Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo beserta isteri, anak, dan cucu dicegah ke luar negeri oleh KPK hingga enam bulan ke depan atau April 2024, sementara Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga bertemu dengan pihak yang berperkara yakni, eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di lapangan badminton.
Presiden Jokowi sudah menyetujui pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan pada Jumat (6/10) dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Praseto Adi sebagai Plt Mentan. Presiden Jokowi belum mau ketemu Syahrul Yasin Limpo. Ia akan menerima politisi Nasdem itu bila jadwal pertemuannya sudah ditentukan oleh Sekneg. PPATK menemukan indikasi pidana dalam transaksi perbankan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Berikut isu selngkapnya.
1. KPK mencegah sembilan orang terkait kasus dugaan korupsi di Kementan, termasuk mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan istrinya, Ayun Sri Harahap ke luar negeri enam bulan ke depan atau hingga April 2024. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pencegahan tersebut diajukan ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. “Mereka adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10). Ali mengungkapkan, pencegahan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan tim penyidik. Meski demikian, Ali tidak membeberkan daftar nama para pihak yang dicegah tersebut. “KPK ingatkan untuk para pihak tersebut, kooperatif mengikuti proses hukum ini, di antaranya dengan hadir memenuhi agenda pemanggilan dari tim penyidik,” ujar Ali.
Menurut sumber di KPK, sembilan orang yang dicegah itu adalah Syahrul Yasin Limpo dan isterinya, Ayun Sri Harahap yang berprofesi sebagai dokter. Kemudian, anak Syahrul , Indira Chunda Thita yang pernah menjadi anggota DPR RI serta cucu Syahrul, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati. Selain anggota keluarga inti Syahrul Yasin Limpo, KPK juga mencegah sejumlah pejabat di lingkungan Kementan. Yakni, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, Karo Organisasi dan Kepegawaian Kementan Zulkifli, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Tommy Nugraha, serta Karo Umum dan Pengadaan Kementan Sukim Supandi.
2. Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga bertemu dengan pihak yang berperkara yakni, eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di lapangan badminton. Adapun bukti yang dilampirkan untuk melaporkan adalah screenshot atau tangkapan layar foto dugaan pertemuan Firli dengan Syahrul di sejumlah media massa. “Laporan sudah diterima oleh pihak pengaduan pasyarakat (Dumas) dan pelayanan publik,” ujar pelapor, Febrianes dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum kepada wartawan, Jumat (6/10).
Dikatakan, pertemuan Firli dengan Syahrul diabadikan dalam sebuah gambar yang beredar luas di media massa dan media sosial. “Saat ini kan muncul informasi foto pertemuan Pimp KPK dengan SYL di lapangan badminton,” kata Febrianes.
Menurut Febrianes dan rekan-rekannya, Firli diduga melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021. Pasal itu melarang setiap insan KPK bertemu secara langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani KPK. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sejumlah pemberitaan, kata Febrianes, pertemuan itu terjadi pada Desember 2022. Saat itu, KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementan.
Jubir KPK Ali Fikri menyerahkan masalah dugaan pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di tengah isu pemerasan, kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia mengatakan, dugaan pertemuan tersebut sudah dilaporkan kepada Dewas oleh pihak tertentu. Ali menegaskan, KPK menghargai proses yang akan berjalan. “Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik pimpinan yang disampaikan para pihak kepada Dewas KPK, kami tentunya menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Jumat (6/10).
“Sekaligus kami juga menghormati proses pemeriksaan nantinya oleh Dewas yang tentunya dilakukan secara profesional dan independen,” sambungnya. Ali meminta publik menunggu hasil pemeriksaan di Dewas KPK tersebut dengan tidak melontarkan opini yang justru akan membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi menjadi tidak efisien dan efektif. Ia meminta semua pihak menunggu proses pemeriksaan etik oleh Dewas KPK. Ia juga meminta publik tidak melontarkan opini yang kontraproduktif.
3. Presiden Jokowi sudah menyetujui pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan pada Jumat (6/10) dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Praseto Adi sebagai Plt Mentan. “Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10). Jokowi menuturkan, Arief ditunjuk sebagai Plt Mentan demi memudahkan pekerjaannya. Ia menyebutkan, pekerjaan Kementan, Bapanas, Perum Bulog, dan Kemendag harus selalu satu. “Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Mentan ini, Menteri Perdagangan, ini selalu harus satu, jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan,” kata Jokowi.
4. Presiden Jokowi belum mau ketemu Syahrul Yasin Limpo. Jokowi mengatakan, ia akan menerima mantan Mentan dari Nasdem bila jadwal pertemuan sudah ditentukan. Menurut Jokowi, jadwal pertemuannya masih diatur oleh Mensesneg Pratikno. “Kalau sudah dijadwalkan saya terima,” ujar Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10). Presiden menyebutkan, pertemuan dengan Syahrul belum akan dilakukan pada Jumat kemarin. “Belum, belum, belum, baru diatur. Tanyakan ke Pak Mensesneg saja,” kata dia. Saat ditanya lebih lanjut arahan apa yang akan diberikan kepada Syahrul saat bertemu nanti, Jokowi mengaku belum tahu. Presiden mengatakan, surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan sudah diterima dan ditindaklanjuti. Surat tindak lanjut itu pun telah ditandatangani olehnya secara resmi.
Presiden Jokowi enggan berkomentar soal dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Jokowi minta hal itu ditanyakan ke aparat penegak hukum yang mengusut perkara tersebut. “Enggak tahu, ditanyakan saja ke aparat penegak hukum, KPK atau kepolisian,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10). Seperti diketahui, kasus dugaan pemeasan ini tengah diselidiki oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Direktur Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, laporan pemerasan itu diterima pada 12 Agustus 2023 lalu. Berdasarkan laporan yang diterima, pemerasan diduga dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap pimpinan Kementan terkait perkara korupsi tahun 2022. Namun, pihak Polda Metro Jaya belum mengungkap identitas pimpinan KPK yang dituduh melakukan pemerasan.
5. PPATK menemukan indikasi pidana dalam transaksi perbankan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah menyerahkan semua temuan analisis rekening terkait Mentan Syahrul ke penyidik KPK. “Semua sudah kami serahkan ke KPK,” kata Ivan, Jumat (6/10). Menurut Ivan, hasil analisis itu tidak akan diteruskan ke penyidik di sejumlah lembaga penegak hukum jika tidak ditemukan indikasi pidana. Hal itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Kami tidak akan menindaklanjuti ke penegak hukum jika tidak ada indikasi pidana,” tuturnya.
6. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, terbuka peluang bagi Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Meski begitu, ia mengklaim pembicaraan itu belum dibahas di internal Demokrat. “Ya, kalau soal kemungkinan sih ada saja. Tapi sekarang kan sisa satu tahun. Tapi semua tergantung Majelis Tinggi,” ujar Syarief, Jumat (6/10). Syarief mengaku tak tahu apakah ada tawaran kursi menteri yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY saat keduanya bertemu di Istana Bogor beberapa hari lalu.
Syarief mengatakan, yang tahu informasi tersebut hanya Jokowi dan SBY. “Saya enggak tahu kalau soal apakah ada tawaran atau tidak,” katanya. Syarief meminta publik menunggu ketika ditanya kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju. “Mudah-mudahan saja, ya enggak tahu, tergantung (keputusan) majelis tinggi,” ujarnya.
Sebelumnya, saat ditanya soal kemungkinan Partai Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi menjawab, rahasia. “Rahasia,” ujar Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (4/10) lalu. Lebih lanjut, Syarief Hasan yakin Presiden Jokowi sudah memahami narasi perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat menghadapi Pemilu 2024. Ia mengungkapkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY telah menjelaskan narasi itu ke Jokowi dalam pertemuan di Istana Bogor pada 2 Oktober 2023 lalu. “Iya, (SBY) artinya menjelaskan posisinya Demokrat dan Pak Jokowi prinsipnya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak SBY,” ujarnya. Lagian, ujar Syarief, narasi perubahan dan perbaikan sebenarnya juga mengandung semangat kesinambungan.
7. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, Partai Demokrat harus memikirkan konstituennya jika mau bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Menurutnya, Demokrat akan kehilangan pemilih pada Pemilu 2024 jika akhirnya memilih menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju. “Kerugiannya tentu perlu diantisipasi dan dikhawatirkan karena selama ini basis konstituen dari Partai Demokrat adalah mereka yang kecewa dan benci dengan Jokowi,” ujar Adi, Jumat (6/10). Ia mengatakan, Demokrat harus menghitung betul untung rugi bergabung dengan kabinet Jokowi.
8. Mantan Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso atau Bang Yos mengungkap alasan para purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) mendukung Anies Baswedan jadi capres 2024. Ia mengatakan, Anies dipilih karena memiliki latar belakang yang baik dan memiliki cerita sukses saat memimpin Jakarta. “Memilih Pak Anies itu karena kita tahu latar belakang pribadinya. Kita tahu semua capres itu kita harus tahu track record-nya apa yang pernah dikerjakan, (apakah) dia punya success story (atau) enggak ketika menjabat,” ujar Bang Yos di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jaksel, Jumat (6/10).
Menurut Bang Yos, karena rekam jejak, FKP3 yakin Anies bisa mengurus Indonesia jita terpilih menjadi presiden. “Sehingga kita yakin karena dia mengurus sesuatu yang tidak mudah bagi indonesia. Kita harus yakin dia mumpuni dia sanggup gitu. Dan amat yakin dia sanggup,” katanya. Dalam pertemuan itu, Anies mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan FKP3 kepada dirinya dan Muhaimin Iskandar. “Saya bersama Gus Imin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan, atas kerja yang luar biasa yang telah dilakukan para purnawirawan untuk mendorong perubahan,” kata Anies Baswedan.
9. Zulhas bisa bernafas lega. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya tak akan memeriksa Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas pada kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan impor gula di Kemendag periode 2015-2023. Sebab, Zulhas tidak berkaitan dengan perkara yang sedang diusut Kejagung tersebut. “Oleh karena tidak adanya hubungan dengan penanganan perkara tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak akan dilakukan pemanggilan sebagai saksi dalam perkara dimaksud,” ujar Ketut dalam keterangannya, Jumat (6/10).
Ketut menjelaskan, perkara ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan Zulhas yang baru dilantik sebagai Mendag pada bulan Juni 2022. Menurutnya, Zulhas justru memberikan kesempatan untuk membuka kasus ini secara objektif dan transparan. “Selain itu, ia (Zulhas) juga memberikan akses kepada tim penyidik untuk melakukan penggeledahan dalam rangka mengumpulkan alat bukti pada Selasa, 3 Oktober 2023,” katanya.
10. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru menerapkan konsep resiprokal dengan TNI dan Polri. Sehingga, nantinya ASN bisa menduduki jabatan di institusi TNI-Polri. Begitu juga anggota TNI-Polri bisa menjabat ASN. “Soal konsep resiprokal dengan TNI-Polri, selama ini teman-teman TNI bisa menduduki jabatan di ASN, tetapi ASN tidak bisa menduduki jabatan di TNI-Polri,” ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10). “Dengan konsep resiprokal, jika Polri membutuhkan tenaga non-ASN, itu nanti bisa diisi. Misalnya direktur digital di Mabes Polri. Atau jangan-jangan ke depan ada Wakapolri yang membidangi pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Kontras mengecam keras revisi UU ASN yang mengizinkan prajurit TNI dan anggota Polri bisa menduduki jabatan ASN. Kontras melihat itu sebagai pembangkangan terhadap hukum dan semangat reformasi yang menghendaki penghapusan dwifungsi ABRI serta penguatan terhadap supremasi sipil. “Dalam aspek substansial, diperkenankannya TNI-Polri menduduki posisi pada ASN merupakan jalan pemerintah untuk mengembalikan hantu dwifungsi TNI-Polri sebagaimana terjadi pada zaman Orde Baru,” kata Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, Jumat (6/10) kemarin. (HPS)
