Rosan Roeslani dan Connie Rahakundini Bakrie (net)
Isu menarik pagi ini, pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie membeberkan dugaan skenario Presiden Jokowi bila Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden. Dalam skenario itu, Connie mengatakan, Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun bila terpilih menjadi Presiden dan langsung digantikan oleh putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Skenario itu disampaikan Connie saat mengisi sebuah forum diskusi. Rekaman cuplikan peryaataan Connie viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Connie membenarkan dugaan skenario tersebut.
Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani membantah telah menyampaikan skenario itu kepada Connie. Dia sedih karena Connie menyampaikan hal tersebut ke publik. “Pertama saya sangat terkejut dan juga sedih. Karena ini datang dari Ibu Connie yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Berita-berita kebohongan seperti itu,” ujar Rosan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Pusat, Minggu (11/2). Rosan Roeslani menyebut dalam pertemuan tersebut Connie Rahakundini Bakrie meminta jabatan wakil menteri pertahanan (wamenhan) atau wakil menteri luar negeri (wamenlu). Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie membeberkan dugaan skenario Presiden Jokowi bila Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden. Dalam skenario itu, Connie menyebut Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun bila terpilih menjadi Presiden dan langsung diganti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Skenario itu disampaikan Connie saat mengisi sebuah forum diskusi. Rekaman cuplikan peryaataan Connie viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Connie membenarkan dugaan skenario tersebut. “Saya sampaikan sesuai apa yang saya sampaikan dari diskusi saya saat bertemu HE Rosan,” ujar Connie, Minggu (11/2).
Dalam cuplikan itu, Connie membeberkan skenario itu bermula ketika dirinya diminta bertemu Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani di tengah dinamika politik Pilpres 2024. Saat itu, Rosan menawarkan dirinya untuk bergabung ke timses pasangan nomor urut 2. “Pak Rosan meminta saya bergabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung ke 02, saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh, saya bantu Pak Prabowo, minta apa? Untuk bikin roadmap pertahanan kalau saya ada di tim itu?” kata Connie yang dikutip dari cuplikan video.
Saat itu, Rosan meminta dirinya bergabung ke TKN Prabowo-Gibran. Connie lantas bertanya berapa lama masa jabatan Prabowo bila terpilih menjadi Presiden ke-8 RI. “Ini yang sampaikan Pak Rosan loh, mantan dubes kita di Amerika. ‘Jadi rencananya 2 tahun, jika tahun berikutnya diikuti oleh Gibran’. Saya langsung bangun saya bilang, ‘Sebentar Pak Rosan. Jadi cuma 2 tahun, lalu langsung diganti Gibran?” ujar Connie.
“Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lo yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh betul ngga sih? Kalau dia bisa khianati Ibu Megawati Soekarnoputri dengan segala perjuangannya dia ada di istana dua kali, di Gubernur DKI Jakarta, di wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan?” ungkapnya. “Makanya statement saya jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, Gibran itu memberatkan, itu kan bahasa saya. Dan saya of course, saya bilang ke Pak Rosan ‘Saya nggak bisa ada di sana,” kata Connie.
2. Terpisah, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani membantah telah menyampaikan skenario itu kepada Connie. Dia sedih karena Connie menyampaikan hal tersebut ke publik. “Pertama saya sangat terkejut dan juga sedih. Karena ini datang dari Ibu Connie yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Berita-berita kebohongan seperti itu,” ujar Rosan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
3. Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani mengakui ada pertemuan dengan Connie pada November 2023. Namun, dia menegaskan tidak pernah menyampaikan hal tersebut. “Pernyataan yang dua tahun itu bukan datang dari saya, beliau (Connie) mengatakan, ‘ini bagaimana kalau sudah dua tahun, atau kalau tiba-tiba Prabowo, saya ini orang intelijen, bisa saja Pak Prabowo diracun, bisa lebih cepat, itu bagaimana?’ Dia bilang begitu,” kata Rosan saat konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2). “Saya bilang, ‘Bu, sudahlah, itu tidak pantas. Ya sudahlah, kita sih enggak ada pikiran seperti itu lah, janganlah’,” lanjutnya.
Rosan mengatakan Connie adalah pihak yang meminta pertemuan tersebut. Dia mengungkapkan pakar militer dan pertahanan itu berniat bergabung dengan Prabowo-Gibran. Rosan menegaskan, pernyataan Prabowo hanya menjabat dua tahun datang dari Connie. Dalam pertemuan itu, Connie justru meminta jabatan, yakni dijadikan wakil menteri luar negeri ataupun wakil menteri pertahanan. “Saya bilang, ‘Bu, itu bukan domain saya, tetapi kalau Ibu bekerja untuk Pak Prabowo, mungkin ada pilihan lain, silakan disampaikan ke beliau,’,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rosan mengatakan tidak bertemu empat mata dengan Connie, melainkan terdapat dua orang lainnya yang berada di lokasi. Keduanya yakni, pihak dari Connie dan Ketua Tim Media Prabowo. “Jadi, itu bisa diverifikasi pembicaraan itu, tetapi yang saya sayangkan pernyataan bu Connie seorang intelektual di masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya,” pungkas Rosan.
4. Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menyebut dalam pertemuan tersebut Connie Rahakundini Bakrie meminta jabatan wakil menteri pertahanan (wamenhan) atau wakil menteri luar negeri (wamenlu). Rosan mengatakan permintaan itu disampaikan Connie saat bertemu dengannya. Saat itu, Connie mengungkapkan niat bergabung dengan tim Prabowo-Gibran. “Kebetulan Ibu Connie bicara kepada saya, bicara berdua. Intinya ternyata beliau ingin menjadi wakil menteri luar negeri, permintaan beliau, atau wamenhan. Tapi lebih ingin jadi wakil menteri luar negeri,” ujar Rosan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2). “Saya bilang, ‘Bu, itu bukan domain saya, tetapi kalau Ibu bekerja untuk Pak Prabowo, mungkin ada pilihan lain, silakan disampaikan ke beliau’,” sambungnya.
5. Ketua KPU Hasyim Asy’ari buka suara terkait pengumuman hasil exit poll Pemilu dan Pilpres 2024 di luar negeri yang viral di media sosial. Hasyim menegaskan pengumuman penghitungan suara atau exit poll Pemilu 2024 hanya boleh disampaikan setelah pencoblosan di Indonesia bagian barat selesai. “Pengumuman hasil hitung suara (quick count atau exit poll) hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara Dalam Negeri (WIB) telah selesai,” kata Hasyim, Minggu (11/2)
Hasyim menegaskan, perhitungan surat suara Pemilu 2024 di luar negeri dilakukan bersamaan dengan perhitungan yang digelar di Indonesia. “Dengan demikian bila sudah ada publikasi hasil penghitungan suara luar negeri sebelum 14 Februari 2024, kami pastikan itu adalah tidak benar,” kata Hasyim. Ia menjelaskan pemungutan suara di luar negeri memang dilakukan lebih awal dibandingkan dengan di Indonesia.
Menurutnya pemungutan surat suara di luar negeri dilakukan dengan tiga metode, yakni dengan metode tempat pemungutan suara (TPS), melalui pos, dan melalui kotak suara keliling. Kata dia, perhitungan surat suara di luar negeri dilakukan bersamaan dengan perhitungan yang dilakukan di Indonesia, yakni pada 14-15 Februari 2024.
Sebelumnya, ada video viral di media sosial yang menunjukkan aktivitas di TPS dan diberi keterangan terkait hasil perolehan suara Pemilu 2024 di luar negeri. Seperti diketahui, WNI di sejumlah negara sudah lakukan pemungutan suara Pemilu 2024. Beberapa di antaranya negara-negara di Timur Tengah. Kemudian PPLN Amerika Serikat hingga Melbourne juga sudah menggelar Pemilu 2024 pada 10 Februari.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari angkat bicara soal berbagai tuduhan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hasyim menegaskan KPU bekerja sungguh-sungguh dalam menggelar Pemilu 2024. Ia meminta pihak-pihak yang melakukan tuduhan melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan KPU. Hasyim yang tengah meninjau pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu (11/2), menyatakan KPU tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. “Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apa pun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” kata Hasyim, Minggu (11/2).
Hasyim menyebut pekerjaan yang dilakukan KPU tersebut masih terus berlangsung. Dia yakin tuduhan-tuduhan kecurangan akan terbantahkan lewat kerja KPU dalam menggelar Pemilu 2024. “Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” ucap Hasyim. Menurut Hasyim, pada akhirnya sejumlah tuduhan itu akan terbantahkan oleh fakta. “KPU tidak ada niat berbuat yang aneh-aneh,” ujarnya.
6. Film dokumenter kecurangan pemilu 2024 ‘Dirty Vote’ menjadi polemik. Film yang tayang pada minggu tenang Pilpres 2024, Minggu (11/2) kemarin menuai banyak dukungan namun ada juga yang tersinggung. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film dokumenter Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah. Habib mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habib menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran. “Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2).
Habib menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar. Kendati demikian, TKN Prabowo-Gibran belum mengambil langkah hukum. Habib mengatakan TKN sedang fokus menyongsong hari pemungutan suara. “Jadi, kami cadangkan dulu hak-hak kami untuk melakukan langkah hukum,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
7. Di sisi lain, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai temuan yang diungkap dalam film dokumenter tersebut bukan sesuatu yang baru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpendapat film Dirty Vote bisa menjadi pengingat soal maraknya pelanggaran di Pemilu 2024. “Apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali,” kata Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
Todung tidak sepakat dengan pernyataan Habiburokhman yang menilai dokumenter itu berisi fitnah. Todung berharap tidak ada pihak yang bereaksi berlebihan, apalagi hingga melapor ke polisi. “Film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Jadi, jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang,” ujar Todung.
8. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga membuat cuitan atas film tersebut. Sontak netizen pun akhirnya mengingatkan Cak Imin agar tidak berkomentar banyak di masa tenang Pilpres 2024. Cuitan Cak Imin sebenarnya hanya berupa pertanyaan. Ia mempertanyakan apakah netizen atau pengikut media sosialnya, sudah menonton film tersebut. “Ada yang sudah nonton?” tulis Cak Imin seraya mengunggah trailer film tersebut.
Seperti diketahui, rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024. Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Film ini dapat diakses di akun YouTube Dirty Vote. Adapun WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh. Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.
9. Politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan kekhawatirannya soal potensi Presiden Jokowi bakal dibohongi atau ditipu capres nomor urut 1, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ahok mengaku kekhawatiran itu pernah ia sampaikan langsung ke Jokowi
Keduanya saat itu berada dalam satu gerbong menyusul pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres pada Pilpres 2024. Meski belum ada pernyataan langsung dari Presiden saat itu, namun sinyal kedekatan Jokowi dengan Prabowo kian terang benderang. “Saya khawatir Bapak tertipu, takut saya,” kata Ahok menirukan ucapannya kepada Jokowi saat itu.
Ahok terutama khawatir Prabowo tak akan melanjutkan program keberlanjutan Jokowi. Dia menyebut Prabowo bisa saja tak akan mendengar Jokowi setelah terpilih menjadi presiden, sekalipun ada Gibran di sana sebagai wakil presiden. “Kalau Pak Prabowo jadi presiden memangnya dia mau dengarin Pak Jokowi,” ujar Ahok di sela-sela dialog kebangsaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/2) lalu.
Eks komisaris utama Pertamina itu lalu mencontohkan dinamika politik di Filipina saat ini, antara Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr dengan dinasti Duterte. Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte kini mengancam akan menggulingkan Marcos Jr dari kursi presiden. Padahal, dulu Rodrigo menyetujui anaknya, Sara Duterte, bersanding sebagai wakil presiden Bongbong Marcos hasil Pemilu 2022. Konflik ini juga dipicu konstitusi negara yang ingin diubah.
Ahok mencemaskan hal serupa bisa terjadi di Indonesia. Ia mengaku sudah mengingatkan Jokowi untuk mencegah pengkhianatan seperti itu terjadi di Indonesia setelah Pemilu 2024. “Saya sebagai teman yang ingin pekerjaan Pak Jokowi berlanjut 10 tahun lagi dan itu hanya bisa dilanjutkan oleh Pak Ganjar,” ujar mantan kader Partai Gerindra itu.
10. Mabes Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan alias hoaks. Demikian penegasan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (11/2). Sandi mengatakan hal itu menyikapi potongan video viral yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para kapolda.
Sebelumnya, politisi PDIP Herny Yosodiningrat dalam sebuah forum diskusi yang mengatakan ada perintah kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda untuk mendukung pemenangan salah satu paslon Pilpres 2024. Mabes Polri menegaskan itu sebagai informasi hoaks. “Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax,” kata Sandi. Ia menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. Dia menekankan, sikap netralitas adalah prinsip yang dipegang teguh dan menjadi komitmen Korps Bhayangkara selama proses Pemilu 2024 berlangsung, baik pilpres, pileg, maupun pilkada kelak.
11. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, jika ingin menang, parpolnya sebenarnya bisa menempuh jalan yang mudah, yakni memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Namun, PDI-P tetap taat konstitusi dengan mendukung Pemilu lima tahunan sekali tetap terlaksana untuk memilih calon pemimpin baru Indonesia. “Sejak awal TPN Ganjar-Mahfud punya komitmen besar dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak, kita perpanjang saja masa jabatan Pak Jokowi,” ujar Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
“Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi. Bukan memilih apa yang didapat oleh PDI-P. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi, melalui pemilu yang jujur dan adil ini harus dijalankan. Ini yang menjadi komitmen kami,” jelasnya. Oleh karenanya menurut Hasto, dalam tiga hari masa tenang sebelum pencoblosan pemilu, PDI-P meminta agar TNI dan Polri tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu agar paslon tertentu yang menang. Hasto menegaskan TNI dan Polri harus netral. “Kami tekankan ini saatnya untuk TNI, Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan perintah undang-undang karena TNI, Polri itu harus netral,” tuturnya. “Jadi tiga hari ke depan harus menjadi suatu cermin kebebasan suara rakyat, civil society, semua untuk begerak tanpa paksaan, tanpa intimidasi, bahkan juga tanpa money politic. Dengan demikian pemilu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Hasto mengingatkan sejarah mengajarkan pelaksanaan pemilu yang dipenuhi rekayasa, misalnya pada 1997 ternyata bisa ditumbangkan oleh rakyat. Padahal saat itu perolehan suara penguasa petahana di atas 78 persen. “Itu terbukti bagaimana kekuasaan yang sangat otoriter dengan perolehan suara di atas 78 persen ternyata juga bisa tumbang oleh kekuatan rakyat yang didorong oleh aktivitas mahasiswa,” jelas Hasto. “Dan perguruan tinggi saat ini sudah bergerak menyuarakan hal tersebut dan kami harapkan ini bisa didengarkan sebagai suara rakyat, suara kebenaran, agar tiga hari ke depan Indonesia bisa menampilkan gambaran demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tambahnya.
12. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap potensi kecurangan pada hari H Pemilu, Rabu, 14 Februari 2024. Dari simulasi tersebut, PDI-P memitigasi waktu krusial sekitar pukul 12.00 waktu setempat. “Crucial time saat pencoblosan 14 Februari 2024 adalah sekitar pukul 12.00. Yakni ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi memiliki KTP, mereka berhak datang dengan surat keterangan (suket pindah memilih),” ujar Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu (11/2). “Maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Selain itu, Hasto telah menerima laporan terbaru tentang bagaimana di berbagai wilayah, muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara. Yakni dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul dan dekat dengan kekuasaan. “Ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main. Dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 kepada PSI,” ungkap Hasto. “Ini laporan yang bisa dipertanggungjawabkan karena kami ada sumbernya,” lanjutnya.
Hasto menyebut, PDI-P sudah menyiapkan sekurangnya 1,6 juta orang saksi dan ditambah relawan saksi. Pihaknya juga melibatkan kelompok masyarakat yang mengawasi pelaksanaan pemilu melalui aplikasi seperti Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, warga jaga suara dan sebagainya untuk mengamankan rekapitulasi suara. “Dengan deployment dari seluruh saksi yang sudah dipersiapkan dan dilatih, maka bagi mereka yang akan melakukan kecurangan sebaiknya berhati-hati karena akan berhadapan dengan saksi-saksi kami yang militan, saksi-saksi yang berani menerjang hambatan apapun bagi pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan,” tegas Hasto.
13. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan penyelenggara pemilu agar memastikan keamanan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), meski nantinya menggunakan teknologi khusus. Hal ini menjawab pertanyaan, apakah Sirekap yang menggunakan teknologi khusus untuk membantu membaca hasil penghitungan suara tetap berpotensi adanya kecurangan. “Penting untuk memastikan kebersihan sibernya supaya aplikasinya aman. Oleh sebab itu menjadi penting untuk tahu bahwa apakah aplikasi sudah diuji coba secara masif,” kata Khoirunnisa, Minggu (11/2).
Di lain sisi, Khoirunnisa menanyakan kesiapan petugas KPPS ketika dihadapkan pada teknologi khusus tersebut. Oleh karena itu, menurut dia, perlu persiapan sebaik mungkin sebelum menerapkan teknologi dalam Sirekap agar publik bisa mengawal seluruh proses pemilu yang ada. “Perlu dipastikan apakah petugas KPPS sudah dibimtek dengan maksimal untuk menggunakan Sirekap ini?” tanya dia. Aktivis pergerakan ini juga meminta Sirekap tetap menampilkan hasil resmi pemungutan suara bukan hanya lewat diagram. Sebab, ia mengingatkan, pada prinsipnya hasil resmi adalah yang manual. “Sirekap adalah alat bantu, untuk itu tetap dipersiapkan dengan baik agar publik bisa mengawal proses yang manual melalui sirekap,” ujar Khoirunnisa.
14. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, PBHI, KontraS, YLBHI, Amnesty, WALHI, Perludem, Migrant Care, ICW, SETARA Institute, dan lain-lain mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang mereka temukan. Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, kecurangan Pemilu 2024 mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level, mulai dari pejabatnya, anggaran, kewenangan, hingga pengaruh. Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan negara itu dilakukan demi kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat tertentu. “Dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan, tercatat ada 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ghufron dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).
Akan tetapi, kata dia, bisa saja 121 kasus yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil hanyalah puncak gunung es saja. Dia menduga sebenarnya kasus kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 lebih banyak dari yang mereka temukan. “Jadi ada kita kumpulkan, dokumentasikan 121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari presiden sampai kepala desa terkait dengan untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kontestan dalam pemilu,” jelas Ghufron. Dia mencontohkan salah satu kasus kecurangan. Yakni Kemenag yang mengundang seorang capres ke acara sarasehan. Yang mana, di dalam acara tersebut, capres itu mengeluarkan pernyataan yang dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil meminta dukungan.
15. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, jumlah WNI yang hendak berpartisipasi dalam Pemilu 2024 RI di Kuala Lumpur, Malaysia, membengkak. Pasalnya, banyak WNI yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sehingga jumlah orang yang datang ke lokasi TPS membeludak. “Saya berada di kerumunan ribuan calon pemilih dalam pemilu awal ya, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024, dan ada sekitar 223 TPS. TPS ini melayani 223.000 pemilih,” ujar Wahyu dalam rekaman suaranya, Minggu (11/2).
Wahyu menjelaskan, banyak pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia datang ke TPS, tapi ternyata tidak terdaftar di DPT. Dia menyebut, sekitar 150.000 orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Namun, mereka tetap datang ke TPS untuk mencoblos. “Jadi diperkirakan jumlah daftar pemilih khusus di Kuala Lumpur ini jumlahnya membengkak ya. Kemarin malam atau tadi malam saya berjumpa pak duta besar, diperkirakan sekitar 150.000 pemilih yang belum terdaftar di DPT akan datang,” tutur Wahyu. “Anda bisa dengarkan sendiri. Saya berada di keriuhan ribuan calon pemilih yang ngantre di TPS yang dipusatkan di World Trade Center Kuala Lumpur,” imbuh Wahyu.
16. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyinggung soal peran organisasi PP Muhammadiyah dan NU dalam pidato pada peringatan Isra Mi’raj di Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (11/2). Dalam acara tersebut juga dilakukan tasyakuran atas diraihnya Zayed Award 2024 oleh PBNU dan PP Muhammadiyah. “Saya sangat tahu apa itu Muhammadiyah, apa itu Nahdlatul Ulama karena keluarga saya sebetulnya juga para pejuang. Kakek saya itu pendiri Muhammadiyah dan pengurus di Bengkulu,” ujar Megawati. Megawati lantas menyinggung suasana saat dirinya menjadi juri ajang Zayed Awards 2024.
Merujuk peran NU dan PP Muhammadiyah yang begitu besar bagi Masyarakat, Megawati menegaskan dua organisasi masyarakat itu harus masuk dalam nominasi Zayed Awards 2024. “Karena apa? Karena mereka para pejuang. Beda dari yang lainnya. Mereka ini bertempur, bukannya hanya membuat masjid dan lain sebagainya. Mereka ikut bertempur untuk memerdekakan negara kami, Muhammadiyah 1912 dan NU 1926,” tegas Megawati. Ia menjelaskan, dirinya sempat membaca sejarah para kyai NU yang melakukan perlawanan membela warga yang tanahnya akan dijadikan kawasan kota oleh penjajah. Oleh karena itu, Megawati berharap, masyarakat Indonesia tidak boleh melupakan jasa NU dan Muhammadiyah. (HPS)
