JAKARTA, REPORTER.ID – Isu menarik pagi ini, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid yakin pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran bisa memenangi Pilpres 2024 satu putaran jika menang telak di Jabar. Nusron menyebut, Jokowi memenangi Pilpres 2014 dan 2019 karena menguasai 2 provinsi di Jawa, yakni Jateng dan Jatim. SBY memenangi Pilpres 2004 dan 2009 larena mampu kuasai Jabar dan Jatim. Nusron optimis Prabowo-Gibran menang satu putaran jika menguasai 2 dari 3 propinsi di Jawa, Syukur-syukur bila 3 propinsi di Jawa dikuasasi, pasti menang satu putaran.
Presiden Jokowi mengakui, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, ia yakin investor luar negeri segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak. ANRI kumpulkan lebih dari 300 arsip salah satunya surat-surat Bung Karno kepada istrinya, Ratna Sari Dewi di Tokyo, Jepang. Dari lebih 300 arsip surat itu, ada fakta baru soal G30S/PKI. Anggota Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko meminta temuan dokumen pakta integritas yang diteken Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo diusut tuntas. Berikut isu selengkapnya.
1.Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid yakin pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran bisa memenangkan Pilpres 2024 satu putaran jika berhasil menang telak di Jabar. Sebab, Jabar memiliki pemilih dengan jumlah terbesar di Indonesia. Untuk itu TKN Prabowo-Gibran menunjuk mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) di Jabar. “Kami yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran menang telak di Jabar, insya Allah pilpres hanya berlangsung 1 putaran. Dengan catatan kita menang telak di Jabar,” ujar Nusron dalam jumpa pers di Slipi, Jakarta, Jumat (17/11). Nusron optimistis Provinsi Jabar akan menjadi lumbung kemenangan Prabowo-Gibran.
Nusron lantas menyinggung soal penguasaan “kolam besar” supaya bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nusron menyampaikan, jika Prabowo-Gibran bisa merebut suara di provinsi-provinsi Pulau Jawa, mereka pasti menang. “Kami optimis, kalau kita menang di kolam besar, Jawa Barat, Jawa Timur, itu kolam besar, Jawa Tengah, DKI itu kolam besar. Insya Allah kita akan memenangkan pemilu ini dengan baik,” ujarnya.
Nusron mengatakan, Jokowi memenangi Pilpres 2014 dan 2019 karena menguasai 2 provinsi di Jawa, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu, SBY juga kuasai Jawa Barat dan Jawa Timur ketika memenangi Pilpres 2004 dan 2009. “Jawa Tengah (SBY) kalah oleh Bu Mega waktu itu. Pokoknya kita insya Allah kalau menang 2 dari 3 (provinsi di Jawa) insya Allah menang dalam konteks satu putaran. Apalagi kalau menang tiga-tiganya masuk di Jawa Tengah itu kita yakin itu bisa sampai pada pemilu hanya dilaksanakan dalam 1 putaran kalau kita bisa menang di Jateng,” ujar Nusron.
Nusron berkilah, tidak masuknya Menteri BUMN Erick Thohir dalam TKN Prabowo-Gibran, bukan karena ada keretakan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Erick. Nusron menyebut, Erick tak masuk karena kesibukannya sebagai menteri. Sebab, selain menjabat menteri BUMN, Erick juga merangkap sebagai Menko Marves ad interim menggantikan sementara posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang sakit. Terlebih, sejumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Jokowi sudah bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran. “Kalau semua menteri ditarik masuk ke TKN, terus yang urus negara siapa?” ujarnya. Pelayanan publik jadi mandek dan stuck jika semua menteri masuk dalam TKN Prabowo-Gibran. Ditanya, apakah Erick Thohir akan membantu pemenangan Prabowo-Gibran, Nusron yakin Erick pasti membantu. Apalagi, Erick dekat dengan Prabowo dan Gibran.
Kata Nusron, TKN Prabowo-Gibran menunjuk mantan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Banten. “Karena itu untuk jaga asa kemenangan dan untuk menghormati gender, serta mengakomodasi pemilih wanita, maka yang jadi Ketua TKD di Banten adalah Bu Airin Rachmi Diany,” ujar Nusron Wahid lagi. Nusron menyebut Banten sebagai daerah yang majemuk dan memiliki pemilih yang sangat padat yakni sebesar 7 juta pemilih. TKN Prabowo-Gibran percaya dengan kapabilitas Airin yang sudah menjadi ikon di Banten.
Komandan Fanta (Pemilih Muda) TKN Prabowo-Gibran, Arief Rosyid mengatakan, pihaknya membidik 22 juta pemilih dari kalangan anak muda untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Arief turut mengungkit data KPU yang menyebut jumlah pemilih pada Pemilu 2024 mayoritas anak muda. “KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Berdasarkan DPT tersebut, 56 persen suara pemuda ekuivalen dengan kurang lebih 114 juta adalah suara pemuda. Dari angka ini, TKN Fanta menargetkan 20 persen atau sekitar 22 juta suara pemuda untuk mendukung satu putaran Prabowo-Gibran,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (17/11). Arief mengatakan bonus demografi tidak boleh jadi sekadar tagline atau retorika, tetapi bagaimana pemuda menjadi game changer untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.
2. Petinggi Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut, Prabowo Subianto berjanji akan menambah kekuatan KPK jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres mendatang. Menurut Hashim, komitmen Prabowo sejak dulu sampai sekarang adalah memberantas korupsi. “Pak Prabowo sudah berjanji juga untuk menambah kekuatan dari KPK. Kalau perlu ditambah lagi petugas petugas KPK. Itu dari dulu sudah konsisten,” katanya di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (17/11). Hashim meyakini nantinya komitmen Prabowo itu akan didukung cawapres Gibran Rakabuming Raka. “Untuk itu saya kira semua itu konsisten dari apa yang dilakukan Prabowo. Saya yakin juga akan didukung oleh Mas Gibran,” ujar Hashim.
Adik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo kembali mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Kemenhan. Ia mengaku pernah menyampaikan dugaan itu pada 2020. “Ya saya mau begini, mengenai hal korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat kok ini (seolah) hal baru. Saya sudah bicara itu tiga tahun lalu tapi diabaikan,” ujar Hashim. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan soal dugaan korupsi itu di televisi pada pertengahan 2020.Hashim menuturkan, apa yang pernah disampaikannya tersebut merupakan bagian dari komitmen Menhan Prabowo Subianto dalam usaha pemberantasan korupsi. Saat ditanya soal dalam proyek apa dugaan korupsi itu terjadi, Hashim tak menyebut secara spesifik. Dia hanya mengungkapkan, soal senapan dan sejumlah proyek tertentu.
3. Ahli Ilmu Ekonomi Politik University of Melbourne, Prof Vedi Hadiz menilai, upaya Presiden Jokowi yang memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk ikut Pilpres 2024 merupakan manuver politik yang jitu. Sebab, meski praktik yang disebut melanggengkan dinasti politik itu diprotes oleh masyarakat luas, suara untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak lantas melemah hebat. “Menurut saya itu adalah manuver politik yang cukup jitu. Ternyata kalkulasi politik dia (Jokowi) tidak keliru, walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes dan menurut saya dengan sangat beralasan memprotes karena UU harus diubah untuk memungkinkan ini,” kata Vedi Hadiz, Jumat (17/11). “Kenyataannya suara dari pasangan tersebut ternyata tidak mengalami kerugian sama sekali bahkan,” tambahnya.
4. Presiden Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, ia yakin investor luar negeri segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak. “Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat, Kamis (16/11) yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11). Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknologi. “Pendidikan, kesehatan, juga teknologi,” kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan pemimpin negara dalam The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yang digelar di Moscone Center, San Francisco, Amerika Sertikat, kemarin. Saat menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan setiap negara. Menurut Presiden, prinsip ini juga yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam perundingan IPEF.
“Saling memahami kebutuhan nasional, terutama kepentingan negara berkembang adalah kunci untuk menjalin kerja sama yang baik,” ujar Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (17/11). Kepala Negara menuturkan prioritas kerja sama dalam sejumlah bidang menjadi pilar penting dari perundingan IPEF. Untuk itu, Presiden mendorong seluruh pihak untuk turut menghadirkan kerja sama konkret pada prioritas tersebut.
5. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengumpulkan lebih dari 300 arsip salah satunya sejumlah surat Presiden pertama RI Sukarno atau Bung Karno kepada istrinya Ratna Sari Dewi di Tokyo, Jepang. Dari lebih 300 arsip surat Bung Karno ke Ratna Sari Dewi itu, ada yang berisi fakta baru soal G30S/PKI. “(Arsip) sudah di Indonesia, tapi aslinya masih di sana (Jepang). Nanti pelan-pelan kami akan bawa juga aslinya,” kata Kepala ANRI Imam Gunarto di sela Agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Denpasar, Bali, Jumat (17/11).
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menyusun sebagian arsip yang sudah dibawa ke Indonesia dari kediaman Ratna Sari Dewi di Tokyo pada pekan lalu. Menurut dia, arsip tersebut tergolong baru dibuka yang selama ini disimpan rapi oleh istri keenam Sang Proklamator RI Soekarno.
ANRI, lanjut dia, sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang untuk memantau dan melanjutkan arsip bersejarah itu. “Selama ini kan disimpan terus oleh Ibu Dewi, belum dibuka (publik) dan itu ada 300 lebih arsip di sana (kediaman Ratna Sari Dewi di Tokyo),” katanya.
ANRI meminta sekitar 2.700 berkas terkait peristiwa sejarah Indonesia selama tahun 1965 dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) termasuk dari Badan Intelijen AS, CIA. “Sudah kami deteksi ada 2.700 file. Ribuan arsip yang digitalnya sudah sebagian kami tarik, tapi beberapa masih ditutup,” kata Kepala ANRI Imam Gunarto di Denpasar, Bali, Jumat (17/11). Imam menyebutkan arsip seputar waktu 1965 itu sejatinya sudah dibuka Arsip Nasional AS. Beberapa di antaranya terkait arsip tentang CIA, arsip Kedutaan Besar AS di Indonesia, hingga arsip Kemenlu AS.
Dia mengatakan pengumpulan arsip dari Amerika Serikat itu diharapkan dapat menyediakan sumber masa lalu yang lengkap sehingga dapat dipahami masyarakat Indonesia seutuhnya. ANRI, lanjut dia, tidak memiliki tugas meluruskan suatu peristiwa sejarah yang diperkirakan diterima kurang utuh pada generasi saat ini. Namun, pihaknya bertugas mengumpulkan sumber sejarah yang diharapkan menjadi bahan kajian peneliti hingga sejarawan terkait peristiwa yang terjadi pada tahun tertentu di antaranya terkait Peristiwa G30S/PKI pada 1965.
6. Bawaslu menerima 3 laporan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan oleh penjabat (pj) bupati. Namun demikian, Bawaslu enggan membeberkan bentuk dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh pj bupati dan di daerah mana saja hal itu terjadi. “Masih kajian,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, Jumat (17/11). Kajian ini dilakukan Bawaslu untuk menentukan apakah laporan dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat formil dan materiil. Jika memenuhi, Bawaslu akan menggelar sidang pleno untuk meregistrasi laporan itu sebagai perkara yang akan mereka sidangkan. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu bukan menjadi pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi.
7. Anggota Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko meminta temuan dokumen pakta integritas yang diteken Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 diusut tuntas. Budiman mengklaim Paslon Prabowo-Gibran tidak akan melakukan kecurangan. Oleh sebab itu, ia juga tidak mau dicurangi oleh pasangan calon lalu. “Kita tidak mau terjadi pada calon kami juga atau calon yg lain begitu ya, kita tidak mau mencurangi dan tentu saja tidak mau dicurangi,” kata Budiman di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).
Eks politisi PDIP itu mengatakan temuan pakta integritas itu sekaligus menepis dugaan kecurangan yang banyak dialamatkan kepada pasangan nomor urut 2,Prabowo- Gibran. Sebab, bukti-bukti yang mengarah pada adanya kecurangan justru tidak ditermukan di Paslon no urut 2, melainkan pada paslon lain. “Artinya diperiksa dulu aja nanti prosesnya bagaimana, tapi yang jelas itu harus diusut,” ujar Budiman. “Saya pikir itu suatu hal yang mengkhawatirkan. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa kan selama ini dituduhkan pasangan nomor 2 yang sering disalahkan ya tapi nyatanya tidak,” imbuhnya.
8. TPN Ganjar-Mahfud MD bakal melaporkan sejumlah kasus penurunan baliho calon presiden Ganjar Pranowo di daerah dalam beberapa waktu terakhir ke Bawaslu. Jubir TPN, Chico Hakim mengatakan pihaknya saat ini masih menyiapkan sejumlah barang bukti atas dugaan pelanggaran penurunan baliho tersebut. “Pasti akan kita perjuangkan. Karena ini bagian dari istilahnya pendidikan demokrasi untuk bangsa kita ini. Sekarang menurut kami tidak sedang baik-baik saja. Bisa ke Bawaslu. Nanti kita lihat lagi bisa ke mana, bisa menjadi kasus. Terkait pemilu ya kita ke Bawaslu,” kata Chico, Jumat (17/11).
Chico menyebut mengerahkan Tim Pemenangan Daerah (TPD) untuk mengumpulkan barang bukti dugaan kecurangan pemilu ini. Sejak di Bali, beberapa kasus serupa menyusul di Pematang Siantar, hingga terakhir di Yogyakarta saat kunjungan Ganjar. Ia menduga penurunan baliho-beliho tersebut bernuansa politis, karena terjadi bersamaan dengan kedatangan Ganjar. Chico mengkritik inkonsistensi aparat Satpol PP soal penegakan aturan pemasangan baliho tak berizin.
“Kok selama ini dibiarin, termasuk yang lain. Kenapa harus momennya ketika Pak Ganjar mau datang. Cabut deh. Itu aneh juga sebenarnya,” kata Chico.
9. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim mengeklaim, Jubir TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono memiliki bukti atas pernyataannya yang menyebut dugaan oknum polisi tidak netral pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, menurut Ifdhal, pernyataan Aiman hendaknya dipandang untuk mengingatkan para penegak hukum dalam menjaga netralitas. “Bukti-bukti yang bisa disampaikan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Aiman dan juga sudah beredar di publik juga,” kata Ifdhal di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (17/11). Menurut Ifdhal, Aiman juga memiliki bukti spesifik terkait oknum polisi yang tidak netral. Bukti itu, kata dia, didapat dari cara-cara Aiman sebagai seorang jurnalis.
Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Heru Muzaki menilai, semestinya pernyataan Aiman dipandang sebagai ujian netralitas bagi aparat penegak hukum. Dia menyayangkan kenapa Aiman malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. “Seharusnya komentarnya Mas Aiman itu dipandang sebagai suatu kritik dan masukan bahwa memang ada isu itu,” kata Heru dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (17/11). Menurut Heru, pernyataan Aiman semestinya menjadi ujian terutama para pejabat kepolisian yang diduga tidak netral.
10. Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) merespons bantahan Ketua KPK Firli Bahuri soal pertemuan di rumah Kertanegaera Nomor 46, Jakarta Selatan. “Saya habis diperiksa, tanya aja sama pemeriksa. Aku masih diborgol. Hampir setiap hari diperiksa. Saya siaplah,” ujar Syahrul saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/11). Politisi NasDem itu enggan berbicara lebih jauh soal pertempuaran tersebut. Awak media lantas mengonfirmasi ulang maksud dengan ‘siap’ yang dirinya ucapkan. “Kalau ada masalah kan saya siap,” jawab Syahrul.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah menyelidiki laporan dugaan korupsi berupa penyelewengan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2021.
Ghufron juga menanggapi pertanyaan awak media yang telah menyebut inisial nama dalam kasus ini. “Benar kasus tersebut dilaporkan di KPK, tetapi di tingkat pemeriksaan di KPK itu baru dalam fase telaah PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat). Jadi belum penyelidikan apalagi belum penyidikan, sehingga sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa KPK tidak menegaskan nama dan inisial-inisial itu karena prosesnya masih proses belum penyelidikan,” ujar Ghufron, Jumat (17/11).
11. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut capres-cawapres peserta Pilpres 2024 harus memiliki kesadaran kosmologis. “Para capres-cawapres itu juga harus memiliki kesadaran kosmologis,” kata Haedar di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, DIY, Jumat (17/11). Kesadaran kosmologis dimaksud adalah wawasan atau kebijakan politik, ekonomi, budaya, serta kehidupan bernegara yang tak lepas dari ekosistem tempat manusia hidup serta nilai-nilai Sang Pencipta. “Pandangan kosmologis itu memasukkan dimensi Tuhan dan ketuhanan itu di dalam kehidupan berbangsa bernegara, temasuk ketika mengambil keputusan-keputusan penting yang genting,” paparnya.
Guru Besar Ilmu Sosiologi itu menjelaskan pandangan kosmologis ini erat kaitannya dengan moralitas kepemimpinan yang menyangkut bagaimana menjalankan pemerintahan tanpa menyalahgunakan kekuasaan. Bukan cuma di ranah eksekutif, tapi juga yudikatif, maupun legislatif. “Boleh jadi rakyat yang masih bodoh kita bodohi, boleh jadi hukum perundang-undangan bisa diubah-ubah, bahkan boleh jadi celah setiap policy itu kan selalu ada, selalu diambil keputusan-keputusan yang semaunya, tapi merusak lingkungan, kehidupan, merusak masa depan Indonesia. Nah, maka kita ajak para capres cawapres punya kesadaran kosmologis tentang pentingnya agama, Pancasila, budaya luhur bangsa, dan jejak sejarah negeri ini,” kata Haedar.
12. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan syarat batas batas usia capres dan cawapres. Kasus ini didalami berdasarkan laporan nomor LP/B/356/XI/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tertanggal 8 November 2023 dengan pelapor pihak Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K). “Laporan sudah kita terima dan saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jumat (17/11).
Dia menyebut, penyidik juga sudah mulai memeriksa lima saksi, namun tidak dijelaskan siapa saja saksi yang dimaksud. Terpisah, Maydika Ramadani selaku pelapor dari P3K mengatakan, dugaan kebocoran itu diperolehnya dari sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal pelanggaran etik hakim. Di bagian kesimpulan, menurut Maydika, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyebut soal adanya kebocoran informasi RPH kepada salah satu media massa. (HPS)
