Menko Polhukam Mahfud MD (net)
Isu menarik pagi ini, masih seputar informasi intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, data intelijen yang dimiliki Jokowi tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Disebutkan, Presiden pasti punya intelijen, siapa politisi yang nakal, siapa politisi yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, dan sebagainya.
Partai Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Minggu (17/9) sore kemarin, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY menemui Prabowo di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jabar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono mengatakan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto akan diputuskan partai politik koalisi usai Demokrat resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan soal informasi intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi. Mahfud menilai wajar jika Jokowi memiliki informasi intelijen soal situasi dan arah partai politik di Indonesia. Menurutnya, data intelijen yang dimiliki Jokowi tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. “Enggak urusan urusan cawe-cawe, itu tidak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya Presiden,” kata Mahfud di Jakarta, Minggu (17/9).
Mahfud membantah tudingan koalisi masyarakat sipil yang menilai Jokowi telah menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadi. Mahfud mengatakan tak ada undang-undang yang dilanggar Presiden Jokowi. Ia menjelaskan intelijen memang wajib melapor secara berkala kepada presiden. “Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen, itu ketentuan undang-undangnya. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden,” ujarnya.
Mahfud Menyebut, pengakuan Presiden Jokowi memiliki informasi intelijen terkait internal partai politik, tidak bisa disalahkan. Menurut Mahfud, sebagai Presiden Jokowi bisa mengetahui apapun, termasuk persoalan internal partai politik yang dilaporkan pihak intelijen negara. “Ya enggak bisa dong (Jokowi disalahkan), memang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi presiden,” ujarnya. Mahfud MD mengeklaim data intelijen terkait internal partai politik yang dikantongi Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan sikap cawe-cawe. “Alaah, siapa saja harus punya (data intelijen soal partai) kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi. Enggak urusan-urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya,” kata Mahfud.
2. Presiden Jokowi mengaku memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Hal itu diungkap presiden saat menghadiri rakernas relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9). “Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi.
Sebelumnya dia menyinggung tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Namun untuk bisa ke sana, Jokowi mengatakan semua sangat tergantung pada kepemimpinan. “Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu,” ungkap Jokowi. Dia juga membeberkan, informasi yang dikantongi dari intelijen lengkap mulai dari angka, hingga survei. “Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua itu dan hanya milik presiden karena langsung, langsung ke saya,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengatakan 2024 menjadi salah satu tahun penentu nasib Indonesia untuk melompat menjadi negara maju dan kesempatan itu ada di tiga periode kepemimpinan nasional. “[Tahun] 2024, 2023, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income trap. Terjebak pada jebakan negara berkembang,” ujar Jokowi.
Ia memberi contoh negara-negara di Amerika Latin yang sudah menjadi negara berkembang sejak era tahun 1950-1970an, namun hingga kini masih tetap menjadi negara berkembang. “Kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita, itu lah yang sulit,” ujar Jokowi. Ia menambahkan, “Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong pakar-pakar dari IMF, World Bank, Mackenzie, Bappenas kita coba hitung ulang.”
3. Partai Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Minggu (17/9) sore kemarin, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY menemui Prabowo di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jabar. SBY didampingi kedua putranya, AHY dan Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Sedangkan Prabowo didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gelora Anis Matta, Ketua Umum Prima Agus Jabo, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Garuda Ahmad Ridha Sabana.
Kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung menggelar rapat Koalisi Indonesia Maju di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Menurut Zulhas, rapat tersebut digelar untuk membahas bergabungnya Partai Demokrat ke KIM. Rapatnya sendiri digelar setelah SBY Cs bertemu Prabowo. Secara khusus Zulhas menyampaikan selamat datang kepada Demokrat. “Ahlan wa sahlan saudaraku Partai Demokrat bergabung ke KIM,” ujarnya.
4. Waketum PAN Viva Yoga mengatakan, bergabungnya Partai Demokrat ke KIM, bukan sekadar isu tapi nyata. “Bukan isu. Tetapi berita nyata, Partai Amanat Nasional merasa senang, gembira, haru, dan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Partai Demokrat menyatakan siap sedia bekerjasama, bergabung, dan berjuang bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju,” kata Viva dalam keterangan tertulis.
Viva Yoga menyebut SBY akan turun gunung untuk mengampanyekan capres KIM Prabowo Subianto. “Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk mau memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden,” ujarnya di Hambalang, Bogor, Jabar, Minggu (17/9). Viva juga menyebut, SBY nyaman dengan Prabowo Subianto.
“Pak SBY menyatakan nyaman dengan Pak Prabowo. Sama-sama sebagai saudara dari keluarga besar Tidar, dan selama ini pernah menyatakan dukungan dan bekerja sama di Pilpres sebelumnya,” ujarnya. Viva mengatakan, bergabungnya Demorkat juga menjadi kabar gembira bagi Golkar, Gerindra, PBB, dan Gelora. Seluruh partai yang tergabung dalam KIM menyambut Demokrat dengan suka cita. “KIM akan menjadi koalisi besar,” ucapnya.
Capres KIM yang juga Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunggah momen kebersamaan dengan Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada akun Instagram resmi @prabowo, Sabtu (16/9). Dalam unggahan tersebut, Prabowo mengabarkan kepada followers Instagram-nya bahwa dirinya sedang bersama Airlangga Hartarto, Yanti Airlangga, dan putra semata wayang Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo. “Selamat Berakhir Pekan! Bersama Pak @airlanggahartarto_official, Ibu @yanti.airlangga, dan @ragowo.hediprasetyo,” tulis Prabowo dalam caption di unggahan tersebut. Dalam foto tersebut, terlihat Ketum Gerindra dan Golkar kompak mengenakan setelan baju dan celana warna senada, yakni bernuansa abu-abu. Keduanya tampak berdiri diapit Yanti, istri Airlangga dan putra Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo.
5. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyebutkan, Demokrat belum resmi bergabung ke KIM, koalisi pengusung Prabowo Subianto. Herzaky menegaskan, agenda pertemuan di Hambalang, Minggu (17/9) sore hanya silaturahim, belum ada keputusan yang diambil. Agenda pertemuan adalah silaturahmi kebangsaan antara Prabowo Subianto dengan mantan Presiden SBY.
Herzaky menambahkan, keputusan resmi Partai Demokrat bergabung dengan KIM akan ditentukan dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (21/9) mendatang. Keputusan itu akan disampaikan langsung oleh Ketum AHY. “Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9).
6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono mengatakan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto akan diputuskan partai politik koalisi usai Demokrat resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Semua hal-hal teknis khususnya cawapres dan sebagainya akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya,” kata Budi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Ia menegaskan cawapres Prabowo akan ditentukan lewat musyawarah. Para ketum parpol koalisi akan dlibatkan. “Insya Allah pada waktunya nanti akan diumumkan bersama,” kata dia. Budi juga mengatakan, Partai Gerindra menunggu keputusan resmi Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. “Kita tunggu pada saatnya, nanti kita melihat, kita menunggu statement resmi. Kita menunggu sikap resmi partai Demokrat di hari yang akan datang dan tentu itu akan diperbincangkan juga,” tegas Budi lagi.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bisa memahami langkah Partai Demokrat bergabung ke KIM mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. “Kemana pun pilihan Partai Demokrat, PKS sangat memahami dan mengapresiasi,” kata Mardan, Minggu (17/9). Seperti diketahui, Demokrat bersama PKS dan Nasdem sempat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Namun Demokrat hengkang karena Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
7. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas angkat suara soal kasus sengketa lahan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang tengah mencuat akhir-akhir ini. Menurutnya pemerintah saat ini memang sedang berusaha membangun. Namun, kebijakan pembangunan yang diambil tidak merata. Pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat kecil, menengah, dan atas. “Yang menjadi pertanyaan, rakyat yang mana yang sudah disejahterakan? karena tidak bisa kita ingkari rakyat kita ini berlapis-lapis atau berkelas-kelas, yaitu lapis atas, tengah dan bawah,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9).
Menurut Anwar, kesejahteraan masyarakat Indonesia memang cukup baik. Namun tidak merata. Ia mengatakan, yang hidupnya sudah sangat sejahtera ada di kelompok pengusaha besar yang jumlahnya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha sekitar 5.550 pelaku. Kemudian, lapisan lainnya yang juga sudah sejahtera ada di kelompok usaha menengah yang besarnya sekitar 0,09 persen dengan jumlah pelaku sebesar 60.700. Terakhir, kelompok usaha kecil yang besarnya sekitar 1,22 persen dengan jumlah pelaku sekitar 783.132 pelaku. “Sementara usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68 persen dengan jumlah pelaku sekitar 63,4 juta pelaku, mereka tampak masih terseok-seok,” katanya.
Mabes TNI buka suara soal viral video Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang salah satunya berisi instruksi kepada prajurit untuk memiting warga yang melakukan demonstrasi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan ada salah pemahaman atas pernyataan tersebut karena konteks yang berbeda.
“Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri,” kata Julius dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (18/9).
Ia mengatakan Panglima TNI menginstruksikan kepada Komandan Satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat/senjata, dalam mengamankan aksi demo Rempang untuk menghindari korban.
Capres PDIP Ganjar Pranowo mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi segera mengatasi kasus yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengatakan pemerintah dan aparatur negara perlu bergerak cepat agar kasus Rempang bisa diselesaikan. “Sekarang juga, pemerintah harus segera turun tangan jangan lama-lama. Apalagi aparatur, mesti bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat,” ,” pinta Ganjar di Jakarta Theater, Minggu (17/9). Ganjar mengatakan, pengelola dan kepala daerah yang terlibat dalam kasus Pulau Rempang bisa dipanggil agar kasusnya bisa dibuka dan diselesaikan dengan cepat. “Beberapa aktornya saya kira bisa dipanggil, di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya gitu ya dan saya kira lebih cepat,” ucap Ganjar.
8. Relawan Ganjar Pranowo, Ganjarian Spartan cabang DKI Jakarta, menggelar konsolidasi untuk memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024. Ketua Ganjarian Spartan DKI Anggiat Tobing mengatakan, konsolidasi tersebut untuk mengharumkan nama Ganjar, khususnya di wilayah DKI. Sebab, relawan belum yakin perolehan Ganjar bisa menang di Ibu Kota. “Karena berdasarkan survei, Pak Ganjar belum leading surveinya untuk Jakarta. Jadi kami buat aktivitas ini supaya beliau bisa lebih unggul dari sisi survei. Dalam pencoblosan nanti, kami ingin pastikan Pak Ganjar mendapat suara terbanyak di DKI Jakarta,” kata Tobing di Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (17/9).
Tak mau kalah dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut, koalisi yang didukung PKB pasti menang pilpres, bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo juga sesumbar koalisinya akan menang telak satu putaran pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara bertajuk Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia, di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9). “Ya, kalau kamu bantu. Kita menang telak, dan satu putaran,” lanjut Ganjar menanggapi pernyataan peserta yang hadir dalam acara tersebut.
9. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) berharap Menko Polhukam Mahfud MD dipinang salah satu bakal capres menjadi cawapres pendampingnya. Ketua Presidium KAHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat tiga pasang capres-cawapres pada Pilpres mendatang, di antara mereka terdapat senior HMI, yakni Mahfud MD. “Kita berharap beliau (Mahfud) juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini,” kata Yohan di sela-sela acara HUT KAHMI ke 57 di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta Pusat, Minggu (17/9). Yohan mengatakan, KAHMI tidak memiliki gerakan elektoral tetapi gerakan moral.
10. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut Bogor membutuhkan perubahan. Pernyataan itu disampaikannya saat meresmikan Posko Milenial Amin (Anies-Muhaimin Iskandar) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Bogor adalah daerah yang membutuhkan perubahan,” kata Anies dalam keterangan tertulis , Minggu (17/9). Menurut Anies, jika generasi milenial telah bergerak mengusung semangat perubahan, maka akan menimbulkan efek menular yang luar biasa. Ia menyebut, semangat perubahan itu akan menular, merambat ke seluruh Jawa Barat dan Indonesia. Anies mengaku, telah menyambangi anak muda di sejumlah daerah dan mendengarkan keinginan mereka. “Semuanya nyaris (mengeluhkan) tentang ketersediaan lapangan kerja,” ujar Anies. (HPS)
