Relawan Pendukung Ganjar-Mahfud MD (net)
Isu menarik pagi ini, sejumlah relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD menolak hasil Pilpres 2024 dan meminta agar pelaksanaannya diulang karena dianggap penuh kecurangan. Mereka minta Komisioner KPU dan Bawaslu diganti. Relawan Ganjar-Mahfud MD juga memprotes sikap Prabowo-Gibran yang mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga.
Dubes China untuk Indonesia, Lu Kang mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang menang Pilpres 2024 berdasarkan quick count sejumlah Lembaga survei. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan ucapan serupa, tetapi pemerintah AS akan menyampaikan ucapan selamat sesuai ada Keputusan KPU. Berikut isu selengkapnya.
1. Sejumlah relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD menolak hasil Pilpres 2024 dan meminta agar pelaksanaannya diulang karena dianggap penuh kecurangan. “Meminta kepada KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini,” kata perwakilan relawan Ganjar-Mahfud MD, Haposan Situmorang dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (18/2).
Haposan membeberkan, kecurangan itu terjadi sejak MK mengubah syarat usia capres-cawapres yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat berlaga pada Pilpres 2024. Ia juga menyinggung sikap KPU yang menerima pendaftaran Gibran meski belum ada revisi aturan setelah MK mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. “Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam keputusanya komisioner KPU dinyatakan bersalah, ini sifatnya final and binding,” kata Haposan.
Selain pencalonan Gibran, para relawan juga menilai Presiden Jokowi cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 dengan mengerahkan aparat dan bantuan sosial untuk memenangkan kandidat tertentu. Haposan juga menyinggung dugaan penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik demi mendukung salah satu pasangan. “Dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi,” kata Haposan.
Sebelumnya diberitakan, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka minta pembuktian apabila ada kecurangan dalam Pilpres 2024. “Ya nanti kita lihat, (tidak) diucapkan tapi dibuktikan,” kata Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2) lalu. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno. Menurut dia, setiap pemilu, pilkada, atau bahkan pilkades sekali pun, pasti ada klaim kecurangan. “Tentu kalau ada kecurangan jalurnya sudah ada melalui Gakkumdu, dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan klaim kalau ada kecurangan itu,” kata Eddy Soeparno.
Relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD juga memprotes keras sikap Prabowo-Gibran yang mendeklarasikan kemenangan mereka berdasarkan hasil hitung cepat oleh sejumlah lembaga. “Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” kata Haposan Situmorang.
Menurut Haposan, Prabowo-Gibran semestinya menunggu hasil resmi Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. “Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat,” ujar Haposan. Oleh sebab itu, relawan Ganjar-Mahfud juga meminta Bawaslu untuk bersikap atas deklrasi kemenangan Prabowo-Gibran yang dia anggap kepagian itu.
2. Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mengusulkan DPR memanggil KPU untuk meminta penjelasan tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Karaniya, hal ini harus dilakukan DPR lewat komisi terkait mengingat parlemen memiliki fungsi pengawasan. “Saya kira kita juga memiliki DPR. Nah saya kira, DPR khususnya komisi yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab terhadap area ini, saya kira juga sudah seyogyanya kami menghimbau untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya untuk memanggil KPU,” kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta.
Karaniya menuturkan, DPR bisa memanggil KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk mengurai persoalan, bukti dan kejanggalan selama proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Kata dia, semua persoalan itu bahkan sudah beredar di media sosial maupun media massa dalam tiga hari ini. Di lain sisi, pengawasan itu juga dianggap penting untuk mewujudkan transparansi kepada publik tentang proses Pemilu 2024. “Nah itu sekali lagi kalau dari saya, kami mendesak agar transparansi publik terhadap data tabulasi suara, sampai ke level C1 itu harus dijamin validitasnya oleh KPU,” ujarnya.
3. Dubes China untuk Indonesia, Lu Kang mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan Lu Kang untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang berdasarkan hasil hitung cepat alias quick count Pilpres 2024 unggul atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. “Congratulations,” kata Lu Kang, sembari menjabat tangan Prabowo, Minggu (18/2). Prabowo membalas jabat tangan Lu Kang. “Thank you,” jawab Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Pertemuan Prabowo dan Lu Kang itu digelar di ruang kerja Prabowo. Lu Kang hadir bersama rombongan. “Terima kasih Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok H.E. Lu Kang atas ucapan selamat dan kunjungannya ke rumah saya, Jalan Kertanegara, Jakarta,” kata Prabowo dalam unggahan di akun Instagramnya, @prabowo. Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak mengucapkan selamat ke Prabowo. Ucapan selamat dari Rishi Sunak itu disampaikan melalui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey. Jermey dan Prabowo bertemu langsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (16/2) lalu.
Dalam pertemuan itu, Jermey memberikan sepucuk surat dari Perdana Menteri Rishi Sunak. Prabowo juga mengaku mendapatkan ucapan selamat lain dari lima pimpinan negara karena unggul quick count. Lima pimpinan negara tersebut adalah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.
4. Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang memiliki kemitraan dengan Indonesia turut menanggapi hasil quick count yang menempatkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024. AS menerima hasil quick count, namun Gedung Putih tidak langsung memberikan ucapan selamat kepada Prabowo, seperti Singapura dan Australia. AS menunggu hasil pengumuman perolehan suara resmi dari KPU. Berbeda dengan AS, Rusia melalui Presiden Vladimir Putin langsung memberi ucapan selamat atas kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.
Jubir Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan, AS akan memberi ucapan selamat kepada Presiden Indonesia terpilih pada waktu yang tepat. Meski demikian, Kirby menyampaikan, AS tetap menghormati proses pemilu dan suara rakyat Indonesia. “Saya tidak bisa memberikan tanggal atau waktu yang pasti untuk itu (mengucapkan selamat kepada Prabowo) karena saya memahami bahwa hasil perhitungan suara masih berjalan,” ujarnya, Kamis (15/2) lalu.
Di sisi lain, Kirby juga menanggapi tudingan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang diduga dilakukan Prabowo. Akibat tuduhan itu, Prabowo sempat dilarang masuk AS. Namun, pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump telah mencabut larangan de facto terhadap Prabowo pada 2019. Terkait hal tersebut, Kirby menuturkan, HAM telah menjadi fondasi kebijakan luar negeri Presiden AS saat ini di bawah pimpinan Joe Biden. “Di setiap percakapan dengan pemimpin negara lain, dia (Biden) tidak pernah tidak menyinggung isu dan keprihatinan tentang hak asasi manusia dan hak-hak sipil. Hal itu tidak akan berubah,” tandas Kirby.
5. Berbeda dengan AS, Putin memberi ucapan selamat kepada Prabowo sambil menyinggung kemitraan yang telah dijalin Rusia dengan Indonesia. Putin berharap posisi Prabowo sebagai presiden baru Indonesia akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut dari seluruh jajaran kerja sama Rusia-Indonesia demi kepentingan warga kedua negara. Selain itu, ia juga berharap Prabowo mampu membawa dampak untuk kepentingan penguatan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. “Saya mengharapkan dialog yang konstruktif dengan Anda dan kerja sama yang bermanfaat dalam isu-isu penting dalam agenda bilateral dan internasional,” ujar Putin, Jumat (16/2) lalu.
6. PKS mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat yang menilai data hasil penghitungan suara pada Sirekap KPU tidak akurat. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, data yang ditampilkan di situs resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ tidak sesuai dengan prosentase suara partai yang masuk. “Jika dijumlahkan, perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut,” tutur Jazuli dalam keterangan resminya, Minggu (18/2).
Jazuli khawatir persoalan data suara parpol akan menjadi masalah baru terkait integritas hasil pemilu. Ia menekankan, KPU harus menjamin akurasi dan validitas sistem hitung mereka. Menurut Jazuli, KPU harus mengevaluasi real count penghitungan suara yang diunggah di situs KPU. “Menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian dan menimbulkan banyak tanya di masyarakat,” ujar Jazuli. Jazuli meminta KPU menutup Sirekap jika tidak bisa memperbaiki akurasi dan validitas data yang ditampilkan, agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap hasil pemilu.
7. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Jokowi. Pemanggilan Surya dibenarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Menurut dia, Surya Paloh dipanggil Jokowi ke Istana. “Ya, dipanggil Pak Presiden,” kata Sahroni, Minggu (18/2) tanpa menjelaskan topik yang dibicarakan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pemanggilan Surya ke Istana ini juga patut dicermati karena terjadi di tengah-tengah rencana pertemuan Surya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sedang dirancang kedua belah pihak usai Pilpres 2024.
Yang menarik, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memberikan alasan yang berbeda soal pertemuan Surya dengan Jokowi. Kata Ari Dwipayana, Istana tidak memanggil, tetapi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Kata dia, permintaan itu menjadi dasar pertemuan Jokowi dengan Surya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (18/2). “Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden,” kata Ari Dwipayana.
Ari menjelaskan, Presiden Jokowi hanya merespons permohonan bertemu yang disampaikan Surya Paloh. “Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka,” kata Ari. Penjelasan Ari ini njomplang dengan keteangan yang disampaikan Ahmad Sahroni yang menyebut Ketumnya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana.
8. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak mengkoordinasikan pertemuannya dengan Presiden Jokowi ke parpol koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. “Tidak ada koordinasi dengan ketum-ketum partai di Koalisi AMIN. Tidak ada,” ujar Cucun saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (18/2).
Meski demikian, PKB menghormati pertemuan Surya dengan Jokowi. Menurut dia, setiap partai politik memiliki hak masing-masing untuk membangun komunikasi politik. Ketua Fraksi PKB DPR itu enggan mengira-ngira apa topik pembicaraan antara Surya dengan Presiden Jokowi itu. “Kami tidak dapat mengira-ngira,” lanjut dia sembari mengingatkan lagi bahwa yang dilakukan Surya adalah haknya sebagai ketua umum partai politik.
9. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan soal pernyataannya yang menyebut Pemilu 2024 sudah selesai dan tinggal menunggu hasil akhir. Mahfud mengatakan, pernyataan itu artinya pemungutan suara telah berakhir pada 14 Februari 2024. Namun, tahapan pemilu sesuai mekanisme hukum tata negara masih jauh dari selesai dan akan ada langkah hukum maupun politik yang dipersiapkan. “Jadi, pemilu (sebagai pemungutan suara atau coblosan) sudah selesai pada tanggal 14/2. Tetapi ‘tahapan’ pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi masih jauh dari selesai,” kata Mahfud lewat akun X-nya, @mohmahfudmd, Minggu (18/2).
Mahfud menegaskan saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah dalam merespons hasil pemilu, yang berdasarkan hasil hitung cepat menunjukkan pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang meraih kemenangan. “Langkah hukum tetap disiapkan, langkah politik juga direncanakan,” kata Mahfud. Ia membantah pernyataannya soal ‘pemilu sudah selesai’ bertentangan dengan Ganjar Pranowo yang menyebut ada anomali dalam hasil Pemilu 2024.
Mahfud kembali menekankan, tahapan Pemilu 2024 belum selesai, akan ada langkah politik dan hukum untuk memperjuangkan demokrasi dan keadilan. “Saya bilang juga akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan, implisit, melakukan langkah politik langkah hukum. Jadi tak ada perbedaan substansi antara statemen saya dengan Mas Ganjar,” ujar Mahfud.
10. PKB belum memutuskan sikap, apakah akan menjadi oposisi pemerintah atau bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di urutan pertama. Sementara itu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung PKB berada di urutan kedua dengan selisih suara yang cukup jauh.
“Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi belum ada sampai sekarang,” kata Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (18/2). Cucun menegaskan, sampai saat ini tahapan Pemilu 2024 belum berakhir. Pihaknya masih fokus pada proses rekapitulasi suara. Ketua Fraksi PKB di DPR itu menyatakan, keputusan apakan partainya akan merapat pada kubu Prabowo sesudah ada keputusan rapat resmi di internal PKB.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memprediksi PKB bakal merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran jika mereka dinyatakan menang pilpres. Di sisi lain kubu Prabowo dan Gibran mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak-pihak yang menjadi rivalnya pada Pilpres 2024. Adi menyebut, mazhab atau aliran politik PKB memiliki kecenderungan bergabung dengan koalisi pemerintah. “Karena memang mazhab politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi. Ya mirip-mirip Golkar The Ruling Party (partai penguasa), jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi,” katanya, Sabtu (17/2). (HPS)
