Alzier Dianis Thabranie (net)
JAKARTA, REPORTER.ID – Politisi Partai Golkar Alzier Dianis Thabranie mengusulkan, Pilgub Lampung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2024-2029 ditiadakan. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi melunasi hutang konstitusi masa lalu dengan melantik Alzier Dianis Thabranie sebagai Gubernur masa bhakti 2024-2029. Hal itu sesuai dengan putusan MA Nomor 437 tahun 2004 yang memenangkan gugatannya di pengadilan.
Menurut Alzier, putusan MA harus dilaksanakan, karena sudah inkrah. Negara harus membayar hutang konstitusi yang dilakukan secara semena-mena oleh Megawati saat menjadi presiden RI tahun 2004.
“Sebagai warga negara, saya sudah sangat dirugikan oleh pemerintahan era Megawati yang tidak melantik saya sebagai Gubernur Lampung periode 2003-2008. Padahal putusan pengadilan sudah inkrah. Sudah seharusnya pemerintah melantik saya sebagai gubernur sesuai putusan MA, tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan juga. Pemerintah cuek saja, tidak malantik saya. Bayangkan, saya sudah nunggu 20 tahun loh. Oleh karena itu, saya mohon pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin meniadakan Pilkada Lampung 2024 dan melantik saya sebagai Gubernur,’’ tegas Alzier kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/2).
‘’Saya berharap, Pak Jokowi sebagai Kepala Negara yang jujur dan tegas segera melunasi hutang konstitusi yang belum dibayar. Hak-hak saya dirampas, terpilih sebagai Gubernur Lampung tapi tidak dilantik. Saya ingin negara melaksanakan putusan MA dengan seadil-adilnya. Negara harus menegakkan konstitusi dan menjamin demokrasi di negara ini,’’ ujarnya lagi.
Alzier menyebutkan negara harus konsisten dan berkomitmen menjalankan hasil demokrasi dan putusan pengadilan. Apa enaknya menzolimi anak bangsanya sendiri. Ia berharap, Presiden Jokowi tidak seperti Megawati yang meremehkan kadernya sendiri. Sebagai pemimpin, seharusnya pada saat kadernya memenangkan Pilgub, dihargai dan diayomi, tapi nyatanya malah dicari-cari kesalahannya.
‘’Megawati cuek bebek, tidak mau melantik, saya malah dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya. Tidak ada pembelaan apapun dari partai. Ini pemimpin cap opo. Kok senang lihat kadernya dikuyo-kuyo. Lha kalau begini, mana ada kader yang betah. Jangan salahkan kalau saya meninggalkan PDIP dan masuk Golkar. Saya pikir, langkah yang diambil Pak Jokowi meninggalkan PDIP sudah benar. Ya, masak presiden dianggap petugas partai, yang bener saja, ’’ kata Alzier yang dulu mimpin DPC PDIP Lampung Selatan.
Alzier menilai, sistim pemerintahan pada era Megawati sangat amburadul, jelek sekali. Banyak konstitusi yang dirubah rubah, tidak menghormati hukum dan konstitusi. ‘’Sebagai contoh, ya saya sendiri. Saya jadi korban, terpilih sebagai Gubernur Lampung dengan perjuangan yang amat berat, tapi presiden tidak mau melantik. Malah dicari cari kesalahannya, pemimpin model apa ini,’’ ujarnya. (SHP)