Gedung Mahkamah Konstitusi (net)
Isu menarik pagi ini, 303 guru besar, akademisi, dan Masyarakat sipil ngluruk ke MK untuk menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Mereka berharap MK tidak terjebak pada urusan mengadili jumlah perolehan suara capres-cawapres dalam memutus sengketa Pilpres 2024, tetapi memberikan keadilan substantif. Sementara itu, Tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin kompak meminta MK hadirkan Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Pendiri Ponpes Ora Aji, Gus Miftah berkelakar untuk menggoda Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat menyampaikan ceramah dalam acara buka puasa bersama Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/3). Dalam kelakarnya, Gus Miftah curiga Bahlil dijadikan menteri oleh Jokowi bukan karena prestasinya, tapi karena lucunya. “Saya yakin Pak, kalau Pak Jokowi ini enggak perlu undang pelawak karena sudah punya menteri yang lebih lucu daripada pelawak. Bahlil itu, lho. Makanya kadang-kadang saya curiga Pak Bahlil jadi menteri ini bukan karena prestasi, tapi karena lucu,” kata Gus Miftah. Berikut isu selengkapnya.
1. Ratusan guru besar dan akademisi berharap MK tidak terjebak pada urusan mengadili jumlah perolehan suara capres-cawapres dalam memutus sengketa Pilpres 2024. “Besar sekali harapan kami bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tapi juga memberikan keadilan substantif,” kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto di Gedung MK, Kamis (28/3). Adapun kedatangan Sulis ke MK untuk menyerahkan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang terdiri dari 303 guru besar, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil.
Sulis dkk mendesak delapan hakim konstitusi yang menghadiri sengketa ini supaya melihat perkara ini secara holistis. “Melihat segala proses karena hasil itu tergantung pada prosesnya,” sambungnya. Mereka juga menepis isu bahwa mereka berpihak. Selain mereka berstatus ASN, surat amicus curiae ini juga berpijak pada argumentasi akademis dan ilmu pengetahuan. “Kami para dosen juga punya hak kodrati yaitu kebebasan akademik, seperti yang sekarang kami berdiri di sini, kami ada kami menggunakan kebebasan akademik kami untuk menyuarakan apa yang terjadi dalam masyarakat, kebenaran-kebenaran yang diuji melalui metode-metode ilmiah,” ungkap Sulis.
2. Tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin kompak meminta MK hadirkan Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani sebagai saksi.
Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengajukan sejumlah nama menteri yang diusulkan sebagai saksi. Ia berharap MK membantu mengurus pemanggilan para Menteri tersebut. “Kami sudah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menko Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia,” kata Ari dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
Kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga meminta hal serupa. Ia menekankan pada pemanggilan Sri Mulyani dan Risma. “Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama,” ungkap Todung. Ketua MK Suhartoyo menerima masukan tersebut. Namun, ia tak memastikan apakah MK akan memanggil para menteri bawahan Presiden Jokowi. “Ya nanti kami bahas itu. Empat ya? Empat menteri ya,” ujar Suhartoyo.
3. Kubu Prabowo-Gibran tidak keberatan jika empat menteri dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan, mereka setuju jika hal tersebut demi kepentingan agar para Hakim Konstitusi bisa memberikan putusan yang adil. “Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine saja kami. Demi keadilan, demi hukum kami tidak keberatan,” ujar Otto ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3). Namun, Otto mengatakan, dia meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan usulan tersebut karena tidak memiliki kaitan langsung dengan sengketa hasil pemilu.
Otto menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa Pilpres 2024. Otto berkata pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, ia tak melakukannya. “Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan gitu maslahnya kan,” kata Otto lagi.
Ia menjelaskan sidang sengketa Pilpres 2024 adalah sengketa dua pihak. Asas actori in cumbit onus probandi. Asas itu menjelaskan siapa pun yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Menurut Otto, tim Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin tak bisa tiba-tiba meminta MK menghadirkan para menteri. “Jangan dia datang ke pengadilan (lalu mengatakan), ‘Pak Hakim saya ini benar, tolong hakim panggil si anu,’ itu enggak bisa, ini perkara dua pihak,” ujar Otto. Meski begitu, Otto tak keberatan bila MK jadi menghadirkan Sri Mulyani dan Risma di sidang mendatang. Menurutnya, semua kembali ke kebijaksanaan MK.
Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar soal permintaan tim hukum Anies-Muhaimin Iskandar untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Kehadiran Sri Mulyani dimintakan untuk menjelaskan anggaran bansos yang diduga digelontorkan untuk kepentingan tertentu menjelang pemungutan suara. Namun, saat ditanya soal kesediaannya datang ke persidangan, Sri Mulyani diam. Ia hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala sembari berjalan ke arah mobilnya usai buka puasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3).
4. Ponpes Ora Aji, Gus Miftah berkelakar untuk menggoda Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat menyampaikan ceramah dalam acara buka puasa bersama Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/3). Gus Miftah curiga Bahlil dijadikan menteri oleh Jokowi bukan karena prestasinya, tapi karena lucu. Hal itu mengundang gelak tawa para menteri yang hadir, termasuk Bahlil. Mulanya, Gus Miftah mengungkapkan, kebanyakan kepala negara maupun tokoh tertentu memiliki selera humor yang baik, sehingga punya kedekatan dengan pelawak.
Ia lantas mencontohkan salah satu pemimpin Islam yang merupakan khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Ia memiliki penghibur yang mustajab dan mengundang gelak tawa, Abu Nawas. “Dulu konon Pak Soeharto itu waktu beliau susah, (juga) undang pelawak ke Yogya,” kata Gus Miftah. Ia lalu berseloroh, Presiden Jokowi tidak perlu mengundang pelawak lantaran sudah memiliki menteri yang lebih lucu dari pelawak. Ia lalu menyebut nama Bahlil yang menurutnya sosok jenaka. “Saya yakin Pak, kalau Pak Jokowi ini enggak perlu undang pelawak karena sudah punya menteri yang lebih lucu daripada pelawak. Bahlil itu, lho. Makanya kadang-kadang saya curiga Pak Bahlil jadi menteri ini bukan karena prestasi, tapi karena lucu,” kata dia.
5. MKMK jatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim MK Anwar Usman karena kembali melanggar etik. MKMK menyatakan Anwar melanggar etik atas sikapnya yang tidak menerima Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 yang mencopot dirinya dari posisi Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor,” kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam sidang putusan di Gedung II MK, Jakarta, Kamis (28/3). Menurut MKMK, sikap tidak terima ini tampak ketika Anwar menggelar konferensi pers merespons Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023.
“Majelis Kehormatan menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan hakim terlapor, baik secara tersirat maupun tersurat, menunjukkan gelagat dan sikap bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan,” kata anggota MKMK Yuliandri. Menurut MKMK, ada beberapa pernyataan Anwar yang menunjukkan sikap tidak terima, antara lain yang menyebut ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. Kemudian, pernyataan Anwar yang menyayangkan proses peradilan etik digelar secara terbuka, serta putusan MKMK yang menurutnya melanggar norma dan ketentuan yang berlaku.
6. Hakim konstitusi Anwar Usman didesak mundur dari Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dua kali dinyatakan melanggar kode etik. Desakan tersebut disampaikan advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Zico adalah pengacara yang mengadukan pelanggaran etik Anwar ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). “Kalau memang ada kebesaran hati dari beliau, beliau ingin mundur, ya kami akan apresiasi sekali, tetapi kan kembali lagi sudah dua kali diputus melanggar etik,” kata Zico di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
Zico mengatakan sebenarnya sudah memohon kepada MKMK untuk memberhentikan Anwar Usman. Namun, hal itu tak dikabulkan dalam putusan. Meski begitu, ia mengapresiasi putusan MKMK. Dia menjadikan putusan itu sebagai bukti bahwa Anwar Usman memang benar melanggar etik. “Kami menghormati putusan itu, walaupun ada sedikit rasa tidak puas karena hanya teguran tertulis,” ucapnya.
7. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku, partainya memiliki banyak sekali kader yang siap ditempatkan di mana saja, baik sebagai menteri maupun ranah lainnya. Airlangga mengatakan itu merespons pernyataan Ketum Partai Demokrat AHY yang mengaku diminta Prabowo Subianto untuk menyiapkan kader terbaiknya. “Kita punya kader banyak sekali. Jadi kita siap ditempatkan di mana saja, baik di legislatif maupun di eksekutif,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3). Kendati begitu, Airlangga mengaku semua partai politik pendukung Prabowo-Gibran belum diajak bicara oleh Prabowo.
Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo. Begitu pula belum mengumpulkan partai pengusung Prabowo untuk membahas posisi menteri pada pemerintahan selanjutnya. “Belum ada, belum ada. Oh belum, kita puasa dulu saja,” ujar Airlangga. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkapkan, Prabowo Subianto sudah meminta dirinya untuk menyiapkan kader terbaik Demokrat menjadi menteri. Hal tersebut disampaikannya dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama internal Partai Demokrat di The St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3) kemarin.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi meyakini Prabowo-Gibran akan membentuk kabinet Zaken dalam pemerintahannya. Viva mengatakan partainya tak mau ikut campur soal kabinet yang akan dibentuk Prabowo, karena pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. “Kami ikut saja apa yang menjadi kebutuhan dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena PAN yakin Pak Prabowo Mas Gibran akan membangun Zaken kabinet,” kata Viva di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Zaken kabinet adalah formasi pejabat eksekutif pemerintah yang terdiri dari orang-orang ahli di bidangnya masing-masing. Bukan sekadar titipan partai atau kelompok tertentu yang tak miliki keahlian di lembaga yang mereka pimpin. Viva mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan serius soal penyusunan kabinet. Menurut dia, semua partai koalisi masih fokus mengawal proses gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau kemudian setelah hasil sidang MK, sudah selesai, dan dinyatakan Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, terpilih dari wapres, nanti pasti ada komunikasi lebih intensif lagi soal posisi, soal komposisi,” kata Viva.
8. Bawaslu membantah dugaan Presiden Jokowi melanggar netralitas pada saat membagikan bansos di Banten, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja merespons permohonan sengketa yang dilayangkan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ke MK. Bagja mengakui, laporan pelanggaran Jokowi tersebut tidak dilanjutkan Bawaslu karena tidak cukup untuk memenuhi unsur pelanggaran pemilu. “Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Presiden Jokowi ketika kunker (kunjungan kerja) ke Serang, Banten,” kata Bagja dalam sidang di MK, Kamis (28/3). “Presiden Jokowi bagi-bagi bansos di Banten dengan spanduk paslon (pasangan calon) 02, Bawaslu provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 2024 tangal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena pelaporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” ujarnya lagi.
9. Enam menteri Jokowi dan tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Tidak mereka saja, Ketua DPR, Ketua MPR, Kapolri, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga beum serahkan LHKPN ke KPK. Direktur LHKPN KPK Isnaini mengatakan, informasi tersebut mengacu pada data yang telah diperbarui per hari ini, Kamis (28/3) pukul 14.00 WIB. Padahal, pelaporan LHKPN akan berakhir pada 31 Maret atau 3 hari lagi. “Jam 14.00 WIB tadi siang dari data yang kami tarik ini masih ada sekitar kalau level menteri itu masih ada sekitar 6 menteri yang belum lapor LHKPN dan 3 wamen yang belum lapor LHKPN,” kata Isnaini dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3).
Selain itu, terdapat empat gubernur dan lima penjabat (pj) gubernur yang juga belum melaporkan LHKPN. “Itu nama-namanya bisa teman-teman akses di dashboard e-LHKPN,” ujar Isnaini. Di situs e-LHKPN KPK, pada tools dashboard Wajib Lapor Belum Lapor, tercatat Mensos Tri Rismaharini dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia belum melaporkan kekayaannya. Kemudian, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Mendikbud-Ristek Nadiem Anwar Makarim belum laporkan LHKPN. Wamen Kominfo Nezar Patria, Wamenhan Muhamad Herindra, dan Wamen Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury juga belum laporkan LHKPN.
10. DPR mensahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat paripurna DPR, Kamis (28/3). Salah satu poin krusial dalam RUU ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat menanyakan kepada seluruh anggota Dewan, apakah setuju RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dan lang sung dijawab setuju. “Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Puan. “Setuju,” jawab para anggota Dewan yang hadiri. Puan pun mengetokkan palu tanda persetujuan.
Sejumlah kepala desa menghadiri rapat paripurna DPR langsung menangis haru, usai Ketua DPR Puan Maharani mengetok palu. UU Desa yang baru ini memang akan berdampak langsung pada para kepala desa. Dengan aturan baru ini, jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode.
11. Todung Mulya Lubis, Kuasa Hukum Kubu Ganjar-Mahfud tidak terima gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebut salah kamar. Pernyataan tersebut merespons Kubu Prabowo-Gibran yang menyebut Ganjar-Mahfud seharusnya membuat laporan ke Bawaslu, bukan MK terkait dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). “Saya hanya ingin mengatakan dua hal aja, pertama saya menolak di sebut salah kamar ya,” kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
Todung menjelaskan MK mempunyai wewenang dalam menangani sengketa Pilpres dalam artian yang lebih luas. Hal itu sebagaimana mengacu pada UUd 1045 Pasal 24C. “Jadi tidak semata-mata menyelesaikan persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara,” ujarnya. Dia beranggapan Kubu 02 tidak teliti dalam membaca UUD. Dia menyatakan dugaan kecurangan TSM itu juga termasuk ke dalam kewenangan MK. Lembaga yudikatif itu juga dianggap berwenang memeriksa dan menyelesaikannya. “MK itu melakukan judicial activism jadi Mk itu tidak membatasi kewenangannya,” katanya.
12. Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH Saifullah Ma’shum meyakini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan mengambil ijtihad politik untuk menentukan posisinya usai berakhirnya Pilpres 2024. “Pasti Gus Imin akan mengambil ijtihad politiknya. Biarkan itu diambil dari kejelasan posisi pasca Pilpres 2024. Toh proses di MK juga tidak lama hanya sekitar 14 hari saja,” kata Saifullah dalam keterangan resminya, Kamis (28/3).
Saifullah juga menganggap aspirasi agar Cak Imin maju dalam Pilkada Jatim sebagai hal biasa. Menurutnya, Cak Imin akan mempertimbangkan secara matang pilihan-pilihan politiknya setelah Pilpres 2024. “Kami yakin Gus Imin punya pertimbangan matang terkait apapun langkah politiknya pasca Pilpres. Beliau adalah politisi senior dengan segudang pengalaman politik sehingga tahu kapan waktu tepat untuk melangkah ke depan,” tambahnya. (HPS)