Gedung Mahkamah Konstitusi (net)
Isu menarik pagi ini cukup mengejutkan, kubu Ganjar Pranowo-Mahfuf MD dan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggugat MK agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan Pilpres 2024 diulang. Bahkan kubu AMIN meminta Gibran tidak diikutkan dalam Pilpres ulang.
Isu menarik lainnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan yang terdiri Nasdem, PKB, dan PKS yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan pihak yang sesungguhnya memenangkan Pemilu 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Kubu Ganjar Pranowo-Mahfuf MD dan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggugat MK agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan Pilpres 2024 diulang. Bahkan kubu AMIN meminta Gibran tidak diikutkan dalam Pilpres ulang. Kedua kubu sudah mendaftarkan gugatan sengketa/perselisihan hasil pemilu (PHPU) ke MK. Kubu AMIN mendaftar pada Kamis (21/3) sementara kubu Ganmjar-Mahfud mendaftarkan gugatan pada Sabtu (23/3).
Deputi bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran melanggar hukum sejak mereka mendaftar ke KPU. Baca juga: Ambisi Kubu Anies-Muhaimin di Gugatan Pilpres, Pemilu Ulang hingga Diskualifikasi Prabowo-Gibran Di antaranya meliputi batas usia minimal calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres). “Itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK (Majelis Kehormatan MK) dan terakhir oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujar Todung di MK, Jakarta, Sabtu (23/3).
Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, menyebut Gibran merupakan biang permasalahan pada Pemilu 2024. “Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang, tapi biang masalah di cawapres itu tidak diikutkan lagi supaya tidak ada cawe-cawe dari Presiden (Joko Widodo) lagi,” kata Ari di Gedung 3 Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/3) lalu.
2. Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, permintaan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke MK agar mendiskualifikasi Prabowo-Gibran suatu keanehan. Sebab, kedua kubu tersebut baru meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi setelah Pilpres 2024 selesai digelar di mana Anies dan Ganjar kalah.
“Kami siap saja menyusun argumentasi hukum untuk mematahkan argumen yang dikemukakan kedua pemohon. Tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hal itu,” ujar Yusril, Minggu (24/3). Yusril juga mengatakan, permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meminta Pilpres 2024 diulang usai Gibran didiskualifikasi sulit dikabulkan.
“Kedua pemohon sama-sama memohon agar dilakukan pilpres ulang setelah Pak Gibran didiskualifikasi, hemat kami petitum seperti itu sulit untuk dikabulkan,” ujar Yusril. Ia menjelaskan, jika Gibran didiskualifikasi, maka pilpres ulang akan bersifat menyeluruh, yakni mulai dari tahap awal pencalonan presiden dan wakil presiden.
3. Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Saleh Daulay mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan WNI yang punya hak untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, Saleh menilai permintaan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran terlalu mengada-ngada. “Itu sama artinya, menuntut pemenuhan hak konstitusional paslon (pasangan calon) 01 dan 03, tetapi menghilangkan hak itu pada paslon 02.
Kata dia, dari logika umum saja, susah memahami alur gugatan yang disampaikan,” ujar Saleh, Minggu (24/3). “Itu kan maksudnya ada hak konstitusional paslon 01 dan 03 yang hilang atau dirugikan dalam pemilu kemarin. Lalu, agar hak itu kembali, mereka menuntut agar paslon 02 didiskualifikasi. Di satu pihak mereka menuntut hak, sementara di lain pihak menghilangkan hak orang lain,” katanya lagi.
Politisi PAN ini menegaskan, jika Anies, Ganjar, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD boleh maju Pilpres, maka Prabowo-Gibran sebagai WNI juga boleh maju. “Prabowo-Gibran kan adalah WNI. Sama dengan WNI lainnya, mereka berhak memilih dan dipilih. Kalau paslon lain boleh, semestinya mereka juga diperbolehkan,” ujar Saleh.
4. KPU RI tengah menghimpun semua ketua/koordinator beserta anggota divisi hukum KPU daerah pada Minggu (24/3) malam. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, langkah itu dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi sengketa/perselisihan hasil pemilu di MK. “Tahapan Pemilu 2024 ini belum selesai. Yang kemarin sudah penetapan hasil pemilu dalam arti penetapan perolehan suara. Jadi masih disengketakan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasyim dalam sambutannya usai melantik para komisioner terpilih KPU daerah, kemarin sore.
Namun, Hasyim menyebut memang tidak semua daerah terjadi sengketa pemilu di MK. Akan tetapi, dia menegaskan, dalam waktu dekat KPU akan menjadi termohon dalam sengketa Pilpres 2024 yang pelaksanaannya tidak terbatas pada daerah tertentu. “Tetap penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena misalkan untuk pilpres daerah pemilihannya kan seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah kerja saudara-saudara bertugas nantinya,” kata Hasyim.
5. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana sengketa/perselisihan hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3). Hal itu termuat dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024. “Pemeriksaan pendahuluan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon,” bunyi beleid yang diteken Ketua MK Suhartoyo tersebut. Sebagai informasi, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pilpres 2024 sebelum membacakan putusan.
6. Pengumuman KPU yang menyebutkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 ditandai peristiwa alam yang cukup memprihatinkan. Di Kabupaten Tuban, Pulau Bawean, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Pangandaran, Jabar dilanda gempa. Selain itu sejumlah wilayah juga kebanjiran.
Pada Jumat (22/3) siang, terjadi gempa di Tuban berkekuatan M 5,9, kemudian pada sore harinya ada gempa susulan berkekuatan M 6,5. Kemudian, sejak Jumat (22/3) pukul 11.22 WIB hingga Sabtu (23/3) pukul 21.00 WIB, terjadi 197 kali gempa. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambangi Gresik usai terjadi bencana gempa M 6,5 di Pulau Bawean. BNPB mencatat sebanyak 17.644 jiwa terdampak akibat gempa tersebut.
Pada Sabtu (23/3) malam, Bengkulu diguncang gempa berkekuatan M 5,6. Gempa tersebut menyebabkan 115 rumah rusak dan 3 rumah ibadah. “Kabupaten Bengkulu Selatan paling banyak rumah yang rusak, tidak ada korban jiwa,” kata Sekretaris BPBD Bengkulu Khristian Hermansyah, Minggu (24/3).
Kemudian, Kabupaten Pangandaran, Jabar juga dilanda gempa berkekuatan M 4,6 pada Minggu (24/3) malam. BMKG mencatat, pusat gempa berada di laut pada kedalaman 85 km. Lokasinya, di koordinat 7,82 Lintang Selatan dan 108,60 Bujur Timur, 17 km tenggara Kabupaten Pangandaran.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menuturkan, gempa Bawean merupakan kejutan bagi BMKG, karena gempa tersebut berada di kawasan dengan kondisi sesar yang belum terpetakan. ”Ini merupakan kejadian luar biasa,’’ ujarnya. Gempa Bawean itu sekaligus membuktikan bahwa jalur sesar di Laut Jawa masih aktif. Kondisi tersebut menjadi pengingat untuk semua pihak agar selalu waspada. ”Gempa dapat terjadi dan berulang kapan saja,” paparnya.
7. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan yang terdiri Nasdem, PKB, dan PKS yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan pihak yang sesungguhnya memenangkan Pemilu 2024. “Ketika acuan kita adalah hasil Pemilu 2024, maka sesungguhnya yang jadi pemenang itu adalah Koalisi Perubahan,” kata Ali, kemarin.
Menurut Ali, kemenangan Koalisi Perubahan itu dilihat dari dua indikator. Pertama, Koalisi Perubahan berhasil mengantarkan Anies Baswedan menjadi sosok pembaharu dalam tren politik nasional. Anies dinilai berhasil menggeser kecenderungan politik yang bersifat transaksional dan mobilisasi ke politik partisipasi. Capaian ini, menurut Ali, sebagai kontribusi yang sangat besar dari Koalisi Perubahan untuk demokrasi di Indonesia. “Demokrasi di Indonesia yang selama ini menjadi milik kaum elite, milik para oligarki, milik darah biru, di Pilpres 2024 ini itu diubah oleh Koalisi Perubahan dengan figur Anies Baswedan,” ujar Ali.
Ahmad Ali juga menyebut Koalisi Perubahan berhasil mengantar capres Anies Baswedan mengubah corak politik transaksional ke politik partisipasi. Menurut Ali, dengan bantuan Koalisi Perubahan, Anies mampu menjadi trendsetter (pencipta tren) baru dalam politik nasional. “Secara politik Koalisi Perubahan mampu mengantarkan Anies menjadi trendsetter politik nasional, mengubah politik mobilisasi ke politik partisipasi,” kata Ali lagi.
Karena keberhasilan itu, menurut Ali, pemenang Pemilu 2024 yang sebenarnya adalah Koalisi Perubahan. Ali mengatakan, kontribusi Anies dan Koalisi Perubahan untuk demokrasi di Indonesia sangat besar. Agenda politik yang selama ini dianggap dimiliki kaum elite, oligarki, dan darah biru diubah Koalisi Perubahan dengan kehadiran figur Anies Baswedan. “Dia mampu merubah wajah politik Indonesia dari yang tadi saya katakan dari politik transaksional ke politik partisipasi,” ujar Ali.
8. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bersyukur akhirnya Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto. “Banyak sekali hikmahnya, sekali lagi kita bayangkan coba kita masih di tempat (koalisi) yang sama, hancur lebur,” ujar AHY dalam acara Silaturahmi dan Buka Bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Prapatan, Jaksel, Sabtu (23/3).
Ia mengkritik koalisi sebelumnya tak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. “Kita tahu, (pemilu) belum selesai semua sudah ke sana ke mari. Kalau kita di sana kemarin, kita ditinggalkan sendiri,” kata AHY. Putra sulung mantan SBY itu meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM, meskipun hasil Pileg 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat.
“Kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi (parlemen) kita di dalam Pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional,” ujarnya. AHY minta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apa pun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. “Jadi, kita mungkin diajarkan untuk tetap rendah hati. Tidak mendapatkan segalanya untuk terus berjuang,” imbuhnya.
Sementara itu perolehan kursi DPR Partai Demokrat berdasarkan hasil Pemilu 2024 berkurang dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019.
Demokrat kehilangan 10 kursi pada Pemilu kali ini. Hasil Pemilu 2019, Demokrat mendapat 54 kursi DPR, perolehan suaranya 10.876.663 dari 139.970.810 suara sah. Pada Pemilu 2024 ini, Demokrat mendapat 44 kursi, perolehan suaranya 11.283.160 dari 151.796.631 total suara sah. Namun demikian, Partai Demokrat tetap lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Total suara Demokrat pada Pemilu kali ini 7,43 persen.
9. Tanggapan dari Parpol Koalisi Perubahan. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali meng-kick balik Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang menyatakan partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Ali menegaskan, Koalisi Perubahan memang bukan untuk mencari kursi menteri. “Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di Perubahan,” ujar Ahmad Ali, Minggu (24/3).
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyentil halus AHY. Ia menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat AHY senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo menang Pilpres 2024 sebagaimana penetapan KPU RI. “Wajar kalau Mas AHY senang bergabung dengan KIM karena capresnya menurut keputusan KPU menang, meskipun masih ada ruang gugatan di MK,” ujar Jazuli, Minggu (24/3).
Sedangkan Ketua DPP PKB Daniel Johan malah mengakui, perolehan kursi partainya di DPR justru melonjak tinggi karena berada dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. “Yang pasti PKB malah meningkat tinggi kursinya,” ujarnya, Minggu (24/3). Ketika ditanya, apakah dari pernyataan AHY, Demokrat terlalu pragmatis, Daniel menukas, langkah politik Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan merupakan pilihan Demokrat sendiri. “Demokrat sendiri sudah senang dengan pencapaiannya kan,” kata Daniel.
10. Ketua MK Suhartoyo memprediksi jumlah gugatan sengketa pemilu 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 meningkat dari jumlah gugatan pada PHPU 2019. “Kalau secara jumlah, masih banyak sekarang. Dulu (tahun 2019) kan 262 (perkara). Ini prediksinya bisa lebih,” kata Suhartoyo, Minggu (24/3). Suhartoyo menjelaskan, hingga Minggu siang pihaknya masih melakukan penginputan data gugatan yang masuk untuk dicatat ke laman resmi MK. Ia menjelaskan MK masih menghitung pendaftaran yang diajukan oleh perseorangan atau partai. “Ini terus masih mau dihitung juga dengan yang perseorangan dengan yang partai, dengan yang DPD, dan belum pasti, sih, jumlahnya,” ucap Suhartoyo.
Disebutkan, pendaftaran PHPU tahun 2024 berakhir pada Sabtu (23/3) malam. Hal ini sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 bahwa pendaftaran PHPU pilpres dilakukan maksimal tiga hari dan PHPU pileg maksimal 3×24 jam setelah penetapan perolehan suara oleh KPU. Hingga Minggu pukul 15.00 WIB, total permohonan yang tercatat di laman resmi MK ialah sebanyak 265 permohonan. Jumlah itu terdiri dari 2 permohonan PHPU pilpres, 10 permohonan PHPU Pileg DPD, dan 253 permohonan PHPU Pileg DPR. “Akan muncul 280-an (permohonan),” kata Suhartoyo. (HPS)