HOT ISU PAGI INI, PERANG PDIP DENGAN JOKOWI DAN GIBRAN TAMBAH SENGIT

oleh
oleh

Hasto Krtiyanto dan Gibran Rakabuming Raka (net)

Isu menarik pagi ini, perang PDIP dengan Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka makin seru atau tambah sengit. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto mengakui, partainya khilaf ketika mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020. Hasto mengibaratkan Gibran Rakabuming Raka yang maju cawapres dengan sopir truk yang mengalami kecelakaan di Gerbang Tol Halim. Gibran malah menyampaikan terima kasih pada Hasto. Waketum Gerindra Habiburokhman mengecam pernyataan Hasto dan menilai kadar kenegarawanan Hasto rendah.

Isu hangat lainnya, gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya TNI di Kampung Parung Pinang RT01/RW11, Dusun Ciangsana, Perbatasan Kabupaten Bekasi-Bogor, Jawa Barat, terbakar dan meledak, Sabtu (30/3) malam. Sejumlah rumah penduduk mengalami kerusakan, nahkan sejumlah munisi aktif yang hendak dimusnahkan terlempar sampai ke wilayah pemukiman warga. Api berhasil dipadamkan pada Minggu (31/3) dini hari. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Perang PDIP dengan Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka tampaknya makin seru. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto mengakui, partainya khilaf ketika mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 lalu. Hasto menuturkan, PDI-P mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo karena mengakui kemajuan Indonesia pada era pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena di sisi lain memang kami mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang, Sabtu (30/3). Namun kemajuan di era Jokowi ternyata dipicu beban utang yang sangat besar.

Hasto membeberkan, utang pemerintah kini hampir mencapai 196 miliar USD atau sekitar Rp 3.100 triliun dengan kurs Rp 15.880, ditambah utang BUMN dan pihak swasta sebesar 220 miliar USD atau sekitar Rp 3.400 triliun dengan kurs Rp 15.880. “Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius,” tutur Hasto.

 

Hasto Kristiyanto mengibaratkan Gibran Rakabuming Raka yang maju cawapres dengan sopir truk yang mengalami kecelakaan di Gerbang Tol Halim. Hasto menilai keduanya sama-sama belum cukup usia dalam menjalankan tugas yang ada. Awalnya Hasto bicara soal supremasi hukum yang kini luntur karena pencalonan Gibran sebagai cawapres yang menentang batas usia capres-cawapres.

Hasto menilai sikap kedewasaan yang belum tercapai dalam kasus tersebut. Ia lalu mengambil contoh seperti sopir truk yang mengalami kecelakaan di tol Halim, di mana berusia 17 tahun dan belum memiliki SIM. “Kemarin beberapa waktu lalu ada kecelakaan seorang anak usia 17 tahun, sopir truk ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara menyenggol satu mobil dia lari karena kedewasaannya belum tercapai. Lalu menabrak dan mengena mobil lainnya,” ujarnya.

Hasto menilai hal tersebut contoh ketika hanya berorientasi pada hasil. Hasto mengatakan mengemban jabatan tertentu tanpa sikap kedewasaan yang belum tercapai akan berbahaya. “Ini sebagai contoh di mana ketika orang hanya berorientasi pada hasil. Proses usia itu diabaikan maka ini juga berbahaya karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu, untuk sopir truk aja itu berbahaya,” ujarnya.

“Apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks, masalah ekonomi, masalah sosial, persoalan geopolitik, persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan egoisme agama yang juga masih sering kali menjadi persoalan terkait mental spiritual kita,” lanjut Hasto.

2. Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merespons sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengibaratkan majunya Gibran sebagai cawapres 2024 seperti sopir truk pemicu kecelakaan di Gerbang Tol Halim belum lama ini. Hasto menilai keduanya sama-sama belum cukup dewasa dalam menghadapi masalah.

“Ikut Pak Hasto lah. Terima kasih untuk masukannya,” kata Gibran di Masjid Besar Zayed Solo, dikutip detikJateng Sabtu (30/3) malam. Gibran juga mengucapkan terima kasih kepada Hasto soal pernyataan yang menyebut PDIP khilaf saat mengusung Gibran pada Pilkada Solo 2020. “Terima kasih Pak Hasto, Bapak paling oke. Ya, mohon maaf Pak Hasto,” ujar Gibran lagi.

 

Waketum Gerindra Habiburokhman mengecam pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang  mengibaratkan Gibran Rakabuming Raka saat maju cawapres seperti sopir truk yang mengalami kecelakaan di Gerbang Tol Halim. “Kami mengecam keras pernyataan saudara Hasto tersebut. Terkesan sangat arogan dan penuh kebencian hanya gara-gara calon yang dia dukung kalah,” kata Habiburokhman, Sabtu (30/3). Ia menilai kadar kenegarawanan Hasto rendah, nilainya 11 dari 100. “Saya memberi nilai kadar kenegarawanan saudara Hasto 11 dari 100, alias rendah sekali,” ucapnya.

Habiburokhman mengatakan, menyamakan Gibran dengan sopir truk tersebut, sama dengan menghina kecerdasan pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Ia mewanti-wanti Hasto bisa dijadikan musuh bersama oleh pendukung Prabowo-Gibran. “Menyamakan Mas Gibran dengan remaja supir yang menabrak di Halim sama dengan menghina kecerdasan rakyat pemilih Prabowo-Gibran yang jumlahnya mendekati 100 juta orang. Jangan sampai puluhan juta pemilih Prabowo-Gibran menjadikan Hasto sebagai musuh bersama. Faktanya Gibran yang selama ini selalu dia remehkan mampu mememenangi Pemilu dengan sangat telak,” imbuhnya.

 

3. Gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya TNI di Kampung Parung Pinang RT01/RW11, Dusun Ciangsana, Perbatasan Kabupaten Bekasi-Bogor, Jawa Barat, terbakar dan meledak, Sabtu (30/3) malam. Sejumlah rumah penduduk mengalami kerusakan, nahkan sejumlah munisi aktif yang hendak dimusnahkan terlempar sampai ke wilayah pemukiman warga. Api berhasil dipadamkan pada Minggu (31/3) dini hari.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. “Yang pertama, saya mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar, khususnya atas kejadian ini,” ungkap Maruli di Kantor Gudmurah Kodam Jaya, Minggu (31/3).

Menurut Maruli sebenarnya gudang itu digunakan untuk menyimpan amunisi yang akan dimusnahkan. Maruli mengakui cukup riskan bagi TNI untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar di wilayah tersebut. Kendati begitu, ia bersyukur tak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. “Jadi sebetulnya ini gudang untuk penyimpanan munisi-munisi yang akan didisposal. Jadi memang ini cukup riskan untuk mengelola gudang seperti ini,” tuturnya.

 

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut, ada kemungkinan dilakukan relokasi Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) milik Kodam Jaya di perbatasan Bekasi-Bogor usai mengalami kebakaran pada Sabtu (30/3) malam. Maruli mengatakan kemungkinan relokasi tersebut bakal dibahas dalam rapat evaluasi pascakebakaran. “Ya, ada kemungkinan. Semua ada lah. pasti ada nanti dari hasil evaluasi,” kata Maruli di Kantor Gudmuran Kodam Jaya, Minggu (31/3). Maruli menjelaskan lokasi pembangunan Gudmurah Kodam Jaya telah sesuai dengan dibangun jauh dari permukiman penduduk.

 

4. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan tidak ada kecenderungan human error dalam insiden kebakaran di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) milik Kodam Jaya di Ciangsana, Bogor, Jawa Barat. Agus mengatakan amunisi yang terdapat di Gudmurah tersebut sudah kedaluwarsa sehingga lebih sensitif terhadap gesekan, gerakan, maupun panas. “Tidak (ada kecenderungan human error),” ujar Agus di Gudmurah Kodam Jaya, Minggu (31/3).

Karena faktor sensitif tersebut, Agus menjelaskan TNI mempunyai Sistem Operasional Prosedur (SOP) terkait penyimpanan amunisi atau penggudangan. Yakni di bawah tanah hingga jauh dari permukiman warga. “Memang kalau sudah expired itu relatif sensitif dia, labil. Dia kena gesekan, gerakan, kena panas dia akan mudah meledak. Makanya, kita punya SOP penggudangannya itu, di bawah tanah,” tutur Agus. “Jadi, di bawah tanah karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak. Itu SOP kita. Penyimpanannya di bawah tanah kemudian ada tanggul dan jauh dari pemukiman masyarakat,” sambungnya.

Agus menambahkan setidaknya terdapat 65 ton amunisi kedaluwarsa yang tersimpan dalam Gudmurah tersebut. Saat ini, tim investigasi TNI masih terus melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kebakaran dan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan ke depan. “65 ton, tonasenya,” ucap Agus. “Kita sudah ada satuan yang melakukan investigasi di TKP. Sudah dibentuk,” tambahnya.

 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut rumah warga yang terdampak ledakan akan mendapatkan ganti rugi. “Tentu nanti kita akan data, aparat teritorial sekarang sedang bekerja. Nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat akan kita ganti,” kata Agus. Ia juga mengungkap seluruh urusan warga yang terdampak akan segera diselesaikan.

Menurut dia, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin siap membantu apabila ada kerugian kerusakan di rumah warga. “Yang terdampak segera diselesaikan. Dari PJ Gubernur sudah siap untuk membantu bila ada kerugian-kerugian kerusakan di rumah masyarakat,” tuturnya. Sayangnya, Agus hingga kini belum bisa merinci total kerugian yang disebabkan oleh ledakan tersebut.

 

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyayangkan insiden kebakaran di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Peralatan TNI Angkatan Darat Kodam (Paldam) milik Kodam Jaya di Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Meutya mengingatkan TNI AD agar memiliki standar perawatan alutsista. “TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan, pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3). Meutya Hafid juga meminta TNI AD proaktif mendata kerugian masyarakat yang terdampak dari kebakaran dan memerbaiki rumah-rumah yang rusak. “TNI AD harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu,” ujarnya.

 

5. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menuding Partai Golkar tengah menekan PDI-P dengan niat ingin merebut kursi Ketua DPR. Hasto menuding Partai Golkar ingin menggulirkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) agar kursi DPR tidak otomatis jatuh kepada PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2024. “Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat (revisi UU) MD3, mengambil jabatan Ketua DPR,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, Sabtu (30/3).

Hasto menuturkan, operasi serupa sudah pernah dilakukan Golkar pada 2014 lalu ketika partai politik pengusung Prabowo Subianto menggolkan revisi UU MD3. Padahal, berdasarkan UU yang berlaku saat itu, PDI-P berhak atas kursi ketua DPR karena merupakan partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen. “Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Peerjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3, saya mendengar konon itu habis 3 juta dollar AS itu untuk melakukan operasi politik di DPR,” kata Hasto.

Sebelumnya, Hasto juga mewanti-wanti Golkar agar tidak merebut kursi ketua DPR periode 2024-2029 yang seharusnya menjadi milik PDI-P, yang punya kursi terbanyak di DPR. Ia mengeklaim, PDI-P akan melawan jika muncul wacana revisi UU MD3 untuk mengubah aturan terkait siapa yang akan menduduki posisi ketua DPR. “Kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” kata Hasto, Senin (25/3) lalu.

 

6. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengaku tidak ada upaya tekan menekan PDI Perjuangan agar Golkar memperoleh kursi Ketua DPR. Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi tudingan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Golkar menekan PDI-P dengan tujuan merebut kursi pucuk pimpinan DPR. “Wah, saya gak tahu soal tekan menekan, kita hanya bisa kerja, kerja, kerja saja,” kata Dave, Minggu (31/3). Dave menepis ada agenda partainya merevisi Undang-Undang MD3 sebagaimana tudingan Hasto. “Setahu saya, tidak ada langkah apa pun menuju revisi UU MD3,” kata Dave.

 

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tersinggung berat atas tudingan Hasto. Ia meminta Hasto tidak gampang membuat tudingan, jangan seenaknya menyebut Partai Golkar tengah menekan PDI-P dengan niat untuk merebut kursi Ketua DPR. “Jangan gampang menuding,” kata Ace Hasan Syadzily, Sabtu (30/3). Ace enggan berkomentar banyak soal tudingan Hasto. Menurut dia, internal partainya belum ada bahasan soal hal tersebut. Ace menegaskan partainya masih menunggu hasil sidang sengketa Pemilu 2024 yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami hingga saat ini masih menunggu hasil perhitungan penetapan kursi yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya mengaku partainya belum mendekati fraksi-fraksi di DPR untuk merevisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam UU MD3, tertulis bahwa kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilu. Sementara, suara Golkar di Pemilu 2024 berada di bawah PDI-P, yang artinya PDI-P sebagai pemenang mendapat jatah kursi Ketua DPR. Seperti diketahui, Golkar berada di kubu Prabowo Subianto-Gibran, sementara PDI-P mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Belum ada sama sekali,” ujar Airlangga saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Ia mengingatkan, Golkar sudah terbiasa mendapat kursi Ketua DPR sejauh ini. Meski demikian, Airlangga menegaskan belum ada upaya untuk merevisi UU MD3 demi posisi Ketua DPR.

 

7. Tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD Maqdir Ismail menyarankan tim hukum Prabowo-Gibran menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Saran tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan tim hukum Prabowo Otto Hasibuan yang mewacanakan akan meminta MK menghadirkan Megawati Soekarnoputri dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Menurut Maqdir, kehadiran Kepala Negara dalam sidang MK penting untuk menjelaskan adanya dugaan politisasi Bansos oleh Pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. “Menurut hemat saya mesti rekan Otto Hasibuan meminta izin kepada majelis hakim agar menghadirkan Presiden Joko Widodo dan nanti nanti beliau diminta untuk menerangkan alasan beliau ikut cawe-cawe dalam pembagian Bansos,” kata Maqdir Ismail, Minggu (31/3). “Diminta pula alasan dari Presiden membagi-bagi bansos di depan istana dan di tempat-tempat tertentu,” ucapnya lagi.

 

Maqdir juga menyinggung cawe-cawe Kepala Negara untuk Prabowo dalam masa kampanye Pilpres 2024, misalnya, saat minum air kelapa muda di Magelang. Selain itu, Presiden juga perlu menjelaskan alasan penyaluran cadangan pangan oleh Badan Pangan Nasional bukan oleh Kemensos. Padahal, Kemensos merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok membagikan segala bentuk bantuan negara kepada masyarakat. Apalagi, selama ini Kemensos juga sudah mempunyai data penerima bansos, baik nama maupun alamatnya.

“Menurut hemat yang paling tepat diminta dihadirkan oleh penasehat hukum dari Pak Prabowo dan Gibran adalah Presiden Jokowi. Sebab menurut hemat kami kekacauan dan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Presden seperti kami sampaikan dalam permohonan tidak terlepas dari keinginan Presiden Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan melalui anaknya Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

 

Tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai, tidak ada relevansinya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Hal ini disampaikan tim hukum Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail menanggapi pernyataan anggota tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan di ruang sidang. “Menurut hemat saya, ketika rekan Otto Hasibuan meminta Ibu Megawati dihadirkan pasti tidak ada relevansinya,” kata Maqdir Ismail, Minggu (31/3).

Maqdir menilai, Megawati Soekarnoputri tidak melakukan pelanggaran apa pun dalam Pilpres 2024. “Tidak ada tindakan Ibu Megawati yang salah atau melanggar etika selama masa kampanye, tidak juga ada ucapan atau perbuatan dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P yang berlebihan atau melanggar kepatutan,” ujarnya.  Maqdir justru menyarankan Otto Hasibuan untuk meminta Hakim Konsitutisi menghadirkan Presiden Jokowi di muka persidangan. Menurut dia, Kepala Negara dapat memberikan keterangan dugaan politisasi bansos oleh pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

 

8. Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis yakin kepercayaan publik kepada MK akan pulih apabila MK mengabulkan gugatan sengketa Pilpres 2024. Todung menyebutkan, dalam gugatan sengketa itu, pihaknya meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan memerintahkan adanya pemungutan suara ulang. “Kalau mereka berani dan memutuskan diskualifikasi seperti yang kami tuntut, kami minta, dan melakukan pemungutan suara ulang, nah itu akan memulihkan public trust kepada MK,” kata Todung dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, Sabtu (30/3).

Menurut Todung, MK tengah mengalami kemunduran yang luar biasa setelah Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ia menilai, putusan tersebut secara telanjang telah melanggar kepatutan, kewajaran, etika, dan hukum karena terdapat nepotisme untuk membolehkan seseorang menjadi calon wakil presiden meski belum memenuhi syarat. “Kalau melihat suasana kebatinan di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri, mereka kan berada dalam titik nadir, mereka itu mengalami pukulan yang berat sekali ketika Putusan MK Nomor 90 itu dilahirkan,” kata Todung.

Todung mengaku optimistis MK akan menjawab kebuntuan hukum dan politik dalam sidang sengketa Pilpres 2024. “Menurut saya, MK adalah tempat terakhir, saya sih masih punya optimisme untuk bisa mendapatkan keputusan yang menjawab kebuntuan politik kebuntuan hukum hari ini,” kata Todung lagi. Ia mengakui, memang tidak mudah bagi MK untuk mengabulkan tuntuan pihak Ganjar-Mahfud mendiskualifikasi Prabowo-Gibran serta menggelar pemungutan suara ulang. Tetapi, ia menilai lembaga ini sedang berada di titik nadir setelah putusan MK Nomor 90 Tahun 2023.

Putusan yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming untuk maju sebagai calon wakil presiden tersebut berujung pada sanksi etik berat kepada sang paman, Anwar Usman sehingga ia dicopot dari kursi ketua MK. Todung berpandangan, kasus tersebut merupakan kemunduran yang luar biasa bagi MK. “Ada demoralisasi di dalam tubuh MK itu sendiri karena mereka sangat malu, sangat dihina sebetulnya oleh akal sehat manusia,” kata dia.

 

Pakar ilmu hukum tata negara Bivitri Susanti meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) mampu mengeluarkan putusan progresif dalam sidang sengketa Pilpres yang berlangsung saat ini. Pasalnya, MK tengah berupaya mengembalikan legitimasi usai kontroversi putusan perkara nomor 90 terkait batas usia calon presiden dan calon wapres yang memungkinkan putra sulung Presiden Jokowi mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Terlebih, MK saat ini dipimpin hakim konstitusi, Suhartoyo. Ia menilai, kepemimpinan Suhartoyo lebih baik dibanding hakim ketua sebelumnya yang sekaligus ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman. “Yang positif adalah ketuanya yang sekarang. Pak Suhartoyo itu seseorang yang kalau kami pelajari leadership-nya jauh lebih baik daripada Pak Anwar Usman. Jadi memang dari dulu leadership-nya Pak Anwar itu sering dipertanyakan,” kata Bivitri.

 

9. Ketua Umum Partai Golkar merangkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sedang menanti undangan dari MK terkait permintaan Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memohon agar empat menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi saksi pada sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Airlangga merupakan salah satu menteri yang diminta kubu Anies untuk menjadi saksi di MK. “Ya kita tunggu saja,” ujar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Airlangga menjelaskan, dirinya menanti undangan dari MK. “Kita lihat saja, kan belum ada undangan,” imbuhnya.

Sebelumnya MK membuka peluang menghadirkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024, sebagaimana permintaan Timnas AMIN dan Tim Hukum Ganjar-Mahfud MD. Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi/ahli pemohon. Oleh karenanya, jika dihadirkan maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi/ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan Mahkamah. “Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim,” kata Suhartoyo.

 

10. Kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun yakin isu cacat formal pencalonan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjadi dalil kuat sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK. Sebab, menurut Refly, penetapan Gibran sebagai salah satu kontestan pilpres merupakan pelanggaran yang dilakukan KPU secara nyata. “Penetapan Gibran sebagai cawapres itu jelas-jelas melanggar,” ujar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Refly menyampaikan, dalil yang diajukan oleh Anies-Muhaimin merupakan kesalahan KPU yang menetapkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, meskipun PKPU terkait batas usia belum diubah secara resmi. Sebab, pasca-putusan MK yang memperbolehkan capres-cawapres di bawah usia 40 tahun dengan pengalaman kepala daerah, KPU belum memiliki aturan untuk menerima pendaftaran tersebut. “Pertanyaannya kenapa dia (KPU) memaksakan untuk mengesahkan pendaftaran Gibran? itu persoalannya sebelum revisi PKPU, karena PKPU itu kan hukum acaranya,” kata Refly.

Dalil ini juga diperkuat dengan pendaftaran capres-cawapres independen yang pernah diputuskan oleh MK pada 2004. MK memberikan putusan calon presiden dan wakil presiden boleh lewat independen, tetapi KPU tidak bisa melaksanakan karena tidak memiliki PKPU terkait hal tersebut. “KPU bingung apa prosedurnya karena MK hanya bilang boleh saja. Akhirnya ditunggu perubahan UU, kan sama logikannya, nanti yang independen daftar boleh kata MK, tapi prosedur belum ada belum jelas. di PKPU belum diatur,” ucap Refly.

Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menilai, penting untuk mendengar keterangan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terkait program bansos yang digulirkan pemerintahan Presiden Jokowi menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024. Oleh karenanya, kubu Anies meminta agar sedikitnya empat menteri dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres yang tengah bergulir di MK. Empat menteri dimaksud adalah Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Menko  Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Mendag Zulkifli Hasan. “Kehadiran empat menteri itu sangat dibutuhkan karena terkait dalil soal bagaimana pengelolaan dana bansos,” kata anggota Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin Refly Harun.

 

11. Politisi PDIP Provinsi Jawa Timur Said Abdullah mengatakan kemungkinan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilakukan setelah proses sidang PHPU di MK selesai. “Kalau pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega, mari kita bersabar, jangan terburu-buru,” kata Said ditemui wartawan di Kantor PDIP Jatim di Surabaya, Minggu (31/3) malam.

Anggota DPR asal Madura itu juga menegaskan, PDIP dan Gerindra tidak ada persoalan, baik dari sisi ideologis maupun politik. Menurut Said, sangat mudah menggelar pertemuan antara Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu 2024 dengan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024. “Nanti insyaallah sebelum ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, didahului oleh Mbak Puan Maharani. Tetapi, sekali lagi, nanti setelah muncul keputusan MK,” tutur Said.

Sebelumnya, muncul kabar soal rencana pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.
Bahkan, pada Kamis (28/3), Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan keduanya. Ditanya soal wacana kocok ulang UU MD3, Said Abdullah yakin Golkar akan patuh terhadap komitmen sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku. KPU telah menetapkan PDIP sebagai partai politik dengan raihan suara terbanyak berdasarkan hasil Pileg 2024.

 

12. Menhan Prabowo Subianto berangkat ke China, Minggu (31/3) untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan, kunjungan Prabowo untuk mempererat hubungan kerja sama Indonesia dan China, terutama di bidang pertahanan. “Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kedua negara dalam memperkuat dialog dan kerja sama strategis yang sangat penting bagi keamanan dan stabilitas regional,” kata Edwin. Prabowo bertolak dari Jakarta menuju Beijing, kemarin. Ia dijadwalkan berada di China sampai Selasa (2/4). Dalam lawatannya ke China, Prabowo didampingi putranya, Ragowo Hediprasetyo atau lebih dikenal Didit, dan sejumlah pejabat. (HPS)