HOT ISU HARI INI, DEMO TOLAK PEMILU 2024 DAN DORONG HAK ANGKET PECAH DI SEJUMLAH KOTA BESAR DI INDONESIA

oleh
oleh

Demo di gedung DPR/MPR (net)

Isu menarik hari ini, aksi demo memprotes Pemilu 2024 yang diduga curang dan mendorong hak angket DPR pecah di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat (1/3) kemarin. Di antaranya di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Lampung, dan Makassar. Mereka berharap, demo tersebut baru pemanasan dan akan berlanjut lagi sampai tuntutannya berhasil.

Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) merespons isu Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Menurut JK, pada prinsipnya, semua orang bisa bergabung ke Partai Golkar Cuma ada syaratnya. JK juga menjelaskan rencanya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berikut isu selengkapnya.

 

1.Aksi demo memprotes Pemilu 2024 yang diduga curang dan mendorong hak angket DPR pecah di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat (1/3) kemarin. Di antaranya di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Lampung, dan Makassar. Mereka berharap, demo tersebut baru pemanasan dan akan berlanjut lagi sampai tuntutannya berhasil.  Di Jakarta, demo tumpah di dua tempat, yakni di depan Gedung KPU dan depan Gedung DPR/MPR.

Di depan Gedung KPU, massa pengunjuk rasa sempat ricuh dengan aparat kepolisian. Sekitar pukul 18.10 WIB, sebagian massa tampak beradu mulut dengan apparat yang mengawal demo. Sejumlah personel kepolisian telah bersiaga membentuk pagar betis untuk menghalau kelompok massa pendemo.

Sementara itu, sebagian kelompok massa lainnya berada di seberang Kantor KPU membakar ban di tengah Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Manggarai. Seorang orator terus mengingatkan massa agar bertindak damai dan mencegah peristiwa yang berujung rusuh. “Teman-teman tolong kumpul di mobil komando. Ayo teman-teman tolong yang sudah tidak berkepentingan kembali ke mobil komando,” kata orator itu.

Situasi yang memanas itu hanya berlangsung selama belasan menit. Tak lama kemudian, suasana mulai mencair. Massa pengunjuk rasa kembali berkumpul di dekat mobil orator sambil menyanyikan lagu Iwan Fals, sedangkan aparat kepolisian yang sempat membentuk pagar betis sudah ditarik mundur. Adapun unjuk rasa sudah dimulai sejak Jumat siang menjelang sore. Massa membawa sejumlah spanduk berisi pesan mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024.

 

Di DPR/MPR, dua kelompok massa yang berbeda aliran (kelompok yang pro hasil pemilu 2024 dan kelompok yang menolak pemilu) lakukan unjuk rasa di tempat yang sama. Kelompok yang setuju hasil Pemilu 2024 adalah sejumlah kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek. Sedangkan kelompok yang menolak pemilu adalah relawan Anies-Muhaimin.

Keduanya mengusung tuntutan yang berbeda. Kelompok mahasiswa menolak wacana hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024, sementara kelompok relawan Anies-Muhaimin justru menuntut digulirkannya hak angket untuk membuktikan dugaan kecurangan dan pemakzulan Presiden Jokowi.

Perselisihan pernyataan itu berawal dari pernyataam Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek bernama Rahmat. Ia berteriak, “Kita harus tolak (hak) angket, kawan!” Mereka lalu berjalan mengarah ke kelompok relawan Anies-Muhaimin. Mereka menyebut, hak angket merupakan bentuk politisasi. “Mengapa harus ada dorongan kepada DPR RI? Ini adalah politisasi,” sambung Rahmat.

Mendengar orasi mahasiswa tersebut, relawan Anies-Muhaimin tidak terima. Mereka meneriaki kelompok mahasiswa tersebut sebagai pasukan nepotisme. “Pasukan nepotisme,” teriak salah seorang relawan. Relawan Anies-Muhaimin mengatakan, Pemilu 2024 diwarnai banyak dugaan kecurangan. Mereka tidak melihat dugaan kecurangan itu, mereka hanya menutup mata. Melalui pengeras suara, perwakilan mahasiswa pun mengaku kehadirannya ke Gedung DPR/MPR tidak mewakili pasangan capres-cawapres manapun.

 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengimbau agar massa aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak saling memprovokasi. “Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan DPR/MPR RI,” kata Susatyo dalam keterangan resmi, Jumat (1/3).

Ia meminta jajarannya untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, dan humanis. “Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga kegiatan aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan dalam rangka pengawalan demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). “Kami melibatkan sejumlah 2.590 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait,” ujar Susatyo.

 

Di Yogyakarta, ratusan massa dari kelompok pendukung AMIN dan kelomok pendukung Ganjar-Mahfud MD lakukan aksi unjuk rasa memprotes pemilu 2024 curang serta mendesak hak angket DPR. Mereka demo di kawasan Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, DIY, Jumat (1/3). Mereka membuat lingkaran dan mengelilingi mobil komando yang dipasangi spanduk bertuliskan JOGJA MENGGUGAT – Melawan Pemilu Curang dan Mendesak Hak Angket DPR. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan Kartu Merah untuk Presiden, Mahkamah Konstitusi, KPU. Di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, terpampang pula spanduk berukuran besar lainnya PETISI RAKYAT JOGJA DUKUNG HAK ANGKET PELANGGARAN PEMILU.

“Kami dari masyarakat nasionalis dan religius, we against dirty vote, we against dirty mind, we against nepotism. Maka dari itu kami dukung hak angket. Yang tolak politik curang, teriak merdeka!” pekik salah satu orator dari atas mobil komando. “Kecurangan pemilu ini sudah terstruktur, masif, dan sistematis. KPU sudah minta maaf, minta maaf kok sampai empat kali, enggak punya malu,” pekik orator lainnya. Dalam aksi ini, mereka juga menyuarakan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk beras yang mengalami kenaikan imbas program bantuan sosial (bansos) sarat kepentingan elektoral.

 

Di Surabaya, ratusan orang yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya. Para pendemo yang sebagian besar emak-emak itu memprotes pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024 yang diduga curang akibat tidak netralnya Presiden Jokowi. “Presiden [diduga] sudah berpihak ke Paslon 2 [Prabowo-Gibran], dengan mengerahkan APBN, mengerahkan aparat, mengucurkan triliunan bansos untuk memenangkan anaknya,” kata salah satu orator.

Ada tiga poin pernyataan sikap dan tuntutan FPPJ yang disampaikan dalam aksi yang digelar di depan kantor DPRD Jatim. Pertama, menolak hasil Pemilu 2024 yang diduga penuh kecurangan. Kedua, mendesak DPR agar segera gunakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan Pemilu 2024. Ketiga, menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden yang tidak memberi tauladan yang baik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden RI.

 

Di Medan, puluhan massa dari Gerakan Rakyat Pejuang Perubahan berunjuk rasa di depan Kantor KPU Provinsi Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Mereka menyampaikan tuntutan menolak kecurangan pemilu. Mereka membawa sejumlah spanduk. “Tolak politik dinasti,” isi tulisan dalam spanduk. Mereka meminta pertanggungjawaban KPU atas kecurangan pemilu tersebut. “Kita minta pertanggungjawaban KPU, kita yang membiayai mereka, uang rakyat,” ucapnya.

 

Di Lampung, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung- Tolak Pemilu Curang (AML-TPC) menggelar aksi menyampaikan tuntutan berkaitan hasil Pemilu 2024. Ratusan massa didominasi emak-emak itu menggeruduk kantor KPU Lampung di Jalan Gajah Mada No 87, Bandarlampung.

Koordinator aksi AML-TPC, Firmansyah menyampaikan ratusan massa aksi AML-TPC ini gabungan dari relawan-relawan menolak hasil penghitungan perolehan suara melalui aplikasi Sirekap. “Kami meminta, kecurangan-kecurangan sampai dugaan penggelembungan suara di berbagai daerah dihentikan. Kami juga minta agar KPU untuk bersikap jujur dan adil,”ujarnya.

‘’Kami Aliansi Masyarakat Lampung Tolak Pemilu Curang (AML-TPC), mendorong kepada anggota DPR RI sebagai wakil rakyat untuk mengusulkan Hak Angket sebagai bagian dari konstitusional dalam mencari pokok permasalahan carut marut proses Pemilu 2024,’’ ujarnya.

 

Di Makassar, ratusan emak-emak menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, kantor Bawaslu dan KPU Sulsel. Mereka membawa keranda mayat menuntut DPR agar segera membentuk Pansus Hak Angket atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan.

Massa yang didominasi emak-emak itu menilai Presiden Jokowi telah mengobrak-abrik dan melabrak konstitusi sehingga Pemilu 2024 tidak berjalan dengan baik. “Mereka menggunakan seluruh instrumen negara, termasuk ASN dan kepala daerah untuk memenangkan salah satu paslon. Anggaran negara seperti bansos  digunakan demi kepentingannya,” kata koordinator aksi, Irsan Yasir, Jumat (1/3).

Menurut Irsan, kondisi negara saat ini lebih parah dari pada zaman orde baru. Karena, presiden ingin menghadirkan dinasti. “Dinasti berkuasa lebih kejam dari order baru. Bayangkan orang dipecat tapi dinaikkan pangkatnya. Saya yakin kita akan jadi anak Pramuka kalau Prabowo jadi presiden. Jangan sampai kita saling bertabrakan sesama anak bangsa,” ungkapnya.

 

2. Calon wapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan tiga parpol koalisi pengusungnya di Pilpres 2024 akan ajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024. “Koalisi parpol pengusung AMIN siap, solid, dan akan mengajukan hak angket,” kata Cak Imin di kawasan Sunter, Jakarta, Jumat (1/3). Cak Imin mengaku masih menunggu proses yang akan bergulir di DPR terkait rencana tersebut. “Ya kita tinggu aja DPR. Urusan di DPR nanti,” kata Ketum PKB tersebut.

Di tempat yang sama, Anies mengatakan ada opsi membawa dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau menggunakan jalur hak angket di DPR. Ia memastikan terus mengumpulkan pelbagai bukti untuk mendukung hal tersebut. “Kita bawa penyimpangan-penyimpangan, kekurangan-kekurangan kepada proses hukum yang ada, baik lewat angket maupun lewat proses hukum MK. Nanti kita lihat yg mana yang mau kita kerjakan,” kata Anies.

 

3. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD siap mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Menurutnya, TPN Ganjar-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan. “Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud di Jakarta, Jumat (1/3). Namun, kata Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. KPU baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 20 Maret 2024. Sementara, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024.

 

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah merespons wacana Hak Angket kecurangan Pilpres 2024 yang sedang digulirkan di DPR dan akan digugat ke MK. Menurutnya, wacana hak angket dan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang akan  digugat ke MK diperlukan untuk memberikan kepastian politik dan hukum atas hasil Pilpres 2024.

“Perlu dipahami bahwa Hak Angket merupakan hak konstitusional DPR. Begitu pun dengan gugatan kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan ke MK. Kedua hal ini diperlukan agar pemerintahan ke depan memiliki legalitas konstitusional dan legitimasi sosial-politik yang kuat,” ujar Basarah di Jakarta, Jumat (1/3). Dengan adanya Hak Angket yang digulirkan di DPR, mencerminkan berjalannya fungsi checks and balances antar cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif.

 

4. Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) merespons isu Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. JK mengatakan, pada prinsipnya, semua orang bisa bergabung ke Partai Golkar. “Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan syarat. Bergabung saja boleh. Apa yang tidak boleh?” ujar JK di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut JK, meski setiap warga negara bisa masuk ke Partai Golkar, namun ada syarat tertentu jika seseorang ingin jadi ketua umum. Syaratnya, orang itu minimal harus lima tahun menjadi pengurus di Golkar terlebih dahulu. “Semua orang bisa. Kamu juga bisa. Boleh. Tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau apa minimum lima tahun harus jadi pengurus,” imbuhnya.

Sebelumnya, Waketum Partai Golkar sekaligus Ketua Umum MKGR Adies Kadir berdoa agar Presiden Jokowi benar-benar bergabung ke partainya. Adies yakin semua kader Partai Golkar pasti senang jika Jokowi bergabung ke Golkar. “Kalau Ormas MKGR tentu kita sangat senang. Saya rasa bukan hanya Golkar, semua partai kalau Pak Jokowi gabung ke mana, kader partainya pasti senang. Kalau saya sebagai kader Golkar dan Ketum MKGR saya pasti senang,” ujar Adies di Jakarta Selatan.

 

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyatakan, rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dilakukan atas nama pribadi, tidak atas nama Partai Golkar, meskipun ia merupakan senior partai tersebut. “Saya datang sebagai Jusuf Kalla, bukan atas nama Golkar. Apa urusan saya dengan partai politik?” ujar Kalla dalam keterangannya, Jumat (1/3). Pernyataan itu sekaligua menanggapi statemen bekas Sekjen Golkar Idrus Marham yang sebelumnya mempertanyakan apa urusan Kalla bertemu dengan Megawati.

JK mengakui dirinya memang belum bertemu dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi, JK menyebut dirinya dan Megawati selalu bertemu di hati. “Kita selalu bertemu di hati. Pertemuan dari hati ke hati,” ujar JK di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (1/3). JK menjelaskan, pertemuannya dengan Megawati  demi kemajuan bangsa, untuk menjadikan negara yang baik dan demokratis. “Pokoknya untuk kemajuan bangsa, apa itu, demokrasi kita di Indonesia. Itu saja,” imbuh JK.

Sementara itu capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan pertemuan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tinggal menunggu waktu saja lantaran sudah direncanakan sejak lama. “Setahu saya sudah lama direncanakan, tinggal menunggu waktunya saja,” kata Anies di Masjid Nurul Huda, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (1/3).

Seperti diketahui, pada Pilpres 2024, JK mendukung paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sementara Megawati mendukung Ganjar-Mahfud MD. Saat ini, dua kubu tersebut tengah merencanakan penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, proses itu masih menunggu rapat paripurna DPR yang bakal berlangsung pekan depan.

 

5. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menginginkan Islam yang diterapkan di Indonesia adalah Islam moderat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Muktamar VIII DMI di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (1/3). Mulanya, JK menyebut Indonesia sebagai negara yang mayoritas orang Islam, memiliki 800 ribu masjid. JK mengatakan masjid-masjid di seluruh Indonesia terorganisasi untuk bersatu tanpa tersekat kelompok suku.

Menurutnya, tidak banyak negara yang memiliki banyak masjid, di mana masyarakatlah yang sebagian besar membangun masjid. JK mengatakan, di sebagian besar negara Islam, yang membangun masjid adalah pemerintahnya. “Karena itulah tanggung jawab masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan tangggung jawab daripada umat di banyak negara,” ujar JK.

JK menjelaskan, DMI menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, muamalah, tarbiyah, dakwah, dan ukhuwah terbentuknya khairul ummah, serta tercapainya masyarakat makmur yang diridhoi Allah SWT, dalam Indonesia yang berasaskan Pancasila. “Kita juga selalu memahami dasar dari Dewan Masjid berasaskan Pancasila dan berakidah Islam. Dasarnya satu, akidah Islam, tidak bisa lepas dari itu. Karena kita inginkan Indonesia, Islamnya Indonesia adalah Islam menengah, moderat, kerja sama. Itu menjadi dapat tercermin Dewan Masjid,” tuturnya.

 

6.Presiden Jokowi berpesan kepada pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 harus hati-hati mengelola negara Indonesia yang besar. Mula-mula, Presiden menyinggung soal perkembangan situasi dua bulan terakhir yang mana banyak negara masuk ke situasi resesi, beberapa di antaranya Inggris dan Jepang. Selain itu, ada 96 negara menjadi pasien IMF. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia saat ini harus hati-hati dalan mengelola apa pun. Kehati-hatian juga perlu dilakukan pemerintahan selanjutnya.

“Artinya apa? Situasi ekonomi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita harus hati hati dalam mengelola apa pun, mengelola ekonomi kita, mengelola APBN kita, dan kita harapkan ke depan, pemerintah yang baru juga melakukan hal yang sama,” ujar Jokowi saat memberi sambutan pada pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/3). “Hati hati dalam mengelola negara sebesar Indonesia ini, karena Indonesia bukan sebuah negara yang kecil, tetapi negara yang sangat besar negara yang sangat luas dan penduduknya sudah hampir 280 juta,” ujar Jokowi.

 

Presiden Jokowi mengatakan, smelter PT Freeport Indonesia yang mengolah tembaga akan beroperasi pada Juni 2024. Tak hanya mengolah tembaga, kata Presiden, tetapi juga ada emas yang ikut diolah oleh smelter yang ada di Gresik itu. “Insya Allah nanti di bulan Juni, pada tahun ini industri smelter PT Freeport akan mengolah tembaga dan mungkin juga ada emasnya berton-ton akan mulai beroperasi,” ujar Jokowi, Jumat (1/3).

Saat smelter beroperasi, kata Jokowi lagi, diperkirakan bisa merekrut 15.000-20.000 anak muda Indonesia untuk bekerja di dalamnya. Selain itu, negara dapat nilai tambah dari pajak dan dividen. Kepala Negara juga menyampaikan, sebelumnya selama 55 tahun tembaga yang merupakan hasil alam Indonesia diekspor sebagai bahan mentah oleh PT Freeport. Presiden menyebut, pemerintah tidak tahu apakah hanya tembaga yang diekspor atau di dalamnya ada emas. Oleh karena itu, sembilan tahun lalu, Presiden Jokowi meminta agar PT Freeport membangun smelter tembaga.

 

7. MK mengabulkan sebagian gugatan Perludem tentang penerapan ambang batas 4 persen. MK menilai ketentuan ambang batas empat persen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. MK menilai, Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Kendati demikian, ambang batas parlemen tersebut tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku pada Pemilu DPR 2024. Ambang batas parlemen menjadi konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. MK menyebut ambang batas empat persen harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029. “Menyatakan norma pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan,” kata Suhartoyo.

 

8. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menekankan, putusan MK soal perubahan ambang batas parlemen 4 persen bukan berlaku untuk Pemilu 2024, melainkan Pemilu 2029. Oleh karenanya, ia yakin, partai politik peserta Pemilu 2024 yang perolehan suaranya di bawah 4 persen tetap tak bisa masuk parlemen. “Kan disebut juga berlaku sebelum (Pemilu) 2029, tapi yang (Pemilu) 2024 berlaku (aturan) yang lama. Jadi jangan bermimpilah yang sudah dapat 1 persen, 2 persen itu lalu bisa masuk (parlemen) sekarang, itu enggak bisa,” kata Mahfud di Jakarta, Jumat (1/3). Pascaputusan MK ini, kata Mahfud, DPR harus mengubah ketentuan tentang ambang batas parlemen 4 persen yang kini tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai, putusan MK soal perubahan ambang batas parlemen 4 persen cukup progresif. Putusan ini menjadi solusi atas banyaknya suara pemilih yang terbuang pada pemilu akibat parpol yang dipilih tak lolos ambang batas parlemen.

“Putusan tersebut cukup progresif dan moderat dalam mengatasi problem akibat pemberlakuan ambang batas parlemen yang selama ini mengakibatkan banyak suara sah pemilih yang terbuang dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi, sehingga ada masalah dalam proporsionaliotas hasil pemilu,” kata Titi, Jumat (1/3). Menurut Titi, putusan MK ini cukup komprehensif lantaran mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum.

 

9. Capres nomor urut, 1 Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah yang mulai membahas program paslon Prabowo-Gibran soal makan siang gratis dalam sidang kabinet Senin (26/2) lalu. Secara etika langkah itu kurang pas karena belum ada pengumuman resmi dari KPU soal pemenang Pilpres 2024. “Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini,” kata Anies di sebuah restoran di kawasan Sunter, Jakarta, Jumat (1/3).

Namun, Anies memandang langkah pemerintah mengakomodasi pelbagai program capres terpilih sebetulnya baik. Akan repot juga jika pemerintah yang akan selesai tak mau mengakomodasi pelbagai program presiden terpilih. Namun, langkah itu sebaiknya dilakukan setelah ada pengumuman resmi dari KPU siapa pemenang Pilpres 2024.

 

10. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko membantah ada pembicaraan spesifik mengenai program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna bersama menteri terkait di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (26/2/2024). Dalam rapat itu, kata Moeldoko, Presiden Jokowi mengatakan, akan ada transisi pemerintahan sehingga harus betul-betul disiapkan dengan baik agar pemerintahan yang akan datang tidak berangkat dari nol.

‘’Maka landasan harus disiapkan dengan baik dan itu harus terwadahi nanti dalam rencana kerja pemerintah,” ujar Moeldoko dalam program Rosi di Youtube Kompas TV, Kamis (29/2). Moeldoko menegaskan, program makan siang gratis tidak dibahas dalam sidang kabinet karena Jokowi tahu belum waktunya. “Kenapa itu menjadi berita? Ada salah satu Menko yang memaparkan dalam sebuah slide bahwa ada janji-janji presiden yang akan datang, ini ini ini. Ada sebagian yang memaknai bahwa itu telah dibahas. Padahal tidak. Presiden satu kata pun tidak berucap,” ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, pada Maret 2024, akan digelar sidang kabinet lagi untuk lebih melengkapi program-program yang diinginkan pemerintahan yang baru. Karena apa? 20 Maret nanti sudah ada pengumuman (capres-cawapres terpilih),” kata Moeldoko.

 

11. Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menegaskan, Indonesia sudah selayaknya menguasai teknologi untuk mengolah air laut menjadi air minum maupun air bersih. Hal tersebut disampaikan Gobel saat berkunjung ke industri pengolahan air laut menjadi air minum di Turki dan Hungaria. Pada kunjungannya tersebut, ia didampingi anggota DPR RI Charles Meikyansyah, Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Dimas Wahab, dan sejumlah pejabat lainnya.

Menurut Gobel, ada tiga alasan mengapa Indonesia perlu untuk mengadopsi teknologi pengolahan air laut ini. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi banyak laut, sehingga Indonesia memiliki kemudahan untuk mengelolanya. “Kedua, banyak daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan air bersih, khususnya di pulau-pulau kecil, daerah-daerah pantai, dan wilayah-wilayah kering. Ketiga, Indonesia menghadapi stunting dan kemiskinan yang membutuhkan solusi cepat dan mudah,” ujar Gobel, Jumat (1/3).

 

12. Poster Anies Baswedan yang digadang-gadang maju lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial X. Bahkan, wajah Anies disandingkan dengan eks Gubernur DKI Jakarta lainnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai cawagubnya. Menanggapi itu, Anies yang juga calon presiden dari Koalisi Perubahan menegaskan ia dan cawapresnya Muhaimin Iskandar saat ini sedang fokus menuntaskan perhitungan suara Pilpres 2024. “Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan. Kita akan fokus di situ,” kata Anies di Masjid Nurul Huda, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (1/3).

Selain Anies, sejumlah nama lain juga bermunculan dalam bursa Gubernur DKI Jakarta. Nama-nama yang sudah mencuat antara lain Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar dari Golkar serta Ahmad Sahroni dari NasDem. Nama-nama tersebut sudah mulai buka suara dan memberi kode-kode. (HPS)