SekjenParpol Koalisi Perubahan Jelaskan Hak Angket DPR (net)
Isu menarik pagi ini, tiga parpol Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS, dan PKB sepakat untuk menggulirkan hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024, namun Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyebut, hak angket berpotensi timbulkan chaos.
Isu lainnya, Satgas Pangan Polri menegaskan, harga beras akan kembali normal saat memasuki bulan puasa. Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berikut isu selengkapnya.
1. Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,berpendapat, penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Hak angket berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. “Penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir,” kata Yusril, Kamis (22/2).
Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke MK, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut, hak angket DPR tidak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. “Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini pilpres, oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya, tidak. Karena UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK,” ujarnya.
2. Tiga parpol Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS, dan PKB sepakat menggulirkan hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024 tetapi mereka masih menunggu sikap PDIP. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan, PDI-P dinilai memiliki peran penting untuk memulai mekanisme angket tersebut. Pasalnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P yang memulai wacana hak angket tersebut. “Karena ini yang menginsiasi (kader) PDI-P, kami tunggu respons selanjutnya,” kata Hermawi dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).
Taslim mengatakan, tiga partai Koalisi Perubahan telah menyiapkan data kecurangan yang bisa diungkap jika panitia hak angket telah terbentuk. Oleh karena itu, dia mengaku Koalisi Perubahan sangat siap untuk membentuk kerja sama dengan PDI-P dalam menggulirkan hak angket di DPR. “Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia,” ujar Hermawi.
Taslim menambahkan, langkah PDI-P ditunggu karena partai berlambang banteng itu adalah fraksi terbesar di DPR. “Jadi kalau angket itu kan hitung-hitungannya angka, kalau kita bertiga (Koalisi Perubahan) sama PDI-P itu setengah plus sekian,” katanya. “Jadi angket itu kan komposisi DPR itu kan 575 (kursi) baru bisa berdinamika nanti kalau dia lebih dari setengah, dan kita menunggu itu,” ujar Hermawi lagi.
Nasdem, PKS, dan PKB kompak mendukung hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2). “Semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDI-P untuk menggulirkan Hak Angket,” kata Hermawi.
Hermawi berharap, PPP sebagai partai yang mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ikut dalam gerakan menggulirkan hak angket di DPR. Adapun alasan tiga partai Koalisi Perubahan ingin menggulirkan hak angket adalah untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. “Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia,” kata Hermawi.
3. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menunggu keseriusan PDI-P untuk memperjuangkan hak angket kecurangan Pemilu di DPR. Menurut Hasanuddin, langkah konkrit perlu ditunjukkan Fraksi PDI-P di DPR. “Kita tunggu tanggal 7 (Maret) nanti. Kita lihat sikap resmi PDI-P terkait angket seperti apa,” ujar Hasanuddin di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/2).
Dia mengatakan, keseriusan itu diperlukan PKB untuk menentukan apakah bakal memberikan dukungan mendorong hak angket atau tidak. Hasanuddin menegaskan, PDI-P dan Ganjar Pranowo tak bisa hanya menyatakan ajakan saja, tetapi harus menunjukkan sikap politik nyata di parlemen. “Ini ramainya di luaran, bukan di parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran?” katanya.
4. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengimbau semua pihak untuk tidak menjadikan masalah Pilpres 2024 sebagai gimik politik. Hal itu ia sampaikan merespons wacana penggunaan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024. “Imbauan saya ndak usah jadikan masalah ini sebagai gimik politik yang artifisial. Kalau ada masalah, kalau masalahnya masalah hukum, selesaikan dengan hukum, kalau masalah politik, bicarakan secara politik, itu saja,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (22/2). Ia mengatakan saat ini anggota DPR masih menjalani masa reses, siapa yang mau menggulirkan wacana itu. “DPR-nya aja belum balik kantor, ini masih sibuk di KPPS dan lain-lain, siapa yang bikin?” katanya.
5. KPU merespons dorongan penggunaan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan mekanisme penyelesaian semua permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. “Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, MK sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Idham di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (22/2).
Idham mengajak masyarakat untuk menegakkan demokrasi konstitusional. Menurutnya, semua pihak harus menempatkan hukum menjadi panglima.
“Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak agar mari kembali pada Undang-undang Pemilu,” ujarnya.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang Ganjar Pranowo tidak terwujud. Dasco mengatakan rekan-rekannya di DPR akan berpikir realistis mengingat sisa waktu kerja yang dimiliki tersisa sedikit. “Insyallah, Insyallah ini mudah-mudahan enggak (terjadi). Karena teman-teman di DPR itu lebih realistis. Ya, kita kan reses nanti baru masuk tanggal 5 Maret. Menggunakan hak angket itu juga proses waktu, proses panjang” kata Dasco, kemarin.
Wakil Ketua DPR ini tak menganggap usulan hak angket sebagai persoalan yang serius. Terlebih, sosok yang mengusulkan tidak memiliki jabatan sebagai ketua umum partai politik. “Saya tanya capres (yang mengusulkan hak angket) itu ketua umum partai bukan? Nah, kalau ketua umum partai ya baru kemudian kita anggap persoalan yang serius,” ujarnya.
Partai Demokrat yang baru saja mendapatkan kursi Kementerian ATR/Kepala BPN menegaskan, kecurangan Pilpres 2024 merupakan ranahnya MK. “Soal hak angket, pandangan kami bahwa urusan sengketa pemilu ranahnya di Mahkamah Konstitusi,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Kamis (22/2). Andi menyarakan agar pihak-pihak yang menduga Pilpres 2024 berlangsung curang, agar menyelesaikan masalah itu melalui MK. Andi meminta pihak-pihak yang mendorong angket bisa menyertakan bukti-bukti yang cukup. “Jadi kalau ada masalah-masalah tentang anggapan kecurangan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang cukup, bukan ditarik ke ranah politik di parlemen lalu bikin hak angket,” imbuh mantan Menpora ini.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyindir sejumlah partai politik di pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin yang bersikap seperti oposisi. Mulanya, Andi menyampaikan bahwa Demokrat selama ini konsisten di jalur oposisi pada saat berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebaliknya, ketika bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), Demokrat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Akan tetapi, selepas bergabung ke kabinet, Demokrat melihat adanya sejumlah partai politik di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang justru bersikap bak oposisi. “Dulu kami konsisten sebagai oposisi, di luar pemerintahan. Sebagai oposisi, kami sebagai oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi. Sekarang kami berada dalam koalisi pemerintahan, daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi,” sambung Andi.
6. DPP PKS secara resmi melayangkan surat kepada KPU berisi permintaan untuk menghentikan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam menghitung perolehan suara Pemilu 2024. Surat itu bernomor B-10/K/SEK-PKS/2024 yang ditandatangani Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi pada 16 Februari 2022 lalu. “Berdasarkan hal tersebut di atas maka Partai Keadilan Sejahtera dengan ini meminta kepada KPU untuk menghentikan publikasi Sirekap,” bunyi pernyataan PKS dalam Surat tersebut. PKS beralasan penghentian Sirekap itu lantaran banyak temuan kesalahan pada sejumlah hasil. Salah satunya terjadi pada sistem konversi dari pembacaan gambar formulir C-Hasil yang diunggah tidak bekerja dengan sempurna dan ditemukan banyak kesalahan.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan menyampaikan secara resmi usulan audit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) kepada KPU. Saat ini Mahfud tengah menampung usulan dari masyarakat terkait audit Sirekap buntut kekacauan yang terjadi. “Jadi kita belum berkoordinasi, usul saja nanti. Nanti tentu akan disampaikan secara resmi ya,” kata Mahfud di Jakarta Selatan, Kamis (22/2).
Mahfud mengatakan hingga kini data Sirekap masih kacau. Ia mempertanyakan klaim KPU yang menyatakan telah mengaudit Sirekap. “Sirekap itu kan masih ndak karuan juga. Katanya sudah diaudit oleh yang berwenang. Kapan diaudit dan dalam bentuk seperti apa auditnya tentu ada sertifikasinya ya,” ucapnya. “Nah, kalau memang mau objektif ya audit digital forensiknya itu oleh lembaga independen,” imbuhnya.
7. Satgas Pangan Polri menegaskan, harga beras akan kembali normal saat memasuki bulan puasa. Hal itu disampaikan Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan usai melakukan sidak di Gudang Bulog Jakarta Utara, Kamis (22/2). Whisnu menyampaikan, harga beras yang belakangan naik akan mulai turun dalam beberapa hari ke depan. Dalam sidak tersebut, Whisnu ikut turun langsung mengecek ketersediaan hingga harga beras. Menurut dia, pemantauan ketersediaan beras juga dilakukan di ritel modern dan pasar tradisional.
“Kita mengecek dari hulu ke hilir ya, hilirnya kosong kita mengecek di Bulog ternyata di Bulog banyak, ini tinggal tergantung dengan distribusi saja,” kata Whisnu kepada wartawan, Kamis (22/2). “Makanya, di Cipinang kita lihat sudah turun harganya, tinggal di pasar-pasar turunannya mungkin satu sampai dua hari akan turun juga. Mudah-mudahan, dalam minggu depan semua sudah normal kembali,” ujarnya lagi.
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2). Dalam sambutannya, Kepala Negara menjelaskan, bantuan beras yang dibagikan merupakan salah satu upaya pemerintah menghadapi kenaikan harga beras. Sebab, kenaikan harga beras turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Jokowi lantas menjelaskan bahwa kenaikan harga beras ini terjadi karena perubahan musim di berbagai belahan dunia.
“Ada perubahan musim, ada el nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita. Tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik,” kata Jokowi. Ia lalu mengungkapkan, bantuan beras hanya ada di Indonesia. Negara lain disebut tidak menggulirkan bantuan serupa kepada rakyatnya meski harga beras naik. “Rakyat kita diberi 10 kilo (kilogram) setiap bulan. Bedanya itu (dengan negara lain), supaya bapak-ibu semuanya mengetahuinya harga beras di seluruh dunia naik,” ujarnya. Lebih lanjut, Jokowi memastikan warga penerima manfaat akan menerima bantuan pangan beras hingga Juni 2024.
8. TKN Prabowo-Gibran menyatakan, program-program dari Presiden Jokowi akan menjadi rujukan dalam penyusunan program ekonomi Prabowo-Gibran. Tidak cuma jadi rujukan, kata Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, program-program Jokowi juga bakal menjadi fondasi. “Jadi kebijakan dan pandangan Presiden Jokowi, baik sebagai presiden atau nanti setelah pelantikan presiden baru, menjadi fondasi sekaligus rujukan super penting bagi kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran ke depan,” kata Drajad, Kamis (22/2).
“Apakah itu dalam kebijakan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, IKN, hingga ke transisi ekonomi hijau maupun berbagai bantuan sosial,” ucapnya. Fondasi dari Presiden Jokowi dan para pemimpin negara, kata Drajad, dimasukkan dalam program asta cita Prabowo-Gibran yang terilustrasikan pada sebuah gambar bangunan atau piramida bertuliskan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
9. Gibran Rakabuming Raka akan menemui Prabowo Subianto, Kamis (22/2) malam untuk membahas soal rencana membentuk kementerian baru guna menjalankan program makan siang dan susu gratis. Gibran mengaku Prabowo sudah membicarakan rencana pembentukan kementerian baru tersebut kepadanya. “Sudah (dibicarakan). Nanti malam saya ketemu (Prabowo),” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (22/2). Terkait tempat pertemuan, Gibran enggan menyebutkan. “Ya, nanti saya kasih tahu,” katanya lagi.
10. Kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai. ”Yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, Kamis (22/2).
Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.
11. Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan, program makan siang gratis membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya. Selain itu, juga dibutuhkan 1 juta ton ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter susu sapi. Budiman menyebut program makan siang gratis mengacu pada komposisi 4 sehat 5 sempurna. “Program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kL susu sapi segar per tahun,” ujarnya, Kamis (22/2).
Budiman mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis. Ia menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus. “Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
12. Peneliti dari Charta Politika Ardha Ranadireksa mengatakan Partai Demokrat pasti melanjutkan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, usai ketua umumnya, AHY menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Ketika Pak Prabowo membentuk kabinet, ya Demokrat harus dimasukkan dalam kabinet. Kan bahasanya, sekarang saja sudah masuk, masa enggak masuk Demokrat ketika Prabowo nanti,” kata Ardha, kemarin.
Ardha meyakini Demokrat akan mendapatkan jatah lebih dari satu kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Baginya, kondisi ini sebagai konsekuensi atas dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Gibran. Demokrat merupakan salah satu parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Demokrat berkoalisi bersama Partai Gerindra, Golkar, PAN, Gelora, PSI, Prima dan Garuda.
13. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan salah satu persoalan yang menyebabkan pengentasan kemiskinan tak kunjung tuntas ditengarai akibat pembagian atau alokasi bantuan yang menerapkan sistem “pukul rata”, di setiap wilayah yang menjadi fokus program. Menurutnya, sistem itu tidak tepat diterapkan karena biaya hidup di wilayah satu berbeda dengan lainnya.
“Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya (anggaran) PKH (program keluarga harapan) itu mulai dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu, Merauke, Jawa sampai Papua itu beda sekali. Ada yang nilai uang di Papua dengan di sini kan beda sekali,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan, di Istana Wapres, Kamis (22/2).
Muhadjir Effendy mengungkapkan, anggaran Rp 496 triliun yang disediakan pemerintah bukan untuk bansos tapi untuk perlindungan sosial (perlinsos). Dijelaskan, perlinsos terdiri dari bansos serta beragam subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak dan listrik, yang sasarannya bukan hanya orang miskin. “Perlinsos itu termasuk di dalamnya subsidi-subsidi, termasuk subidi BBM, subsidi LPG, susbsidi listrik, kemudian subsisi pupuk, termasuk juga subsidi untuk bunga KUR, itu semua berada di dalam skema Rp 490 triliun itu,” kata Muhadjir seusai rapat tingkat menteri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/2).
14. Peneliti Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan beberapa faktor keunggulan telak Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Menurutnya, keunggulan tersebut didapat dari tingginya partisipasi pemilih, terutama dari kalangan anak muda, etnis Jawa, dan NU. “Ternyata dari generasi Z atau (gen Z) yang menggunakan hak pilihnya di sampel kami 23 persen. (Sedangkan) proporsi nasionalnya 22 persen. Artinya, tidak benar asumsi yang mengatakan generasi muda cenderung golput. Jadi semakin muda pemilih, semakin (banyak) memilih Pak Prabowo,” kata Burhanuddin, Kamis (22/2). Ia mengungkapkan, gen Z dan generasi milenial memiliki tingkat partisipasi dalam pemilihan yang lebih tinggi daripada proporsi nasionalnya.
15. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan optimistis target investasi sebesar Rp 1.650 triliun akan tercapai. Pasalnya, ia mendapatkan kabar baik dari para investor. Luhut mengakui, sebelumnya para investor masih bersikap “Wait and see” atau mengambil posisi aman sambil menunggu Pilpres 2024 selesai. “Itu benar sekali (investor wait and see), jadi memang mereka menanti-nanti, tetapi kemarin saya dapat beberapa telepon yang menyampaikan selamat bahwa Pilpres di Indonesia berjalan terbit dan demokratis. Mengenai investasi, saya lihat target kita Rp 1.650 triliun itu saya kira tidak ada masalah,” kata Luhut di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, kemarin.
Luhut mengatakan, meski perekonomian Tiongkok agak sulit, namun, negara tersebut sudah menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia. Ia mengatakan, Tiongkok akan membangun pabrik petrokimia di Kalimantan Utara. “Walaupun Tiongkok atau semua dunia mengalami ekonomi agak sulit, mereka (Tionkok) juga sudah sampaikan petrochemical akan dibangun juga, tetap dilanjutkan dan begitu juga proyek-proyek lainnya misalnya downstreaming dari stainless steel,” ujarnya.
16. Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy mengungkap isi pembicaraan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat bertemu Presiden Jokowi, Minggu (18/2/2024). Aboe mengaku, pembicaraan tersebut sudah diinformasikan kepada partai di Koalisi Perubahan. “Sudah (diinformasikan) baik-baik saja, biasa obrolan ringan,” katanya saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2). Aboe mengatakan, Surya Paloh dipanggil Jokowi ke Istana. Sebagai seorang warga negara yang baik Surya langsung memenuhi panggilan itu.
Adapun obrolan inti kedua tokoh itu adalah pesan damai agar tercipta suasana yang nyaman pasca Pemilu 2024. “Ya obrolannya sekitar, supaya sama-sama lah bikin suasana nyaman,” ujar Aboe. Ia mengaku ragu Nasdem meninggalkan semangat perubahan karena bertemu dengan Jokowi. “Saya kok ragu ya, ragu kalau (pembicaraan) sudah sampai ke arah itu, kita tunggu saja,” katanya. (HPS)
