Mayjen TNI (Purn) Soenarko Demo di Kantor KPU (net)
Isu menaik hari ini, eks Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko memimpin demo pemilu yang dinilainya curang di depan Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye menyoroti netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.
KPU batal melakukan penetapan hasil Pemilu 2024 pada Senin (18/3). Alasannya, KPU masih melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 5 provinsi yang diprediksi baru selesai, Selasa (19/3). Polri menyiagakan 4.992 personel untuk mengawal hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Ribuan personel tersebut akan bersiaga di sekitar kantor KPU, Bawaslu, DKPP, hingga MK. Berikut isu selengkapnya.
1. Eks Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko memimpin demo pemilu yang dinilainya curang di depan Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Soenarko mengatakan, tuntutan utama dari aksi ini adalah menolak hasil Pemilu yang akan diumumkan oleh KPU. Menurut dia, penyelenggaran Pemilu 2024 dilakukan dengan banyak kecurangan. Kecurangan itu diduga banyak dilakukan oleh pihak Paslon nomor urut dua yaitu Prabowo-Gibran, karena itu harus didiskualifikasi. Soenarko menilai, kecurangan yang terjadi dalam Pemilu sudah kasat mata. Kecurangan ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sejak sebelum penghitungan suara. Kecurangan itu ditandai dengan pengerahan aparat desa dan pemberian Bansos.
Soenarko membantah adanya pihak luar yang membiayai aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU. Ia memastikan, tidak ada pihak luar yang membiayai aksi ini. Bahkan, dia mengaku mengelurkan uang pribadi untuk pembiayaan aksi ini. “Yang biayai malaikat. Tidak ada yang membiayai. Ini pakai duitku yang kepakai, padahal aku cuma pensiunan,” ujarnya. Mantan Pangdam Iskandar Muda ini menegaskan, aksi ini sama sekali tidak dibiayai siapapun baik pemerintah, maupun peserta Pemilu lainnya. Aksi ini diinisiasi oleh dirinya bersama dengan kelompok masyarakat lain. “Tidak didukung oleh oligarki dan datang dari kami sendiri,” tegasnya.
Soenarko menyebut aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024 merupakan peringatan awal kepada KPU. Dia menuntut KPU untuk menyelenggarakan Pemilu ulang. “Ini hanya peringatan awal kepada KPU. Kalau KPU enggak mau dengar, saya yakin rakyat akan menghabiskan KPU,” ujar Soenarko. Dia memastikan, aksi unjuk rasa menolak kecurang Pemilu akan terus dilakukan sampai Pemilu diulang tanpa keterlibatan Presiden Jokowi. “Harus ada aksi-aksi lanjutan. Sampai pemilu ini diulang tanpa Jokowi dan negara harus benar-benar netral,” tegas dia.
Soenarko mengatakan, TNI masa bodoh melihat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “TNI masa bodoh. Karena saya katakan, saya tidak tahu (TNI) netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini, tapi dia tidak bersuara,” kata Soenarko kepada awak media. Bahkan Soenarko mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai aktor kecurangan Pemilu 2024. “KPU itu hanya operator,” ujar mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu. Soenarko mengatakan, massa akan melakukan demonstrasi sampai aspirasi didengar. “Kami datang ke mari untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ratusan pendemo tolak pemilu curang di depan Kantor KPU, Jakarta masih bertahan di depan KPU hingga pukul 19.00 WIB untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi yang dilakukan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi ini bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Usai berbuka puasa dan Salat Magrib berjamaah, mereka lakukan aksi bakar spanduk bergambar Presiden Jokowi, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Ketua Bawaslu Rahmad Bagya, hingga Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Orator yang berdiri di atas mobil komando masih memekikkan tuntutan hingga kritik mereka terhadap pemerintah dan jalannya Pemilu 2024. “Bakar Jokowi, siap menginap!” kata orator yang disambut teriakkan siap dari massa aksi. Sementara aparat kepolisian dengan alat anti huru-hara masih berjaga di balik barikade beton yang memisahkan massa aksi dengan gerbang masuk Kantor KPU. Sejumlah kendaraan taktis dan mobil water cannon juga masih disiagakan oleh aparat kepolisian.
Situasi arus lalu lintas dari arah Kuningan ke arah Menteng, sedikit terhambat di simpang Jalan Diponegoro akibat adanya aksi ini. Namun, para pengendara masih dapat melintas. Aksi ini sempat dihadiri Eks Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko. Mereka turun gunung berdemonstrasi lantaran melihat banyak kecurangan pada Pemilu 2024. Mereka minta agar KPU diaudit.
Pantauan di lapangan, massa pendemo mulai membubarkan diri sekitar pukul 19.45 WIB. Aksi kali ini berlangsung kondusif, tak ada bentrokan yang sempat terjadi. “Demo berjalan kondusif. Massa sudah membubarkan diri tadi pukul 19.45 WIB,” kata Kapolsek Metro Menteng Bayu Marfiando saat ditemui. Kendati demikian, Bayu mengatakan arus lalu lintas di depan Gedung KPU masih dilakukan penutupan sampai waktu yang belum ditentukan.
Sementara itu Polda Metro Jaya mengerahkan 2.364 personel gabungan untuk amankan demonstrasi di depan Kantor KPU hingga Gedung DPR, Senin (18/3). Di DPR dikerahkan sebanyak 1.087 personel, di Bawaslu 507 personil dan di depan KPU melibatkan 770 personil.
2. Anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye menyoroti netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Ia mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melancarkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengikuti kontestasi Pilpres. Putusan yang dimaksud adalah putusan pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres-cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan mengabulkan sebagian putusan tersebut. Ndiaye menyebut, kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi usai putusan tersebut keluar.
“Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu,” kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pekan lalu yang dikutip dari UN Web TV, Senin (18/3). Ndiaye mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu. Ia bertanya apakah Indonesia sudah melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan itu. “Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu,” bebernya.
Sayangnya, saat diberikan kesempatan, Indonesia yang diwakili Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye. Ia justru menjawab masalah Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya, seperti soal kasus aktivis Haris dan Fathia yang belum lama dinyatakan bebas hingga kasus Panji Gumilang. Sebagai informasi, putusan kontroversial MK itu membuat laju Gibran menjadi bakal RI-2 makin terbuka. Lewat putusan, MK mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Akibatnya, Ketua MK yang turut andil dalam putusan tersebut, yaitu Anwar Usman, dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar sendiri diketahui merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman Gibran.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, Komite HAM PBB yang menyoroti netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 menandakan persoalan demokrasi di Indonesia turut disoroti oleh lembaga dunia. “Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia,” kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3). “Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam,” ujarnya lagi.
Menurut Hasto, berbagai pakar dan ahli juga menyoroti netralitas presiden dalam Pemilu 2024. Ia menjelaskan, para ahli menyuarakan kepada seluruh publik untuk melihat dan mengingatkan presiden tentang pentingnya kedaulatan rakyat. Hasto lantas menyinggung soal kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh satu keluarga. “Kita ini adalah suatu negara yang kita adalah pemilik-pemilik dari negara ini. Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga. Itu adalah satu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu,” katanya. Terakhir, Hasto mengingatkan, tidak ada seorang pun yang bisa merekayasa pesta demokrasi di Indonesia. “Siapa pun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita,” ujarnya.
Koordinator Jubir Timnas AMIN, Maman Imanulhaq mengatakan semua pihak sudah melihat kualitas demokrasi di Pilpres 2024 sangat buruk. Pemerhati internasional seperti Komite HAM PBB pun sudah mencium buruknya demokrasi di Indonesia. “Saya rasa semua pihak melihat kualitas demokrasi dalam pilpres atau Pileg 2024 ini sangat buruk dan itu bisa dirasakan. Apalagi saya sendiri sebagai orang yang jadi caleg dan juga menjadi koordinator jubirnya Anies-Muhaimin merasakan itu semua,” ujar Maman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3). “Dan itu pasti terbaca, tercium oleh pemerhati internasional termasuk dewan HAM, seperti itu,” sambungnya. Menurut Maman, sorotan dari Komite HAM PBB tersebut harus menjadi catatan bagi Indonesia bahwa produk demokrasi yang dihasilkan di Pemilu 2024 jadi produk yang memang tidak bagus.
4. Komandan TKN Echo (Hukum) Prabowo-Gibran, Hinca Pandjaitan menyebut, pernyataan anggota Komite HAM PBB yang menyoroti netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024, tidak perlu ditanggapi secara serius. Hinca menduga, orang tersebut tidak memiliki bahan lain sehingga membahas soal netralitas Jokowi. “Saya anggap itu masukan saja lah. Bukan sesuatu yang perlu ditanggapi serius itu. Mungkin, di sana, dia enggak punya bahan lagi, terus ngomong itu, gitu,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Hinca menilai, anggota Komite HAM PBB tersebut tidak paham bahwa segala persoalan terkait majunya Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah selesai. Jika masih ada persoalan hukum, menurut dia, tidak mungkin “perahu” Prabowo-Gibran bisa berangkat. “Sistem hukumnya berlangsung berjalan selesai. Tidak ada yang mempersoalkan itu. Soal etikanya sudah selesai, sudah dijatuhkan hukuman kepada yang dituduhkan melanggar etik. Oleh karena itu, menurut saya berlebihan lah,” kata Hinca.
Jubir TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, citra Presiden Jokowi yang selama ini dikenal karena keluarganya tidak berpolitik sudah berbalik. Sebab, netralitas Jokowi di Pilpres 2024 sampai disorot anggota Komite HAM PBB. Apalagi, anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. “Ini menjadi cerminan citra Jokowi di mata dunia. Jokowi yang bertahun-tahun dipuja-puji sebagai pemimpin yang demokratis, sederhana, dan keluarganya yang tidak berpolitik, hanya jadi pedagang makanan, akhirnya sekarang dianggap terbalik dari citra yang dibangunnya,” ujar Chico, Senin (18/3).
Chico menyampaikan, untuk saat ini memang tidak ada implikasi serius dari singgungan di sidang Komite HAM PBB tersebut. Hanya saja, jika indeks demokrasi Indonesia semakin turun, kata dia, daya tawar Indonesia di mata dunia akan semakin lemah. “Namun tentu dalam waktu ke depan bila indeks demokrasi kita semakin menurun, akan memperlemah daya tawar kita terkait HAM dalam forum-forum PBB/internasional lainnya,” ucap Chico.
5. KPU batal melakukan penetapan hasil Pemilu 2024 pada Senin (18/3). Alasannya, KPU masih melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 5 provinsi yang diprediksi baru selesai, Selasa (19/3). Kelima provinsi tersebut itu adalah Jawa Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua. “Kalau melihat dari proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 (Maret) akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya,” kata anggota KPU August Mellaz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, kemarin.
Pada Senin kemarin, KPU baru menyelesaikan penghitungan suara Pantia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Mellaz mengatakan, KPU akan menyelesaikan proses rekapitulasi dua wilayah terlebih dahulu, yakni Papua Barat Daya dan Jawa Barat. Kemudian, rekapitulasi tiga provinsi berikutnya dilanjutkan Selasa pagi. Setelah rekapitulasi selesai, KPU baru akan membicarakan kapan penetapan hasil penghitungan suara sebagai hasil resmi Pemilu 2024. “Bisa saja (setelah rekap selesai langsung ditetapkan) begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Kemungkinan (juga ditetapkan tanggal 20), pokoknya yang jelas kami punya ruang gerak sampai 20 Maret,” ujar Mellaz.
Polri menyiagakan 4.992 personel untuk mengawal hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Ribuan personel tersebut akan bersiaga di sekitar kantor KPU, Bawaslu, DKPP, hingga MK. “Pada titik pengamanan sebanyak 4.992 personel Polri, gabungan juga dengan stakeholder dan juga terdiri satgaspus atau pusat Mabes Polri dan juga satgas daerah yaitu Polda Metro Jaya,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Kantor KPU, Senin (18/3).
Kepala Operasi Mantap Brata Komjen Fadil Imran menambahkan, Polri sudah menyiapkan tiga simulasi dalam mengamankan rekapitulasi suara hingga hasilnya keluar pada 20 Maret 2024. Simulasi itu disiapkan untuk merespons eskalasi yang berlangsung. Jika situasinya normal, maka simulasi pun akan diberlakukan secara normal sesuai dengan eskalasi yang terjadi. “Tapi kalau ada manakala ada peningkatan eskalasi, tentu akan terjadi penambahan-penambahan personel dengan mengedepankan tindakan-tindakan promotif dan preventif,” ujarnya.
6. Wacana Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gubran Rakabuming Raka pegang komando Partai Golkar mendapat perlawanan keras dari anak buah Airlangga Hartarto. Ketua DPD Partai Golkar NTT Melkiades Laka Lena mengeklaim, Airlangga Hartarto mendapatkan mayoritas dukungan dari para politisi senior Golkar untuk kembali menjadi Ketua Umum Holkar untuk periode 2024-2029. Dia mengatakan, sejumlah tokoh beringin menyampaikan dukungan dan dorongan pada Airlangga pada forum Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Mulia, Badung, Bali, Jumat (15/3) lalu.
“Pak Luhut, Pak Aburizal Bakrie, kemudian kami panggilnya Kanda Hatta ya, Kanda Hatta ini Ketua Dewan Etik DPP Golkar. Sudah begitu, walaupun tidak ada, Bang Akbar Tandjung dan Pak Agung Laksono juga menyatakan mendukung (Airlangga),” ujar Melki kepada awak media, Senin (18/3). “Kemudian, kita solid jaga kekompakan, kita munas (musyawarah nasional) bulan Desember dan Pak Airlangga meneruskan kepemimpinan,” katanya lagi.
Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 juga mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas Golkar, Desember 2024. Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan, dukungan itu sudah disampaikan secara lisan kepada Airlangga dalam pertemuan pengurus Partai Golkar di Bali, Jumat (15/3) lalu. “Pada pertemuan di Bali, kami sudah sampaikan ke Pak Airlangga tentang dukungan Kosgoro 57 kepada beliau,” kata Dave, Senin (18/3).
Dave beralasan, Airlangga sukses mendongkrak perolehan suara Golkar pada Pemilu 2024 serta berkinerja dengan baik dalam jabatannya sebagai Menko Perekonomian. Dave menyebutkan, dukungan resmi Kosgoro terhadap pencalonan Airlangga akan disampaikan secara tertulis dan terbuka. “Munas kan masih bulan Desember, masih panjang, dan ada sejumlah agenda-agenda politik nasional dan daerah yang harus diselesaikan,” ujar anggota Komisi I DPR tersebut.
Ormas MKGR mengaku berpegang pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar yang mengatur syarat-syarat menjadi Ketua Umum Golkar. Ketua Umum MKGR Adies Kadir menegaskan, sampai saat ini MKGR taat pada AD/ART Golkar. “Sampai saat ini ormas MKGR tetap berpegang teguh kepada AD/ART yang berlaku di Partai Golkar. Di sana jelas bagaimana syarat-syarat untuk menjadi ketua umum partai,” kata Anya, Senin (18/3). Disebutkan, ada sejumlah syarat yang harus dikantongi apabila seseorang ingin jadi Ketum Golkar. Di antaranya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.
7. Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dengan menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartarto. Usulan ini disuarakan oleh sejumlah kader Golkar yang menganggap Jokowi telah menjadi bagian dari Golkar karena pernah memimpin asosiasi pengusaha di bawah partai beringin pada masa Orde Baru. Namun demikian, mencuatnya usulan ini tak serta-merta mendapat sambutan positif dari sejumlah kader di daerah karena mereka berkeinginan supaya Airlangga kembali melanjutkan tampuk kepemimpinannya. Jokowi memenuhi kriteria Usulan menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar berikutnya, salah satunya disampaikan
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam sebelumnya mengatakan, Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin Golkar karena rekam jejaknya telah merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar. Hal itu setidaknya terlihat dari penamaan Kabinet Kerja pada periode pertama. Terlebih, Jokowi juga menempatkan sejumlah kader Golkar sebagai Menteri, di antaranya Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Marves, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian.
Tidak hanya itu, Hadi Tjahjanto yang juga kader Golkar dari unsur ABRI pada era Orde Baru diangkat jadi Menko Polhukam. Muhadjir Effendy yang juga pernah menjadi pengurus Golkar Kota Malang pada masa Orde Baru juga diangkat jadi Menko PMK. “Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” ujar Ridwan, Minggu (17/3) lalu. Meskipun demikian Ridwa menyadari, usulannya itu rentan bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
8. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didasarkan pada kinerja dan dukungan pada pelaksanaan Pilpres 2024. Dasco merespons Partai Golkar yang meminta jatah kursi menteri minimal lima orang. Dasco menegaskan, partai-partai yang bekerja maksimal bisa mendapat lebih dari lima. “Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu pilpres,” ujar Dasco, Senin (18/3). “Nah, jangankan lima, kalau kita nilai kerjanya maksimal, mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” sambungnya. Dasco mengatakan, terkait masalah kabinet, sudah dipastikan bahwa partai koalisi Prabowo-Gibran akan membicarakannya bersama-sama.
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia berkilah atau ngeles bahwa permintaan mereka agar mendapat jatah menteri lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran sekadar untuk memberikan semangat kepada para kader. Doli menyebut permintaan yang disampaikan Ketum Airlangga Hartarto itu sejatinya diperuntukkan hanya kepada internal Golkar. “Kemudian terkuak oleh media, sebetulnya informasi yang memberikan semangat saja kepada kawan-kawan internal,” kata Doli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3).
Doli menegaskan perihal penentuan menteri adalah hak prerogratif presiden terpilih untuk menentukan susunan kabinetnya. Kendati demikian, Doli menyebut, biasanya penentuan jatah menteri akan dibahas oleh presiden terpilih dengan petinggi parpol pengusung. “Nah, terkait soal Golkar, kami juga tentu pada akhirnya ada perundingan, ada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto,” kata Doli.
Terpisah, Waketum Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan akan menyampaikan, partainya akan meminta langsung kepada Prabowo agar mendapat jatah lima kursi cabinet. “Tentunya kami sampaikan kepada presiden. Apakah presiden setuju atau enggak itu kan prerogatif presiden,” ujar Mekeng saat dihubungi, Senin (18/3)
Pengamat politik dari Indostrategic Ahmad Khoirul Umam berpendapat, parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak menganggap remeh manuver Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri sebelum penghitungan suara Pileg dan Pilpres 2024 selesai dilakukan. Menurut dia, perolehan suara Partai Golkar yang membayangi PDI-P membuat posisi Golkar berada di atas angin dibandingkan dengan anggota KIM lainnya. “Ini yang kemudian tampaknya perlu direspons secara serius oleh presiden, wakil presiden, dan partai dari seorang presiden yang baru,” kata Umam, Senin (18/3). Umam mengatakan, prestasi elektoral Golkar pada Pemilu 2024 bisa membuat partai berlambang pohon beringin mempunyai kepercayaan diri yang berlebih.
Kata dia, pemerintahan mendatang diperkirakan akan sangat bergantung pada Partai Golkar buat memberikan keseimbangan dan mempertahankan stabilitas politik di legislatif dan eksekutif. Penyebabnya adalah perolehan suara partai berlambang pohon beringin itu berada di bawah PDI-P pada Pileg 2024. Partai Golkar, kata Khoirul Umam bakan dianggap sebagai salah satu pemain utama buat menjaga stabilitas politik pada pemerintahan mendatang jika Prabowo-Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. “Inilah yang kemudian akan menciptakan semacam political dependency atau tingkat ketergantungan politik yang cukup tinggi dari Pak Prabowo ke newly elected president yang nanti akan disahkan KPU misalnya,” kata Khoirul.
9. Presiden Jokowi bertemu dengan dua Menteri asal PKB yakni Menaker Ida Fauziyah dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3). Usai perttemuan, Abdul Halim mengungkapkan, dalam pertemuan itu, tidak dibahas soal hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Seperti diketahui, Mendes Abdul Halim dan Menaker Ida Fauziyah adalah anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang partainya (PKB) ikut mendorong hak angket di DPR. “Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri,” ujar Abdul Halim. Konsentrasi PKB saat ini adalah soal hasil pileg.
Presiden Jokowi menitipkan salam untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) lewat dua menteri asal PKB yang menghadapnya. Momen titip salam tersebut diungkapkan Abdul Halim ketika memberi keterangan pers kepada wartawan Istana, kemarin. “Pak Presiden memberikan selamat kepada kita dan titip salam juga kepada Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar. Ya beliau merasa baguslah pencapaian-pencapaian PKB karena sudah semakin merata suara PKB,” kata Abdul Halim. Saat ditanya, apakah ada pesan khusus kepada Cak Imin, Abdul Halim menyatakan tidak ada. “Enggak ada pesan apa-apa. Cuma titip salam saja,” ujarnya.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan dua menteri PKB kemungkinan atas sepengetahuan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Karena, dua orang menteri tersebut adalah orang kepercayaan Cak Imin, tentu melapor kepada Cak Imin. Khoirul Umam menduga pertemuan itu merupakan komunikasi politik untuk menarik PKB masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran jika akhirnya disahkan oleh KPU.
Meskipun menggunakan kedok koordinasi internal pemerintahan, besar kemungkinan pertemuan itu merupakan diplomasi untuk kepentingan politik. Yakni, dalam rangka untuk menemukan titik keseimbangan baru dalam relasi PKB dan pemerintahan ke depan. Menurut dia, ditariknya PKB ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya akan memiliki tiga fungsi utama.
Yang menarik, Anies Baswedan Senin (18/3) siang berkunjung ke kediaman Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. “Ketemu @cakiminow siang ini. Langsung bikin rencana, mau war takjil di mana kita, Gus?” tulis Anies dalam unggahan tersebut.
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, Fraksi PKB di DPR sudah mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia menyebutkan, saat ini 5 kader PKB di DPR sudah menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR RI. “Iya (sudah ada lima anggota tanda tangan), tapi belum bisa dibawa ke rapat paripurna, karena syaratnya harus 25 orang dari dua fraksi,” ujar Daniel, Senin (18/3).
Menurut dia, sampai hari ini belum ada penandatanganan dari fraksi lain. Tetapi, bagi PKB hal itu tidak menjadi persoalan. Daniel mengatakan, yang terpenting adalah melakukan langkah konkrit agar wacana hak angket tidak jalan di tempat. “Kami merasa hak angket ini penting demi perbaikan sekaligus kanal bagi suara-suara masyarakat yang begitu kuat dan luas. Sebagai tanggung jawab konstitusional,” katanya.
10. Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra meyakinkan, tidak akan ada putaran kedua pada perhelatan Pilpres 2024. Yusril mengatakan, Prabowo-Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50 persen saat ini. “MK tuh sudah dipastikan kapan dia akan bersidangnya. Kalau misalnya sekarang ini pada putaran pertama sudah ada pemenangnya, artinya sudah mendapat 50 persen lebih seperti Pak Prabowo, Pak Gibran sekarang ini,” ujar Yusril dalam keterangan videonya, Senin (18/3). “Selain 50 persen lebih, juga sudah memenangkan lebih 20 persen dari setengah provinsi yang ada di Tanah Air kita. Maka, sudah dipastikan beliau itu adalah sebagai pemenang. Artinya, tidak akan ada putaran kedua,” ujar Yusril.
Seperti diberitakan, pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara 58,48 persen. Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua dengan meraup suara 23,67 persen. Sedangkan posisi ketiga ditempati pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meraih 17,85 persen. Adapun persentase suara tersebut diambil dari data formulir D.Hasil Provinsi-PPWP dalam format PDF di website KPU.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam pemungutan suara ulang di luar negeri. Hal itu diketahui usai KPU merampungkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada Senin (18/3) siang. Ketua KPU Hasyim Asy’ari membacakan langsung hasil rekapitulasi tersebut, yang disaksikan oleh sejumlah saksi partai politik dan pasangan calon serta komisioner Bawaslu RI. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran unggul telak dengan perolehan 427.871 suara. Disusul Anies-Muhaimin yang meraih 125.110 suara, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dengan 118.385 suara.
11. Mendagri Tito Karnavian meminta maskapai penerbangan maupun transportasi darat dan laut untuk tidak menaikkan harga tiket yang terlampau tinggi pada periode mudik Lebaran 2024. Sebab, selain membebani masyarakat yang ingin pulang ke kampung, harga tiket yang terlampau tinggi akan memicu inflasi di sektor transportasi. Harapan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/3).
“Jangan ambil yang tertinggi, jangan aji mumpung, orang banyak menggunakan transportasi kemudian dipanjar harga tinggi untuk dapat keuntungan, tapi dampaknya nanti adalah di inflasi,” ujarnya. Tito percaya sepenuhnya kepada Kemenhub. Ia optimistis berbagai langkah sudah dilakukan Menhub Budi Karya Sumadi, salah satunya mengumpulkan para maskapai dan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. “Kemudian tadi Kemenhub saya kira sudah mengambil langkah dengan untuk sektor transportasi, termasuk penyedia pengusaha di bidang transportasi untuk menjaga stabilitas harga,” pungkasnya.
Tito Karnavian meminta seluruh Pemda untuk menyalurkan THR dan gaji ke-13 tepat waktu. Kata dia, ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. “Untuk memperkuat daya beli masyarakat, selain memang bantuan yang ada Program Keluarga Harapan, Kartu Pra Kerja terus jalan, tapi juga ada tambahan lain yaitu pemberian THR dan gaji ke-13,” katanya. Tito menegaskan, regulasi mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024. Tito akan membuat Surat Edaran (SE) sebagai dasar daerah untuk membayarkan THR dan gaji ke-13.
12. Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin menyebut ada enam perusahaan lain yang diduga terlibat fraud atau penyelewengan terkait dugaan korupsi pembiayaan ekspor. Burhanuddin mengatakan saat ini pihaknya telah menerima dan mengusut hasil temuan soal empat perusahaan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diduga melakukan korupsi. Hal itu berdasarkan laporan Tim Gabungan antara BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. “Akan ada gelombang kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar,” ujar Burhanuddin Senin (18/3). Menurut dia, enam perusahaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh tim gabungan. Ia mengingatkan, enam perusahaan tersebut menindaklanjuti arahan dari tim gabungan.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin didatangi Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3). Menkeu melaporkan soal dugaan korupsi di empat perusahaan yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). “Tadi pagi ada hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang mana sebenernya tindakan ini sudah cukup lama,” kata Burhanuddin usai pertemuan dengan Sri Mulyani di kantornya.
Jaksa Agung menjelaskan dugaan kerugian akibat tindakan korupsi ini senilai Rp 2,5 triliun. Burhanuddin lantas merincikan ada empat perusahaan di LPEI yang diduga terjadi penyimpangan atau fraud. “Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,505,119 triliun. teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya,” ucap dia.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan laporan Sri Mulyani akan segera ditindaklanjuti Jampidsus). Menurut Ketut, status kasus ini akan ditentukan usai penyidik melakukan serangkian pemeriksaan. Ketut menyebut empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan. “Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya,” ujar dia.
Kejagung memastikan akan memeriksa pihak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terkait dugaan korupsi senilai Rp 2,5 triliun. “Iya jelas, pasti (periksa LPEI). Ada keterkaitan karena dia sebagai pemberi sekaligus penerima dari debitur tadi,” kata Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (18/3). Ketut menjelaskan laporan kasus ini adalah temuan dari tim gabungan antara Inspektorat Kementerian Keuangan, BPKP, dan Direktorat Jamdatun Kejagung. Ketut menyebut kasus ini diduga terjadi pada 2019. Kasus ini kini sedang dalam proses pengusutan oleh Kejagung. “Nanti setelah dilakukan penyelidikan oleh temen-temen Pidsus, nanti akan ditentukan statusnya,” ujar dia.
13. DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Hanya Fraksi PKS yang menolak sementara Fraksi Nasdem menyetujui dengan catatan. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno pengesahan tingkat satu di Baleg DPR, Senin (18/3) malam. Pengesahan tingkat satu itu diambil setelah Baleg DPR dan pemerintah menggelar rapat maraton sejak pagi.
“Dengan demikian dari sembilan fraksi, delapan fraksi menyatakan setuju dan satu menolak. Dengan demikian saya ingin meminta persetujuan kembali dari anggota Baleg DPR RI, apakah RUU DKJ, bisa kita teruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II di sidang paripurna terdekat?” ujar Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas. “Setuju,” jawab peserta rapat kompak.
15. Anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengusulkan, kantpr DPR RI tetap berada di Jakarta ketika Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan ke Kaltim. , Ia mengusulkan, Jakarta sebagai ibu kota khusus di bidang legislasi. Usulkan tersebut diajukannya dalam rapat kerja DPR dengan Mendagri Tito Karnavian yang membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). “Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi,” kata Awiek sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3). ‘’Artinya apa? aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ,” sambungnya.
Namun usulan itu ditolak pemerintah yang diwakili Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Ia meminta DPR tak meninggalkan Pemerintah yang pindah ke IKN dengan tetap berada di Jakarta. “Jangan biarkan kami saja di sana, kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan,” ujar Suhajar. Mendengar itu Awiek menegaskan DPR tak bermaksud meninggalkan Pemerintah dengan tak ikut pindah ke IKN. Ia menyebut ketentuan itu agar aktivitas parlemen dapat dilakukan di IKN sekaligus di Jakarta. “Tidak membiarkan pemerintah di situ, jadi aktivitas di keparlemenan ada juga di situ, tapi fokusnya, pusatnya di sini, di DKJ gitu,” tutur Awiek.
15. Pemerintah dan DPR menyepakati Gubernur Jakarta tetap dipilih secara langsung lewat pemilihan kepala daerah (pilkada) meski statusnya tak lagi jadi ibu kota. Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (18/3). Pemerintah diwakili Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.
“Pemilihan langsung oleh rakyat harus dipertahankan dan dikonkretkan sebagai penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah untuk memilih kepala daerahnya berdasarkan asas demokrasi,” demikian pernyataan pemerintah yang dibacakan dalam rapat tersebut.
Pemerintah menyebut kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur adalah kepala rakyat, sehingga tidak boleh ditunjuk oleh orang lain. Menurut pemerintah, jika kepala daerah ditunjuk orang lain, kepala daerah tidak mewakili kehendak rakyat setempat, tetapi mengikuti kehendak yang menunjuk kepala daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah juga menyepakati untuk menghapus pilkada dua putaran. Artinya, pilkada di Jakarta bisa langsung menentukan pemenang meski tak memenuhi syarat 50 persen suara plus satu. “Di UU DKI sekarang, pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres, 50 plus satu. Sekarang di usulan pemerintah tidak menyebut 50 plus satu, itu artinya sama dengan pilkada yang lain. Suara terbanyak,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. (HPS)