Mahfud MD (net)
Isu menarik pagi ini, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, hak angket DPR tidak hanya bisa mengungkapkan kisruh Pemilu 2024, tetapi bisa menjadi pemakzulan atau impeachment terhadap presiden.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan Presiden Jokowi tidak terganggu oleh wacana digulirkannya hak angket oleh sejumlah parpol terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Bahlil, Presiden Jokowi tidak pernah terganggu dengan tuduhan kecurangan pemilu. Berikut isu selengkapnya.
1. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, hak angket DPR tidak hanya bisa mengungkapkan kisruh Pemilu 2024, tetapi bisa menjadi pemakzulan atau impeachment terhadap presiden. Meski demikian dia menegaskan, hak angket tidak bisa mengubah hasil Pemilu. “Jalur politik melalui Angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu, tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya,” kata Mahfud MD dalam unggahan X pribadinya @mohmahfudmd, Senin (26/2).
Mahfud menjelaskan, jalur politik bisa ditempuh anggota parpol yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. “Adalah salah mereka yang mengatakan kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” tegas eks Menko Polhukam ini. Akan tetapi, Mahfud menegaskan, dirinya tak bisa menempuh jalur politik karena berstatus pasangan calon yang bukan berasal dari tokoh partai politik.
Sebaliknya, Mahfud menyatakan, dirinya bisa menempuh jalur hukum melalui MK. “Jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani,” ujarnya. Eks Ketua MK ini menerangkan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa menempuh dua jalur sekaligus, yakni jalur hukum dan politik. “Karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol,” kata Mahfud.
Mahfud MD kembali mengungkapkan, wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat berujung pada pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka karena tergantung dari temuan penyelidikan DPR. “Bisa saja, bisa saja, kan tergantung nanti rekomendasinya apa saja. Nanti angket tuh menemukan ini, ini, ini, ditindaklanjuti,” kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2).
Mantan Ketua MK ini menyebutkan, hasil hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meski yang bersangkutan akan lengser pada Oktober 2024 mendatang. “Kan sama saja dengan Pak Harto dulu dan sebagainya, sesudah berhenti juga jadi masalah kan,” kata Mahfud. Lebih lanjut, ia menegaskan hak angket dapat berjalan beriringan dengan proses penetapan maupun sengketa hasil Pilpres 2024 karena memiliki implikasi yang berbeda. “Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apa pun hasilnya, kapan pun diputuskan, itu tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, hasil pemilu nantinya akan ditetapkan melalui MK apabila ada gugatan atau oleh KPU jika tidak ada gugatan. Sementara, hak angket bertujuan untuk menguji pelaksanaan sebuah undang-undang, dalam hal ini berkaitan dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Misalnya begini, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober, ya, titik. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang, itu bisa diangket, uangnya dari mana, mengalihkannya dari mana. Ada lagi istilah bansos itu hibah. Kalau hibah dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah timbul pertanyaan,” ujar Mahfud MD lagi.
2. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan Presiden Jokowi tidak terganggu oleh wacana digulirkannya hak angket oleh sejumlah partai politik terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak pernah terganggu dengan tuduhan kecurangan pemilu. “Enggak ada, Presiden enggak terganggu hak angket. Mana ada Presiden terganggu, biasa aja. Pemilu diceritain macam-macam, dituduh, santai aja,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, (26/2).
Bahlil mengaku heran Presiden Jokowi dituduh-tuduh terus, seperti memberikan bansos untuk mengarahkan memilih salah satu pasangan capres-cawapres 2024. “Mana ada? Enggak ada kan? Dibilang Presiden akan mengintervensi pemilu, mana ada? Buktinya sampai sekarang, mohon maaf, PSI juga masih proses penghitungan. Jadi enggak bisa. Ini hanya persoalan persepsi orang-orang, mohon maaf tidak menganggap proses demokrasi berjalan,” ujar Bahlil. Dijelaskan, Presiden Jokowi tidak membahas soal antisipasi hak angket dalam Sidang Kabinet Indonesia Maju yang digelar di Istana Negara.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menko Perekonomian itu menyatakan, pihak-pihak yang menggulirkan wacana hak angket hendaknya melihat terlebih dahulu apa yang ingin dicapai. Sebab, mayoritas partai kini mendukung Presiden Jokowi. “Ini kan masih pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Yang mendukng Presiden Jokowi dan Maruf kan mayoritas (di DPR). Ditambah Pak AHY dilantik jadi menteri, maka tambah mayoritas lagi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Mantan Menteri Perindustrian ini meminta semua pihak realistism terlebih hampir seluruh partai politik menerima hasil Pileg yang menempatkan PDIP berada di barisan paling tinggi. “Kita harus liat apa yang ingin dicapai, tapi kita harus realistis. Pemilu ini kan land slide kemenangan tinggi. Parpol juga menerima hasil Pemilu legislatif,” ungkap Airlangga.
3. Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, pihaknya tidak akan menyasar pemakzulan Presiden Jokowi lewat hak angket yang digulirkan di DPR. Menurut Todung, proses pemakzulan terpisah dengan hak angket yang akan berjalan sendiri. Todung mengatakan, hal tersebut juga merupakan komitmen PDI-P sebagai parpol pengusung Ganjar-Mahfud MD.
Hak angket bukan untuk memakzulkan presiden tetapi membongkar kecurangan Pemilu 2024. “Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini, hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” kata Todung dalam keterangannya, Senin (26/2).
Todung menegaskan, penekanan dari hak angket adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Sementara dari sisi hukum, proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket yang akan digulirkan di DPR. Todung menjelaskan, hak angket dilakukan untuk menemukan intervensi kekuasaan atau kecurangan TSM. “Hak angket bukan untuk pemakzulan,’’ tegasnya.
Pakar Hukum Tata Negara UNS Agus Riewanto menilai, hak angket DPR dapat memperkuat wacana pemakzulan Presiden, meskipun hak angket dan pemakzulan tidak berkaitan secara langsung. Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur jelas syarat dan mekanisme hak angket yang berbeda dengan pemakzulan. “Sesuatu yang sangat mungkin (hak angket memperkuat wacana pemakzulan), tetapi proses dan prosedurnya berbeda. Sehingga pemakzulan butuh prosedur dan tata cara berbeda lagi dengan hak angket,” kata Agus, kemarin.
Agus menjelaskan, hak angket pada prinsipnya merupakan hak institusional DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Objeknya berupa kebijakan pemerintah yang strategis dan berpengaruh terhadap masyarakat, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Jika hak angket ditujukan ke pemerintah guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, DPR akan menyelidiki kerja-kerja dan kegiatan pemerintah yang menyangkut pemilu, bukan terkait penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
4. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pemerintah tidak mungkin tinggal diam selama isu soal hak angket masih bergulir. Menurut Agung, Jokowi kemungkinan bakal berupaya merayu kubu yang mendukung wacana hak angket melalui berbagai sisi. “Bisa saja wacana hak angket layu sebelum berkembang, menimbang lobi-lobi politik akan mulai intensif dilakukan untuk merajut koalisi “simple majority”,” kata Agung, Senin (26/2). Agung menuturkan, kepentingan Jokowi meredam wacana hak angket supaya program pemerintah tidak terkendala untuk dieksekusi.
Menurutnya, Presiden Jokowi akan terus bergerilya dengan mengerahkan orang-orang terdekatnya untuk melobi kelompok-kelompok yang menggaungkan wacana hak angket penyelidikan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 oleh DPR. Isu hak angket bisa meredup jika pihak-pihak yang saat ini mendukung hak tersebut berhasil dipengaruhi lewat lobi-lobi politik yang dilancarkan pemerintahan Presiden Jokowi.
5. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons isu yang menyebutkan Presiden Jokowi akan berlabuh ke partainya usai Pilpres 2024. Airlangga hanya menanggapi santai dan menilai justru hal baik apabila itu terjadi. “Baik, bagus bagus saja. Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai,” kilah Airlangga di Istana Kepresidenan, Senin (26/2).
Namun sayangnya Airlangga tidak memberikan penjelasan detail soal benar tidaknya informasi tersebut. Di sisi lain, Airlangga menyadari Jokowi hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. “Seperti yang saya katakan, tokoh nasional, dimiliki semua partai,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal isu Presiden Jokowi bakal merapat ke Partai Golkar. Bahkan ia menampik isu kepindahan Jokowi ke partai berlambang pohon beringin itu. “Mana? Enggak saya dengar itu. Enggak ada, Presiden jadi Presiden RI lah,” kata Bahlil.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/12). Jimly menerangkan, banyak hal yang didiskusikan/dibahas dalam pertemuan itu, antara lain soal evaluasi sistem politik, amandemen ke-5 UUD 1945, hingga hak angket dalam Pemilu.
“Kami tadi diskusi soal berbagai soal, termasuk saya sih bilang momentum sekarang ini bisa enggak dipakai untuk supaya orang move on. Kami ajak publik ini berpikir tentang masa depan, perbaikan sistem termasuk bila disepakati itu jadi ide soal perubahan ke-5 UUD,” katanya.
Jimmly kemudian membeberkan hak angket yang dibahas dalam pertemuan itu. Menurutnya, itu sebaiknya diterima pemerintah. Pasalnya, belum ada satu pun hak angket yang terselenggara pada 2 periode kepemimpinan Jokowi.
6. Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Lembong atau Tom Lembong mengkritik pemerintah karena harga beras naik di pasaran. Menurutnya, kenaikan harga beras merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang terlalu banyak tertuju untuk urusan politik. “Jadi, ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2).
Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog untuk kepentingan politik salah satu kandidat jelang Pilpres 2024. “Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos. Ada indikasi, kebijakan bansos yang ditempuh pemerintah menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” tuturnya.
Menurut Tom Lembong, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ia mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga. “Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh mantan Mendag itu.
Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) produksi Bulog melimpah dan tersebar di seluruh pasar tradisional dan ritel modern di Indonesia. Zulhas meminta masyarakat yang biasa mengonsumsi beras premium mulai beralih ke beras komersial Bulog atau SPHP. Peralihan ini diharapkan dapat menurunkan harga beras premium.
“Berasnya enak dan bagus sehingga laju kenaikan harga beras lokal yang belum panen ini bisa ditahan kalau permintaannya turun,” kata Zulhas saat meninjau Pasar Klender SS di Jaktim, Senin (26/2). Dalam peninjauan tersebut, Zulhas didampingi Plt Sekjen Kemendag Suhanto dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor mengatakan, tidak ada kaitan program bansos dengan pemenangan suara Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Afriansyah mengatakan, bansos merupakan program pemerintah yang dilaksanakan rutin di pemerintahan Presiden Jokowi. “Bansos tidak ada kaitannya dengan kami paslon 02, itu kan program pemerintah yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kebetulan saja program ini bertepatan pas mau pemilu atau pileg dan pilpres. Tentunya dampak kebaikan Pak Jokowi yang selalu memperhatikan rakyatnya ini tentunya juga berbuat dan berdampak ke paslon 02 yang mana ada Mas Gibran dan Pak Prabowo, yang memang dekat dengan Pak Jokowi,” kata Afriansyah saat dihubungi, Senin (26/2).
7. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan partainya memberikan mandat kepada Waketum Golkar Ridwan Kamil dan Ketua DPDGolkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebagai bakal cagub DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Doli mengungkapkan, mandat atau surat tugas itu diberikan kepada Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki jauh sebelum Pemilu 2024. Harapannya agar keduanya membantu agenda pemenangan Golkar pada Pilpres dan Pileg 2024. “Ya kami memang memberikan surat tugas kepada Pak RK maupun Pak Zaki. Surat tugas itu diberikan agar para bakal calon kepala daerah membantu agenda pilpres dan pileg,” kata Doli, Senin (26/2).
Doli menyebut, surat tugas itu sekaligus menjadi bagian persiapan sosialisasi dan konsolidasi bagi Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki dalam menyambut Pilkada 2024. Doli mengatakan, Golkar akan menetapkan salah satu di antara mereka sebagai Cagub DKI Jakarta menjelang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pada September 2024. “Menjelang penetapan nanti DPP akan mengevaluasi, termasuk melihat elektabilitas keduanya. Mana yang paling baik, itu yang akan dicalonkan oleh Golkar,” ujar Doli.
8. Mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengkritik rencana program makan siang gratis masuk pembahasan dalam rapat APBN 2025. Mahfud menilai memasukkan anggaran makan siang gratis dalam rapat APBN saat ini tidak tepat. Menurutnya, anggaran tersebut baru bisa masuk pada perubahan APBN Juni 2025. “Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan Juni tahun 2025,” kata Mahfud usai menghadiri acara bedah buku di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2).
Mahfud mengaku tak mau terlalu mempermasalahkan hal itu. Meski sesuai tahapan tidak tepat, ia menganggap hal itu tak lebih dari sumbangan pemikiran. “Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran,” ujarnya. Mahfud menilai rencana program anggaran makan siang gratis pada APBN 2025 dalam pembahasan rapat kabinet Presiden Jokowi sebagai antisipasi. “Mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu. Kan tidak apa-apa juga. Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak papa, masa mau protes sidang kabinet,” katanya.
9. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjlentrehkan alasan Presiden Jokowi memasukkan program makan siang gratis dalam APBN 2025. Menurut Bahlil, program tersebut dimasukkan karena pemerintahan 2025 akan dipimpin oleh Prabowo -Gibran yang unggul sementara dalam real count KPU.
Bahlil menyebut hampir semua program yang dijanjikan Prabowo-Gibran langsung dimasukkan di APBN 2025. Tujuannya, agar saat mulai menjabat program bisa langsung dijalankan. “Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025, kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti masuk APBN 2025,” ujarnya di Istana Negara, Senin (26/2).
10. Presiden Jokowi memamerkan momen salaman dua musuh bebuyutan, yakni Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Istana Negara, Senin (26/2). Salaman itu terjadi sebelum Sidang Kabinet Paripurna digelar di Istana Negara dan Jokowi mengunggah momen itu di akun Instagramnya.
“Hari ini Senin, 26 Februari 2024 dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, kami membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan fiskal tahun 2025,” tulis Jokowi di akun Instagram @jokowi, Senin (26/8). Dari sejumlah foto yang diunggah terlihat momen AHY dan Moeldoko tampak tersenyum sembari bersalaman. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto terlihat menyaksikan langsung momen tersebut.
Waketum Partai Demokrat Benny K Harman menilai tegur sapa Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan KSP Moeldoko di Istana Negara hanya formalitas semata tanpa makna. “Salaman formalitas, salaman tanpa makna,” kata Benny saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2).
Anggota Komisi III DPR itu tetap mendesak Moeldoko untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Menurut dia, langkah itu perlu untuk menunjukkan sikap kenegarawanan Moeldoko. Benny menilai Moeldoko tetap bersalah kepada Partai Demokrat. Bukan saja secara politik namun juga hukum.
11. YLBHI mengecam penangkapan sembilan petani sawit di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kasus pembangunan proyek Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “YLBHI mengecam tindakan aparat Polda Kaltim yang melakukan penangkapan secara tidak manusiawi dan sewenang-wenang, karena dilakukan tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan dan tidak memberitahukan dengan jelas alasan mereka ditangkap,” ujar Ketua YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis, Senin (26/2).
Isnur mengatakan, praktik penangkapan itu dikategorikan sebagai tindakan sistematis terhadap masyarakat yang mempertahankan hak hidupnya. Baca juga: Petani Sawit Minta Lahan Bersertifikat HGU Tidak Diganggu Menurut dia, penangkapan sembilan petani oleh aparat kepolisian sebagai tindakan menggunakan hukum untuk menekan Masyarakat.
Dia menyebut, hal serupa pernah terjadi dalam kasus Rempang, Kepulauan Riau. Hal itu juga terjadi dalam kasus sengketa tanah di Seruyan, Kalimantan Tengah. “Tindakan aparat Polda Kaltim telah melanggar hukum dan hak asasi manusia, di mana tiap orang yang ditangkap berhak untuk disampaikan alasan mereka ditangkap dan polisi wajib memperlihatkan surat perintah penangkapan,” ungkap Isnur.
12. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas membantah soal mewahnya rumah dinas menteri di IKN. Menurut Anas, rumah menteri di IKN justru lebih kecil dibanding dengan rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Hal ini dikatakan Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2). “Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang lebih kecil dibanding rumah menteri yang di Jakarta, lebih kecil,” kata Anas. Ia menuturkan, bukan hanya luas tanahnya yang lebih kecil dibanding rumah dinas menteri di Jakarta. Melainkan juga luas bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut. “Saya enggak ngomong mewah apa enggak, tapi ukuran rumah menteri yang sekarang di IKN lebih kecil dibanding ukuran rumah menteri yang sekarang di Jakarta,” jelas Anas. (HPS)