Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari hutang luar negeri. Menurut Hasto, kebijakan Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto justru tidak berpihak kepada rakyat. Kata dia, ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, Prabowo malah menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alutsista.
Isu hangat lainnya, Timnas AMIN menduga pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah lakukan money politics atau politik uang. Jubir Timnas AMIN Iwan Tarigan mengungkapkan, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji itu mendapatkan surat tugas dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi dengan para alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari hutang luar negeri. Menurut Hasto, kebijakan Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto justru tidak berpihak kepada rakyat. “Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, di kehidupan sehari-hari, Pak Prabowo menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista). Bukan dengan cara memberdayakan industri nasional, kemampuan anak bangsa untuk melakukan kemajuan, loncatan dan percaya pada kemampuan sendiri,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Ia juga menyoroti kebijakan pertahanan Prabowo soal pengadaan alutsista dengan membentuk suatu perusahaan teknologi militer. Namun menurutnya, di dalam perusahaan itu banyak diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo sendiri. Sehingga hal tersebut sangat berbeda dengan konsep pertahanan yang diusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hasto Kristiyanto juga mengkritik program Capres 02 Prabowo Subianto yang melibatkan bagi-bagi susu impor. Menurut Hasto, membagi-bagikan telur hasil produksi UMKM lebih bergizi dan merakyat dibandingkan dengan bagi-bagi susu impor tersebut. PDIP meluncurkan program bagi-bagi telur mulai Desember 2023. Program tersebut disebut sebagai salah satu langkah mencegah stunting dan bagian dari aksi turun ke masyarakat menjelang Pilpres 2024. “20 Desember yang lalu telah membagi telur untuk rakyat. Itu merupakan bagian dari gerakan anti-stunting dengan cara-cara yang benar,” kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Selasa (2/1). “Telur itu mengandung protein, gizi yang cukup, direkomendasikan oleh para ahli gizi. Lebih baik daripada susu impor,” imbuhnya.
2. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid meminta capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto belajar terlebih dahulu terkait struktur APBN. Nusron merespons kritikan dari PDI-P yang menyebut capres nomor urut 2 Prabowo menambah utang luar negeri dengan membeli alutsista, padahal rakyat saat ini sedang kesusahan. “Gini, gini, gini, gini. Mohon maaf Pak Hasto sama Pak Ganjar harus belajar dulu tentang struktur APBN,” ujar Nusron di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1) malam. Nusron menjelaskan, di dalam struktur APBN, terdapat tiga komponen. Tiga komponen yang dimaksud adalah penerimaan negara, pengeluaran atau belanja negara, dan pembiayaan. Nusron menegaskan Menkeu Sri Mulyani dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang berhak menentukan postur belanja alutsista Kementerian Pertahanan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi pembiayaan utang negara mencapai Rp 407 triliun sepanjang 2023. Nilai ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Bendahara negara menjelaskan, pemerintah sebenarnya menetapkan alokasi penarikan utang baru untuk pembiayaan APBN 2023 mencapai Rp 696,3 triliun. Namun alokasi itu telah direvisi ke bawah lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 menjadi Rp 421,2 triliun. Dengan berbagai alokasi yang ditetapkan tersebut, berarti realisasi penarikan utang baru pemerintah lebih kecil dari target.
Jika dibandingkan target APBN 2023, realisasi utang pemerintah setara 58,4 persen, sementara berdasarkan Perpres 75 realisasinya setara 96,6 persen. “Dengan adanya penerimaan negara yang baik, pajak, bea cukai, dan PNBP tadi selama 3 tahun terakhir, dan belanja kita yang tetap kita dukung secara optimal kita lihat target pembiayaan kita menjadi menurun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1).
3. Timnas AMIN menduga Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah telah melakukan money politics atau politik uang. Seperti diketahui, video Gus Miftah melakukan bagi-bagi uang kepada masyarakat dengan latar belakang seseorang yang membentangkan kaus bergambarkan Prabowo Subianto viral di media sosial. Jubir Timnas AMIN Iwan Tarigan mengungkapkan, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji itu mendapatkan surat tugas dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi dengan para alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dan masyarakat dalam Pilpres 2024.
4. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Timnas AMIN menunjukkan surat tugas Prabowo Subianto kepada Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Nusron merespons Jubir Timnas AMIN yang menuding Gus Miftah mendapatkan surat tugas dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi dengan para alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam video yang viral di medsos, tampak Gus Miftah membagi-bagikan uang, sehingga Timnas AMIN menduga ada praktik money politics di sana. “Suruh tunjukkan saja surat tugasnya dari Prabowo atau dari TKN,” ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/1). “Kalau mau diperiksa Bawaslu silakan saja. Sebaiknya kembalikan saja sesuai dengan UU Pemilu,” ujarnya.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Bawaslu mendalami polemik video bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Ganjar berpandangan, video yang viral di media sosial itu sudah cukup terlihat untuk bisa didalami Bawaslu. “Kalau soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok,” kata Ganjar saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Ganjar menunggu kerja Bawaslu secara transparan mengusut video yang kini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat itu.
5. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tantangan berat akan mereka hadapi selama beberapa hari ke depan, yakni banyak orang yang mencari-cari kesalahan pasangan Prabowo-Gibran. Dasco menduga hal tersebut dilakukan untuk menurunkan elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini sedang tinggi. Namun, Dasco meminta kepada para kader Gerindra untuk tidak berkecil hati. “Tantangan berat dalam beberapa hari ke depan adalah bahwa kita akan selalu dicari-cari kesalahan. Paslon kita (Prabowo-Gibran) akan dicari-cari kesalahannya dan akan di-framing untuk tujuan men-downgrade elektabilitas paslon kita maupun Partai Gerindra,” ujar Dasco dalam keterangannya, Selasa (2/1).
6. Presiden Jokowi bisa dicurigai punya kepentingan tertentu jika mengajukan calon Ketua KPK tidak sesuai urutan perolehan suara dalam seleksi di Komisi III DPR pada 2019 silam. Menurut peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, jika Presiden Jokowi mengajukan nama yang tidak mendapat suara dalam pemilihan di Komisi III DPR, maka alasannya bakal dipertanyakan.
Zaenur mengatakan, jika mengacu kepada individu yang mendapatkan suara dalam proses seleksi di Komisi III DPR, maka kedua tokoh yang patut diusulkan sebagai pengganti Firli adalah Sigit Danang Joyo dan Luthfi Jayadi Kurniawan. Sedangkan I Nyoman Wara dan Roby Arya Brata tidak mendapatkan suara dalam proses seleksi di DPR. Kalau presiden mengajukan Nyoman Wara dan Roby Arya Brata, atas dasar apa mengajukan nama tersebut. ‘’Tentu tidak ada dasarnya. Sehingga dikhawatirkan Presiden punya interest pribadi,” kata Zaenur, Selasa (2/1).
7. Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar mengancam akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai tidak profesional terkait pemanggilan Gibran soal bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Pasalnya, Bawaslu salah ketik dan mengirim surat panggilan kepada Gibran untuk hadir pada 2 Januari 2023. “Ini kami juga menyampaikan, kami akan melaporkan anggota, ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesional pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu, seperti yang disampaikan, kami tidak mungkin memutar, hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023,” ujar Fritz dalam jumpa pers di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1).
Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan ulang surat panggilan pemeriksaan terhadap Gibran Rakabuming Raka, karena tidak hadir dalam pemeriksaan yang seharusnya berlangsung Selasa (2/1), terkait dugaan pelanggaran dalam kegiatan bagi-bagi susu di area car free day (CFD) Jakarta. “Pemanggilan ulang ada. Hari ini suratnya akan kami kirim. (Pemeriksaannya) besok,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto kepada wartawan, Selasa (2/1). Dimas berujar, pemeriksaan Gibran dijadwalkan berlangsung di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu (3/1).
TKN Prabowo-Gibran memastikan Gibran Rakabuming akan memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk diklarifikasi terkait kegiatan bagi-bagi susu di area car free day (CFD) Jakarta. Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Habiburokhman menjelaskan berdasarkan surat Bawaslu, Gibran diundang untuk hadir di Sekretariat Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu (3/1) pukul 13.00 WIB. Ia mengatakan undangan diterima pihaknya pada Selasa (2/1) sekitar pukul 17.35 WIB. Menurutnya, undangan itu tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan. Namun, Gibran bersikeras untuk hadir.
8. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD memanfaatkan live TikTok untuk kampanye dan menyapa warganet. Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk mendulang dukungan pemilih, khususnya anak muda. Hingga kini, Anies terhitung dua kali live di TikTok, yakni pada Kamis (28/12), dan Jumat (30/12). Dalam siaran langsung tersebut, Anies membahas sejumlah topik seperti skripsi dan kehidupan anak muda, juga melakukan tanya jawab dengan warganet. Anies bicara mengenai isu-isu ringan melalui live TikTok. Menurutnya, Tik Tok dapat menjangkau banyak kalangan, khususnya anak muda.
Mahfud MD menyapa warganet melalui live TikTok di akun miliknya, @mohmahfudmdofficial, pada malam pergantian tahun, Minggu (31/12). Tak hanya TikTok, Mahfud juga siaran langsung melalui Instagram @mohmahfudmd. Dalam live tersebut, Mahfud melakukan tanya jawab dengan warganet mengenai berbagai hal. Menko Polhukam itu juga menyampaikan refleksi akhir tahun tentang Indonesia.
9. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan menyediakan layanan internet gratis jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Menurut Ganjar, internet gratis lebih baik dibandingkan makan siang gratis yang jadi program pasangan Prabowo-Gibran. Hal ini dikatakan Ganjar dalam acara launching program GratisIN di Borsumy Heritage, Semarang, kemarin. Ganjar bertanya kepada para influencers dan anak muda yang hadir dalam acara tersebut. Pilih makan siang gratis atau internet gratis? “Aku kasih pilihan mau enggak, makan siang gratis atau internet gratis?” tanya Ganjar yang langsung dijawab internet gratis.
10. KPK belum terima informasi Harun Masiku meninggal dunia. Harun adalah mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) yang kini berstatus buron. Pernyataan itu disampaikan Jubir KPK Ali Fikri merespons pernyataan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. “Sejauh ini tidak ada informasi tersebut,” ujar Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (2/1). Ali Fikri menegaskan tim penyidik masih terus memburu Harun untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. ‘’Kami pastikan KPK tetap cari dan tangkap Harun Masiku,” ucap Ali.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman heran kenapa hingga kini KPK belum berhasil menangkap buron Harun Masiku. Padahal, eks caleg PDI-P itu tak memiliki sumber daya mumpuni untuk kabur dalam waktu lama dari kejaran KPK. Berdasarkan informasi yang diperoleh MAKI, Harun Masiku juga bukan berasal dari keluarga yang cukup mapan. “Harun Masiku sepengetahuan saya tidak punya duit, tidak kaya lah, hidupnya biasa-biasa saja, jadi lawyer juga tidak laris, terus dulu kerja hanya legal di Bank, kemudian jadi tenaga ahli DPR, itu enggak banyak uangnya,” kata Boyamin, Selasa (2/1).
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta KPK terus mencari keberadaan buronan kasus suap Harun Masiku, karena tak mungkin yang bersangkutan berpindah tempat setiap hari. Ia memperkirakan, Harun Masiku bersembunyi di suatu lokasi dalam jangka waktu tertentu. Kondisi itulah harus dimanfaatkan penyidik KPK untuk memburu jejak Masiku. Dari pengalamannya sewaktu menjadi penyidik KPK, seorang buronan memiliki durasi tertentu untuk berpindah tempat menghindari kejaran petugas. “Berdasarkan pengalaman saya, mereka berpindah-pindah tempat juga enggak tiap hari, atau tiap minggu ya, ada durasinya,” kata Yudi, Selasa (2/1).
Yudi menuturkan, sebaiknya penyidik KPK mencari tahu siapa penyuplai dana untuk memenuhi kebutuhan Harun Masiku selama dalam masa pelarian. Yudi mengatakan, Masiku tidak mungkin akan mudah berpindah tempat dan bertahan hidup selama pelarian karena tidak memiliki pekerjaan tetap. “Tentu Harun Masiku ini kan dia selama pelarian dia enggak mungkin bekerja, pasti ada yang menyuplai kebutuhannya. Nah, ini yang harus dicari oleh penyidik. Pengalaman saya kita mencari dulu nih, orang-orang dekatnya yang menyuplai,” ujar Yudi, Dia menyarankan penyidik KPK mendalami orang-orang dekat eks caleg PDI-P itu. Yudi meyakini ada pihak-pihak yang membantu Harun Masiku dalam pelarian.
11. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengusut tuntas peristiwa pengeroyokan aparat TNI terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Hasto, kasus tersebut menunjukkan adanya sikap tidak terpuji dari aparat keamanan. “Terhadap kasus penganiayaan, yang terjadi di Boyolali itu jelas-jelas menunjukkan suatu sikap yang tidak terpuji. Maka itulah kami mendesak Panglima TNI untuk segera mengusut tuntas, ini yang kami harapkan,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). “Mari kita menjaga marwah demokrasi dari rakyat untuk rakyat ini, dengan menjaga sebaik-baiknya,” tegasnya.
Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta menetapkan enam prajurit TNI sebagai tersangka buntut kasus penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah belum lama ini. Kepala Penerangan Daerah Militer IV/Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harison mengatakan, berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa, penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah mengerucutkan enam orang pelaku. “Masing-masing Prajurit Dua Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F dan Prada M. Ya (sudah tersangka) sampai dengan saat ini Penyidik Denpom IV/Surakarta masih bekerja untuk terus mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan,” kata Richard, Selasa (2/1).
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi tindakan tegas TNI menetapkan anggotanya yang terlibat penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah jadi tersangka. “Saya terima kasih dan mengapresiasi pihak TNI yang demikian cepatnya merespons persoalan ini,” kata Ganjar usai berkunjung ke sentra ukir gebyok di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (2/1).
Sejumlah karangan bunga yang memberikan dukungan kepada TNI bermunculan di sudut Kota Boyolali, Jawa Tengah, usai insiden penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh personil Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha Boyolali, Sabtu (30/12) lalu. Karangan bunga mulai muncul pada Minggu (1/1) di dekat Asrama Kompi, dekat Kantor KPU Boyolali dan memanjang hingga perlintasan lampu merah Sonolayu.
Beberapa tulisan pada karangan bunga tersebut berbunyi, Suara Bising Bikin Pusing (Aku Mendukungmu), Sampun Leres Pak – Boyolali Anti Wer-Wer, TNI Mewakili Perasaan Masyarakat Boyolali, We Love U Pak Tentara – Warga Boyolali Cinta Damai, TNI YES Provokasi NO, Dibelakang TNI Ada Rakyat. Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo menyebut karangan bunga tersebut bermunculan secara tiba-tiba dan tidak diketahui siapa pengirimnya.
12. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengusulkan dibentuknya komite independen untuk mengaudit hasil survei yang diterbitkan sejumlah lembaga. Hal tersebut terkait dengan dugaan PDI-P soal adanya upaya menggiring opini lewat lembaga survei bahwa pelaksanaan pilpres akan berlangsung satu putaran. “Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi,” ujar Hasto, Selasa (2/1). “Tinggal nanti bisa diaudit mana yang betul-betul menggunakan secara metodologi benar, dan dari aspek perizinan itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu,” jelasnya.
13. IPW memprediksi Firli Bahuri bakal ditahan usai berkas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU). “IPW menduga, penyidik akan menahan Firli usai berkas lengkap, kemudian menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Selasa (2/1). Kata Sugeng, penyidik bakal mengenakan Firli dengan pasal pemerasan dalam jabatan dan juga tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Penyidik Polda Metro akan mengenakan pasal pemerasan dalam jabatan dan TPPU, sehingga yang diutamakan adalah penyeliesaian berkas perkara agar bisa P21,” kata Sugeng lagi.
14. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar setuju terhadap wacana pembagian bantuan sosial (bansos) didistribusikan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024 selesai. “Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai),” kata Muhaimin usai bertemu dengan nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1).Menurut Cak Imin, penundaan pemberian bansos ini untuk mencegah adanya pasangan calon (paslon) tertentu yang memperoleh keuntungan. Namun, penyaluran bansos tetap harus diberikan setelah seluruh rangkaian pemilihan umum (pemilu) selesai.
Cak Imin keberatan MNC Group ditunjuk sebagai penyelenggara penyiaran debat calon presiden (capres) ketiga pada 7 Januari 2024. Sebabnya, pemilik MNC Group adalah Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang merupakan salah satu partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Tentu sebagai salah satu lembaga penyiaran seperti ini harusnya (MNC) terjaga betul independensinya,” kata Muhaimin. (HPS)
