Ganjar Pranowo-Anies Baswedan (net)
Isu menarik pagi ini, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk mendorong penggunaan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hal itu dilakukan karena Ganjar menyadari pihaknya tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
TKN Prabowo-Gibran menyebut, jajaran kabinet yang akan diangkat jagoannya kemungkinan besar tak menyertakan nama Sri Mulyani. Artinya, posisi menkeu akan dipercayakan pada sosok lain. Alasannya, kata anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, Prabowo dan Sri Mulyani tidak memiliki chemistry. Berikut isu selengkapnya.
1. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mendorong penggunaan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hal itu dilakukan karena Ganjar menyadari pihaknya tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Adapun partai pendukung paslon nomor urut 1 di DPR adalah Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Sementara itu, paslon nomor urut 3 didukung dua parpol di DPR yakni PDI-P dan PPP. “Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2).
Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, PDI-P, dan PPP, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan karena diajukan lebih dari 50 persen anggota DPR. Menurut Ganjar, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Menurutnya, penyelenggaraan Pilpres kali ini sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia menegaskan, dugaan kecurangan Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.
Capres nomor urut 1, Ganjar Pranowo juga mendorong PDI-P dan PPP sebagai parpol pengusung DI parlemen, gunakan hak angket untuk lakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara. “DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2).
Ia berpendapat, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada pasangan calon tertentu. Ganjar juga menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban merupakan fungsi kontrol dari DPR. “Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujarnya.
2. TKN Prabowo-Gibran menyebut, jajaran kabinet yang akan diangkat jagoannya kemungkinan besar tak menyertakan nama Sri Mulyani. Artinya, posisi menkeu akan dipercayakan pada sosok lain. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan hal itu lantaran Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda.
“Kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan,” ujarnya, Senin (19/2).
Kendati demikian, kata dia, sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang disiapkan, terutama bidang ekonomi. Sampai saat ini belum ada pertemuan para ketua partai politik pengusung Prabowo-Gibran. Menurutnya, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi para pimpinan parpol. Kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari KPU. “Biasanya akan ada pembicaraan. Kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non parpol,” jelasnya.
Drajad kembali menekankan hasil akhirnya dipastikan setelah ada hasil resmi dari KPU. Apalagi, Prabowo menginginkan gerbong nya nanti yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia. “Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti,” pungkasnya.
3. Menkeu Sri Mulyani tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya. Ani mengatakan ingin mengerjakan tugasnya sebagai menteri keuangan, dia menyerahkan hal itu kepada Presiden Jokowi.
“Nanti itu Bapak Presidenlah ya. Aku enggaklah, aku ngurusin APBN aja,” kata Ani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2). Meskipun begitu, Ani mengakui sinkronisas pemerintahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Menurutnya, harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan presiden berikutnya.
Dalam pertemuan dengan Jokowi hari ini, Sri Mulyani mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru. “Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. Akan tetapi, Sri Mulyani enggan membeberkan detail arahan Jokowi tentang transisi pemerintahan.
Presiden Jokowi memanggil Menkeu Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tunjangan hari raya (THR). Ia memastikan, THR untuk PNS sudah mulai disiapkan. Dia menghadap Jokowi untuk melaporkan progress soal itu. “Saya melaporkan pada Bapak Presiden untuk persiapan pembayaran THR gaji ke-13 kan itu sudah ada di UU APBN 2024,” kata Sri Mulyani, Senin (19/2).
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) khusus THR Lebaran. Dia menjamin THR akan cair pertengahan bulan Ramadan. “Jadi, untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum Lebaran,” ujarnya.
4. Sekelompok masyarakat sipil menggelar demo di depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (19/2). Massa menuntut Bawaslu bersikap terhadap pemilu yang dinilai curang. Massa memenuhi sebagian Jalan MH Thamrin di depan Kantor Bawaslu sambil membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan. Di antara tuntutan yang mereka bawa bertuliskan : Pemilu 2024 Curang, Rakyat Tidak Percaya, Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa. Ada juga poster bertuliskan Bawaslu Mandul, Makan Gaji Negara, Tapi Abaikan Kecurangan dan Pelanggaran.
Dari mobil komando, salah seorang pedemo meminta Bawaslu bersikap terkait jalannya Pemilu yang dinilai curang. “Kecurangan terjadi sebelum, saat Pemilu dan setelah Pemilu. Bawaslu jangan mandul,” kata seorang pendemo.
Sementara itu, aparat kepolisian memasang barier beton yang disertai kawat berduri di depan Kantor Bawaslu. Aparat berdiri dan berbaris di depan kantor Bawaslu. Lalu lintas di Jalan MH Thamrin tersendat imbas adanya aksi demo tersebut.
Polres Jakarta Pusat mengerahkan 1.978 anggotanya untuk mengamankan aksi tersebut. “Kami menjaga sebanyak 1.978 personel, baik itu yang ada di Bawaslu maupun di KPU. Kami tentunya menggunakan pola-pola persuasif ujar Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan di depan gedung Bawaslu, Jakpus, Senin (19/2).
Terkait dengan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. “Untuk lalu lintas sampai dengan saat ini kami masih berlaku normal. Nanti apabila ada massa yang sudah mulai datang ke kawasan depan Bawaslu, apabila memang sudah memenuhi ruas jalur-jalur di depan Bawaslu tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dari sejak Bundaran HI,” ucapnya.
Puluhan organisasi relawan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tergabung dalam Projo Ganjar mengeluarkan ‘Petisi Brawijaya’ menolak hasil Pemilu 2024 dan meminta agar pilpres diulang. Ketua Projo Ganjar, Haposan Situmorang menjelaskan petisi itu dikeluarkan lantaran pelaksanaan Pilpres 2024 dinilai penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ada lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi, KPU, dan Bawaslu dalam petisi tersebut. Salah satunya, Projo Ganjar meminta Pemilu 2024 diulang, mereka menolak hasil yang sudah ada. Berikut isi lengkap Petisi Brawijaya dari relawan Ganjar-Mahfud. Pertama, menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan.
Kedua, meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini.
Ketiga, memprotes keras deklarasi kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count sedangkan KPU belum menetapkan pemenang pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
Keempat, meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Kelima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
5. Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Prof Yusril Ihza Mahendra mempersilahkan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud MD menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Yusril menduga, kubu Ganjar dan Anies akan meminta Pemilu 2024 diulang. Menurut Yusril, hal tersebut tidak masalah, asalkan ada buktinya.
“Dari wacana yang berkembang, kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin nampaknya akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematik, dan masif) dan meminta Pemilu 2024 ulang,” ujar Yusril, Senin (19/2). “Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya,” sambungnya. Yusril menjelaskan, kubu pasangan Prabowo-Gibran siap hadapi gugatan itu sebagai pihak terkait.
6. Presiden Jokowi mengaku pertemuannya dengan Surya Paloh hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan untuk semua hal. Hal ini dikatakan Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI, di RSPPN, Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2). “Itu sebetulnya, saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan saja,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal. “Yang penting nanti partai-partai (yang mengurus). Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai,” tutur Jokowi. Lebih lanjut Jokowi berujar, pertemuan itu adalah pertemuan politik biasa. Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di Tanah Air. Ia tidak ambil pusing terkait pihak mana yang meminta pertemuan itu terlebih dahulu, baik pihak Istana maupun Partai Nasdem.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, mestinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Prabowo Subianto jika membahas soal langkah politik Nasdem 2024-2029. Ia menekankan, pertemuan Surya dengan Presiden Jokowi tidak terkait dengan langkah politik Nasdem pada pemerintahan pasca Jokowi. “Pak Surya sangat paham etika lah, bahwa hari ini proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin akan melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kemudian melanggar komitmen demokrasi sendiri. Jadi, saya meyakini betul pembicaraan Surya dengan Jokowi hanya sebatas pada pemerintahan 2019-2024,” ujar Ali, Senin (19/2). “Bicara tentang pemerintahan 2024, saya pikir Pak Surya bukan ketemu Pak Jokowi, tapi ketemu Pak Prabowo,” sambungnya.
Ia mengklaim belum ada komunikasi antara Partai Gerindra dengan Nasdem untuk membahas konstelasi politik ke depan. Ali menuturkan, Surya tak ingin dianggap meninggalkan Anies Baswedan karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. “Putusan KPU kan belum selesai, kalau kemudian nanti bertemu sebelum putusan KPU pihak pendukung Anies akan mengatakan Nasdem meninggalkan Anies. Enggak elok, enggak etis, enggak pantas, bukan teladan menurut saya,” tegas Ahmad Ali.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh semakin menunjukkan adanya dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Pasalnya, kata Hasto, saat ini proses Pemilu 2024 belum selesai dan proses penghitungan suara juga masih berlangsung. “Ya ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan ada persoalan terkait dengan pemilu itu,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2).
Hasto mengaku heran mengapa pertemuan Jokowi dengan Surya dilakukan di tengah klaim kemenangan paslon nomor urut 2 sudah diungkapkan. Padahal, jika sudah meyakini dukungan rakyat yang membawa kemenangan, pertemuan semacam itu tidak perlu dilakukan. “Kalau sudah aman, aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu,” ujarnya. Oleh sebab itu, Hasto memilih jalan berbeda, yakni tidak terfokus untuk menanggapi pertemuan Sury-Jokowi. TPN Ganjar-Mahfud dan PDI-P fokus mengawal seluruh proses Pemilu 2024 yang ada indikasi kecurangan.
Hasto enggan berkomentar banyak soal rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut akan dijembatani Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sebab, partainya sedang fokus mengawal proses Pemilu 2024 yang dinilai banyak kecurangan. “Ya buat kami adalah pemilu ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu,” kata Hasto. Baginya, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Pemilu sebagai bagian wujud demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, jika hal itu tidak dilakukan, bisa timbul ketidakpercayaan publik pada proses demokrasi yang didesain langsung Presiden Jokowi. “Jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi yang memang didesain dari hulu hilir memberikan preferensi atas dukungan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Pak Jokowi,” tuturnya.
8. Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Saleh Daulay berpendapat, sudah saatnya bagi semua pihak untuk duduk bersama kembali karena Pilpres 2024 sudah selesai. “Silaturahmi tokoh-tokoh politik tentu sangat baik. Semua pihak sudah semestinya memberikan apresiasi. Tentu ini perlu dicontoh oleh tokoh-tokoh lainnya,” ujar Saleh, Senin (19/2). “Pilpres dan pileg sudah selesai. Rakyat sudah menentukan pilihan. Sudah pada saatnya, semuanya duduk bersama. Kembali memikirkan apa yang akan dilakukan untuk memajukan bangsa dan negara,” sambungnya.
Saleh menjelaskan, kontestasi pilpres memiliki tujuan untuk mencari pemimpin terbaik bagi Indonesia. Dia menyebut semua paslon sebagai calon terbaik bagi para pengusungnya. “Tetapi, penilai akhir adalah rakyat. Karena itu, keputusan rakyat tersebut haruslah kita hormati,” ucap Saleh. Menurut Saleh, jika ada pertemuan silaturahmi seperti yang Paloh dan Jokowi lakukan, itu adalah upaya untuk mengurangi ketegangan antar pendukung.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai upaya rekonsiliasi politik. Apalagi tradisi politik di Indonesia menerapkan rekonsiliasi untuk merangkul pihak yang kalah. “Sangat mungkin pertemuan keduanya terkait kemungkinan Nasdem akan berkongsi dengan kubu Prabowo-Gibran,” ujarnya, Senin (19/2).
Menurut Adi, Jokowi merupakan kunci kemenangan Prabowo-Gibran. Hal itu yang membuat Surya Paloh menemui Jokowi. “Kenapa Surya Paloh ketemu Jokowi? Ya harus diakui Jokowi ini salah satu faktor kunci kemenangan Prabowo-Gibran ya,” ujarnya. Adi juga menilai, pertemuan Surya-Jokowi sebagai momen bagi keduanya untuk memperbaiki hubungan politik mereka yang sempat merenggang setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pilpres 2024.
9. KPU menyatakan proses rekapitulasi hasil perolehan suara dilakukan secara terbuka dan disiarkan secara langsung. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dan menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (live streaming) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video,” demikian bunyi keputusan KPU tersebut.
Menurut jadwal, rekapitulasi suara selesai paling lambat pada 20 Maret 2024. Nantinya, KPU akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara. Rapat akan dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Selain KPU, peserta rapat pleno rekapitulasi terdiri dari saksi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPU provinsi, dan PPLN. Rapat pleno rekapitulasi juga dapat dihadiri pemantau pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta, dan peserta lainnya.
KPU menjelaskan soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terhubung dengan jaringan mancanegara. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengakui, pihaknya memang menggunakan CDN (content delivery network) guna menunjang kebutuhan cloud server yang andal dengan skalabilitas tinggi dan sistem keamanan mumpuni. “Untuk mengelola traffic yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan CDN yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar secara global di seluruh belahan dunia,” ujar Betty dalam jumpa pers, Senin (19/2).
Menurut dia, Sirekap merupakan sistem berskala besar dengan kerumitan komputasi yang tinggi. Apalagi, lalu lintas akses Sirekap diklaim mencapai 18 terbit selama bulan Februari 2024 saja. Sirekap, kata Betty, sudah diakses hampir 685 juta kali dan performanya sejauh ini sangat mulus, tanpa kendala. “Dengan penerapan CDN, publik dapat mengakses portal publikasi sirekap yang akan diarahkan ke CDN sehingga website akan memiliki kinerja lebih cepat via jaringan yang dimaksud,” katanya. Dia jelaskan, CDN merupakan jaringan server yang didistribusikan secara global guna membantu situs berkinerja lebih cepat dan aman via jaringan tersebut.
10. KPU mengakui ada kesalahan memasukkan data hasil pilpres 2024 dari 1.223 TPS ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Komisioner KPU Betty Idroos mengatakan kesalahan penginputan data ini terjadi pada surat suara Pilpres. KPU mengetahui hal itu setelah ada pemberitahuan dari sistem.
“Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan data hari ini, 19 Februari 2024, hari keenam pukul 08.52 WIB masih terdapat 1.223 dari 800 ribuan TPS yang mengalami kesalahan data. Setelah sistem membaca, ada data tidak sesuai,” kata Betty dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).
Betty juga menjelaskan kesalahan data satu paslon terjadi di 822 TPS. Lalu ada kesalahan data sebagian paslon di 233 TPS. Pada 108 TPS lainnya, terjadi kesalahan data tiga paslon. Betty mengatakan, KPU tak tinggal diam. Pihaknya telah menerjunkan petugas untuk memperbaiki data kalau ada laporan dari sistem.”Secara terbuka ini kami sampaikan dan terus-menerus selalu diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten/kota,” ujar Betty.
KPU membantah telah menginstruksikan penghentian sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Komisioner KPU Idham Kholik mengeklaim hanya sedang melakukan sinkronisasi data dan memperbaiki tampilan di situs resmi pemilu KPU. “Sebab hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilukpu.go.id,” ucap Idham saat dihubungi, Senin (19/2).
Dia menyebut PPK kecamatan, baru saja menyelesaikan proses rekapitulasi dari sejumlah TPS. Saat ini, ada ratusan PPK yang melakukan proses serupa. Idham meminta penghentian proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ditanyakan langsung kepada mereka. Dia membantah KPU pusat telah mengeluarkan instruksi penghentian sementara.
11. Perludem meminta KPU tidak menyetop rekapitulasi suara di tingkat kecamatan karena berpotensi menimbulkan kecurangan. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati menyoroti minimnya pengawasan saat rekapitulasi dihentikan. Menurutnya, penghentian justru akan menimbulkan berbagai kecurigaan. “Iya, bisa saja ada potensi itu (kecurangan) karena kita jadi malah curiga apa yang terjadi kalau proses rekapnya diskors dulu. Bagaimana pengawasannya?” kata Khoirunnisa, Senin (19/2).
Dia berpendapat perbaikan Sirekap tetap bisa dilakukan sambil rekapitulasi dilanjutkan. KPU hanya perlu bertindak cepat dalam pembenahan Sirekap.
Khoirunnisa juga tidak setuju jika KPU menutup Sirekap di tengah proses rekapitulasi. Dia mengatakan Sirekap merupakan sarana pengawasan publik.
“Dengan Sirekap, publik juga bisa memantau dan mengawasi jalannya proses penghitungan karena di Sirekap ada unggahan foto C hasil,” ujarnya.
12. Politisi PDIP, Deddy Yevry Sitorus menerima laporan terkait dugaan potensi partai tertentu akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen lewat Pemilu 2024. Deddy enggan sebutkan partai yang dimaksud. Namun, skenarionya muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
“Satu, mencurigai ini ada operasi untuk menyelamatkan partai tertentu yang udah kebelet pengen masuk DPR,” ucap Deddy, Senin (19/2). Sekretaris Tim Koordinator Relawan Ganjar itu mengatakan partai tersebut saat ini dekat dengan Istana. Skenarionya, partai-partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen, suaranya akan dilimpahkan ke partai tersebut. “Saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat,” kata Deddy.
13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tidak lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024 karena perolehan suaranya tak mencapai ambang batas suara parlemen 4 persen berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Syarat partai politik lolos ke parlemen karena melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Litbang Kompas mencatat PSI mendapatkan 2,81 persen berdasarkan total suara yang masuk sebesar 99,35 persen per Senin (19/2) pukul 10.38 WIB.
Selain PSI, Litbang Kompas menyebut ada sembilan parpol lainnya yang tak lolos parlemen, diantaranya PPP, PSI, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, Partai Garuda, dan PKN.
14. Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Polda Jatim menyelidiki ledakan di rumah seorang warga Desa Nyalabu Daja, Kabupaten Pamekasan, yang terjadi Senin (19/2) sekitar pukul 03.45 WIB. Menurut Kasi Humas Polres Pamekasan Ajun Komisaris Polisi Sri Suguhiarto, ledakan terjadi di rumah Husairi, Ketua KPPS di TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan.
“Bahan peledak itu dilempar oleh orang tak dikenal saat melintas di depan rumah korban,” katanya dalam keterangan pers di Pamekasan, Senin malam. Akibat ledakan itu, dinding rumah Husairi rusak, kemudian pintu dan kaca jendela depan serta samping hancur, termasuk lemari kayu yang terletak di ruang tengah. Selain itu, tempat tidur korban dan plafon bagian depan rumah juga rusak. “Saat kejadian, korban sedang tidak di rumah yang menjadi sasaran pelempar bahan peledak. Husairi berada di rumah satunya yang letaknya berdampingan,” kata Sri.
15. Ditjen Pas Kemenkumham buka suara soal tiket pesawat terpidana KPK, Mardani Maming yang beredar di media sosial. Tiket pesawat yang beredar menunjukkan jadwal penerbangan Mardani Maming pada hari Senin (19/2), pukul 19.40 WIB. Dalam Informasi tersebut, mantan Bupati Tanah Bumbu itu akan terbang dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur.
Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas Dedy Edward membenarkan, Mardani Maming yang saat ini masih dalam masa tahanan di Bandung, telah melakukan perjalanan ke luar Pulau Jawa. Dedy menuturkan, Mardani terbang ke Banjarmasin untuk sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin. “Berdasarkan informasi dari Lapas Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan secara resmi menghadiri sidang PK (Peninjauan Kembali) di PN Banjarmasin,” kata Dedy dalam keterangan tertulis, Senin malam.
Dedy menyebut Mardani Maming dikawal oleh polisi dan petugas lapas dalam penerbangan tersebut. “Dengan pengawalan dari petugas Kepolisian dan petugas Lapas,” ucapnya. Namun Dedy belum menjelaskan alasan Mardani Maming terbang dari Banjarmasin ke Surabaya. Padahal, Mardani Maming dipenjara di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
16. Kejagung mendalami kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Bambang Hero Saharjo mengatakan, setidaknya kerugian akibat kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) dalam kasus ini mencapai Rp 271 triliun. “Total kerugian kerusakan lingkungan hidup Rp 271 triliun,” katanya di Kejagung, Jakarta, Senin (19/2).
Bambang mengatakan, angka tersebut merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan. Guru Besar IPB mendata, total luas galian terkait kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung mencapai 170.363.064 hektar. Namun, luas galian yang memiliki izin usaha tambang atau IUP hanya 88.900,462 hektar. Sementara itu, luas galian yang tidak memiliki izin mencapai Rp 81.462,602 hektar.
Kejagung akan mengusut pihak lain yang terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dirdik Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, pihak terkait yang tengah didalami adalah pihak regulator di Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. “Terkait bagaimana pengawasan dan pertanggunjawaban, sampai saat ini masih kami dalami pihak mana yang terlibat dalam peristiwa hukum ini, apakah ada pembiaran atau ada perbuatan jahat yang didalamnya termasuk KLHK dan sebagainya,” kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin (19/2).
Menurut Kuntadi, tim penyidik masih berproses melakukan pendalaman keterlibatan pihak lainnya. “Terkait Kementerian ESDM, saya rasa pertanyaanya sama semua pihak yang akan kami pandang perlu dimintai keterangan, pasti kami mintai,” ujarnya. Kuntadi mengatakan, Kejagung hingga kini telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini, di antaranya eks pejabat PT Timah Tbk dan pihak swasta. “Sejauh ini kami masih menyentuh pejabat di lingkungan PT Timah Tbk, kami akan mengevaluasi bagaimana dengan regulator, tunggu saja,” katanya. (HPS)
