Rapat Paripurna DPR Saat Sahkan RUU DKJ (net)
Isu menarik pagi ini, usulan soal Gubernur Jakarta ditunjuk presiden atas pertimbangan DPRD sebagaimana termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menuai penolakan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menduga, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibuat agar keluarga Presiden Jokowi mendapat peluang untuk mengisi posisi Gubernur Jakarta.
Isu hangat lainnya, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 digelar di kampus dengan format town hall. TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar saling sanggah dalam debat capres dan cawapres 2024 dihilangkan atau dikurangi porsinya. KPU jelaskan jadwal dan materi debat capres dan cawapres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menduga, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibuat agar keluarga Presiden Jokowi mendapat peluang untuk mengisi posisi Gubernur Jakarta. Dalam draf RUU DKJ, diatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden atas usul DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. “Bisa saja ada tafsir ekstrem bahwa RUU DKJ untuk memastikan keluarga Jokowi berpeluang ditunjuk, karena ketika RUU ini disahkan, Jokowi masih berkuasa, atau sebaliknya RUU DKJ untuk memastikan tokoh kontra Presiden tidak dapat peluang,” kata Dedi, Rabu (6/12).
Dedi menuturkan, presiden bisa punya keuntungan politis dengan menempatkan orang dekatnya di Jakarta karena Jakarta akan tetap mendapat perhatian besar publik. Ia menyebutkan, bisa saja presiden menempatkan sosok dekatnya di posisi gubernur DKJ untuk disapkan mengisi posisi yang lebih tinggi. “Presiden pun bisa diuntungkan, karena ke depan DKJ akan tetap menjadi yang paling menonjol, pemimpin di DKJ tetap mendapat perhatian besar publik, dan ini punya nilai politis,” kata Dedi lagi.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, wacana menghapus pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung yang tertuang dalam draf RUU DKJ merupakan uji coba untuk menghapus skema desentralisasi. “Upaya penghapusan pemilihan langsung gubernur DKI dalam draf RUU DKJ ini tak lain merupakan ‘pilot project’ untuk mengapuskan skema desentralisasi melalui otonomi daerah dan demokratisasi di tingkat lokal,” kata Umam, Rabu (6/12). Umam berpandangan, bila wacana ini terwujud, maka pemerintahan di Indonesia akan kembali dalam format kekuasaan yang sentralistik.
Menurutnya, operasi politik ini sejalan dengan sejumlah skenario yang pernah bergulir sebelumnya, seperti perpanjangan masa jabatan presiden, pemilihan presiden melalui MPR, hingga menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung. “Harus diingat, pemerintahan yang sentralistik akan mengembalikan negara pada dominasi kekuasaan yang akan mengokohkan akar korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada napas pengkhianatan reformasi yang cukup kuat di balik ide ini,” ujar Umam.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak rencana penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru-baru disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Hasto mengusulkan agar Gubernur Jakarta, yang nantinya tak lagi menjadi ibu kota lewat RUU tersebut, tetap dipilih rakyat. Menurutnya, rakyat tetap harus diberi kewenangan untuk menentukan pemimpinnya.
“Itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat,” ucap Hasto dalam sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
Hasto berpendapat meski Jakarta tetap menjadi daerah khusus usai tak lagi menjadi ibu kota lewat RUU itu, aturan penunjukan kepala daerahnya tidak mesti diubah. Ditekankan, meskipun PDIP termasuk delapan fraksi di DPR yang membidani RUU itu, namun dia menekankan partainya akan terus mendengar suara masyarakat.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar tak sepakat jika Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk oleh presiden. Baginya, situasi itu merupakan ancaman untuk demokrasi di Tanah Air. “Ya itu bahaya, bahaya dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik,” ujar Muhaimin di Kabupaten Bireun, Aceh, Rabu (6/12). Seperti diketahui, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) sebagai usul inisiatif. Meskipun PKB termasuk yang menyetujui pembahasan RUU itu, namun PKB menolak jika gubernur Jakarta tidak dipilih melalui pemilihan langsung.
Adapun usulan agar jabatan gubernur itu dipilih tertuang dalam draf RUU DKJ yang tersebar ke awak media. Cawapres nomor urut 2 ini menekankan, pihaknya bakal konsisten menolak usulan tersebut. “Kami menolak total, kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak. Karena itu terlalu dipaksakan waktu (pengesahannya),” kata dia. “Kita harus butuh untuk persiapan yang baik, sehingga tidak seperti itu,” ujar Muhaimin.
Sejumlah Fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak draf RUU DKJ yang memuat draf gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat presiden. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan jika kebijakan itu diterapkan, Indonesia kembali ke zaman Orba yang serba tersentralisasi.
“Kalau Jakarta kembali penunjukan (gubernur), itu kembali ke Orde Baru. Jadi sudah tak ada semangat desentralisasi. Mau jadi ada diktator gitu ya? Atau gimana,” kata Taufik saat dihubungi, Rabu (6/12).
Taufik berpendapat mestinya DPR mengubah bunyi Pasal 10 bab IV RUU DKJ tersebut dan mengembalikan ke fungsi yang semula. “Ini masalah mematikan demokrasi di Jakarta nih kalau seperti itu,” ujarnya. Menurutnya, penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden merupakan bentuk pemasungan terhadap hak demokrasi masyarakat Jakarta. “Kalau ditunjuk presiden, berarti ya bener kalau hak warga untuk berdemokrasi memilih pemimpinnya lagi jadi enggak ada. Dipasung ya,” ucap Taufik.
3. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, partainya tak setuju Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden. Partai Demokrat malah mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga ke tingkat kota atau kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nanti. “Kami berpihak pada demokrasi. Ketika Jakarta bukan lagi ibu kota negara, maka kepala daerah di DKJ harus dipilih langsung oleh rakyat, gubernur dan wali kota,” tulis Andi melalui akun Instagram @andi_a_mallarangeng. Andi menjelaskan Demokrat mendorong pengembalian otonomi daerah hingga ke tingkat kota/kabupaten ketika status Jakarta resmi menjadi DKJ.
Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka hanya berkomentar singkat soal usulan Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden. Usulan itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Gibran mengatakan, RUU DKJ tersebut adalah urusan DPR untuk membahasnya. “Ya itu biar dibahas di dewan ya. Terima kasih ya,” ujar Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (6/12) malam. Sebelumnya, Ketua Panja RUU DKJ Achmad Baidowi membenarkan, kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Hal itu mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
Istana juga buka suara mengenai RUU DKJ yang menuai polemik di masyarakat. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, RUU DKJ merupakan inisiatif DPR RI. “Perlu diketahui bahwa RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan RUU inisiatif DPR,” kata Ari kepada wartawan, Rabu (6/12). Sejauh ini, kata Ari, Presiden Jokowi belum menunjuk utusan yang akan mewakili pemerintah membahas RUU tersebut bersama DPR. Menurut Ari, pemerintah masih menunggu surat resmi dari DPR yang menyampaikan naskah RUU DKJ. Setelah itu, Presiden akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah. Ari menyatakan, pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum membaca draf RUU DKJ yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk dan diangkat presiden. Heru menyatakan masih mendapat banyak tugas dari DPRD DKI Jakarta terkait Raperda, sehingga ia belum sempat membaca isi draf RUU DKJ. “Saya belum baca. Ini banyak PR dari DPRD bacain Raperda ini. Belum baca,” kata Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/12). Heru enggan menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dalam pembuat RUU DKJ bersama Kemendagri.
4. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg, Rabu (6/12). Koordinator TPDI Petrus Selestianus mengatakan, somasi disampaikan karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan anomali dalam pemerintahan dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
“Hari-hari ini publik menyaksikan satu persatu institusi negara mengalami perusakan secara sistemik (MK, KPU, Polri, KPK dll) sebagai dampak dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/ 2023, tanggal 16/10/2023, yang memperkuat nepotisme yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan iparnya Anwar Usman yang saat itu masih jadi Ketua MK,” ujar Petrus usai penyerahan somasi di Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (6/12).
TPDI dan Perekat Nusantara melihat ada upaya terselubung berupa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Jokowi dengan pola menyandera figur-figur tertentu yang diketahui tengah bermasalah hukum. Figur yang memiliki kekuatan politik yang diduga bermasalah dengan korupsi, diduga dimanfaatkan demi mengamankan kebijakan dinasti politik Presiden Jokowi dan kroni-kroninya.
5. TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 digelar di kampus dengan format town hall. Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi, mengatakan format tersebut bertujuan agar para mahasiswa berpartisipasi aktif dalam debat. Sebab, mahasiswa menjadi tonggak sejarah Indonesia.
“Format town hall itu ingin dilaksanakan di kampus. Ini agar ada partisipasi aktif mahasiswa karena mahasiswa ini kan sangat kritis dan republik ini terus berkembang dan mahasiswa terus menciptakan sejarah,” kata Aris di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
Aris menyebut gelaran debat capres-cawapres di kampus telah dilakukan oleh Amerika Serikat selama puluhan tahun. Selama ini, kata dia, para calon pemimpin di tanah air hanya menyampaikan gagasan di kampus, namun bukan debat. “Kami sebenarnya dorong itu agar masyarakat semakin tercerdaskan, semakin tercerahkan begitu dengan gagasan-gagasan yang dibawa oleh capres cawapres ini,” ujarnya.
TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar saling sanggah dalam debat capres dan cawapres 2024 dihilangkan atau dikurangi porsinya. Anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo mengakui, pihaknya sudah mengusulkan hal itu dalam rapat antara timses pasangan calon ddengan KPU. “Memang ada usulan dari kita agar debatnya tidak menjadi saling sanggah, karena itu, sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan,” kata Drajat saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023). “Tetapi, pasangan calon itu diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan,” ujar politisi PAN tersebut.
6. KPU memutuskan untuk menggelar tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. “Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres. Debat kedua adalah debat untuk cawapres,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12). “Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres, dan kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres,” ujarnya lagi. Hasyim mengatakan, KPU juga telah menetapkan tema yang diangkat di masing-masing kesempatan debat.
Hasyim mengungkapkan, debat pertama pada 12 Desember 2023 adalah debat capres yang mengangkat isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua pada 22 Desember 2023 adalah debat cawapres. Topik yang dibahas masalah ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 adalah debat capres dengan mengangkat isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, pada 21 Januari 2024 adalah debat cawapres dengan mengangkat isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agararia, masyarakat adat, dan desa. Debat terakhir digelar pada 10 Februari 2024 adalah debat capres yang mengangkat topik kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
“Itu yang menjadi tema untuk debat pertama sampai debat kelima dan juga porsi untuk siapa yang akan tampil dalam perdebatan itu,” ujar Hasyim sembari menjelaskan bahwa dalam masing-masing kesempatan debat, hanya capres atau cawapres yang boleh berbicara. “Intinya yang bicara, boleh dikatakan, sepenuhnya kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau (debat) cawapres, sepenuhnya cawapres,” kata Hasyim.
Disebutkan, KPU membolehkan capres dan cawapres berdiskusi di atas panggung sebelum memberikan jawaban pada saat debat Pilpres 2024. Meski pasangan kandidat boleh berdiskusi, namun hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara sesuai dengan jadwal debat. “Soal beliau diskusi dulu kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara,” kata Hasyim Asy’ari.
Ketua KPU Hasyim Asy’armenegaskan capres tidak diperbolehkan bicara saat sesi debat cawapres berlangsung. Begitu pun sebaliknya, cawapres tak diizinkan bicara dalam sesi debat capres. “Intinya yang bicara, boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres,” kata Hasyim.
7. Acara mimbar demokrasi bertajuk menolak dinasti politik di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari berakhir ricuh. Massa mengeroyok Ketua BEM Fakultas Hukum Leciz Labanisi yang tiba-tiba muncul melarang acara tersebut. “Yang dikeroyok itu Ketua BEM Fakultas Hukum Unsultra Leciz,” kata Sekretaris BEM Unsultra Ramadan, Rabu (6/12).
Ramadan menjelaskan kasus ini bermula saat sejumlah mahasiswa Unsultra menggelar mimbar demok rasi menolak dinasti politik di lingkungan kampus Unsultra, Selasa (5/12). Namun Leciz menilai kegiatan tersebut telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. “Itu kegiatan berkedok politik, jadi dia (Leciz) menolak karena di kampus tidak boleh ada kegiatan politik,” ungkapnya. Ramadan mengatakan kegiatan mimbar demokrasi menolak dinasti politik itu digelar tanpa sepengetahuan BEM Unsultra. Menurutnya, kegiatan itu tidak melibatkan pihaknya.
8. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, dugaan intimidasi yang diterima seniman Butet Kertaredjasa mengingatkan kembali pada apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. “Intimidasi kepada seniman ini mengingatkan kita pada era Orde Baru. Kegiatan seni sering menjadi sasaran sensor dan pembatasan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023). “Upaya mengendalikan ekspresi artistik yang kritis bisa dilihat sebagai bentuk kembalinya praktik yang seharusnya ditinggalkan,” sambung dia. Baca juga: Polisi Pastikan Tak Ada Intimidasi Terhadap Pentas Teater Butet Kartaredjasa Usman juga menyebutkan, upaya intimidasi kepolisian tersebut merusak iklim hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berekspresi.
9. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi pada Senin (4/12). “Sudah ada surat pengunduran diri dari Pak Wamenkumham. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden,” ujar Ari di Kantor Kemensetneg, Rabu (6/12). “Kalau tidak salah (surat) masuk hari Senin yang lalu,” katanya melanjutkan. Namun, Ari mengaku belum melihat surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, surat pengunduran diri itu akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi setelah pulang dari kunjungan kerja ke daerah.
10. Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri (FB) bungkam usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo pada Rabu (6/12). Kemarin Firli Bahuri diperiksa sekitar 11 jam sejak pukul 09.15 WIB hingga 20.10 WIB, namun penyidik belum lakukan penahanan terhadap Firli. Yang menarik, Firli Bahuri keluar secara “kucing-kucingan” atau diam-diam melalui pintu Sekretariat Umum atau pintu samping Gedung Bareskrim, Mabes Polri. Padahal, salah satu mobil Firli Bahuri telah terparkir di lobi belakang Gedung Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, para petugas Pelayanan Markas Besar (Yanma) Polri telah mempersiapkan tempat bagi awak media untuk melakukan wawancara. Tetapi, Firli Bahuri ternyata keluar gedung melalui pintu samping dan memasuki mobil lainnya.
11. BPK menemukan masalah dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) yang bersumber dari APBD. Hal itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Disebutkan, pada semester I 2023, BPK memeriksa 5.199 laporan pertanggungjawaban (LPJ) banparpol daerah antara lain dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) dari 17 partai nasional dan 5 partai lokal.
Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat pertanggungjawaban jumlah banparpol yang dibuat DPW, DPD dan DPC parpol berbeda dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah. Masalah lain, penyaluran dana banparpol itu tidak melalui rekening parpol, serta tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK. “Dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat,” bunyi laporan BPK, dikutip Rabu (6/12).
12. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, capres dan cawapres nomor urut 3 yang diusung partainya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD lebih lincah dan memiliki kemampuan untuk menyapa rakyat di bawah. Menurut Hasto, Ganjar dan Mahfud lebih memiliki kemampuan untuk melakukan akselerasi untuk turun ke bawah bertemu masyarakat. Kemampuan itu tidak dimiliki Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya.
“Narasi yang ditangkap rakyat tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah kemampuan akselerasinya, kemampuan untuk turun ke bawah, kemampuan untuk blusukan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo,” kata Hasto menjelang rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (6/12). (HPS)
