Menko Polhukam/Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD (net)
Isu menarik hari ini, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tak ambil pusing pendapat Presiden Jokowi yang menyebut debat ketiga Pilpres 2024 tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. Mahfud MD juyga mengatakan, sebagai mantan Menhan, dirinya tahu mana data di bidang pertahanan yang bisa diungkapkan ke publik dan yang tidak. Kata dia, pertanyaan Anies dan Ganjar terhadap Prabowo tidak memerlukan jawaban sampai membuka rahasia negara.
Isu hangat lainnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan pihak yang mengatasnamakan diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu RI. Anies dituding melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang Prabowo Subianto secara persinal dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu. Berikut isu selengkapnya.
1. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tak ambil pusing pendapat Presiden Jokowi yang menyebut debat ketiga Pilpres 2024 tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. “Ya, ndak apa-apa Pak Jokowi punya tanggapan begitu. Tapi kalau saya ndak ada serangan personal itu,” kata Mahfud di Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY, Selasa (9/1). “Ya, memang calon presiden itu orangnya personal, jadi yang ditanya ya kebijakannya kalau dalam jabatan,” sambung Menko Polhukam itu.
Mahfud pun mengklaim, banyak pihak beranggapan dalam momen debat capres kemarin tak ada pertanyaan yang bersifat menyerang personal, termasuk kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. “Kan, rakyat Indonesia ini ada 270 juta kepala dengan 204 juta kepala pemilih. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau itu serangan personal itu boleh saja, tapi sebagian besar rakyat Indonesia ndak menganggap itu serangan personal. Itu debat biasa aja,” paparnya.
Menko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan Presiden Jokowi soal substansi debat yang dia nilai saling serang personal dan mengaburkan gagasan. Menurut Mahfud MD, gelaran debat capres pada Minggu (7/1) kemarin tidak seperti yang dipikirkan Jokowi. “Mungkin [debat terlalu personal], kalau penilaian presiden. Kalau saya sih enggak,” kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1).
Mahfud lalu menyinggung soal kerahasiaan data keamanan yang juga menjadi polemik usai debat dengan tema seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri itu. Mahfud mengatakan data yang disampaikan dan ditanyakan para paslon tidak ada yang bersifat rahasia atau sensitif. Data-data tersebut menurutnya dapat diakses publik.
Menurut Mahfud, data yang tak boleh diungkapkan ke publik adalah data intelijen hingga strategi penyerangan. Sementara data anggaran dan situasi pertahanan tidak dikategorikan sebagai informasi privat. “Enggak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan dari pertanyaannya itu. Kalau saya ya, kan saya bekas Menhan juga. Mana yang rahasia? saya tahu,” kata dia. Mahfud tak keberatan apabila Jokowi meminta gelaran format debat Pilpres dievaluasi.
Ia siap mengikuti segala aturan yang akan ditetapkan KPU dalam debat cawapres yang dijadwalkan pada Minggu (21/1) mendatang. “Ya terserah KPU, saya manut saja,” ujar Mahfud. Mahfud juga kembali menegaskan tak ada capres yang menyerang sisi personal dalam debat ketiga pilpres. “Saya ndak akan nyerang personal. Yang kemarin juga menurut saya nggak personal,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (9/1).
Mahfud MD mengatakan, sebagai mantan Menhan, dirinya tahu mana data di bidang pertahanan yang bisa diungkapkan ke publik dan yang tidak. Mahfud menuturkan, pertanyaan Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto tidak memerlukan jawaban sampai membuka rahasia negara.
“Dari yang kemarin, yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu, kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana undang-undang (UU) yang (soal) rahasia (data negara),” ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1). “Endak ada dari pertanyaan (Anies dan Ganjar) itu yang harus (dijawab dengan) mengungkap rahasia negara. Itu (jawaban) bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista. Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan, bukan debat,” tegasnya.
2. Timnas Pemenangan AMIN tak setuju dengan Presiden Jokowi yang meminta KPU mengevaluasi format debat Pilpres 2024. Jubir Timnas Amin Sulfikar Amir menilai debat sudah berjalan dengan baik, tak ada serangan yang bersifat pribadi dalam debat. “Saya kira permintaan Presiden Jokowi tidak perlu karena sebenarnya tidak ada serangan yang bersifat pribadi yang dilemparkan oleh Capres Anies Baswedan,” kata Sulfikar saat dihubungi, Selasa (9/1).
Sulfikar menyebut Anies tak bertujuan menyerang pribadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika menyinggung soal kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare. Ia menilai data itu relevan untuk dibeberkan karena Prabowo menduduki jabatan publik sebagai Menteri Pertahanan. “Ini juga berlaku dengan fakta tentang PT TMI yang melibatkan orang-orang dekat Prabowo,” ujar dia.
3. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali merespons ucapan Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang menyinggung soal kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare. “Ya Tuhan, ya Allah SWT aku hanya minta satu sebelum kau panggil aku, aku ingin melihat rakyatku sejahtera hanya itu. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa punya tanah ini, dia pintar atau ….. sih?” kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).
Prabowo menyatakan lahan itu sebagai tanah hak guna usaha (HGU), bukan kepemilikan pribadi. Lahan itu, kata Prabowo, digunakan untuk menggarap proyek food estate. Menurutnya, data yang disampaikan dalam debat tersebut juga keliru. Prabowo merasa Anies ingin menghasut agar masyarakat benci kepada dirinya. “Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Dia mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya,” jata Prabowo.
Prabowo balik bertanya apakah Anies paham soal HGU atas tanah? Ia menegaskan tanah itu merupakan milik negara yang dikelola pihaknya. Prabowo menyatakan siap menyerahkan lahan itu manakala pemerintah membutuhkan. “Enggak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan anda,” ujarnya.
Prabowo Subianto mengaku heran dengan orang yang dulu dia dukung namun kini justru membalasnya dengan kedengkian. Namun Prabowo tak menyebut siapa orang yang dimaksud itu. “Ada manusia yang dulu kita beri dukungan, kita beri segalanya tapi dibalas dengan kedengkian, saya geleng-geleng kepala sendiri,” kata Prabowo di acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).
Prabowo menyindir orang yang menurutnya ‘bermuka tebal’ itu. Secara sarkastis dia terkesima dengan orang seperti itu. Bahkan Prabowo membandingkan perilaku itu dengan hewan. Menurutnya, hewan jika diberi makan saja akan berlaku baik kepada sang pemberi makan. “Luar biasa saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya ada manusia yang macam begitu,” ucap Prabowo.
Prabowo Subianto juga mengungkit soal dirinya yang diberi nilai 11 dari 100 terkait kinerja sebagai Menhan oleh Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengaku tidak memikirkan penilaian itu. “Orang Betawi punya semacam bahasa sendiri, dialeg sendiri, jadi karena saya lahir di Jakarta, saya juga suka bahasa Betawi. Jadi, kemarin saya dapat penilaian dari seorang ya, kalian tahulah siapa, yang kasih penilaian 11 dari 100,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1).
“Jawaban saya sebagai seorang anak Betawi, ‘Kalau dari ente mah emang gue pikirin?’” ujar Prabowo. “Aku enggak apa-apa ya ngomong begini ya?” ucap Prabowo lagi. “Atau kalian mau dengar orasi kebangsaan bahwa kita harus begini-begini, ngantuk semua, benar enggak?” kata Prabowo.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membela capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar soal etik oleh Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1). Bahlil menilai Anies sebagai sosok yang seolah mengerti persoalan etik. Ia memandang Anies berlagak pintar dalam gelaran debat yang lalu. “Sedih juga sih saya sebagai juniornya dia, mas Anies itu kan senior saya, tapi melihat standar etikanya seperti itu,” kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). “Ya Anies kan begitu modelnya. Pak Anies itu apa ya, debat tema lain, bicara lain. Tapi sok merasa punya etika yang tinggi,” imbuhnya.
4. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan pihak yang mengatasnamakan diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu RI pada Senin (8/1). Anies dituding melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1). “Ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan (Pelanggaran),” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, Selasa (9/1).
Perwakilan PHPB, Subadria Nuka mengakui, pernyataan menyerang yang dilontarkan Anies kepada Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, utamanya soal anggaran Rp 700 triliun. Namun, ia juga menilai Anies menyerang Prabowo selaku pribadi, terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu. “Serta telah menghina kinerja capres peserta pemilu nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan skor 11 dari 100,” kata Subadria. Ia menilai, serangan Anies soal anggaran pertahanan dan luas tanah milik Prabowo “salah dan tidak benar”, meskipun angka luas tanah Prabowo yang disebut Anies merujuk pada jumlah yang disebutkan Presiden Jokowi dalam debat capres 2019.
5. Asisten Pelatih Timnas AMIN, Jazilul Fawaid berpendapat, pernyataan dalam acara debat capres tak seharusnya dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran. Karena para capres yang berdebat berada dalam panggung yang sama sehingga bisa mengklarifikasi secara langsung. Menurut dia, jika pertanyaan dan pernyataan dalam debat disebut pelanggaran, bisa berujung pelaporan terhadap KPU selaku pihak yang menyelenggarakan debat. “Kalau pertanyaan dilaporkan kita laporkan semua pertanyaannya, terus nggak debat akhirnya. Dilaporkan debatnya kenapa KPU membuat debat sehingga muncul pertanyaan, rumit,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat Timnas AMIN, Selasa (9/1). Jazilul mempersilakan siapa pun yang ingin melaporkan pertanyaan Anies di debat capres.
6. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik tentang “Satyam Eva Jayate” atau kerap diartikan “Kebenaran Pasti Menang” pada HUT ke-51 PDI-P do Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (10/1). Hal ini disampaikan kader muda PDI-P Aryo Seno Bagaskoro dalam konferensi pers gladi bersih HUT PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/1) malam. “Satyam Eva Jayate punya arti filosofis yang mendalam, dan itu seringkali disampaikan dalam pidato politik dan pesan pesan yang disampaikan oleh Ibu Megawati,” kata Seno. Kata dia, ‘’Satyam Eva Jayate” menjadi tema pada i HUT ke-51 PDI-P kali ini.
Seno menjelaskan, jika bicara kebenaran, maka akan pula menyoroti tentang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PDI-P. “Kita bicara tentang nilai-nilai yang senantiasa diperjuangkan di dalam politik. Karena bagi kami, proses politik itu adalah proses tentang perjuangan nilai-nilai, keadilan, nilai-nilai kesetiakawanan, nilai-nilai kesejahteraan rakyat, nilai tentang kemanusiaan, nilai-nilai tentang kerakyatan, demokrasi, nilai etika dan kepantasan,” ujar Seno.
7. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyebut, debat capres pada Minggu (7/1) yang dinilai Presiden Jokowi sebagai momen saling serang personal capres merupakan bentuk kekecewaan Jokowi. Pasalnya, dalam debat tersebut, capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkesan menyerang capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal data pertahanan.
“Ya menurut saya pernyataan kekecewaan presiden itu ya, itu hanya untuk menutupi bahwa dia sendiri sebagai presiden tidak mampu mengarahkan kepada Menhan (Prabowo) mengenai kebijakan pertahanan apa yang harus dilaksanakan,” kata Ikrar di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). Kendati demikian, menurut Ikrar, bentuk kekecewaan itu tak hanya dirasakan oleh Presiden Jokowi. Masyarakat pun kecewa melihat penampilan Prabowo yang Menhan justru dianggap tidak menguasai tema debat pertahanan.
8. Waketum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Presiden Jokowi tengah panik karena melihat dukungan publik kepada pasangan AMIN menguat. Kata dia, kepanikan itu nampak dari pertemuan Jokowi dengan tiga menterinya yang merupakan ketum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkfli Hasan. “Saya menyatakan itu tanda kepanikan. Bagi saya, senang makan siang saja tiap hari, kan enggak ada larangan. Tapi saya melihatnya, itu adalah tanda kepanikan,” kata Jazilul di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (9/1). “Untuk apa makan-makan saja diberitakan, padahal itu kan biasa saja toh,” sambungnya.
Fawaid juga menyinggung soal Jokowi yang menyoroti langkah Anies Baswedan yang menanyakan soal 340.000 hektar tanah milik Prabowo dalam debat Capres, Minggu (7/1) lalu. Kata dia, kan Jokowi sendiri yang mengajarkan Anies untuk bertanya soal lahan milik Prabowo pada Pilpres 2019 yang lalu. Ngapain Jokowi mengklasifikasikan pertanyaan Anies sebagai urusan personal. “Pemimpin Indonesia itu pemimpin di negara demokratis, semua boleh disampaikan. Jadi sebagai pemimpin jangan baper (terbawa perasaan), baru gitu saja sudah menganggap serangan personal,” sindir Jazilul. “Orang nanya lahan 340.000 hektar itu kan yang mengajari bertanya kan Pak Jokowi dulu, iya kan. Pak Anies cuma melanjutkan dalam sesi debat yang ini gitu loh,” katanya lagi.
9. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku heran dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut debat pilpres pada Minggu (7/1) tidak edukatif. Menurut Ganjar, dirinya sengaja mencecar Prabowo itu untuk memberikan edukasi kepada publik terkait pentingnya peta jalan pertahanan Indonesia. “Kemarin itu kita ingin membuka. Kalau ada yang mengatakan tidak mengedukasi, saya heran, ini kami lakukan edukasi,” kata Ganjar di Cilacap, Selasa (9/1).
Ganjar lalu menjelaskan, nilai lima yang dia berikan untuk kinerja Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto itu karena ada banyak target minimum essential forces (MEF) yang tak tercapai. Ganjar juga menilai, kinerja Prabowo buruk karena tidak ada buku putih pertahanan Indonesia. “Ya, karena targetnya tidak tercapai, perintah undang-undang untuk membuat buku putih pertahanan juga enggak ada gitu ya,” kata Ganjar lagi,
10. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Prof. Firman Noor menilai, Presiden Jokowi sudah meneguhkan posisinya sebagai pendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sehingga mengatakan debat ketiga Pilpres 2024 pada akhir pekan lalu terlampau menyerang pribadi. “Posisi Pak Jokowi yang melihat itu sebagai serangan personal itu adalah posisi yang diambil sebagian besar mereka yang menjadi pendukung Pak Prabowo, yang memang lebih melihat dari sisi itu sebagai suatu serangan personal, serangan yang tidak diduga, sehingga membuat Pak Prabowo terlihat keteteran,” kata Firman Noor, Selasa (9/1).
Menurut Firman, respons Jokowi terkait debat ketiga Pilpres 2024 memperlihatkan keberpihakannya pada kontestasi politik itu. Padahal, kata Firman, para kandidat capres yang lain menyoroti kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam debat itu.
11. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons isu hengkangnya PT Djarum dan Wings Group dari konsorsium Agung Sedayu Group (ASG) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebelumnya, dua konglomerasi besar itu tergabung dalam Konsorsium ASG yang dikomandoi Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan. Namun Bahlil mengakui, dua perusahaan tersebut sejak awal tidak terlibat dalam Konsorsium Nusantara di bawah pimpinan Aguan.
“Wings dan Djarum itu tidak merupakan konsorsium yang dilakukan oleh Agung Sedayu, tapi dia akan melakukan investasi setelah tahap pertama selesai,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). Bahlil menyatakan, proses pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berjalan. Untuk pembangunan beberapa hotel misalnya, akan selesai pada Juni-Juli 2024.
12. Ketua KPU Hasyim Asy’ari merespons kritik Presiden Jokowi yang menyebut debat ketiga Pilpres 2024 tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. Hasyim menegaskan, pihak penyelenggara tidak berwenang untuk menilai substansi debat Pilpres 2024. “Saya tidak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan, kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (9/1).
Hasyim menjelaskan, format yang disepakati adalah debat dengan enam segmen. Pembagiannya adalah segmen pertama untuk penyampaian visi misi program, segmen kedua dan ketiga untuk menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat dan kelima untuk calon saling tanya jawab, dan segmen keenam untuk calon menyampaikan penutup. “Jadi tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. KPU menyiapkan forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang calon dan tim pasangan calon,” jelas Hasyim.
13. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengklaim Presiden Jokowi tidak berniat untuk mengintervensi KPU usai mengkritik format debat Pilpres 2024. Ari mengatakan, permintaan Jokowi agar debat tidak menyerang antarpaslon hanya sebagai masukan kepada KPU. Ia pun mengatakan tidak ada komunikasi khusus antara Jokowi dan KPU terkait hal itu. “Tidak ada intervensi, tidak ada upaya untuk membuat, mengatur, tapi lebih kepada memberi masukan sebagai penonton,” kata Ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
Ari mengatakan pendapat Jokowi itu juga mewakili masyarakat hingga pengamat yang menurutnya menginginkan gelaran debat dengan substansi yang lebih ditekankan, sehingga mampu menjadi ajang edukasi publik. “Saya kira masukan-masukan itu tinggal dievaluasi lagi oleh KPU,” kata dia.
14. Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD didatangi sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (9/1) siang. Sebagai pelayan Masyarakat, Mahfud menerima sejumlah keluhan mereka, khususnya soal dugaan kecurangan pada Pemilu dan Pilpres 2024. Mereka meminta Mahfud turun tangan.Total ada 22 orang yang hadir menemui Mahfud pada kesempatan itu. Mereka antara lain Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto. Mahfud mengatakan Kemenko Polhukam memang memiliki desk pemilu. Namun, bidang tersebut tak bisa masuk pada ranah penindakan. Menurut dia, desk tersebut hanya bersifat pemantauan. (HPS)
