Mantan Wapres Jusuf Kalla (net)
Isu menarik pagi ini masih soal hak angket. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta kepada pihak tergugat tidak perlu khawatir terhadap rencana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan di DPR jika tidak bersalah. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, hak angket bisa berujung pada pembatalan proses pemilu yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Sebelumnya Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hak angket berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Berikut isu selengkapnya.
1.Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta kepada pihak tergugat tidak perlu khawatir terhadap rencana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan di DPR jika tidak bersalah. “Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak ada apa-apa bisa jadi klarifikasi, kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya,” kata JK dalam keterangan resminya, Sabtu (24/2).
Sebaliknya JK mengungkapkan, apabila pihak tergugat merasa khawatir justru menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pilpres 2024. Menurut JK, hak angket baik untuk pihak penggugat dan tergugat. Ia menilai hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu baru-baru ini. Kemudian dari sisi penggugat, lanjutnya, dapat menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul.
“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan,” ujar JK.
Mantan Ketum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara soal rencana bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kata dia, rencana pertemuan dengan Megawati sedang diatur waktunya. “Sedang diatur sesuai waktu yang tepat, nanti kita lihat,” kata JK saat ditemui di kompleks Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (24/2). JK mengatakan pertemuan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Oh iya (bulan ini), insyaallah,” katanya.
JK menuturkan, tak menutup kemungkinan pertemuan dengan Megawati akan membahas soal hak angket terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. “Saya kira dua-dua baik, karena sekarang ada banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kan bagus untuk menghilangkan kecurigaan, jadi tidak usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik,” ujar JK lagi.
2. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, hak angket bisa berujung pada pembatalan proses pemilu yang berlangsung pada 14 Februari lalu. “Prosesnya bisa men-disclaimerhasil pemilu. Bisa saja berujung pada permintaan dilakukan pemilu ulang,” ucap Ray, Minggu (25/2).
Menurut dia, pemilu ulang itu bisa terjadi secara keseluruhan atau bisa juga setengah dari proses pemilu tersebut. Tergantung skala kerusakan pada pemilu itu. Baik itu bansos, hingga yang terberat adalah pemungutan dan penghitungan suara. “Konsekuensinya harus diganti penyelenggara pemilu, bukan lagi KPU yang sekarang. Mungkin sifatnya berbadan ad hoc. Karena mereka kan sudah dianggap gagal,” katanya.
3. Sebelumnya Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,berpendapat, penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Hak angket berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. “Penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir,” kata Yusril, Kamis (22/2) lalu.
Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke MK, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut, hak angket DPR tidak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. “Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini pilpres, oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya, tidak. Karena UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK,” ujarnya.
4. Para purnawirawan TNI-Polri bersama kalangan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi Indonesia (FPRD) membuat Petisi yang intinya mendesak Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri, mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Berikut bunyi Petisi yang dibacakan Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Sabtu (24/2). Pertama, untuk mencegah terjadinya perpecahan dan/atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan yang berkelanjutan, FPRD mendesak Presiden Jokowi untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI.
Kedua, apabila Presiden Jokowi tidak mengindahkan poin 1 di atas, FPRD mendesak DPR untuk mengajukan Hak Angket guna menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan paslon tertentu dalam Pilpres 2024.
Ketiga, dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM, FPRD menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan Pilpres ulang dengan terlebih dahulu mengganti seluruh perangkat penyelenggara Pemilu, karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak professional, dan tidak amanah dalam menjalankan tugas.
Keempat, dengan mempertimbangkan hasil sidang MK dan putusan DKPP, di mana pencalonan Gibran Rakabuming Raka cacat etika, cacat moral, cacat prosedur dan ada benturan kepentingan atau conflict of interest, FPRD mendesak pencawapresan Gibran didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan.
Kelima, mendesak Pimpinan TNI-Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya, dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis. Keenam, meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horisontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara.
FPRD menilai bahwa patut diduga terjadi ketidak netralan Presiden dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Bawaslu, bahkan mengarahkan ASN, kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pengarahan pilihan presiden, juga terjadi intimidasi oleh APH (aparat penegak hukum) di berbagai daerah. Ditambah lagi dengan politisasi Bansos dan BLT dengan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung.
5. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berpandangan, hak angket sangat boleh digulirkan terkait pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai terdapat kecurangan, khususnya dalam Pilpres 2024. “Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara, juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok?” kata Mahfud menjawab pertanyaan awak media di Sleman, DIY, Minggu (25/2).
Mahfud MD menyebut hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, bukan kepada hasil Pemilu 2024. Sebagai pakar hukum, Mahfud berpendapat, hak angket tetap bisa digulirkan untuk memeriksa kebijakan pemerintah menyangkut pelaksanaan pemilu, penggunaan anggaran, wewenang dan seterusnya.
Mahfud menegaskan hak angket merupakan salah satu hak DPR yang dijamin dan diberikan oleh Konstitusi. “Kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu ndak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetep pemerintah. Jadi sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara-juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok, bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu,” kata mantan Ketua MK itu.
Mahfud kembali menegaskan dirinya tak punya wewenang atau ikut-ikutan mengusulkan angket. Karena, hak angket itu adalah hak yang dimiliki partai politik khususnya anggota DPR. Eks Menko Polhukam ini turut menekankan, selain lembaga pemilu, putusan lembaga pengadilan macam MK juga tidak bisa menjadi objek hak angket ini. “Dan hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, enggak akan mengubah keputusan MK nantinya, itu jalur tersendiri,” pungkasnya.
6. Sejumlah relawan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Solo Raya membuka Posko Cap Jempol Darah mendukung usulan Hak Angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, relawan AMIN juga melibatkan relawan paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.
Salah seorang relawan Mega-AMIN Solo Raya, Rohmadi menjelaskan, anggota relawan merasa kecewa dan sakit hati atas indikasi kecurangan dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kecurangan tersebut benar-benar mencederai proses demokrasi. Menurut Rohmadi, temuan dan pelaporan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan dugaan kecurangan pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan atau didiamkan begitu saja.
Dikatakan, dugaan kecurangan tersebut, sangat mencolok, utamanya dalam proses rekapitulasi melalui aplikasi Sirekap yang dibuat KPU. Belum lagi proses penghitungan manual yang dilakukan di tingkat PPS dan PPK yang juga ditengarai terjadi kecurangan di beberapa daerah. “Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rezim Jokowi telah menginjak-injak konstitusi dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Solo pasti bergerak,” ucap Rohmadi, kemarin.
Berkaitan dengan hal itu, ujarnya, relawan 01 dan 03 di Solo Raya akan bergandengan tangan mendorong pengungkapan dugaan tindak kecurangan pemilu itu. Salah satunya dengan mendorong DPR melalui fraksi koalisi AMIN dan Ganjar-Mahfud untuk mengusulkan hak angket.
7. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambut baik dukungani tiga Sekjen partai pengusung AMIN untuk gulirkan hak angket di DPR terkait kecurangan Pemilu 2024. Ketiga partai pendukung AMIN adalah PKS, Partai NasDem, dan PKB. Menurut Ganjar, dukungan mereka merupakan cara terbaik untuk mengklarifikasi berbagai bentuk kecurangan Pemilu 2024. “Kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini,” kata Ganjar, Sabtu (24/2).
Ganjar mengaku belum pernah berkomunikasi dengan kubu AMIN terkait usulan hak angket. “Saya belum berkomunikasi secara pribadi,” kata capres berambut putih yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Ganjar berpendapat, hak angket bukan hanya menjadi kepetingan dari partai pengusung Ganjar-Mahfud saja, melainkan seluruh partai peserta pemilu yang berkontestasi dalam pemilu.
8. Jubir TKN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyatakan, penyelidikan pelanggaran dan kecurangan Pemilu harus dilakukan melalui hak angket daripada dibawa ke MK yang kewenangannya terbatas. Menurut dia, MK hanya berwenang mengusut sengketa Pemilu terkait perselisihan suara. Padahal, pelanggaran atau kecurangan Pemilu tidak hanya terkait dengan hasil perolehan suara. “MK itu seperti Mahkamah Kalkulator kalau bicara soal pemilu karena MK hanya akan bicara soal sengketa pemilu, atau perselisihan suara,” ujar Chico kepada wartawan, Minggu (25/2).
Menurut Chico, Hak Angket DPR untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu tidak hanya bicara soal perselisihan suara, tetapi pelanggaran pemilu secara keseluruhan baik dari sisi lembaga penyelenggara dan pengawas, pelanggatran prosedur, permainan uang, hingga dugaan keterlibatan aparat pemerintah. Chico Hakim menjelaskan, ada 5 hal yang dapat diselidiki hak angket DPR. Di antaranya, menelisik dugaan adanya keterlibatan aparat baik ASN, TNI/Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta Pemilu.
“Ini juga masalah yang penting dalam pemilu tapi tidak bisa diselesaikan di MK,” ungkap Chico. Selain itu juga untuk menyelidiki penyaluran BLT, bansos, dan latar belakang penetapan anggaran tersebut. Hal lainnya soal dugaan keterlibatan Presiden dan kroninya dalam gerakan untuk mengkondisikan lolosnya putusan MK yang melanggar konstitusi dan kampanye terselubung Presiden dalam masa kampanye, dan sebagainya.
9. Perkumpulan masyarakat sipil mendukung penuh hak angket DPR untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024 . Meredka terdiri dari sejumlah lembaga dan aktivis pemilu seperti Kecuranganpemilu.com, Migrant Care, Omong-Omong Media, dan Perkumpulan Jagapemilu.com. Okky Madasari dari Omong-Omong Media mengatakan hak angket memang sudah seharusnya digulirkan. Pihaknya mendukung sepenuhnya Hak Angket DPR walaupun hasilnya mungkin kekalahan lagi bagi masyarakat.
“Kami bulat mendukung Hak Angket DPR atau juga interpelasi. Ini semua memang harus diambil, justru kalau tidak dilakukan ya kami mempertanyakan,” kata Okky dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2). Ia meminta fraksi-fraksi di DPR untuk menyuarakan hak angket ini. Jika pun nanti kandas, setidaknya sudah diperjuangkan DPR.
Perkumpulan jagapemilu.com mengklaim menemukan berbagai macam pelanggaran selama Pemilu 2024 kemarin. Pelanggaran ini terjadi sebelum, saat, maupun setelah pencoblosan. Relawan jagapemilu.com, Rusdi Marpaung mengatakan pelanggaran paling banyak terjadi berkaitan dengan dugaan administrasi pemilu yang jumlahnya mencapai 47 persen. Kemudian disusul dengan pelanggaran hukum lainnya mencapai 31 persen. “Sementara pelanggaran lain yakni dugaan tindak pidana pemilu sebanyak 15 persen dan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebanyak 7 persen,” kata Rusdi dalam konferensi pers mengenai kecurangan pemilu 2024 yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2).
Rusdi juga memaparkan pelaku pelanggaran paling banyak terjadi dalam aplikasi SIREKAP yang jumlahnya mencapai 41 persen, sedangkan pelanggaran yang dilakukan KPPS hingga 31 persen. Pelanggaran yang dilakukan Caleg mencapai 10 persen, oleh KPU dan tim paslon masing-masing tiga persen, kemudian KPUD, anonim, dan kepala daerah masing-masing sebesar 2 persen. “Dan sisanya masing-masing 1 persen diduga dilakukan PPK dan aparat negara,” kata Rusdi.
10. Hasil survei SLI menyampaikan, tingkat penilaian publik terhadap pemilu 2024 jurdil terjun bebas sepekan sejak hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Ini merupakan salah satu hasil temuan dalam survei pascapemilu yang dilakukan LSI pada 19-21 Februari 2024. Dalam survei pascapemilu tersebut, responden yang menilai Pemilu 2024 berlangsung jurdil hanya 76,4 persen. Padahal, pada hari pemungutan suara, angkanya menyentuh 94,3 persen. Menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, penurunan tajam ini terbilang parah.
Hasil survei LSI menyebut penerima bansos cenderung mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Sebanyak 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah. Dari jumlah itu, 69,3 persen mengaku mencoblos pasangan Prabowo-Gibran. “Di kalangan penerima bansos, dukungan paling banyak kecenderungannya ada pada pasangan 02,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam rilis secara daring, Minggu (24/2).
11. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 berpusat di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, terasa hingga Sukabumi dan Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (25/2) malam. Gempa itu terasa di beberapa wilayah Banten, seperti di Pandeglang, Serang, Lebak, hingga Tangerang.
Getaran juga dirasakan di Bogor, Cisauk, hingga Kuningan, Jakarta. Guncangan bervariasi mulai dari kencang hingga sedang. “Di Mampang, kenceng 15 detik,” kata salah seorang warga. Guncangan juga terasa di Cirendeu dan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Gempa yang terjadi pada Minggu (25/2) sekitar pukul 20.07 WIB itu berlokasi di 7,61 LS, 105,90 BT, berada di 85 km barat daya Bayah atau berada di perairan laut, dengan kedalaman gempa sekitar 10 km. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setidaknya mencatat ada 13 gempa bumi susulan yang berpusat di Kecamatan Bayah, Banten. Kekuatan gempa bumi bervariasi, mulai dari magnitudo 2,3 hingga magnitudo 5,1.
12. Jubir TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil menegaskan, capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran tidak membahas susunan kabinet pemerintah ketika bertemu di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/2) malam lalu. Cheryl mengatakan, Prabowo dan Gibran saat ini fokus menjalani kegiatan rutin mereka masing-masing.
“Enggak ada itu. Saat ini tim dan paslon fokus mengawal perolehan suara. Sambil menunggu hasil real count, Pak Prabowo juga kembali pada rutinitas menjalankan tugas sebagai Menhan, dan Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo,” ujar Cheryl, Minggu (25/2). Cheryl menjelaskan, Prabowo masih banyak menerima ucapan selamat dari berbagai pimpinan dunia, baik dalam bentuk kunjungan langsung, diwakili duta besar negara sahabat, atau melalui telepon. (HPS)
