Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (net)
Isu menarik pagi ini, PKS titip pesan ke Menko Polhukam Mahfud MD soal Pilpres 2024. Diingatkan, bahaya kalau pilpres mendatang hanya diikuti dua paslon. PKB dan Nasdem sedang siapkan berkas pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres ke KPU. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) ditawari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk jadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Dewas KPK membenarkan pimpinan KPK yang diduga bertemu dengan tahanan korupsi di lantai 15 Gedung KPK adalah Johanis Tanak. Sedangkan tahanan yang menghadap adalah mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi titip pesan ke Menko Polhukam Mahfud MD soal Pilpres 2024. Ia mengatakan jangan sampai Pilpres 2024 mendatang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Menurut saya hindari ada dua paslon di Pilpres. Pak Mahfud, saya titip benar, jangan ada dua paslon deh, bahaya,” kata Aboe dalam ‘Forum Diskusi Pemilu’ yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9).
Aboe berharap Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon. Ia berpendapat pertarungan antara dua paslon berpotensi menimbulkan polarisasi seperti pada Pilpres 2019. Aboe mengatakan koalisi menuju Pilpres 2024 masih fleksibel alias bisa cepat berubah. Ia pun menyebut-nyebut soal kehadiran tokoh ‘Ya Lal Wathon’ di koalisi. “Tinggal lobi-lobi dan pendekatan. Pagi ini berubah, malam berubah lagi, besok berubah lagi, besok muncul tokoh Ya Lal Wathon. Iya kan,” ujar Aboe seraya menambahkan, “Indonesia ini asik, pergantian koalisinya itu sangat smooth tapi cepat.”
Kader PDIP Aria Bima sebelumnya berharap para ketua umum parpol di Indonesia duduk bersama dan saling bermusyawarah untuk membahas Pilpres 2024. Menurut dia, apabila terjadi permufakatan, maka bisa saja Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon saja. “Ini menarik, ada dinamika yang kita harapkan, antar-tokoh ini mufakat, daripada nanti bertemu di simpang jalan, pada saat misalnya putaran kedua,” kata Aria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada tiga kandidat bakal capres yang telah diusung sejumlah koalisi parpol. Yakni, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga nama itu, baru Anies yang sudah mendeklarasikan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Aria Bima mencontohkan, partainya saat ini berproses untuk membuka komunikasi dengan Partai Demokrat yang baru saja hengkang dari koalisi pendukung Anies. “Jadi, ya lebih baik sekarang bermufakat dan bermusyawarah. Syukur-syukur bisa bertemu sampai dua calon itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat juga senang,” imbuhnya. Aria mengatakan, sesuai pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dansa politik menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis atau berubah-ubah sebelum koalisi resmi mendaftarkan paslon presiden dan wapres ke KPU pada Oktober 2024. Ia menegaskan nama-nama kandidat yang masuk bursa cawapres Ganjar bisa berubah-ubah. Aria juga menekankan kewenangan untuk memutuskan calon pendamping Ganjar ada di tangan Megawati.
2. PKB dan Nasdem sedang menyiapkan berkas pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan ke KPU. Ini merupakan keputusan dari pertemuan elite kedua kubu di kantor DPP PKB, Rabu (13/9). Pertemuan tersebut juga menyepakati dibentuknya Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin). “Hari Senin (18/9), kami, dua sekjen, dengan timnya akan memulai menyiapkan berkas karena nama paslon sudah ada, nama tim sudah ada,” kata Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Ia mengatakan, meski KPU belum membuka pendaftaran, namun berkas pendaftaran Anies-Cak Imin sudah mulai disiapkan. Pasalnya, syarat pendaftaran bakal capres dan cawapres relatif tak banyak berganti dari pemilu ke pemilu.
3. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) ditawari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk jadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ahmad Doli mengatakan, Ridwan Kamil telah melaporkan hal itu kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. “Memang Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan ke Pak Airlangga ya. Waktu itu disampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil diundang oleh Bu Megawati, kemudian ditawari jadi wakil presiden,” kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
RK, kata Doli, dinilai memenuhi kriteria untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. “Latar belakangnya karena Pak Ganjar membutuhkan figur yang bisa memperkuat di Jawa Barat,” ujar Doli. Namun demikian, Doli mengatakan bahwa Golkar tetap pada pendirian, yakni mengusung Airlangga sebagai capres atau cawapres. “Sekali lagi, kalaupun misalnya ada perubahan terhadap itu, itu diserahkan pada Pak Airlangga Hartanto yang sudah kami beri mandat ya, baik itu melalui munas, rapimnas, maupun rakernas,” kata Doli.
4. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, belum ada yang ditetapkan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Posisi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih sebatas bakal cawapres, sama halnya kandidat cawapres lainnya. “Ya semua nama-nama yang muncul itu kan disuarakan oleh masyarakat yang ditangkap melalui survei. Statusnya masih menjadi bakal calon wakil presiden,” kata Hasto ditemui di Gedung High End, kawasan Jakpus, Rabu (13/9). Oleh sebab itu, Hasto mengungkapkan bisa saja sosok cawapres Ganjar justru di luar nama yang beredar sekarang ini.
Hasto mengungkapkan adanya pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Adapun Mahfud MD dan Ridwan Kamil merupakan tokoh yang digadang menjadi kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo. Keduanya bertemu Megawati pada waktu yang tak bersamaan. “Pertemuan Prof Mahfud MD dengan Ibu Mega kan terjadi pada saat acara di Arsip Nasional, beliau juga hadir, kemudian dialog antarpemimpin,” kata Hasto ditemui di Gedung High End, kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/9). Sementara pertemuan Megawati dengan Ridwan Kamil terjadi berkaitan dengan pembangunan Monumen Bung Karno di Bandung, Jawa Barat, namun waktu persisnya tak dijelaskan.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa mengakui, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo masih memerlukan penguatan menghadapi Pilpres 2024. Penguatan ini terkait sosok bakal cawapres yang kelak akan mendampinginya pada saat menghadapi kontestasi di Pilpres 2024. “Saya sangat mendukung orang-orang yang kemudian bisa menambah Mas Ganjar sebagai tim yang kuat untuk memenangkan Pilpres,” kata Andika, Rabu (13/9). Ia mengapresiasi munculnya nama Ridwan Kamil dan Mahfud MD sebagai sosok yang digadang menjadi bakal cawapres Ganjar. Namun soal siapa yang akan dipilih, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan eks Wakil Kepala Polri Komjen (purn) Gatot Eddy Pramono siap memenangkan capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan keduanya usai menghadiri rapat konsolidasi TPN yang pertama di Gedung High End, kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/9). “Mulai hari ini, kami akan bekerja walaupun secara resmi belum karena masih ada tahap yang harus diselesaikan. Saya, Mas Gatot, dan Mas Tuan Guru Bajang, dan para wakil ketum lain siap untuk menerjemahkan strategi pemenangan,” kata mantan Panglima TNI itu dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakpus. Gatot menambahkan, dirinya juga sudah mendapatkan arahan dari para ketua umum partai politik pendukung Ganjar untuk lakukan langkah strategis memenangkan Ganjar.
5. Dewas KPK membenarkan pimpinan KPK yang diduga bertemu dengan tahanan korupsi di lantai 15 Gedung Merah Putih adalah Johanis Tanak. Anggota Dewas Albertina Ho membenarkan, pimpinan KPK yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena bertemu dengan tahanan korupsi di lantai 15, tempat ruang pimpinan KPK, adalah Johanis Tanak. Adapun tahanan yang diduga dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. “Kalian sudah tahu toh, kok kalian nanya saya. Wartawan ini lebih tahu daripada saya,” kata Albertina di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
Dadan merupakan tersangka perantara suap hakim agung pada Mahkamah Agung (MA). Ia diduga menjadi jembatan dan menjadi penyalur suap yang kemudian diberikan kepada Sekretaris MA Hasbi Hasan. Albertina mengaku pihaknya belum mengetahui apakah benar Dadan Tri sampai duduk di dalam ruang kerja Johanis Tanak. Padahal, pimpinan KPK dilarang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara, baik saksi maupun tersangka. Dewas mengaku belum memeriksa CCTV yang merekam kejadian tersebut, Dewas masih memeriksa laporan tersebut.
6. Koalisi Perubahan pengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menunjuk mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebagai dewan pengarah tim hukum di Pilpres 2024. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan mantan Jampidsus Edwin Pamimpin Situmorang juga termasuk dewan pengarah tim hukum. “Ada beberapa nama tapi kalau itu sudah konfirmasi menjadi dewan pengarah tim hukum kita,” kata Hermawi usai rapat di kantor DPP PKB, Rabu malam (13/9).
Hermawi mengklaim, sejauh ini Koalisi Perubahan telah menerima pengajuan dari sekitar 1000 advokat yang ingin menjadi bagian dari tim hukum Anies-Muhaimin. Mereka didominasi kelompok Cipayung yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, seperti HMI, PMII, PMKRI, hingga GMNI. “Jadi kita sudah dialog dengan banyak teman-teman, yang 1000-an tadi itu sebagian besar saya ulangi sebagian besar mantan aktivis kelompok Cipayung,” kata Hermawi.
PKS tak dilibatkan saat PKB dan NasDem resmi mengumumkan Timnas Pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres 2024 di kantor PKB, Jakarta Pusat, Rabu (13/9). Hanya Sekjen dan sejumlah elite PKB dan NasDem yang hadir dalam rapat strategis tersebut. Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid mengatakan PKS belum dilibatkan karena masih menunggu keputusan rapat Majelis Syuro. Dia memastikan PKS akan dilibatkan jika secara resmi telah menyatakan dukungan. “Pasti kami akan melibatkan kalau sahabat-sahabat PKS sudah bergabung pasti nanti kita ajak berembuk, berdiskusi, dan bermusyawarah,” kata Hasanuddin.
7. Kejagung menyita uang Rp 27 miliar sebagai barang bukti dalam perkara tersangka Windy Purnama (WP) dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Kominfo. Uang itu awalnya diserahkan pengacara terdakwa Irwan Hermawan, Maqdir Ismail kepada penyidik Kejagung. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan uang itu disita dalam perkara Windy berdasarkan keterangan sejumlah saksi.
“Kami menyita berdasarkan keterangan saksi ya. Keterkaitannya tentu saja berkaitan dengan keterangan para saksi tersebut, sehingga kami menyatakan barang itu harus kami sita dan untuk selanjutnya akan kami jadikan barang bukti dipersidangan untuk perkara WP,” ucap Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Rabu (13/9). Namun, Kuntadi tidak merinci siapa saksi dan materi dari keterangan yang dimaksud. Ia menyebut setelah uang yang diserahkan Maqdir disita, akan diuji dalam sidang kasus Windy berdasarkan alat bukti yang ada.
8. Presiden Jokowi buka suara soal kisruh yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut Jokowi hal tersebut disebabkan oleh komunikasi yang salah ke masyarakat, khususnya soal ganti rugi lahan. “Saya sampaikan urusan di Rempang, tadi malam tengah malam saya telpon Kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah. Mau diberi ganti rugi, diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan,” kata Jokowi dalam Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9).
Menurutnya urusan tersebut bisa diselesaikan di daerah. “Jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera di sampaikan, dilaporkan. Dirjen terkait, menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siap pak. Gimana beres pak, beres beres. Aman pak? Aman, aman tetapi terakhir whatsapp belum selesai Pak, tidak bisa selesai Pak nah,” papar Jokowi. Ia optimis masalah yang terjadi di Pulau Rempang maupun proyek strategis lainnya bisa ditangani dengan cepat dan tepat.
Presiden Jokowi memperingatkan aparat agar tidak menggunakan pendekatan represif dalam mengawal proyek strategis nasional (PSN) pemerintah. Jokowi menegaskan, pemerintah mengerjakan PSN untuk memberi manfaat bagi masyarakat bukan malah membuat rakyat menderita. “Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya, menderitakan masyarakat,” kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9). Jokowi ingin masyarakat justru senang apabila lahannya digunakan untuk PSN karena mereka mendapatkan ganti rugi yang layak, bahkan ganti untung karena tingginya harga yang diberikan kepada warga.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau karena ada kesalahpahaman. “Kasus Rempang diselesaikan karena ada kesalahpahaman. Itu Pak Bahlil ke sana,” kata Mahfud di Hotel Pullman, Kota Bandung, Rabu (13/9). Mantan Ketua MK itu mengaku siap turun tangan terkait penyelesaian konflik yang terjadi di Rempang, bila memang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. “Saya sendiri kalau diperlukan akan menjelaskan dari sisi konstruksi hukumnya, kita harus memberi kepastian hukum terhadap rakyat, terhadap investor, dua-duanya,” ucapnya.
9. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengirimkan tim dari Puspom TNI untuk mengecek dugaan keterlibatan prajurit dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. “Hari ini kami turunkan Danpuspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ, baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat dalam mafia tanah dan sebagainya,” ujar Yudo usai raker dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9). “Kita cek kertelibatan TNI sejauh mana,” tegasnya lagi. Ia memastikan, jika ada prajurit yang terlibat, TNI tidak akan segan-segan membawanya ke ranah hukum. “Proses hukum. Kalau terlibat, terbukti, ya proses hukum,” ujarnya. Yudo mengatakan, TNI bertugas mem-back up polisi dalam proses pengamanan di Pulau Rempang. “TNI kan di BKO (bawah kendali operasi) Polri, kami berada di belakang,” kata Yudo.
PP Muhammadiyah mendesak pemerintah mencabut proyek Rempang Eco-City di Batam sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena dianggap sangat bermasalah. Dalam keterangan tertulis yang ditandangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, disebutkan payung hukum Rempang Eco-City baru disahkan pada 28 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN. Namun proyek tersebut tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak. “Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN,” demikian pernyataan dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9).
Jubir Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Suardi Monggak menyatakan, warga 16 kampung melayu bakal bertahan dan menolak rencana relokasi rumah menyusul pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam. “Jadi, kami tetap bertahan, berapapun uangnya, kami tetap mempertahankan itu, sampai kapanpun. Kata orang melayu, biarlah kami berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau jadi tuan rumah di negeri kami sendiri,” ujar Suardi dalam konferensi pers di YLBHI, Jakarta, kemarin.
Suardi mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti-rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam. “Ini bukan soal pindah harga rumah dengan tipe 4×5 dengan luas tanah 500 meter. Kita tidak bicara itu, apakah dengan kita mengambil tawaran mereka marwah kita tetap terjaga, silsilah kampung juga tetap ada, kan tidak mungkin,” ucapnya.
Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi bentrok warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City. Ia menilai harus ada yang dikoreksi jika kegiatan investasi memicu penderitaan rakyat. “Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi,” kata Anies di DPP PKS, Jakarta, kemarin. Anies menyebut tujuan dari investasi bukan sekadar memperkaya investor, melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Bareskrim Polri mencecar akademisi Rocky Gerung dengan 45 pertanyaan dalam pemeriksaan selama 9 jam terkait kasus dugaan penyebaran hoaks pada Rabu (13/9). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro membenarkan 45 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Rocky. Disebutkan, penyidik lakukan pendalaman terkait ceramah Rocky pada acara konsolidasi akbar aliansi sejuta buruh di Islamic Center Bekasi, Sabtu (29/7) lalu.
“Interview lanjutan dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai Pukul 18.45 WIB, sebanyak 45 pertanyaan terkait dengan isi ceramah yang disampaikan pada tanggal 29 Juli 2023, di Islamic Centre Bekasi, pada acara konsolidasi akbar aliansi sejuta buruh,” ujar Djuhandani dalam keterangan tertulis, Kamis (14/9).
Rocky Gerung disambut riuh massa pendukungnya di luar Mabes Polri usai menjalani pemeriksaan selama hampir sembilan jam di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/9) malam. Begitu keluar dari Gedung Bareskrim, Rocky langsung menemui puluhan masa pendukungnya sekitar pukul 19.05 WIB. “Sudah oke teman-teman, ya. Sudah selesai pemeriksaan, dan terima kasih sudah berkunjung ke Bareskrim,” kata pria yang mengenakan kaos polo berwarna hitam itu saat menemui massa pendukungnya. Pernyataan Rocky lantas disambut riuh massa pendukungnya dengan teriakan kalimat, “No Rocky, no party.”
11. KPK memeriksan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina, Kamis (14/9). “Betul, sesuai panggilan yang sudah disampaikan untuk hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK. Diperiksa sebagai saksi,” ujar Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan. Sebelumnya, Dahlan Iskan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (7/9). Namun, ia tak bisa memenuhi panggilan KPK sehingga dijadwalkan ulang, hari ini. “Saksi (Dahlan Iskan) tidak hadir dan konfirmasi penjadwalan ulang. Informasi yang kami terima penjadwalan ulang tersebut pekan depan,” ujar Ali, Jumat (8/9) lalu.
12. Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengkritik pernyataan Ketua MK Anwar Usman soal pemimpin muda terkait gugatan batas usia capres cawapres yang sedang ditanganinya. Menurut Pacul, sebagai hakim konstitusi, Anwar tak patut menyampaikan pendapat ke publik menyangkut materi yang tengah disidangkan. Meski tak melanggar aturan, namun secara etika tak elok seorang hakim yang menangani perkara melakukan itu.
“Kalau dari kaca mata saya, itu ya sebaiknya orang yang terkait tidak usah menyampaikan opininya gitu loh. Misalnya seorang hakim sebaiknya tidak menyampaikan opininya,” kata Pacul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). Ketua Komisi III DPR itu tak mau berspekulasi apakah pernyataan Anwar tersebut menyiratkan MK bakal membuka pintu agar Gibran Rakabuming menjadi cawapres.
13. Presiden Jokowi memuji kinerja Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi menuturkan, pembebasan lahan merupakan hambatan terbesar dalam penyelesaian PSN, tetapi masalah itu mudah diselesaikan karena ditangani Hadi. “Proyek pembangunan sebanyak tadi yang ditayangkan persoalan paling utama sekali lagi adalah pembebasan lahan. Tetapi karena menteri BPN-nya mantan panglima TNI, nah itu memudahkan. Pak Hadi ini kalau ke bawah ada persoalan lahan, senyum gitu saja rampung semuanya,” kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9). Jokowi menuturkan, kinerja Kementerian ATR/BPN memang harus diacungi jempol, berkaca dari banyaknya sertifikat lahan yang sudah diterbitkan. Ia menyebutkan, pada 2015, baru terdapat 46 juta bidang lahan yang punya sertifikat, dari target 126 juta lahan. (HPS)
