Cak Imin dan Anies Baswedan (net)
Isu menarik pagi ini, capres nomor urut 1, Anies Baswedan mulai tidak sejalan alias tak kompak dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal IKN. Dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/12). Anies menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia. Sementara Cak Imin menyatakan, akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) jika memenangi Pilpres 2024.
Isu hangat lainnya, Presiden Jokowi akhirnya menjawab pengakuan eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal dirinya pernah diminta untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi e-KTP. Jokowi menanyakan, mengapa peristiwa dalam proses hukum kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto pada 2017 diungkap kembali ke publik. Presiden juga menanyakan kepentingan yang melatarbelakangi kasus tersebut diramaikan kembali. Presiden Jokowi juga membantah pernyataan cawapres Muhaimin Iskandar soal tawaran menjadi Menhan sebelum jabatan itu diberikan kepada Prabowo Subianto. Berikut isu selengkapnya.
1. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/12). Ia menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia. “Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen. Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini,” katanya.
Anies mengatakan, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas. “Manfaatnya (lebih banyak) mana (digunakan) di banyak kota atau di satu kota IKN?” tanya Anies ke kader Partai Nasdem, yang langsung dijawab dengan “banyak kota”.
Bukan kali pertama Anies menyinggung soal IKN. Anies berulang kali menolak pembangunan IKN yang dinilai akan membuat ketimpangan baru di Kalimantan Timur. Ia menyebut IKN bukan solusi pemerataan ekonomi Indonesia karena hanya membangun satu kota baru di tengah-tengah hutan. “Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Anies di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11) lalu.
2. Sementara itu, usai menghadiri acara bedah visi misi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Senin (4/12), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) jika memenangi Pilpres 2024. “IKN ini produk undang-undang, tentu kalau undang-undang, harus terus dilaksanakan,” ujar Cak Imin. Namun meskipun akan melanjutkan pembangunan IKN, Cak Imin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi ibu kota pengganti Jakarta itu. “Masalahnya hanya dua. Pertama, apakah bisa diefisiensikan lebih baik lagi, dievaluasi cara kerja ibu kota Indonesia. Kedua adalah pendekatan pembangunan dan kesiapan anggaran. itu yang akan terus dievaluasi,” kata Muhaimin.
3. Presiden Jokowi akhirnya menjawab pengakuan eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal dirinya pernah diminta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi e-KTP. Jokowi menanyakan mengapa peristiwa dalam proses hukum kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto pada 2017 diungkap kembali ke publik. Presiden juga menanyakan kepentingan yang melatarbelakangi kasus tersebut diramaikan kembali. “Terus untuk apa (kasus Setya Novanto) diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa (diramaikan)?” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12).
Terkait dengan kebenaran pernyataan Agus itu, Kepala Negara tidak menjawab secara tegas. Ia hanya meminta publik melihat kembali pemberitaan pada November 2017. Pada saat itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya telah meminta agar Setnov menjalani proses hukum yang berjalan di KPK. “Ini, yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas. Berita itu ada semuanya,” tegasnya.
Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan Setneg mengecek apakah pernah ada pertemuan dengan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. Dari hasil penelusuran Setneg, tidak ditemukan agenda pertemuan seperti yang dijelaskan Agus Rahardjo. Sebelumnya Agus mengaku pernah diajak bertemu Presiden Jokowi di Istana untuk membahas kasus hukum Setya Novanto. “Saya suruh cek, saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Setneg enggak ada. Agenda yang di Setneg enggak ada. Tolong dicek lagi saja,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12).
Jokowi juga membantah kabar yang menyebutkan dirinya meminta agar kasus e-KTP yang menjerat Setnov dihentikan. Presiden meminta publik melihat kembali pemberitaan pada November 2017 lalu. Pada saat itu, dirinya telah meminta agar Setnov menjalani proses hukum yang ada. “Ini, yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas. Berita itu ada semuanya,” tegasnya. Kemudian, proses hukum terhadap Setnov juga terus berjalan dan Setnov juga divonis hukuman penjara 15 tahun.
Sebelumnya diberitakan, dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (30/11) malam, mantan Ketua LKPK Agus Rahardjo mengatakan sempat dipanggil ke Istana Kepresidenan dan mengaku dimarahi Presiden Jokowi atas penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Setelah itu, Agus merasakan hubungan KPK dengan Presiden Jokowi merenggang. Tak lama kemudian bergulir proses revisi UU KPK. Selama proses revisi itu, Agus menyatakan kesulitan menemui Presiden Jokowi. Bahkan para pimpinan KPK juga tak diizinkan menemui Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly untuk meminta rancangan revisi UU KPK.
4. Presiden Jokowi juga membantah pernyataan cawapres Muhaimin Iskandar soal tawaran menjadi Menhan sebelum jabatan itu diberikan kepada Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, penunjukan menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sehingga tidak ada jatah menteri sebagaimana yang disampaikan Muhaimin. “Kementerian, menteri, itu hak prerogatif Presiden,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12). “Enggak ada jatah-jatah seperti itu ya. Enggak ada,” kata dia. Sebelumnya, Cak Imin mengungkapkan soal jatah kursi Menhan yang pernah ditawarkan kepadanya. Hal itu disampaikannya pada acara Indonesia Millenial & Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta, pada Minggu (26/11).
5. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, KPU akan kembali mengundang seluruh tim pemenangan kampanye tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk membahas format debat capres-cawapres. “KPU sudah merencanakan bahwa KPU akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim kampanye terlepas adanya pemberitaan yang begitu masif terkait dengan debat ini,” kata Anggota KPU Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/12).
Idham sebutkan, KPU akan jelaskan seluruh mekanisme pelaksanaan debat dalam rapat tersebut. KPU mempersilakan tim kampanye untuk memberikan masukan dan tanggapan. “Tetapi nanti keputusannya akan diambil oleh KPU secara mandiri. Jika keputusan sudah diambil maka hal tersebut langsung dikomunikasikan kepada publik. Secara mandiri itu artinya KPU mengambil keputusan secara legal framework, kerangka hukum,” katanya.
Komisioner KPU Idham Holik menegaskan tidak ada format baru terkait debat capres-cawapres Pilpres 2024. Debat tetap digelar sebanyak 5 kali dengan rincian 3 kali debat capres, 2 kali cawapres. Hal itu merespons penolakan kubu paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. “Enggak ada format baru ya. Mas Hasyim, Ketua KPU RI menegaskan debat itu 5 kali dengan rincian 3 kali debat capres 2 kali untuk debat cawapres,” kata Idham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/12).
Idham memastikan KPU akan berkoordinasi kembali. Sebab, waktu debat perdana semakin debat. KPU menetapkan debat perdana 12 Desember 2023. “Nah terkait dengan hal tersebut apalagi menjelang pelaksanaan waktu debat pertama nanti KPU akan mengadakan koordinasi kembali. Dalam pedoman teknis kampanye untuk pemilihan moderator itu KPU harus menerima masukan dari masing masing paslon,” katanya.
6. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan telah berbincang dengan pakar hingga influencer untuk persiapan debat capres-cawapres Pilpres 2024.
Gibran mengaku menampung masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, banyak bekal yang telah ia dapat untuk menghadapi debat tersebut. “Dari ahli, dari pakar ada, tetapi masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua untuk bahan debat nanti. Kemarin kita bertemu dengan para influencer, Gen Z, milenial,” kata Gibran usai bermain badminton dengan Taufik Hidayat di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12).
Gibran mengatakan para generasi muda yang berdiskusi dengan dirinya juga memberikan masukan-masukan terkait debat. Putra sulung Presiden Jokowi itu menilai masukan-masukan anak muda penting karena menyesuaikan zaman. Wali Kota Solo ini mengaku siap hadapi debat capres-cawapres. Gibran menyatakan siap mengikuti semua aturan debat yang diterapkan KPU. “Ya kita hadapi saja ya,” ujarnya.
Jubir TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dedek Prayudi mengatakan pihaknya siap hadapi debat dengan format apapun. “Kami sangat siap, apa pun format perdebatan, kami tidak mempermasalahkan. Lagipula bukan domain kami untuk mengatur format debat,” ujar Dedek, Senin (4/12). Dedek mengatakan, yang mengusulkan perubahan format itu adalah perwakilan dari paslon AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), bukan dari TKN Prabowo-Gibran.
Namun Wakil Kapten Timnas Pemenangan AMIN, Nihayatul Wafiroh membantah sebagai pihak yang mengusulkan tidak ada debat khusus cawapres. Ia mengatakan, dalam focus group discussion (FGD) bersama KPU dan perwakilan dua paslon lain pada 29 November 2023, pihaknya hanya mengusulkan agar capres-cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat, namun bukan menghilangkan debat cawapres.
7. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku kaget dengan langkah DPR yang diam-diam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, revisi UU MK tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023. “Kita juga kaget karena itu tidak ada di Prolegnas, tapi setelah kita konsultasikan ya mungkin, ya ada kebutuhan, ya kita layani,” kata Mahfud ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/12).
Kendati revisi tersebut tak masuk prolegnas, pihaknya terus melayani usulan DPR untuk mengubah UU MK. Mahfud akan hadir mewakili pemerintah untuk berdiskusi dengan DPR. Ia mengingatkan, proses revisi UU MK jangan sampai merugikan berbagai pihak, terlebih bila revisi itu bakal diketok menjelang Pemilu 2024.
Mahfud MD mengaku sudah kirim surat ke DPR untuk tidak mengesahkan revisi UU MK. Dalam pengiriman surat itu, pihaknya berkoordinasi dengan Menkumham. “Saya sudah berkoordinasi dengan Menkumham, sudah mengirimkan surat ke DPR, tadi sudah diantar, sudah diterima oleh DPR bahwa kita minta agar itu tidak disahkan di sidang supaya diperhatikan usul pemerintah,” katanya lagi. Mahfud mengingatkan, semua pihak hendaknya memerhatikan putusan MK nomor 81/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Rabu (29/11) lalu.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan MK pasif terkait posisi mereka di tengah proses revisi Undang-Undang MK tengah bergulir di DPR. Enny mengatakan pihaknya menghormati lembaga pembentuk undang-undang. “Pasif dalam hal kaitannya dengan rancangan UU MK, posisinya pasif. Posisinya pasif. Kami bukan pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Senin (4/12).
Enny menegaskan, proses revisi UU MK yang saat ini berjalan tidak memengaruhi kinerja MK. Para hakim Konstitusi bekerja seperti biasa. Karena pada prinsipnya, MK merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang mesti dijaga independensinya. “Harus dihormati dan dijaga independensinya. Demi keadilan pemilu juga,” kata Enny.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah belum menyetujui dan menandatangani draf revisi UU MK. Ia mengklaim poin keberatan pemerintah yang disebut Mahfud adalah aturan peralihan masa jabatan hakim konstitusi 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun telah disepakati Kemenkumham sebagai perwakilan dari pemerintah bersama sembilan fraksi DPR.
“Sembilan fraksi sudah menyepakati isi dari pasal 87. Saya enggak tahu versi yang mana yang dipegang Pak Mahfud. Lalu kemudian dari pemerintah itu ada Kemenkumham yang juga sudah menyepakati,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (4/12).
Dasco menyebut, hal itu diputuskan dalam rapat terakhir antara pemerintah dengan DPR.
Namun, Menko Polhukam Mahfud MD kirim surat ke pimpinan DPR yang pada pokoknya meminta Revisi UU MK tak disahkan terlebih dulu. Dasco mengatakan seluruh fraksi DPR sudah sepakat menunda pengesahan RUU MK sehingga tidak dilakukan pada Rapat Paripurna pada 5 Desember nanti. Namun, ia mengklaim penundaan itu tak berkaitan dengan surat yang dikirim Mahfud ke DPR.
8. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata alias Alex yakin di lembaganya ada oknum yang “memainkan” perkara. Hal itu disampaikannya saat membuka matrikulasi hukum bagi awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/12). Alex menjelaskan, prosedur pengambilan keputusan pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial dan sulitnya celah bagi orang-orang yang mencoba memainkan perkara dugaan korupsi.
Menurutnya, untuk menghentikan suatu perkara harus ada keputusan dari mayoritas pimpinan. “Tetapi, kami meyakini ada oknum-oknum tertentu yang bermain-main dengan perkara, ada,” ujar Alex. Ia lalu meberi contoh kasus mantan penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju yang dijebloskan ke penjara karena bermain perkara. Robin menerima suap dari para pihak yang tengah diusut KPK dengan janji “mengamankan” kasus mereka.
9. Ketua Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menyangkal isu mengenai rencana pengalihan anggaran bansos, pendidikan, dan kesehatan ke Program Makan Siang dan Susu Gratis serta Gizi untuk Ibu Hamil dalam kampanye pasangan nomor urut 2 tersebut. “Saat ini sedang dikembangkan isu seolah-seolah Prabowo-Gibran akan mengalihkan anggaran dari bansos, dana pendidikan, dan dana kesehatan ke Program Makan Siang Gratis. Saya tegaskan, itu tidak benar,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (4/12). Budisatrio juga menjelaskan, semua kebijakan pemerintahan yang bermanfaat bagi masyarakat akan tetap dilanjutkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.
Budisatrio mengungkapkan, Prabowo-Gibran merupakan paslon yang mendukung keberlanjutan pembangunan. “Semua kebijakan pemerintah yang telah diterapkan dan memberikan manfaat langsung kepada kebutuhan masyarakat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap kami lanjutkan. Bahkan, ke depannya akan ditambah dengan program Makan Siang Gratis,” jelasnya.
10. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan mengembalikan marwah KPK jika bersama Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024. “Caranya gampang, begitu (Anies) jadi presiden, langsung kita keluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kembali ke undang-undang KPK yang lama,” ujar Muhaimin di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12). Baginya, KPK harus kembali mengikuti undang-undangnya yang dibuat sebelum revisi tahun 2019. “(Kembali menjadi) lembaga independen, mandiri, tidak boleh ada intervensi satu pun,” tegas Muhaimin.
Mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi melumpuhkan KPK lewat berbagai strategi. “KPK sekarang ini statusnya sudah dilumpuhkan di era Presiden Jokowi. Bukan hanya dilemahkan,” kata Busyro dalam webinar bertajuk Senja Kala Penguatan KPK yang diselenggarakan Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Senin (4/12). Busyro membagikan pengalamannya ketika menjadi komisioner KPK pada masa pemerintahan Presiden SBY.
Dia mengatakan, saat itu juga terjadi berbagai upaya melumpuhkan KPK melalui revisi undang-undang. Akan tetapi, upaya melumpuhkan KPK tersebut bisa dihadapi. “Kita lawan dengan adab berbasis kepada kekuatan masyarakat sipil yang solid waktu itu, mereka bersatu dengan KPK. Akhirnya SBY mundur. Dia mengatakan setop revisi Undang-Undang KPK dan dibuktikan dengan ketegasannya,” tandasnya.
Busyro menilai, kiprah KPK saat ini tidak sebanding dengan KPK terdahulu, terutama setelah revisi UU KPK disahkan dan diterapkan. Mantan komisioner itu menjuluki lembaga antirasuah itu dengan sebutan KW. “KPK yang dulu original. KPK yang sekarang sudah KW, entah KW berapa saya enggak tahu. KPK yang lama itu KPK yang ori,” kata Busyro lagi.
Ia mengatakan, KPK di masa kepemimpinannya melakukan langkah pencegahan dan penindakan berbasis pendekatan integratif. Dia mencontohkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT). Saat dia masih menjadi komisioner, KPK produktif dalam melakukan OTT karena mendapat laporan dari masyarakat. “Kenapa masyarakat lapor? Karena mereka percaya kepada KPK. Dan laporan itu datanya valid,” ujar Busyro.
11. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej melawan KPK pada Senin (11/12). Adapun gugatan dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL diajukan Wamenkumham lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. “Sidang pertama Senin, 11 Desember 2023,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto, Senin (4/12). Djuyamto mengungkapkan, Ketua PN Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal Estiono, SH, MH untuk memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan yang diajukan Guru Besar Hukum Pidana UGM itu.
KPK siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. Adapun Eddy menggugat penetapan tersangka oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) bersama dua orang dekatnya, yakni Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Ketiganya diduga menerima suap dan gratifikasi. “Kami tentu siap hadapi, silakan sebagai suatu hak tersangka,” ujar Jubir KPK Ali Fikri, Senin (4/12). Ali tidak banyak menanggapi upaya perlawanan hukum yang dilakukan Eddy. Menurut dia, KPK ingin menegaskan, proses hukum yang ditempuh KPK dalam penetapan tersangka sudah sesuai hukum yang berlaku. “Kami hanya ingin sampaikan bahwa semua proses penyidikan yang kami lakukan tentu telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Ali Fikri.
12. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai kebijakan Presiden Jokowi soal distribusi lahan salah kaprah. Menurut dia, distribusi lahan tidak sama dengan pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat. “Pak Jokowi itu judulnya benar distribusi lahan, tapi praktiknya salah, yang terjadi sertifikasi kepemilikan,” ucap Muhaimin di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).
Imin mengatakan, saat ini lahan di Indonesia hanya dikuasai setidaknya oleh 100 orang. Menurut Cak Imin, salah satu prioritas bila paslon AMIN memenangi Pilpres 2024 adalah melakukan distribusi lahan yang adil. “Kalau pemerintah tidak melakukan distribusi lahan jangan mimpi ada keadilan, ada kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis kalau tidak melakukan distribusi lahan,” papar dia.
Presiden Jokowi meluncurkan sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik seluruh Indonesia dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Presiden menilai, sertifikat tanah elektronik penting dimiliki oleh masyarakat untuk mengurangi segala risiko kehilangan dan kerusakan, serta memudahkan dalam pengelolaan data. “Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian, kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Juga dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data,” kata Jokowi.
Kepala Negara menyampaikan, pemerintah terus mendorong percepatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air. Ia menargetkan penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2024 mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat. “Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara)), 2024 total akan mencapai angka berapa kurang lebih? Ini yang janji bukan saya, (tapi) Pak Menteri ATR/BPN, kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya kurang 6 juta,” ujar Jokowi.
13. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi pernyataan cawapres nomout urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungannya di Pasar Raya Padang, Sumbar, Senin (4/12). Cak Imin menganggap kenaikan harga bahan pokok jelang akhir tahun bukan hal biasa. Ia mengatakan, pemerintah harus punya mekanisme pasar yang jelas sehingga trend kenaikan harga jelang pergantian tahun bisa diatasi. Menurutnya, kenaikan harga bisa ditekan dengan menerapkan strategi setiap tiga bulan. “Harga naik itu bukan biasa. Kenaikan harga itu harus diantisipasi,” ujarnya. Sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menganggap wajar kenaikan harga bahan pokok di akhir tahun. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (3/12). (HPS)
