lanjut. Dia menekankan Golkar saat ini tengah fokus pada Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Ya nanti akan ada pembicaraan. Di saat sekarang, Golkar konsentrasi pada Koalisi Indonesia Maju. Proyeksinya nanti. Kalau gubernur sudah disiapkan,” kata Airlangga.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan, partainya tetap di koalisi pendukung Prabowo Subianto. Dave menambahkan, partainya telah menentukan pilihan mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. “Golkar telah menentukan pilihan dan kita telah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres,” ujarnya, Jumat (8/9).
Dave mengatakan pilihan itu adalah komitmen politik Golkar. Pilihan itu juga sebagai bentuk sikap kedewasaan Golkar dalam berpolitik. Ia mengakui, Golkar memang memperjuangkan posisi calon wakil presiden. “Kita mendorong kader terbaik kita untuk cawapres,” ujarnya tanpa mengungkap siapa sosok yang didorong untuk posisi itu.
2. Menko Polhukam Mahfud MD setuju pendaftaran pasangan capres dan cawapres dipercepat menjadi 10-16 Oktober 2023, dari sebelumnya tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Mahfud menilai, dipercepatnya tahapan pendaftaran tersebut supaya tidak terlalu lama bertengkar perihal penentuan pasangan capres dan cawapres. Hal ini disampaikan Mahfud saat menyampaikan sambutan dalam Konsolidasi Kebangsaan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LOPK) di Jakarta, Jumat (8/9).
“Malah ini mau dipercepat pendaftaran presiden karena ini terlalu lama bertengkar, siapa ini yang maju, siapa yang daftar,” kata Mahfud lagi. Dengan dipercepatnya waktu pendaftaran ini, otomatis partai politik peserta pemilu hanya memiliki waktu enam hari untuk mendaftarkan calonnya.
KPU tengah merancang Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam draf aturan tersebut, KPU mengusulkan masa pendaftaran capres dan cawapres pada Pemilu 2024 dimajukan menjadi 10-16 Oktober 2023.. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya berencana memajukan masa pendaftaran capres-cawapres lantaran menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilu. “Disesuaikan dengan Pasal 276 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023,” kata Idham, Jumat (8/9).
Idham menjelaskan, Pasal 276 ayat (1) UU Pemilu mengatur masa kampanye dilaksanakan sejak 15 hari setelah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu ditetapkan. Sementara, dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur bahwa masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Jika dihitung, 15 hari sebelum 28 November 2023 jatuh pada 13 November 2023. “Dengan demikian, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023,” ujar Idham.
Bila Menteri atau pejabat negara yang mau maju capres tak perlu mundur tetapi cukup mengajukan cuti, maka lama cutinya bisa berlangsung 11 bulan. Kenapa? Karena, dalam rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur tahapan penetapan capres-cawapres peserta Pemilu 2024 pada 13 November 2023. Sementara, menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, tahapan pemilu selesai pada 20 Oktober 2024 ketika presiden dan wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji. Jika dikalkulasi berdasar jadwal tersebut, menteri dan pejabat setingkat menteri yang maju sebagai capres atau cawapres mendapat waktu cuti lebih dari 11 bulan atau hampir satu tahun. “Terhitung sejak ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden,” lanjutan Pasal 15 ayat (2) draf tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Menko Polhukam Mahfud MD meminta PT Indobuildco mengosongkan lahan Hotel Sultan yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sebab, PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah seluas lebih kurang 13 hektar itu, setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB) Indobuildco No. 26/Gelora dan GBK Indobuildco No. 27/Gelora habis. HGB No. 26/Gelora berakhir pada 4 Maret 2023 dan HGB No. 27/Gelora berakhir 3 April 2023. Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. “Ya kita harap agar itu dikosongkan dengan baik-baik. Nanti proses pengosongan itu akan dilakukan melalui penegakan hukum secara persuasif,” kata Mahfud usai rapat koordinasi membahas sengketa itu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).
Soal Nasib karyawan Hotel Sultan, Mahfud MD meminta mereka tidak gelisah dengan masalah sengketa yang terjadi saat ini. Ia memastikan, karyawan bisa tetap bekerja, meski sengketa masih berlanjut. “Kepada karyawan yang di sana supaya tidak gelisah, tidak akan ada persoalan apa-apa. Tetap bekerja seperti biasa,” kata Mahfud. Ia menyampaikan, masalah karyawan bisa dibicarakan dengan pemilik yang sah, yakni Kementerian Sekretariat Negara. Sebab, pemerintah sudah memenangkan gugatan atas kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut, mengacu pada HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menegaskan, hak atas tanah Hotel Hutan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, oleh PT Indobuildco sudah habis. Ia mengacu Hak Guna Bangunan (HGB) Indobuildco No. 26/Gelora yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2023 dan HGB Indobuildco No. 27/Gelora yang berakhir pada 3 April 2023. Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.
“Sekarang sudah masuk di bulan September, artinya sudah beberapa bulan yang lalu status tanah HGB 26 dan 27 sudah habis, dan otomatis kembali kepada HPL 1 Tahun 1989 yang status hukumnya atas nama Setneg,” kata Hadi. “Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi dengan HGB di atas HPL tersebut. Pemilik awal PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut,” imbuhnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, ada potensi pidana baru dari sengketa lahan Hotel Sultan oleh PT Indobuildco. Potensi pidana tersebut meliputi masalah pidana umum maupun yang terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. “Kami juga melihat, ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tidak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai dari masalah pidana umum maupun yang terkait dengan Undang-Undang Tipikor,” kata Listyo Sigit Prabowo. Ia menuturkan, pihaknya bersama negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset yang dimiliki negara tersebut.
Karo Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, pihaknya telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) terkait sengketa pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang menjadi lokasi Hotel Sultan. Putusan yang dimaksud yakni empat putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa hak pengelolaan atas nama Sekretariat Negara dalam hal ini Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) adalah sah. “Termasuk pada bidang tanah eks hak guna bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora. Dua HGB tersebut atas nama PT Indobuildco berakhir pada tanggal 3 Maret 2023 dan 3 April 2023,” ujar Eddy dalam keterangan persnya di Kantor Kemensetneg, kemarin.
4. Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj curiga, virus radikalisme dan intoleran telah diatur atau didesain, bahkan ada pihak yang memelihara. Mulanya, Said mengatakan virus radikalisme dan intoleran menjadi benih awal paham dan aksi teror. Hal itu, kata dia, mesti segera ditumpas hingga akarnya.
Said juga menyebut virus liberalisme menggerus ideologi Pancasila, sehingga harus dilenyapkan dengan segera. “Memang semuanya, semuanya by design, ada yang memelihara lah kira-kira,” ujar Said dalam pidatonya di acara konsolidasi kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9).
Said menyinggung soal jemaah Takfir Wal Hijrah sebagai contoh. “Jemaah Takfir Wal Hijrah, itu jaringan Afghanistan, Filipina Selatan, Poso, berarti ada yang ngatur, enggak mungkin tangan kosong, udara hampa enggak mungkin itu, dari mana dana? Dari mana latihan-latihan? Siapa yang melatih?” tutur Said. Dalam penjabarannya, Komisaris Utama KAI ini juga menyinggung soal kasus pegawai KAI yang diduga teroris berinisial DE. Said mengaku pihaknya kecolongan dalam perkara ini.
Said mengatakan tsunami ideologi asing yang anti Pancasila telah meracuni generasi bangsa dan bergerak melalui multichannel. Selain itu, blok-blok peradaban tengah merangsek melakukan hegemoni dan memaksakan kehendaknya melalui berbagi upaya. “Benih-benih radikal intoleran sedang menguat, mengkoyak kebhinekaan dan saya sebagai Komut KAI kaget betul, eh ternyata di KAI ada teroris. Kita kecolongan betul,” jelas Said.
5. Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengakui masih ada jaringan radikalisme di lingkup pegawai BUMN sampai saat ini. “Bukan masih banyak, mungkin masih ada jaringannya [radikalisme],” kata Rycko saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9). Meski demikian, ia tak menyebut ada berapa dan di perusahaan BUMN mana saja para pegawai yang terpapar paham radikalisme. Ia juga tak menjelaskan afiliasi dari kelompok radikal mana yang menyusup ke BUMN tersebut.
Rycko mengatakan selama ini BNPT terus melakukan pembaharuan data pegawai BUMN yang diduga terpapar radikalisme. “Saya enggak bisa jelaskan, yang jelas jaringannya ada,” kata dia. Menindaklanjuti temuan itu, Rycko memastikan BNPT akan mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di tubuh BUMN. Salah satu caranya melalui asesmen terhadap pegawai BUMN yang memiliki risiko tinggi terpapar. Melalui asesmen ini pula, ia akan mengkategorikan para pegawai BUMN yang terpapar radikalisme. Setelah itu, BNPT akan melakukan deradikalisasi kepada pihak yang terpapar. “Asesmen BNPT akan melihat kategorinya yang intoleran, kemudian yang intoleran pasif, intoleran aktif kemudian terpapar,” kata dia.
6. Partai Demokrat siap ‘mengetuk pintu’ pintu Teuku Umar untuk mempertemukan SBY dengan Megawati Soekarnoputri. Jubir Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra menyadari, saat ini partainya sebagai tamu untuk membuka komunikasi dengan PDIP. Demokrat menghargai PDIP sebagai tuan rumah.
“Jadi kalau bicara kebersamaan atau kemungkinan bersama sangat terbuka. Tapi kalau Demokrat bagaimana pun ini kan tergantung tuan rumah. Tentu kita yang mengetuk pintu. Pasti kita yang mengetuk pintu. Enggak mungkin kita enggak mengetuk pintu,” katanya, Jumat (8/9). Demokrat, kata Herzaky, terbuka soal peluang kerja sama dengan PDIP. Dia menyebut kedua partai tak memiliki masalah ideologis.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menilai wacana pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri jelang Pilpres 2024 sebagai suatu hal yang baik. Menurut Jansen, pertemuan keduanya bukan saja akan berdampak baik bagi politik elektoral menjelang Pilpres 2024, namun lebih jauh bagi masyarakat. “Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi. ‘Tembok berlin’ Indonesia akhirnya runtuh,” kata Jansen dalam keterangannya, kemarin.
Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memuji Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Herzaky mengatakan keduanya adalah orang yang baik dan hebat serta memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. “Bagi kami, dua-duanya sama baik,” ucap Herzaky, Jumat (8/9).
Menurut dia, Ganjar merupakan sosok berpengalaman sebagai politikus, anggota legislatif, serta kepala daerah. Ganjar telah menjalin komunikasi yang baik dengan Ketua Umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Herzaky memuji Prabowo sebagai sosok hebat dan berjasa kepada negara. Menurutnya, Prabowo memiliki jejak yang selaras dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY. “Bagaimana beliau juga punya jasa banyak buat negeri waktu dia di militer lalu juga mendirikan partai. Kita perlu apresiasi lah,” ujarnya.
7. Jubir PKS M Iqbal mengatakan saat ini partainya belum memutuskan untuk mendukung Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Masih menunggu keputusan Majelis Syuro.”Belum, karena belum diputuskan,” ujar Iqbal saat ditemui di DPP PKS, Jakarta, Jumat (8/9). Iqbal menjelaskan bahwa sejauh ini Majelis Syuro PKS baru mengeluarkan keputusan mengenai capres yang didukung, yaitu Anies Baswedan.Majelis Syuro harus melakukan musyawarah lagi untuk menentukan siapa cawapres yang didukung. “Adapun cawapresnya juga harus mendapatkan persetujuan,” ucapnya.
Iqbal menyebut Majelis Syuro masih menunggu kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebelum menggelar rapat memutuskan arah koalisi di Pilpres 2024. Ia menjelaskan penetapan capres-cawapres yang diusung PKS sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Syuro. “Untuk penetapan capres-cawapres itu kewenangan Majelis Syuro. Nanti akan digunakan setelah Cak Imin berkunjung dan akan segera dibahas,” kata Iqbal ketika ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (8/9).
Iqbal mengatakan sejauh ini PKS sudah membuka komunikasi dengan PKB perihal penjadwalan pertemuan tersebut. Ia pun membuka peluang pertemuan itu bakal berlangsung dalam waktu dekat usai Cak Imin rampung berziarah ke makam-makam Wali Songo. “Dari hasil komunikasi Insya Allah dijadwalkan dalam waktu dekat ya, setelah Cak Imin melakukan kunjungan ziarah wali dan ke kiai-kiai,” ucap dia.
8. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan bacapres Anies Baswedan sangat berharap PKS segera mendukung dirinya secara resmi menjadi cawapres Anies. Selain itu, ia dan Anies juga berharap Partai Demokrat kembali ke Koalisi Perubahan. Menurut dia, semakin banyak partai yang bergabung untuk mendukung pasangan Anies-Cak Imin, semakin bagus. “Ya saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu PKS untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbhineka ini,” ujar Cak Imin di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9).
Cak Imin setuju PBNU tidak terlibat ke dalam politik praktis. Menurut dia, politik itu berat sehingga sebaiknya diserahkan ke PKB saja. “PBNU tidak boleh ikut politik praktis. Politik itu berat, biar PKB saja yang urus,” ujar Cak Imin. Ia menjelaskan, tugas PBNU adalah mengurus umat dakwah, sedangkan PKB mengurus urusan politik. Karenya Cak Imin sepakat dengan pernyataan PBNU bahwa tidak ada bakal capres atau cawapres manapun yang merepresentasikan NU. “Saya kasih tahu, politik itu berat, biar PKB saja yang nanggung. Saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis,” kata Cak Imin.
9. Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said yakin akan terjadi pertemuan antara PKB dengan PKS. Menurut dia, kedua partai tidak ada perbedaan pandangan untuk membangun koalisi Pemilu 2024 bersama Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan. “Insyaallah tidak ada ketegangan, tidak ada perbedaan pandangan. Hanya soal waktu ya,” kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (8/9). Sudirman berpandangan, kedua partai perlu mengatur waktu untuk bertemu. “PKB sedang menata jadwal. Demikian juga PKS,” ujarnya seraya meyakini PKS pada akhirnya tetap bersama barisan pengusung Anies.
Sudirman Said menegaskan, pihaknya tidak memiliki skenario tanpa PKS. Ia juga membantah ada ketegangan PKS dengan PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai capres dan cawapres 2024. “Kita tidak punya skenario tanpa PKS, bahkan skenario kita itu sebetulnya ada PKS, ada Demokrat, ada Nasdem, dan ada tambahan PKB,” kata Sudirman.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali juga yakin PKS tak akan mencabut dukungan untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres 2024. “InsyaAllah kami berharap dan berkeyakinan PKS akan terus bersama koalisi ini,” ujar Ali, Jumat (8/9). Ali mengatakan, PKS adalah partai yang memperjuangkan perubahan dan merupakan partai kedua yang menyatakan dukungan kepada capres Anies. “Setelah Nasdem, PKS-lah yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden,” imbuh dia. Ali meyakini, PKS tidak akan menarik dukungan pencapresan Anies, hanya karena Cak Imin sebagai cawapres.
10. Plt. Ketum PPP M. Mardiono membantah ada deadlock di antara partai koalisi pendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Deadlock yang dimaksud berkaitan dengan penentuan nama bakal cawapres pendamping Ganjar. “Jadi tidak ada ya, deadlock tidak ada. Tetapi memang sedang dalam proses menentukan bacawapres,” ujar Mardiono dalam sebuah diskusi, Jumat (8/9). “Proses yang paling kita utamakan adalah yang tepat bahwa calon yang akan dampingi Pak Ganjar Pranowo itu adalah calon yang juga pasangan yang serasi,” tuturnya.
Sekjen Barikade Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk mengungkap arahan Yenny Wahid soal dukungan capres di Pilpres 2024 tinggal mengerucut kepada dua sosok, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Arahan itu, kata Haro, diungkap Yenny ketika menggelar Apel Kebangsaan dan Doa Bersama di hadapan ribuan Barikade Gus Dur Jatim di Pesantren Tebuireng, Jumat (8/9). “Iya betul. [Arahan Yenny dukungan mengerucut] Capres Pak Ganjar dan Prabowo,” kata Haro, kemarin.
Meski begitu, kata Haro, Yenny belum mengumumkan siapa kandidat capres yang didukung nantinya.Haro mengatakan Yenny turut memberi arahan tetap berjuang untuk meneruskan cita-cita perjuangan Gus Dur serta para pemimpin Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara.
11. Presiden Jokowi menyampaikan penambahan investasi dari China ke Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang, di Istana Merdeka, Jumat (8/9). “Presiden menyampaikan dan mencatat bahwa terdapat komitmen investasi baru sebesar 21,7 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dan komitmen perluasan investasi 44,89 miliar Dolar AS yang waktu itu disampaikan pada saat pertemuan bisnis di Chengdu,” ujar Menlu Retno Marsudi dalam keterangan pers, Jumat (8/9). Dalam hal kerja sama infrastruktur, kata Retno, pemerintah Indonesia berharap proyek kerja sama kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat segera terselesaikan. Kata dia, Presiden Jokowi juga mendorong implementasi konkret kerja sama antara Indonesia dan RRT dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita meneken kerja sama industri dengan China dan Korea Selatan, sebagai rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN tanggal 5-7 September 2023. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan di Istana Negara, Jumat (8/9) dalam agenda pertemuan bilateral Presiden Jokowi baik dengan PM RRT dan Presiden Republik Korea.
Dengan China, penandatanganan kerja sama diwakili Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) RRT Jin Zhuanglong. “MoU kerja sama industri antara Kemenperin dengan MIIT RRT bertujuan untuk mengembangkan kerja sama di sektor industri manufaktur selama kurun waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang,” ujar Menperin usai melakukan penandatanganan MoU di Istana Negara, Jumat (8/9).
12. Pengusaha Dito Mahendra ditangkap Bareskrim Polri di Pulau Bali setelah sempat dinyatakan buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 2 Mei lalu. “Iya benar (ditangkap di Bali),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtippidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jumat (8/9). Jenderal bintang satu ini mengatakan, Dito tengah dibawa ke Jakarta dan akan langsung menjalani pemeriksaan setelah tiba di Mabes Polri. (HPS)
