Gedung KPK (net)
Isu menarik pagi ini, Polda Metro Jaya ternyata sudah menaikkan status kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo ke tahap penyidikan. Polisi tengah menyelidiki foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton yang beredar luas di medsos. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan tim Mabes Polri tangani kasus pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang diduga dilakukan pimpinan KPK.
Presiden Jokowi akhirnya menerima mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10) malam. Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena tidak bisa membantu sampai masa jabatan Jokowi selesai pada 2024. Syahrul akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). DPC Gerindra Tangsel mengusulkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wali Kota Solo jadi bakal cawapresnya Prabowo Subianto. Berikut isu selengkapnya.
1. Polda Metro Jaya menyatakan, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo naik ke tahap penyidikan. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, status perkara tersebut naik ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara pada 6 Oktober 2023. “Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan,” tegas Ade dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (7/10). “Dalam rangka penyelidikan, telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik Tipikor Krimsus Polda Metro Jaya terhadap enam orang saksi,” papar Ade Safri.
Ade Safri menyebut, pihaknya tengah menyelidiki foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton pada Desember 2022 yang beredar luas di medsos. “Terkait dengan foto yang beredar, seputar pertemuan yang terjadi juga telah direkomendasikan dalam pelaksanaan gelar perkara pada hari Jumat 6 Oktober 2023 di ruang gelar perkara,” ujar Ade dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (7/10). Foto itu, bakal didalami lebih lanjut di tahap penyidikan.
Ade menjelaskan, pendalaman foto yang beredar mengacu pada Pasal 65 juncto Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Terkait adanya larangan untuk berhubungan lagsung maupun tidak langsung dengan pihak tersangka,” kata Ade. “Ataupun pihak lain yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun,” lanjut dia.
2. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan tim Mabes Polri tangani kasus pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang diduga dilakukan pimpinan KPK. Ia mengatakan penanganan kasus tersebut harus cermat lantaran menyangkut lembaga dan orang yang dikenal publik. “Karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, juga menyangkut lembaga yang dikenal publik, penanganannya harus cermat, hati-hati. Saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun untuk mengasistensi, sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat,” kata dia, di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sleman, Sabtu (7/10).
Ia mengaku senang jika ada lembaga yang ingin mengawasi penanganan kasus tersebut. Sigit mengklaim Polri akan transparan dalam penanganannya. “Sehingga kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan, apakah ini bisa diproses lanjut, apakah sebaliknya, harus dihentikan. Tentunya ini jadi pelapor dan terlapor untuk kemudian kita uji, saya kira Polri transparan dalam hal ini,” katanya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan laporan kepolisian kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dibuat oleh sosok yang dikenal publik. “Laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, kemudian juga menyangkut lembaga yang dikenal publik,” kata Listyo. Atas dasar itu, Listyo meminta agar kasus dugaan pemerasan yang sudah naik ke tahap penyidikan itu ditangani secara cermat. “Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut mengasistensi, sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat,” tegasnya.
Polda Metro Jaya belum membeberkan nilai uang dalam kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo yang diduga dilakukan pimpinan KPK. “Jadi untuk materi penyidikan nantinya, mohon maaf (nilai pemerasan) kami belum bisa share kepada rekan-rekan media sekalian,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak lagi. “Kami pastikan proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang akan dilakukan oleh tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan berjalan secara profesional, akuntabel, transparansi, berkeadilan,” lanjut dia.
3. Mantan atlet bulu tangkis Indonesia Eddy Hartono dan Trikus Heryanto mengungkapkan pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR Badminton Jakarta bukan berlangsung tertutup, melainkan banyak orang, termasuk dirinya. “Bukan foto berdua, melainkan ramai-ramai,” kata Eddy Hartono di Jakarta, Minggu (8/10). Pemain bulu tangkis era 1990-an itu mengaku tahu persis pertemuan tersebut. Ia mengaku dirinya berada di lokasi pada saat foto tersebut diambil tahun lalu. Sementara pada 2 Maret 2022, Firli disebut sedang bermain badminton bersama atlet badminton lainnya seperti Trikus Haryanto serta pemain lain melihat kedatangan Menteri Syahrul secara tiba-tiba.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kehabisan kata-kata terkait beredarnya foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Saya mengatakan pertama kehabisan kata-kata atau istilah bahasa Inggrisnya speechless, karena saking kagetnya dan kemudian saking sedihnya,” kata Boyamin, Minggu (8/10).
Boyamin mengaku dirinya tak pernah menduga Firli melakukan pertemuan dengan seseorang yang sedang menjadi ‘pasien’ KPK. Padahal, Boyamin berharap laporannya terhadap Firli soal dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja bisa menjadi sebuah pembelajaran. Boyamin menyinggung soal Pasal 36 UU KPK yang mengatur pimpinan KPK dilarang melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun dengan pihak yang sedang berperkara.
4. Presiden Jokowi akhirnya menerima mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10) malam. Keduanya bertemu secara terttutup sekitar satu jam. Jokowi yang mengenakan kemeja putih itu ditemani Mensesneg Pratikno. Dalam pertemuan itu, Syahrul akan bersikap kooperatif menghadapi proses hukum yang menyeret namanya. “Tentang proses hukum yang sedang berjalan ini, saya sampaikan bahwa saya akan menghadapi hal tersebut secara kooperatif,” kata Syahrul. Di sisi lain, Syahrul juga mengaku bakal menyampaikan pembelaannya di hadapan hukum. “Hal tersebut akan saya lakukan yang tentu saja dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku,” jelasnya.
5. Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena tidak bisa membantu sampai masa jabatan Jokowi selesai pada 2024. “Saya mohon maaf dan pamit pada Bapak Presiden karena tidak bisa menyelesaikan tugas atau tidak bisa lagi membantu Bapak Presiden sampai akhir masa jabatan,” ujar Syahrul saat bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (8/10) malam. Syahrul mengaku bersyukur karena telah diterima Jokowi dengan hangat dan ia menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Mentan sejak 23 Oktober 2019.
Syahrul Yasin Limpo akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua LPSK Hasto Wardoyo dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi tidak membantah atau membenarkan perihal permintaan perlindungan tersebut. Keduanya hanya menyatakan belum bisa memberikan keterangan soal itu. “Maaf, belum bisa berikan komentar/pernyataan,” tulis Hasto lewat pesan singkatnya, kemarin. “Maaf kami belum bisa komentar saat ini,” tulis Edwin lewat WhatsApp.
6. Presiden Jokowi meminta masyarakat berhati-hati memilih pemimpin pada 2024, 2029, dan 2034, karena pemimpin yang terpilih pada periode tersebut akan menentukan apakah Indonesia akan membuat lompatan menjadi negara maju atau tidak. “Sekali lagi dalam tiga kepemimpinan yang akan datang, 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat ke negara maju atau tidak,” ujar Jokowi saat memberikan pidato pada Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10).
Jokowi meminta masyarakat jangan sampai terpecah-belah karena beda pilihan politik. “Saya wanti-wanti Pemilu 2024 baik itu pilpres, pemilihan legislatif, dan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Itu kita menjadi terpecah belah karena perbedaan pilihan, jangan,” ujar Jokowi lagi. “Beda pilihan itu biasa, kadang-kadang pemimpinnya sudah makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih rebut. Ini yang harus kita hindari karena sekali lagi pemilu itu setiap lima tahun sekali ada, oleh sebab itu mari kita jaga persaudaraan kita, kita jaga kerukunan kita, kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, kita jaga ukhuwah wathaniyah kita, kita jaga ukhuwah insaniyah kita, kita jaga,” paparnya.
Presiden Jokowi kembali berpesan soal kriteria sosok pemimpin Indonesia pengganti dirinya. Jokowi berharap penggantinya nanti tidak gentar mengambil kebijakan demi rakyat meski digugat negara lain.Salah satunya, sosok yang bernyali tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. “Karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko,” ujar Jokowi saat berpidato pada Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10). “Karena yang dihadapi ke depan akan makin kompleks. Makin sulit, dan makin tidak mudah,” tegasnya.
7. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menebak, sinyal Presiden Jokowi bahwa pemimpin penggantinya kelak haruslah sosok yang pemberani, bernyali, dan berani mengambil risiko adalah Prabowo Subianto. “Kalau Jokowi menegaskan soal perlunya pemimpin bernyali dan berani, tampaknya itu lebih dekat ke karakter Prabowo,” ujar Djayadi, Minggu (8/10).
Djayadi mengungkapkan, berdasarkan riset, publik mengharapkan pemimpin yang memiliki karakter merakyat, tegas berwibawa, jujur, dan pintar. Publik menilai Prabowo masuk dalam salah satu kriteria di atas, yakni tegas dan berwibawa. “Kita semua tahu, Pak Jokowi sangat memperhatikan hasil-hasil riset opini publik lewat survei,” kata Djayadi.
8. Pemprov Jabar membatalkan secara mendadak acara diskusi yang dihadiri bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung pada Minggu (8/10). Kabar pembatalan diskusi Anies itu disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq. Menurut Maman, acara yang akan digelar Gedung Indonesia Menggugat (GIM) itu telah mengantongi izin dari Dinas Pariwisata Jawa Barat.
“Namun pada Sabtu malam 7 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB, salah seorang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan,” ucap Maman. Dia mengaku heran dengan pembatalan tersebut. Menurut Maman, hingga kini pihaknya belum menerima surat tertulis pembatalan acara diskusi bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan’ itu. “Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tertulis dan hanya disampaikan secara verbal hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan acara,” ucap dia.
9. Bakal capres Anies Baswedan bertemu mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10) pagi. Pertemuan ini diduga sebagai langkah Anies untuk mengamankan dukungan JK, usai Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menemui JK di tempat yang sama, Rabu (4/10) lalu. Dalam pertemuan kemarin, Anies dan JK sarapan Bersama dengan menyantap Coto Makassar yang disajikan tuan rumah.
Dalam kesempatan itu, JK sempat memuji Anies. Ia menyebut, Anies sebagai pemimpin yang memiliki track record yang baik. “Saya kira semua itu dapat dipenuhi Anies yang pernah menjadi Menteri dan Gubernur DKI, leadershipnya baik dan lengkap. Gitu, kan. Jadi butuh itu suatu kepemimpinan yang baik,” puji JK. Ia menyampaikan, kepemimpinan yang baik sangat diperlukan mengingat Indonesia adalah bangsa yang besar, jumlah penduduknya 270 juta jiwa.
“Ini bukan Singapura, bukan Malaysia. (Indonesia) ini 8 atau hampir 10 kali dibandingkan Malaysia. 8 kali lah. Jadi butuh orang yang punya sinergi. Karena itu saya kasih vitamin supaya stamina lebih kuat menghadapi 4 bulan ke depan. Ada masalah enggak selama ini? Track record, oke lah. Seperti itu yang kita harapkan untuk memimpin bangsa ini ke depan. Saya objektif saja, tapi track record, pengalaman, kecerdasan bisa melayani bangsa ini, dan morally dapat kita pegang tidak pernah ada masalah moral,” ujar JK.
Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar ingin mengajak mantan Wapres Jusuf Kalla bergabung ke tim pemenangannya. “Insya Allah, insya Allah kami mengajak Pak JK masuk tim pemenangan),” ujar Muhaimin di Simpang Balapan, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/10). Pria yang karib disapa Cak Imin ini mengatakan, Jusuf Kalla memang memberikan dukungan padanya dan Anies untuk menjajaki Pilpres 2024. “Pak JK kelihatan sekali mendukung Mas Anies dan saya. Beliau punya harapan perubahan itu terjadi,” katanya.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mempertimbangkan mantan Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dan sejumlah purnawirawan TNI-Polri masuk dalam pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. “Ya pasti ada yang masuk ke tim pemenangan AMIN, yang saya sebut tadi itu berlatar belakang macam-macam, mau TNI mau polisi,” ucap Hasanuddin di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/10). “Itu pasti akan direkrut untuk jadi timnas AMIN,” ujarnya.
10. DPC Gerindra Tangsel mengusulkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wali Kota Solo menjadi bakal cawapresnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut diputuskan dalam Rakorcab di BSD, Tangsel, Minggu (8/10). Ketua DPC Gerindra Kota Tangsel Li Claudia Chandra mengatakan, rakorcab ini untuk meningkatkan soliditas para kader dan simpatisan. “Dalam rakorcab ini, kami DPC Gerindra Kota Tangerang Selatan memberikan rekomendasi, yaitu mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Pak Prabowo pada Pilpres mendatang,” katanya.
Jika menjadi presiden, Prabowo Subianto akan merealisasikan dana abadi pesantren yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan hal itu merespon permintaan Pengasuh Ponpes Masyaul Huda Kalipait Banyuwangi KH Suyuti Thoha agar Prabowo memperhatikan masa depan santri dan pondok pesantren. “Bila Allah takdirkan Pak Prabowo menjadi presiden 2024, beliau akan merealisasikan dana abadi untuk pesantren sesuai amanat Undang-Undang Pesantren. Itu menjadi salah satu komitmen prioritas Pak Prabowo atas kepeduliannya terhadap kaum santri dan pondok pesantren di Indonesia,” kata Muzani, Minggu (8/10). Muzani menjelaskan, Prabowo ingin menciptakan kemandirian pangan Indonesia dan para petani sejahtera.
11. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas menganggap usulan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) yang meminta Prabowo Subianto menggandeng Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya adalah usulan yang bagus dan wajar-wajar saja. Zulhas mengatakan, Gibran adalah wali kota yang sukses meski usianya masih muda. “Gibran tuh anak muda, wali kota sukses ya kan. Jadi, kalau ada yang mengangkat namanya kan bagus, pantes, wajar,” ujar Zulhas saat ditemui di rumah Wamenaker Afriansyah Noor, Jakarta Selatan, Minggu (8/10). Zulhas menepis anggapan bahwa terjunnya Gibran ke dunia politik sebagai dinasti politik, meskipun Gibran merupakan putra Presiden Jokowi.
Relawan Jokowi, Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) berharap Prabowo Subianto menggandeng putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapresnya. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Samawi, Gus Muhammad Nahdy saat berkunjung ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10). Ia meminta Prabowo menggandeng Gibran jika MK mengabulkan gugatan atas batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. “Kami berharap Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo, jika nanti MK mengabulkan gugatan atas batas minimal usia capres dan cawapres,” kata Nahdy. Ia meyakini, pasangan Prabowo-Gibran akan menjadi dwitunggal yang saling menguatkan.
12. Prabowo Subianto mengaku tidak suka terlalu dielu-elukan oleh para pendukungnya. Sebab, jati diri seorang pejuang dan pendekar adalah bekerja keras tanpa pamrih (rame ing gawe sepi ing pamrih). “Saya sesungguhnya merasa bisa dikatakan, saya tidak mau terlalu dielu-elukan, karena sebenarnya jati diri seorang pejuang, jati diri seorang pendekar itu bekerja keras tanpa pamrih. Saya sejak kecil dapat Pelajaran, ‘rame ing gawe, sepi ing pamrih’,” kata Prabowo dalam acara deklarasi di Hotel Kartika Candra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10).
Prabowo berpesan kepada relawannya jangan sampai menggadaikan rumah untuk modal terjun ke politik. Mulanya, Prabowo menyebut, sistem politik di Indonesia saat ini perlu diperbaiki karena berbiaya mahal. “Sekarang sistem politik kita menurut saya terlalu mahal. Sulit kalau orang tidak punya uang banyak maju di politik, sulit,” ujarnya. Prabowo mengaku kenal dekat dengan semua presiden yang pernah memimpin Indonesia. “Semua presiden kita yang terdahulu niatnya sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Karena saya juga kenal dekat dengan presiden-presiden itu, kecuali Bung Karno karena saya terlalu kecil waktu itu. Tapi saya pernah diangkat sama beliau,” kata Prabowo lagi.
Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru yang mereka lakukan pada Sabtu (7/10), yakni elektabilitas Prabowo Subianto yang terkuat, termasuk ketika dilakukan simulasi dua nama yang bertarung dalam pilpres satu putaran. “Pada simulasi head-to-head Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, Prabowo Subianto unggul dengan angka elektabilitas 51,2 persen sedangkan Anies Baswedan 28,3 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis hasil surveinya. Sementara dalam simulasi head to head Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, capres KIM ini masih unggul walau dengan jarak yang lebih tipis, yaitu 46,1 persen berbanding 39,8 persen.
13. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Pilgub DKI Jakarta 2017 merupakan pemilu terburuk di Indonesia, karena menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Saat itu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang dan terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. “Yang buruk sudah lewat dan yang paling buruk pemilu itu waktu Pilgub DKI,” ujar Zulhas dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah Wamenaker Afriansyah Noor, Jakarta, Minggu (8/10). “Seperti Pilgub DKI zamannya Pak Anies, ada Pak Ahok. Atau pilpres zaman Pak Jokowi yang dua pasang, dua kali. Kita terbelah waktu itu. Oleh karena itu, yang paling buruk sudah lewat,” katanya lagi.
14. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Nanang Avianto dan Kapolres Seruyan AKBP Ampi Mesias Von Bulow buntut bentrok antara warga Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalteng dengan polisi yang menewaskan satu warga karena tertembak dan dua orang lainnya luka-luka. “Hari ini, kembali kita menyaksikan brutalitas aparat kepolisian dalam melakukan penanganan konflik ketika Komunitas Masyarakat Adat berhadapan dengan perusahaan. Satu nyawa melayang dan dua lainnya terluka akibat peluru senjata pihak kepolisian. Puluhan orang lainnya turut ditangkap,” tulis AMAN, Minggu (8/10). “Untuk menjawab tuntutan masyarakat adat atas lahan plasma yang puluhan tahun tak juga diberikan oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I, sebuah entitas bisnis milik Best Group, polisi tak segan menembaki masyarakat adat yang seharusnya mereka lindungi,” sambungnya. (HPS)
