Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengajak para pemuka agama menjaga kondusivitas umat beragama pasca Pemilu 2024. Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri mampu melakukan deteksi dini dan mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, serta lakukan kemanunggalan dengan rakyat.
Di sisi lain, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang masa, sehingga harus dibuka secara transparan. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Sementara relawan AMIN dan relawan Ganjar-Mahfud MD mendeklarasikan secara bersama melawan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelas alasannya mengunjungi kelompok pemuka agama hari-hari terakhir ini. Menurut Hadi, selain untuk silaturahim dan perkenalan karena dirinya baru dilantik sebagai Menko Polhukam, juga untuk mengajak para pemuka agama menjaga kondusivitas umat beragama pasca Pemilu 2024. “Saya sudah melakukan kunjungan ke PBNU, kemudian tadi siang kita ke PGI dan sekarang kita ke KWI, nanti malam saya ke Muhammadiyah,” kata Hadi saat ditemui di Gedung KWI, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). “Semuanya tujuannya adalah mengajak seluruh tokoh agama tetap menjaga situasi kondisi ini pasca Pileg, Pilpres dengan baik,” lanjut dia.
Hadi menilai, situasi kondisi masyarakat pasca Pemilu 2024 hingga kini masih baik. Ia berharap, situasi yang baik tetap terjaga demi mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. “Supaya sekali lagi, masyarakat ini juga merasakan proses pembangunan yang sedang kita bicarakan,” katanya lagi. Mantan Panglima TNI ini mengeklaim, seluruh pemuka agama yang sudah ditemuinya memiliki komitmen menjaga kondusivitas persatuan umat beragama.
Mantan Panglima TNI itu kembali berharap situasi kondusif tetap terjaga pasca Pemilu 2024, termasuk ketika proses sengketa Pemilu berlangsung. “Kemudian pasca MK (Mahkamah Konstitusi), apabila ada permasalahan, kemudian selesai, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dan setelah itu semuanya terus aman tanpa ada gangguan. Karena ini sekali lagi, harga diri bangsa harus kita jaga,” tegasnya.
2. Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri mampu melakukan deteksi dini serta memperkuat pelayanan masyarakat. “TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi serta kemanunggalan dengan rakyat,” ujar Jokowi seraya menekankan penguasaan iptek semakin dibutuhkan ke depan.
Kepala Negara meminta TNI dan Polri harus menjadi pembelajar yang aktif dan adaptif. Dia juga menekankan sinergi TNI dan Polri sangat mutlak diperlukan. “Sinergi horizontal antar kesatuan, sinergi vertikal dari atas sampai bawah, hilangklan yang namanya egosektoral, hilangkan sekat dan pandangan pandangan sempit, semuanya harus untuk bangsa dan negara,” imbuh Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, tahapan Pemilu 2024 masih berlangsung hingga Oktober 2024, sehingga tetap diperlukan langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik ke depan. “Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti, yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara,” tegas Jokowi dalam sambutannya pada Rapim TNI-Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, kemarin.
Selain itu, Presiden menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang sudah menjamin keamanan dan ketertiban selama pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara bisa berlangsung aman dan damai. Meski begitu, Jokowi juga mencatat adanya riak-riak kecil selama proses pemilu. Namun, menurut dia, hal itu menjadi bagian dari demokrasi. “Saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan TNI dan Polri bahwa ke depan tantangannya tidak mudah. Bukan hanya di dalam dan luar negeri, melainkan juga tantangan eksternal. “Tantangan global yang sangat rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti, geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi,” ungkap Jokowi.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang masa. “Yang dikatakan bahwa pemilu ini menurut para ahli adalah pemilu yang terburuk di dalam sejarah demokrasi kita, maka semua harus dibuka secara transparan. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik,” kata Hasto di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).
Hasto lantas mengungkapkan temuan yang berindikasi kecurangan Pilpres 2024. Ia mengaku mendapatkan informasi baru mengenai dugaan kecurangan, khususnya pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). “Tadi sebelum konpers ini dilakukan, pertemuan-pertemuan pendahuluan dan kami mendapatkan informasi yang sangat akurat dengan berbagai data-data yang lengkap bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan intersep terhadap hasil quick count tersebut dan itu secara sistematis dilakukan termasuk melalui Sirekap,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan, pada dasarnya Sirekap yang akan digunakan untuk membantu penghitungan suara Pemilu 2024 baik adanya. Namun, informasi yang didapatkan justru ada upaya melakukan intervensi pada Sirekap dengan cara dimatikan untuk memasukkan data-data baru. “Ada upaya secara sengaja untuk melakukan perubahan dengan mematikan Sirekap secara sengaja dan itu berlangsung sampai jam 7 malam dan kemudian diaktifkan suatu Sirekap versi baru yang kemudian sangat dimungkinkan dilakukan berbagai bentuk manipulasi,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai ucapan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memerintahkan pemilu untuk diulang jika menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, benar adanya. Mahfud disebut sudah berbicara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan pengalamannya sebagai eks Ketua MK. “Ya Prof Mahfud kan berbicara sesuai dengan kompetensi beliau, dan juga secara empiris memang itu terjadi di banyak negara,” kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2).
4. Relawan AMIN dan relawan Ganjar-Mahfud MD mendeklarasikan secara bersama melawan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. “Kami berkumpul mewakili jutaan pejuang perubahan dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendeklarasikan perlawanan atas pemilu curang,” kata salah satu relawan AMIN, Winston Herlanjaya dalam konferensi pers, di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2).
Winston menduga kecurangan pada Pilpres 2024 dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan pemerintah. Ia menegaskan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud menolak kecurangan tersebut. “Sikap kami ke depan jelas menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang di lakukan oleh oknum rezim berjamaah yang libatkan penyelenggara pemilu,” ujar Winston.
Kendati demikian, Winston menyebut gerakan bersama ini dilakukan tanpa koordinasi dengan pasangan capres-cawapres dukungan mereka. Ia menyebut gerakan ini adalah upaya demokratis antara dua kubu yang dilakukan secara mandiri untuk melawan kecurangan. “Sikap kami ke depan jelas menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang di lakukan oleh oknum rezim berjamaah yang libatkan penyelenggara Pemilu,” ucap Winston.
5. Presiden Jokowi membantah pemberian pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Menhan Prabowo Subianto sebagai timbal balik dari transaksi politik. “Ya, kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Jokowi kemudian menjelaskan pemberian gelar kehormatan kepada capres nomor urut 2 itu merupakan usulan dari Panglima TNI yang tidak tiba-tiba tetapi melalui berbagai proses. Ia juga menuturkan, pemberian gelar itu sudah biasa dilakukan di lingkungan TNI dan Polri. Bahkan, sebelumnya ia juga pernah memberikan gelar serupa kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. “Jadi, sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun Polri,” ucapnya.
Jokowi menambahkan, penganugerahan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo seharusnya sudah diberikan sejak dua tahun yang lalu, 2022. Sebab dua tahun lalu Prabowo telah mendapatkan penghargaan Bintang Yudha Dharma Utama atas jasanya di bidang pertahanan. “Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara,” ujar Jokowi.
Jokowi memastikan tahapan pemberian gelar Prabowo sudah sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. “Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan,” ujar Jokowi.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meyakini, penyematan pangkat jenderal bintang empat atau jenderal kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto, sudah sesuai prosedur. “Itu melalui proses dan sudah dilakukan semuanya,” kata Hadi usai bersilaturahim dengan pengurus PGI di Kantor Pusat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jakarta Pusat, Rabu (28/2). Menurut Hadi Tjahjanto, penganugerahan pangkat jenderal kehormatan bukan baru kali ini terjadi.
Peneliti ISESS Khairul Fahmi mengatakan, pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Namun, ia menyebutkan, UU tersebut mengatur tentang istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa, bukan gelar jenderal kehormatan. Menurutnya, kenaikan pangkat istimewa atau pengangkatan pangkat istimewa adalah hak yang menyertai pemberian bintang jasa oleh negara.
“Prabowo adalah pemegang empat tanda kehormatan bintang militer utama. Pertama Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swa Buwana Paksa Utama,” kata Fahmi, Rabu (28/2). “Penganugerahan empat tanda kehormatan bintang militer utama pada Prabowo ini sudah cukup sebagai dasar pemberian pangkat istimewa kepada beliau, sesuai ketentuan UU Nomor 20 tahun 2009,” sambungnya.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Menhan Prabowo Subianto layak mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Dia menegaskan, Prabowo bukanlah orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia. “Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia. Banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi prajurit TNI hingga Menhan RI,” ujarnya, Rabu (28/2). Meutya memaparkan, Prabowo memiliki sejumlah keberhasilan di dunia militer. Contohnya adalah modernisasi alutsista TNI, seperti pengadaan Pesawat Tempur Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J. Prabowo juga memodernisasi SDM pertahanan, mulai dari Universitas Pertahanan (Unhan) dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akmil, serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, pemberian kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi tidak sah dan ilegal. Dikatakan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 204 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. “Bintang sebagai pangkat militer untuk perwira tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan,” kata Halili dalam siaran persnya, Rabu (28/2).
Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, kata dia, tanda kehormatan bintang terbagi menjadi Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Pakçi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa. Secara spesifik, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan, kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan prestasi luar biasa baik. Sementara, kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) diberikan ke prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.
Merujuk dua kategori tersebut, Halili menilai, Prabowo tidak masuk kualifikasi. Apalagi, Prabowo pensiun dari militer karena KEP/03/VIII/1998/DKP dan Keppres Nomor 62 Tahun 1998, bukan karena memasuki usia pensiun. “Dengan demikian, keabsahan pemberian bintang kehormatan itu problematik. Sebuah kontradiksi jika sosok yang diberhentikan dari dinas kemiliteran, kemudian dianugerahi gelar kehormatan kemiliteran,” ujar Halili.
6. Presiden Jokowi merespons isu soal dirinya akan bergabung ke Partai Golkar usai masa jabatan sebagai Presiden RI berakhir. Jokowi tidak menyampaikan bantahan terkait isu tersebut, tetapi juga tidak memberikan jawaban yang tegas. Jokowi cuma mengatakan, tiap hari dirinya masuk kantor. “Saya setiap hari masuk istana,” ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (28/2). Seperti diketahui, saat ini Presiden Jokowi masih menjadi kader PDI-P.
Sementara itu, sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga merespons baik soal peluang Presiden Jokowi masuk ke partai berlambang pohon beringin itu. “Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2) lalu. Airlangga mengatakan, Jokowi milik semua partai karena mantan Wali Kota Solo itu salah satu tokoh nasional.
Presiden Jokowi juga membantah harga beras masih naik. Hal ini dikatakan Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2). Kepala Negara mengaku selalu mengecek harga beras setiap hari di pasar-pasar dan dari hasil pengecekan, harga beras perlahan tidak lagi mengalami kenaikan. “Cek di Pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Dan saya itu selalu mendapatkan angka-angka,” kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan, harga beras bisa dicek di Pasar Induk Cipinang atau Pasar Johar yang merupakan pasar beras. “Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba di cek lagi ke Pasar Johar, ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang cek, harganya turun atau naik,” ucap Jokowi.
Pemilik Warteg Sinta, Syarifudin (43), mengungkapkan, harga beras saat ini sudah menurun, tetapi masih mahal. Hal tersebut dirasakan Syarifudin sejak 15 hari terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, dia sudah membeli beras sebanyak tiga kali untuk kebutuhan warung makannya. “(Harga beras) Ya Alhamdulillah sih, sudah mulai turun, tapi masih mahal,” ujarnya saat ditemui di Jalan AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/2).
“Sudah tiga kali ini. Saya belinya itu lima hari sekali, berarti dalam waktu 15 hari terakhir ini. Dari harga Rp 750.000 untuk satu karung seberat 48 kilogram, sekarang sudah Rp 715.000,” ucap Syarifudin. Untuk warung makannya, Syarifudin biasa membeli beras merek Batik di salah satu agen yang berada di Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Dia terakhir kali membeli beras pada Senin (26/2). “Sebelum ada kenaikan harga beras, itu biasanya ada di harga Rp 630.000,” kata Syarifudin.
7. Sidang gugatan dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) digelar dengan awalan pembacaan tuntutan oleh pengadu Rico Nurfriansyah Ali dengan nomor perkara 4-PKE-DKPP/I/2024. Rico mengatakan, ada tiga petitum yang diminta untuk dikabulkan Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang yang digelar di Kantor DKPP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). “Satu, menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya,” ujar Rico dalam sidang. Kemudian, petitum kedua meminta DKPP menetapkan para teradu Komisioner KPU sebagai pelanggar etik.
“Ketiga, memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu,” kata Rico. Menurut Rico, berbagai temuan kebocoran data DPT yang seharusnya dilindungi KPU sudah sangat jelas. Beberapa pemberitaan telah menyiarkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa data DPT yang bocor oleh peretas Jimbo adalah benar. Sebab itu, KPU disebut melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1. Rico menilai KPU telah secara terang melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
8. Para Komisioner KPU membantah telah melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu dalam dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi pada akhir 2023 oleh hacker Jimbo. Bantahan itu disampaikan langsung Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos dalam sidang pemeriksaan di DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). “Para peradu berpandangan bahwa dalil-dalil aduan pengadu tidaklah terbukti dan terdapat cukup alasan bagi majelis DKPP untuk menolak seluruh dalil pengadu atau setidaknya mengatakan dalil-dalil pengadu tidak dapat diterima,” katanya.
Betty mengatakan, para teradu tidak melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. “Oleh karena terdapat cukup alasan bagi majelis DKPP untuk menolak seluruh dalil pengadu dan merehabilitas nama baik para teradu,” katanya. Betty lalu membacakan petitum untuk menjawab aduan dugaan kebocoran data DPT. Pertama, para teradu meminta DKPP untuk menyatakan menolak seluruh dalil aduan pengadu secara keseluruhan. “Kedua, menyatakan para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” katanya. Ketiga meminta DKPP merehabilitasi nama baik para teradu terhitung sejak putusan dibacakan.
9. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 wajib dilakukan. Dia meyakini, mekanisme hak angket bisa ditempuh. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden ikut-ikutan menjadi peserta pemilu, bukan hanya partai politik. Ikrar mengungkit salah satu peserta Pemilu 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Jokowi. “Kalau buat saya, saya masih punya keyakinan. Dan itu (hak angket) memang wajib untuk dilakukan. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah, ini yang jadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden,” ujar Ikrar, Rabu (28/2).
“Dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik, tapi lagi-lagi Presiden. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden,” katanya lagi. Ikrar menjelaskan, bansos pemerintah juga dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon tertentu. Dia meyakini bansos memang diberikan kepada semua masyarakat, tanpa melihat apakah orang itu mendukung pasangan calon (paslon) nomor 1, 2, atau 3. Akan tetapi, Ikrar curiga ada bisikan pesan dari penyalur bansos agar masyarakat yang menerima harus mencoblos paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
TPN Ganjar-Mahfud mengaku semakin serius mendorong hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan sistematis Pemilu dan Pilpres 2024. Jubir TPN Gabjar-Mahfud, Aryo Seno Baskoro menilai hak angket akan mendalami proses tahapan pemilu. Pernyataan itu disampaikannya menyikapi pemeriksaan tujuh komisioner, termasuk Ketua KPU oleh DKPP terkait kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi pada akhir 2023. “Artinya ini kan menambah panjang catatan tentang Pemilu. Apalagi jika kaitannya dengan kebocoran data, ini berbahaya sekali untuk kehidupan privat seluruh pemilih dan peserta pemilu,” kata Aryo, Rabu (28/2)
Aryo berpendapat pihaknya juga mendalami dugaan hubungan antara penyelenggara pemilu dengan kekuasaan sehingga mengganggu jalannya pemilu dengan jujur dan adil melalui hak angket. “Ini semakin menguatkan indikasi perlunya ada mekanisme seperti yang disediakan melalui hak angket. Sehingga ada pemeriksaan menyeluruh pada penyelenggara, serta hubungannya dengan elit kekuasaan, yang kemudian memengaruhi berjalannya pemilu kemarin,” kata dia.
10. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan, upaya pembebasan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) bisa melalui pendekatan gereja. Menurut dia, saran ini disampaikan 3 orang tokoh Nduga yang pada hari ini, Rabu (28/2) bertemu dengannya. Tiga tokoh itu mengaku ingin membantu Pemerintah Indonesia membebaskan pilot Susi Air. “Tadi sudah saya ini apa namanya saya berbicara dengan tokoh yang dari Nduga, ada 3 dan memang mereka juga ingin membantu, terutama adalah dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip Mehrtens ini bisa segera dibebaskan,” kata Hadi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (28/2) malam.
Hadi Tjahjanto mengaku akan bicara dengan dua orang tokoh dari Nduga, sebuah kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan untuk membicarakan pembebasan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pembicaraan itu akan dilakukan Hadi pada Rabu (28/2). “Siang hari ini saya akan ketemu tokoh dari Nduga yang ada dua orang yang juga ingin membicarakan terkait dengan pilot Philips Mehrtens ya,” kata dia.
Ia tidak menyampaikan detail di mana pertemuan itu bakal dilakukan, Hadi hanya menyampaikan harapan agar dari pertemuan itu, pemerintah mendapatkan titik terang nasib pilot Susi Air yang sudah disandera satu tahun lamanya. “Mudah-mudahan kita doakan dengan upaya kita, itu sudah bebas, tidak ada permasalahan,” ucap mantan Panglima TNI ini. (HPS)
