Mantan Wapres Jusuf Kalla (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mewanti-wanti soal potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Jokowi karena krisis di bidang politik dan ekonomi. JK menilai, pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi. JK juga menilai, sistem demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi bagus di awal-awal, namun sekarang sudah mengalami masalah.
Isu hangat lainnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran menyebut ada potensi kerawanan operasi intelijen asing pada Pemilu 2024. Potensi tersebut bisa terjadi karena Indonesia memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional. Fadil meminta Jubir TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengungkap oknum polisi yang dia sebut tidak netral dalam Pemilu 2024. Ungkap saja, jangan takut. Berikut isu selengkapnya,
1. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mewanti-wanti soal potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Jokowi karena krisis di bidang politik dan ekonomi. JK menilai, pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi. “Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini,” kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11).
.JK menuturkan, pemerintahan Presiden Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat. Pada tahun 1998, situasi serupa dialami Presiden Suharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak. Pada saat bersamaan, Indonesia dihantam oleh krisis keuangan dunia yang membuat harga melambung tinggi. Menurut JK, catatan sejarah itu menunjukkan, krisis politik dan krisis keuangan yang terjadi bersamaan dapat membuat pemerintahan jatuh. “Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) poltiik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan,” ujar JK.
JK memandang, sistem demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi mengalami masalah lebih cepat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. JK menilai, kepemimpinan yang demokratis di Indonesia umumnya dapat berjalan selama 10 tahun. Tetapi, kini demokrasi sudah bermasalah sebelum 10 tahun. “Lebih cepatnya terjadi sekarang ini, belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya,” kata dia.
JK menilai, demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dengan baik pada pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014-2019 lalu. JK yang menjabat wapres saat itu tahu betul tak ada masalah dalam demokrasi Indonesia. Namun, belakangan ia menganggap ada masalah dalam demokrasi di Indonesia. ‘’Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah).Karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih,” kata JK.
2. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran menyebut ada potensi kerawanan operasi intelijen asing pada Pemilu 2024. Potensi tersebut bisa terjadi karena Indonesia memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional. “Kita punya konsekuensi dengan negara berjumlah penduduk tinggi secara geopolitik, geostrategis, letaknya di tengah-tengah benua Australia dan benua Asia, dan sebagainya. Nah sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan asing, nah itu harus kita perhitungkan,” ujar Fadil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).
Dalam raker tersebut, Fadil memperlihatkan dokumen pemaparannya terkait operasi intelijen tersebut yang memuat tiga poin penting. Pertama, pilpres menjadi sorotan internasional dan posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan politik global yang sangat diperhitungkan. Kedua, pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan cara menginginkan capres-cawapres terpilih sesuai dengan kepentingan. Poin ketiga, dipaparkan pula upaya intervensi pada pemilu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Ia menjelaskan, pertama, bisa saja pihak asing memberikan bantuan secara gelap terhadap koalisi capres-cawapres tertentu dan kelompok masyarakat sipil dan LSM, untuk melakukan framing atas nama demokrasi. Kedua, pihak asing juga bisa melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU melalui serangan siber. Selain itu, intervensi asing bisa juga dilakukan melalui pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia, dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk.
Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran meminta Jubir TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono jangan takut mengungkap oknum polisi yang dia sebut tidak netral dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya dalam RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (15/11). “Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu, apa benar? Siapa, kan katanya banyak nanti kita klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja siapa orangnya buka, jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab,” ucap Fadil.
Dia meminta Aiman mengungkap anggota polisi yang disebut tak netral itu secara terang benderang agar narasi di publik tidak mengesankan institusi Polri yang berjalan secara tidak netral. “Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat pada terganggunya kesadaran publik,” ucap dia. Fadil mengatakan, polisi akan memproses kicauan Aiman karena ada enam laporan yang diterima polisi. “Karena ada laporan, maka penyidik Direskrimsus Polmed melakukan klarifikasi artinya penyelidikan apakah ada perbuatan pidana,” ucapnya. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi.
Terpisah, mantan presenter yang kini menjadi caleg Perindo, Aiman Witjaksono mengaku dirinya tidak pernah mengatakan institusi Polri tak netral pada Pemilu 2024. Dia menyebutkan kata “oknum” dalam pernyataannya. “Saya ingin meluruskan dua hal. Satu, saya menyebut oknum bukan institusi Polri secara keseluruhan dan dua, saya menyebut masih banyak sekali polisi yang menjaga netralitasnya,” ucap Aiman melalui akun Instagram pribadinya, @aimanwitjaksono, Rabu (15/11). Pada unggahan tersebut Aiman juga menambahkan potongan video pernyataan saat Konferensi Pers TPN Ganjar Mahfud dengan topik netralitas aparat dalam pemilu, di Jakarta, Sabtu (11/11). “Saya buktikan, pada video yang dijadikan pelaporan saya. Saya yakin betul itu bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya,” kata Aiman. Ia menyebutkan banyak anggota polisi yang masih menjaga hati nurani untuk netralitas Pemilu 2024.
3. Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan pemaparan Polri yang menyebut ada pendanaan pihak asing secara gelap kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi. “Di bahan halaman 35, Pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu,” ujar Aboe dalam RDP Komisi III DPR dengan Kabaharkam di Senayan, Rabu (15/11).
Aboe mendesak Fadil menjelaskan temuan dalam pemaparannya tersebut, apakah temuan itu fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisis semata. “Mohon dijelaskan ini sebagai ungkapan fakta bahwa ini ada capres-cawapres didanai oleh asing ataukah semua analisis oleh Polri mengenai pendanaan asing,” imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan menanyakan, mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak menghadiri rapat persiapan dan pengamanan Pemilu 2024 bersama DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (15/11). Kapolri hanya memerintahkan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran untuk mewakilkan dirinya dalam rapat tersebut. Trimedya pun tampak kesal dengan hal itu, lantas, ia mempertanyakan mengapa Kapolri saat ini seperti diistimewakan sekali.
Sebab, kata Trimedya, dari pengalamannya yang telah menjabat sebagai anggota DPR, tidak pernah Kapolri diwakilkan saat rapat jelang pemilu.Lantas, ia meminta agar rapat persiapan dan pengamanan Pemilu 2024 ini ditunda hingga Kapolri dipastikan dapat hadir. Namun, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul meminta agar rapat itu terus dijalankan.
4. Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan korupsi mark up yang terjadi di Kemenhan sudah melampaui level ‘gila’. Disebutkan, harga satu senjata yang aslinya hanya 800 dollar dimark up jadi 10.800 dollar. Hal tersebut Hashim ungkapkan saat menjadi pembicara dalam acara Guyub Nasional di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/11). Mulanya, Hashim bercerita mengenai momen Prabowo yang baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019 silam. Di bulan-bulan pertama Prabowo bekerja, dirinya harus menandatangani kontrak senilai Rp 51 triliun.
Namun, kontrak yang fantastis itu ternyata terindikasi korupsi mark up. “Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak,” ujarnya. Menurut Hashim, korupsi mark up merupakan salah satu penyakit di Indonesia. Sebab, di salah satu kasus korupsi mark up itu saja, angka mark up-nya mencapai 1.250 persen. “Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung,” tuturnya. “Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai ‘Prabocor’ karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus,” sambung Hashim.
Hashim mengungkapkan, Presiden Jokowi kaget ketika mendapat laporan dari Prabowo soal temuan dugaan korupsi di Kemenhan. Jokowi pun memerintahkan Prabowo untuk memberantas korupsi yang terjadi di Kemenhan. Dukungan dari Jokowi untuk memberantas korupsi itulah yang membuat Hashim jatuh cinta kepada ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. “Saya mau sampaikan juga kenapa saya jatuh cinta lagi dengan Pak Jokowi. Saya cinta pertama tahun 2008. Cinta kedua beberapa tahun yang lalu,” ujar Hashim. “Waktu Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, lalu Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang, ‘lanjutkan berantas korupsi di Kemenhan, terus, dan saya dukung’,” sambungnya.
5. Hashim mengaku, Prabowo pernah bercerita kepada dirinya mengapa pada akhirnya memilih calon wakil presiden yang berasal dari kalangan anak muda. Hashim menyebut, Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. “Pak Prabowo tahu enggak bilang apa? ‘Lebih baik anak muda yang bersih daripada orang tua yang kotor dan koruptor. Dia bilang ke saya, Syim, lebih baik saya pilih anak muda, mungkin bocil, mungkin karbitan, mungkin ingusan, tetapi dia punya hati mulia dan bersih,” kata Hasyim menirukan Prabowo. Menurut Hashim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya, tetapi juga kepada elite Gerindra. Ia lalu mengungkit ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo yang pernah menjadi menteri pada usia 33 tahun.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengklaim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk jadi anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia belum dapat memastikan kapan status Khofifah di TKN akan diumumkan. “Saya juga denger Bu Khofifah juga menyatakan masuk ke TKN. Soal kapan resminya, saya belum tahu,” katanya di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Hashim menjelaskan, struktur TKN saat ini memang sudah final namun tidak menutup kemungkinan ada penambahan anggota baru. Sebagai contoh, ada advokat Otto Hasibuan yang resmi bergabung baru-baru ini. Lalu Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga politisi Partai Demokrat, Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin yang juga akan membantu Prabowo-Gibran di Jawa Timur. “Dan saya kira ada beberapa tokoh-tokoh lain. Ridwan Kamil akan pimpin TKN di Jawa Barat,” tambah Hashim lagi.
Hashim juga mengatakan, masyarakat tidak harus memilih pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, jika memang tidak suka dengan keduanya. Ia mempersilakan masyarakat memilih capres lain yang tidak “gemoy” seperti Prabowo atau cawapres yang tidak terlalu kurus seperti Gibran. “Kalau tidak suka dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya pilih yang lain lah. Enggak ada paksaan kok. Indonesia bukan Korea Utara. Indonesia adalah negara demokrasi. Ada pilihan. Kalau tidak suka Prabowo ya sudahlah, Pak Prabowo mungkin terlalu gemuk. Mas Gibran mungkin terlalu kurus. Yang satu gemoy, yang satu apa, ya sudahlah,” ujarnya. Kata “gemoy” kian populer belakangan ini. Biasanya, kata gemoy diucapkan saat melihat tingkah anak-anak yang lucu atau menggemaskan. Akhir-akhir ini Gemoy diidentikkan dengan capres Prabowo Subianto.
6. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, DPC PDI-P Solo telah melayangkan surat usulan pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI-P ke DPP PDI-P. Menurut Hasto, surat yang dilayangkan DPC PDI-P Solo tak jauh berbeda substansinya dengan surat yang dilayangkan DPC PDI-P Medan, yang mengusulkan agar Bobby Nasution, adik ipar Gibran, juga diberhentikan sebagai kader PDI-P. “Surat sudah diberikan DPC, sama isinya, yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, substansinya sama (pengajuan pemberhentian Bobby dan Gibran),” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Hasto menyampaikan itu saat ditanya status Bobby dan Gibran sebagai kader PDI-P. Seperti diketahui, saat ini Gibran telah berstatus calon wakil presiden (cawapres) dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Adapun Bobby diketahui juga telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Sikap keduanya bertentangan dengan sikap PDIP yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. “(Statusnya) itu sudah, semua tutup buku,” kata Hasto. Ia memastikan, surat dari DPC PDI-P Solo telah diterima DPP PDI-P di Jakarta.
7. Jaleswari Pramodhawardhani resmi mengisi posisi Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mulai Rabu (15/11) usai diumumkan Ketua TPN Arsjad Rasjid. Meski demikian, Jaleswari mengakui dirinya masih aktif menjabat Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP). “Saya sebagai bagian dari pemerintah, saya sadar betul bahwa aturan-aturan hukum yang ada kami sudah mencermati juga. Insyaallah tidak melanggar aturan,” kata Jaleswari dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11) malam. Ia mengaku sudah ajukan izin cuti. Ia juga tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan menghadiri rapat TPN Ganjar-Mahfud. “Saya naik grab (ke Gedung High End), tidak pakai mobil dinas. Saya paham betul bagaimana caranya kita tetap menggenggam prinsip-prinsip demokrasi,” ucapnya.
8. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pakta integritas yang diteken Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Pakta integritas itu berisi pernyataan bahwa Yan siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11) malam.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal beredarnya pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar ini menyebut, pakta itu terbit pada bulan Agustus, atau saat Ganjar belum resmi menjadi capres yang diputuskan KPU. “Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan bahasanya,” kata Mahfud di Inews Tower, Jakarta, Selasa (14/11) lalu.
9. Pengamat Hukum Titi Anggraini mengingatkan, ada cost politik yang mahal jika aparat keamanan termasuk TNI/Polri tidak menjaga netralitas dalam Pemilu tahun depan. Biaya mahal karena ketidaknetralan pihak-pihak tertentu ini pernah menjadi pengalaman Indonesia pada tahun 2016 silam. Kala itu, Pilkada di 10 TPS Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, harus diulang karena adanya campur tangan aparat. “Pentingnya aparat keamanan dan birokrasi itu netral sudah sangat terang-benderang menjadi pengalaman kita di Pilkada. Sebagai contoh ketika aparat tidak netral ongkosnya mahal sekali,” kata Titi dalam diskusi catatan kritis KontraS di Jakarta, Rabu (15/11).
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencium adanya berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden pada 14 Februari 2024. Dalam catatan kritisnya yang diluncurkan Rabu (15/11), potensi pelanggaran tersebut bisa terjadi dari berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu. Akibatnya, mampu mencoreng nilai ideal dari demokrasi yang bebas dan bersih. “Kita sama-sama tahu betul terdapat sejumlah langkah atau manuver politik, bahkan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah berpotensi mencoreng netralitas dan imparsialitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Deputi Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam peluncuran catatan kritis, Rabu (15/11).
10. TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 menunjukkan adab santun saat menghampiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Gibran tampak menyapa para elite partai politik, termasuk menyalami Megawati, menjelang pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11) malam. “Prabowo dan Gibran adalah dua sosok negarawan sejati. Keduanya konsisten antara perkataan, sikap, dan perilaku tentang cara-cara santun yang harus ditunjukkan kepada kawan maupun lawan politik,” kata Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/11).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, tindakan yang dilakukan kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan bentuk penghargaan kepada senior. Meski Gibran kader PDI-P yang membelot menjadi cawapres Prabowo, ia tetap menghormati sosok Megawati. “Saya nonton di video saja, saya nonton di Youtube, saya berbangga anak-anak muda masih tahu sopan santun, masih tau adat-istiadat. Walaupun kita berbeda politik, tapi tetap kita menghormati dan menghargai senior,” ujar Hashim, Rabu (15/11).
11. Calon presiden Ganjar Pranowo menilai, kader PDIP akan senang jika Wali Kota Medan Bobby Nasution dipecat dari keanggotaan PDI-P. Menurut Ganjar, pemecatan Bobby merupakan keputusan tepat sebagai konsekuensi dari sikap Bobby yang tak sejalan dengan PDI-P. “Kader pasti sangat senang dan hormat karena ini bagian dari sebuah konsekuensi pilihan politik. Saya kira pemecatan itu sudah betul,” kata Ganjar di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin malam. Kata dia, partai memang harus mengambil tindakan tegas kepada kadernya yang tidak disiplin menjalankan keputusan partai. Seperti halnya Bobby yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, padahal PDI-P sudah memutuskan mengusung Ganjar. “Kalau memang indisiplin dan aturan partai tidak ditepati, saya kira partai tidak boleh ragu dalam memutuskan itu,” tegasnya.
Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution buka suara terkait usulan pemecatan dari keanggotaan PDI-P yang dilayangkan DPC PDI-P Kota Medan. Bobby mengatakan baru menerima surat tersebut pada Senin (13/11) malam lalu. Ia tidak banyak komentar soal usulan itu, dia malah berterima kasih. “Tanggapannya terhadap surat itu tentunya terima kasih kepada PDI Perjuangan yang sampai hari ini juga support saya di Pemerintah Kota Medan. Ya mudah-mudahan, ke depannya terus support untuk masyarakat, bantu kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang macem-macem,” kata Bobby di Gedung DPRD Kota Medan, kemarin.
12. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen TNI (Purn) Sutiyoso bakal bergabung ke Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).
Sutiyoso disebut akan menjadi Dewan Pengarah Timnas AMIN bersama mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, Mantan KSAD Tyasno Sudarto dan mantan Wakapolri Oegroseno.
“Banyak (yang bakal gabung Timnas AMIN) misalnya ada Sutiyoso, Prasetyo mantan jaksa agung, ada Fachrul Razi mantan menteri agama, ada Tyasno Sudarto mantan KSAD, itu nanti semua akan masuk. anda boleh catat. Mantan wakapolri Oegroseno,” kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (15/11). Kendati demikian, Hermawi tak merinci bidang apa yang akan mereka isi dalam jabatannya sebagai Dewan Pengarah Timnas AMIN.
13, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen dan beberapa Staf Dinas PUPR terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang digelar Rabu (15/11) sekitar pukul 11.30 WIB. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bondowoso. “Yang ditangkap Kajari, Kasipidsus dan beberapa pihak dari Staf Dinas PUPR Bondowoso,” ujar sumber yang mengetahui penangkapan tersebut.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengonfirmasi OTT tersebut. Namun, ia belum membeberkan identitas para pihak yang ditangkap. “Benar KPK tadi siang sekitar pukul 11.30 WIB melakukan tangkap tangan di wilayah Bondowoso. Tim masih dalam proses pemeriksaan, nanti kami update setelah selesai,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (15/11).
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengaku masih mengecek informasi OTT KPK tersebut. “Saya konfirmasi dulu ke bidang teknis, saya belum ada informasinya yang akurat,” kata Ketut. Dalam OTT tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan uang sekitar Rp750 juta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (15/11) siang. “Uang sekitar Rp750 juta,” ujar sumber CNNIndonesia.com ketika dikonfirmasi barang bukti awal OTT. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang tertangkap tangan tersebut.
14. Komisioner Bawaslu Kota Medan, Azlansyah Hasibuan (32) terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di salah satu hotel di Kota Medan. Tak hanya Azlansyah, petugas juga meringkus dua orang lainnya yakni Indra Gunawan (25) dan Fahmy Wahyudi Harahap (29). Ketiganya tertangkap tangan saat menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan.
“Ketiganya ditangkap karena diduga melakukan pemerasan pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan,” kata Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (15/11) malam. Hadi mengungkapkan, kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi calon anggota DPRD Kota Medan. (HPS)
