Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (net)
Isu menarik pagi ini, IPW laporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jateng berinisial S ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Namun, Ganjar langsung membantahnya.
Isu hangat lainnya, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menyampaikan otokritik terhadap DPR karena terkesan membiarkan adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bima meminta pimpinan DPR mendukung rencana hak angket yang disampaikan sejumlah fraksi di DPR, termasuk Fraksi PD-P. DPD RI membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024. Keputusan itu disepakati dalam Rapat Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Berikut isu selengkapnya.
1. IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jateng berinisial S ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. “IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yng diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Selasa (5/3). Sugeng mengatakan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16 persen yang dibagikan untuk tiga pihak.
KPK menyatakan telah menerima laporan yang dilayangkan IPW dan akan melakukan verifikasi. “Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera menindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,” kata Jubir KPK, Ali Fikri.
2. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membantah telah menerima gratifikasi hingga Rp100 miliar di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng. Bantahan tersebut merespons pelaporan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ke KPK pada Selasa, 5 Maret 2024. “Saya tidak pernah menerima pemberian/gratifikasi dari yang dia [IPW] tuduhkan,” ujar Ganjar saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (5/3).
3. Jubir TPN Ganjar-Mahfud MD, Chico Hakim menuding laporan terhadap capres nomor urut 3 yang juga mantan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo ke KPK terkait dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi, adalah sebuah gerakan politik. “Kami melihat ini suatu gerakan politik, ya bukan suatu murni gerakan yang menegakkan keadilan,” kata Chico kepada wartawan, Selasa (5/3). Chico menduga, gertakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.
TPN Ganjar-Mahfud berharap tidak ada upaya politisasi hukum untuk capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan melaporkan ke KPK atas dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Adapun kecurigaan politisasi hukum itu menguat terkait pernyataan Jubir TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah yang menyam[aikan bakal ada calon yang menjadi tersangka pasca Pilpres 2024 beberapa waktu lalu. Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, mengaku masih ingat betul pernyataan Fahri Hamzah lewat akun X pada awal Januari lalu. “Kami TPN masih ingat betul pernyataan Fahri Hamzah dalam salah satu video bahwa akan ada salah satu capres jadi tersangka. Jadi, kami sungguh berharap tidak ada politisasi hukum pasca-pemilu ini karena dampaknya sangat besar,” kata Ronny, Selasa (5/3).
4. KPK mencegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan atau hingga Juli 2024. Mereka dicegah terkait dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas. Seperti diberitakan, KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas yang mencakup kasur dan lainnya yang merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah. “Pencegahan itu agar para pihak terkait dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemanggilan pemeriksaan oleh tim penyidik,” kata Jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa (5/3).
Ali tidak mengungkapkan nama sejumlah pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri. Ia hanya mengatakan bahwa pencegahan ditujukan untuk tujuh orang yang berlatar belakang penyelenggara negara dan swasta. Selama kurun waktu tersebut (selama 6 bulan ke depan hingga Juli 2024, red), ketujuh orang itu tidak boleh ke luar negeri. “Tentunya perpanjangan cegah ini menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan,” tegas Ali Fikri.
5. Sejumlah anggota DPR dari beberapa fraksi interupsi di rapat paripurna DPR mendesak dibentuknya hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menyampaikan otokritik terhadap DPR karena terkesan membiarkan adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024. Untuk itu, Aria Bima meminta pimpinan DPR mendukung rencana hak angket yang belakangan disuarakan sejumlah fraksi di DPR, termasuk Fraksi PD-P. Hak angket tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. “Kualitas Pemilu ke depan harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024 walaupun tanda-tanda kecurangan sudah kelihatan sejak awal,” kata Aria Bima saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/3).
Aria mengungkapkan, rencana hak angket tidak hanya disuarakan oleh politisi-politisi Senayan, suara itu juga disampaikan elemen masyarakat lainnya, yakni dari kalangan rohaniwan hingga budayawan. Menurutnya, hak angket tidak hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres, melainkan juga agar pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada ke depan berjalan tanpa kecurangan. “Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin, kalangan rohaniwan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul Pemilu, Pilkada maupun Pemilu ke depan,” tegasnya. Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menilai, cara untuk mewujudkan Pemilu yang berjalan tanpa kecurangan ke depannya, adalah melalui pengoptimalan fungsi pengawasan DPR. Fungsi pengawasan itu bisa dijalankan DPR melalui hak angket atau pun hak interpelasi.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia meminta DPR jangan diam melihat berbagai dugaan kecurangan dan persoalan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam interupsinya pada rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang IV, tahun sidang 2023-2024, Selasa (5/3). “Saya kira, alangkah naifnya bila lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu,” kata Luluk saat interupsi.
Luluk mengatakan, hak angket menjadi bagian dari tanggung jawab DPR sebagai wakil rakyat. Menurutnya, saat ini masyarakat menyuarakan hal yang sama melihat berbagai persoalan dalam Pemilu 2024. “Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan rakyat ataupun suara yang tak sanggup disuarakan rakyat. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apa pun langkah-langkah itu,” tegas Luluk.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan partainya akan mendorong penggunaan angket tanpa melihat sikap fraksi partai banteng di DPR. “Enggak, enggak, tolong garis bawahi, tanpa PDI-P pun Nasdem akan mengambil jalan hak angket,” kata Sugeng di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Sugeng menyebutkan, langkah itu diambil karena dorongan awal untuk mengusulkan hak angket tak membutuhkan jumlah anggota dewan yang signifikan.
“Ya kan angket relatif mudah sebetulnya, 25 orang beda fraksi gitu kan, cukup 2 fraksi saja lantas menandatangani untuk setuju maka mengajukan pada pimpinan DPR,” kata Sugeng. Ia menjelaskan, saat ini Fraksi Partai Nasdem belum melakukan dorongan karena masih menunggu proses perhitungan sah Pileg 2024 yang dilakukan KPU. Nantinya, Fraksi Nasdem akan mendorong secara signifikan setelah proses tersebut selesai 20 Maret 2024. “Hak angket Nasdem jelas mengambil sikap kita menunggu dulu perhitungan dan kita merespons bagaimana ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhdap penyelenggaraan pemilu ini,” tegas Sugeng.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur meminta DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menurutnya, hak angket disuarakan oleh masyarakat karena melihat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspons DPR secara bijak dan proporsional,” kata Aus dalam rapat paripurna DPR. Aus menjelaskan, tidak ada larangan DPR menggunakan hak angket karena dijamin konstitusi dan undang-undang. “Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan,” tuturnya.
6. Pimpinan DPR tak memberikan respon atau tanggapan terhadap usulan hak angket DPR untuk menyelidiki sugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disampaikan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna DPR ke 13, Masa Persidangan IV di Gedung DPR, Selasa (5/3). Sayangnya, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir dalam rapat tersebut lantaran masih kunjungan kerja ke Paris, Perancis menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers’ Summit 2024. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar juga tidak hadir dalam rapat tersebut. Mestinya Puan yang memimpin rapat paripurna tersebut, tapi karena dia berhalangan, maka rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menjelaskan, pimpinan DPR tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. “Dalam interupsi di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi dan kita lihat misalnya hak angket. Kenapa kemudian (rapat) kita lanjutkan dengan (pembahasan) yang lain karena hak angket kan ada mekanismenya,” kata Dasco.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, para peserta Pemilu 2024 dituntut untuk memiliki etika politik agar selalu siap kalah dan siap menang. Hal tersebut disampaikan Dasco saat membacakan pidato Ketua DPR, Puan Maharani pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Selasa (5/4). Mulanya, Dasco berharap para anggota DPR yang hadir kembali terpilih dalam Pemilu 2024. “Semoga Bapak/Ibu anggota yang terhormat, dapat kembali terpilih, untuk mewakili rakyat menjalankan kedaulatannya. Dan tetaplah menjalankan komitmennya untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang yang lain, jika ada yang belum berhasil terpilih,” ujar Dasco.
Ia mengatakan, tahapan Pemilu 2024 masih berlangsung hingga saat ini. Tahapan yang dimaksud adalah rekapitulasi perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. “Setiap tahapan Pemilu 2024, membutuhkan komitmen semua pihak, penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik, untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu pemilu yang luber dan jurdil,” tutur dia. Menurut Dasco, yang terpenting adalah kekuasaan negara harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menggunakan kedaulatan hak suaranya secara bebas.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menolak hak angket DPR yang ingin menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 tidak mendesak. Menurut dia, yang diperlukan saat ini adalah pemenuhan hak-hak sopir angkot. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). “Bahwa indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah soal pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot,” ujarnya. Kamrussamad menjelaskan, anak-anak sopir angkot belum jelas masa depannya terkait pendidikannya. Dia menyebut para sopir angkot belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024. Keputusan itu disepakati dalam Rapat Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). “Komite I yang membidangi soal pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan pansus. Apakah dapat disetujui?” ujar Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti yang langsung dijawab setuju oleh anggota DPD yang hadir dalam rapat tersebut.
Kemudian, LaNyalla meminta Sekretaris Jenderal DPD RI mencatat hasil rapat tersebut. “Mohon kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan pansus ini,” kata LaNyalla. Adapun pembentukan pansus diusulkan oleh anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung. Ia menganggap, berbagai laporan kecurangan pemilu yang diterima di posko DPD RI harus ditindaklanjuti. Apalagi, kecurangan itu sangat mungkin berimbas pada anggota DPD RI yang akhirnya tidak terpilih pada periode 2024-2029. “Jadi tidak sebatas (dibahas) di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk menyampaikan pandangan-pandangannya,” kata Tamsil Linrung.
8. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya buntut dari adanya dugaan Pemilu 2024 yang curang. Deklarasi ini disuarakan GPKR yang dipimpin 9 presidium, di antaranya mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Sabriati Azis, dan mantan Menag Fachrul Razi. Deklarasi dibacakan anggota Presidium GPKR, Sabriati Aziz .
“(Meminta) Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap rakyat dan pengerusakan kedaulatan rakyat yang dilakukannya,” ucap Sabriati di Gedung Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Selasa (5/3). Selain itu, GPKR menuntut dua hal lain yakni menolak Pemilu 2024 dan mendesak DPR RI menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan Plpres 2024. Sabriati menegaskan tiga tuntutan ini dinyatakan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari rakyat Indonesia. “(Meminta) DPR agar gunakan hak angket tentang pemilu pilpres 2024,” ucap dia.
9. Rapat Paripurna DPR Ke-13, Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3) hanya dihadiri 164 orang, padahal jumlah anggota DPR-nya 575 orang. Yang izin tidak ikut rapat 126 orang. Berarti yang membolos 285 orang. Sedangkan untuk bisa memulai rapat, syaratnya ½ dari jumlah anggota DPR plus 1, atau setara dengan 289 orang anggota DPR. Karena yang hadir 164 orang dan yang izin 126 orang, maka dianggaplah rapat dihadiri 290 orang sehingga bisa dimulai. Rapat pun dimulai pukul 10.05 WIB.
‘’Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditandatangani, oleh hadir 164 orang, izin 126 orang, total 290 orang dari 575 anggota DPR. Dengan demikian kuorum telah tercapai dandengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat membuka rapat. Yang tampak hadir di meja pimpinan DPR, selain Dasco adalah Wakil Ketua DPR dari Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua DPR dari Nasdem, Rachmat Gobel. Ketua DPR dari Fraksi PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar tidak hadir.
10. Capres nomor urut 2 yang juga Menhan Prabowo Subianto yakin dirinya akan dilantik menjadi Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
“Insyaallah saya akan dilantik (menjadi presiden) pada 20 Oktober (2024),” kata Prabowo saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3). “Dan saya rasa transisi (dari pemerintahan Presiden Jokowi) akan sangat mulus, karena seperti kalian tahu, dari 3 kandidat (pasangan calon), tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi. Kami tidak malu,” ujarnya lagi.
Prabowo lalu menyanjung kinerja dua periode Presiden Jokowi. Menurutnya, Indonesia sudah punya panduan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan selama ini. Ia memberi gambaran ketika personel militer tengah menavigasi di medan yang begitu berat dan menantang. Dalam kondisi demikian, militer membutuhkan azimut. Ketika azimut itu sudah semakin dekat dengan tujuan, ia menegaskan tidak perlu mengambil risiko untuk mengubah patokan tersebut.
“Saya optimistis (melanjutkan prestasi ekonomi Jokowi), bukan hanya karena sudah bicara dengan para pakar ekonomi, tapi saya juga berbicara dengan pelaku ekonomi di semua level. Mulai dari taipan, kelas menengah, perusahaan, hingga pedagang di desa,” ujarnya. “Ngomong-ngomong, dulu saya adalah ketua dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk beberapa tahun, dan sampai saat ini masih menjadi dewan penasehat dari asosiasi tersebut. Ini mewakili kurang lebih 16 ribu pasar tradisional,” kata Prabowo menambahkan.
11. Video Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais menyalami capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam suatu acara viral di media sosial. Dalam video itu Amien Rais terlihat berdiri di samping sebuah mobil. Lalu Prabowo yang baru saja tiba dikawal ajudannya langsung dihampiri Amien. Keduanya lalu bersalaman yang berlangsung beberapa detik. Kemudian tampak Prabowo masuk ke lokasi acara tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menjelaskan momen pertemuan Amien dan Prabowo itu terjadi saat keduanya menghadiri resepsi pernikahan putra Mentan Andi Amran Sulaiman, di Hotel Bidakara Jakarta, pada Minggu (3/3) malam. Baginya, tak ada yang istimewa dalam momen pertemuan tersebut lantaran Amien dan Prabowo merupakan teman lama.
“Pak Amien adalah teman lama Pak Prabowo, sama sekali tidak ada yang istimewa. Dalam banyak hal Pak Prabowo berdiskusi mengenai banyak hal dengan Pak Amien yang memang belajar Political Science di University of Chicago. Jadi kalau tidak mengerti hal-hal ini orang akan mempunyai pandangan yang tidak lengkap,” kata Buni Yani, Rabu (6/3).
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang telak berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari pemilih luar negeri di tingkat nasional. Perhitungan suara itu diambil dari 127 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Rekapitulasi dilakukan sejak Rabu (28/2) hingga Selasa (4/3) malam. Berdasarkan rekapitulasi 127 PPLN di tingkat nasional, Prabowo-Gibran mendapat 421.605 suara. Kemudian di urutan kedua didapat oleh Paslon nomor urut 01, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar dengan 120.085 suara. Terakhir, didapat Ganjar Pranowo – Mahfud dengan 117.351 suara.
12. Demo di DPR. Kubu pendukung pemakzulan Presiden Jokowi dan kubu penolak pemakzulan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3). Massa pendukung pemakzulan berasal dari kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Sementara kelompok penolak pemakzulan mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Cinta Indonesia.
Pihak kepolisian membuat barikade dari beton dan besi untuk memisahkan kedua kubu tersebut. Di tengah barikade tersebut, juga tampak sejumlah perlengkapan antihuru-hara kepolisian yang telah disiapkan untuk dipakai.
Jalan dari arah Gatot Subroto menuju Slipi ditutup sebagian. Hanya jalur khusus Transjakarta yang tersisa yang diperbolehkan polisi untuk kendaraan lain melintas.
Ratusan massa aksi pendukung pemakzulan sekaligus hak angket kecurangan pemilu ini lebih dulu tiba di lokasi sekitar pukul 09.15 WIB. Beberapa jam berselang, ratusan demonstran penolak pemakzulan tiba di lokasi, sekitar pukul 12.15 WIB. Massa penolak pemakzulan tiba ketika massa pendukung pemakzulan sedang melaksanakan shalat dzuhur berjamaah.
Sekitar pukul 12.23 WIB ratusan demonstran pendukung pemakzulan yang berasal dari berbagai elemen kembali datang. “Negara ini sedang tidak baik baik saja, negara ini sedang krisis demokrasi, karena dijual ke asing saudara-saudara,” ujar salah satu orator.
13. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengklaim Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Ia menganggap demonstrasi dan protes sejumlah elemen masyarakat terkait dugaan kecurangan pemilu sebagai riak kecil. “Ah, itu kan riak-riak kecil lah, riak-riak kecil,” kata Hadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (5/3).
Hadi menyebut Kemenko Polhukam sudah turun ke lapangan dan melihat respons masyarakat terkait Pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat tetap damai dan beraktivitas seperti biasa tanpa meributkan gelaran pemilu itu.
Mantan Panglima TNI itu meminta masyarakat langsung melapor ke Bawaslu apabila mengetahui ada dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya upaya itu merupakan instrumen yang benar dan sah. “Jadi semua kita pandang secara hukum, dan kondisi sampai saat ini aman,” ujarnya.
Di sisi lain, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menilai dugaan penggelembungan suara PSI di Pileg 2024 masih sebatas asumsi sehingga perlu dibuktikan. “Nah, itu [dugaan penggelembungan suara] kan harus dibuktikan. Dan masih diduga. Kita asumsi masih,” kata Hadi di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3). Hadi meminta publik untuk tidak berspekulasi lebih dalam. Ia mengingatkan masyarakat agar menunggu pengumuman KPU pada 20 Maret mendatang.
“Kita lihat nanti hasil dari KPU saja ya, kan ini hanya spekulasi dulu, dan berita-berita itu juga kita dengar. Kita lihat nanti hasilnya dari KPU,” ujar mantan Panglima TNI itu. Seperti diberitakan, perolehan suara PSI di Pemilu 2024 jadi pertanyaan lantaran melonjak secara signifikan di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU. Beberapa pihak menilai ada anomali dalam peningkatan suara partai yang dinakhodai putra bungsu Presiden Jokowi itu.
14. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dari pemerintah telah mengakomodasi; Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat. “Bahwa itu [Gubernur Jakarta] dipilih oleh rakyat. DIM-nya itu sudah dipilih oleh rakyat,” kata Dasco di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Dasco mengatakan DPR telah menerima DIM RUU DKJ dari pemerintah ketika DPR sedang reses beberapa waktu lalu.
Ia juga memastikan mekanisme penentuan Gubernur Jakarta dalam RUU DKJ nantinya akan tetap dipilih oleh rakyat. “Tetap begitu, dipilih oleh rakyat,” kata Dasco. Seperti diberitakan, draf RUU DKJ sebelumnya menuai polemik lantaran mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden.
Hal ini tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU DKJ yang mengatur penunjukan kepala daerah Jakarta oleh presiden. “Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” dikutip dari pasal 10 ayat (2) RUU DKJ.
15. Mantan Wagub Jatim Emil Dardak mengatakan Presiden Jokowi memberikan berkah bagi siapapun yang dekat dengannya. Menurutnya, Jokowi telah bekerja kerja keras sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. “Mari kita enggak pungkiri bahwa Pak Jokowi yang memang bekerja luar biasa itu ada yang namanya sebuah siraman berkah untuk siapapun yang terasosiasi dengan dia juga,” kata Emil dalam Podcast What the Fact! Politics, Selasa (5/3).
Emil mengakui status Gibran sebagai putra Jokowi memang memberikan keuntungan tersendiri. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya faktor yang membuat Gibran bisa jadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. “Saya artinya tidak memungkiri bahwa kondisi inheren seseorang bisa memberikan sebuah advantage point. Tapi, pertanyaannya kita mau menangisi itu atau mau melihat apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada,” ucapnya.
Menurut Emil, memiliki privilege saja tidak cukup untuk maju di dunia politik. Ia menegaskan seseorang tetap membutuhkan kompetensi dan karakter yang tahan banting. “Jadi, ya tetap number one kompetensi. Tetapi kita harus akui kompetensi bukan satu-satunya faktor,” ujarnya. (HPS)
