Sri Mulyani, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Tri Rismaharini (net)
Isu menarik pagi ini, empat menteri Jokowi dan DKPP memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK pagi ini. Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil dan pakar hukum tatanegara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar meminta Majelis Hakim MK untuk menghadirkan Presiden Jokowi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Isu hangat lainnya, anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto (BW), walk out dari ruang sidang ketika mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej hendak memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. BW menyebut, keputusannya walk out adalah bentuk konsistensi karena dirinya mempersoalkan kehadiran Eddy dalam sidang MK. Berikut isu selengkapnya.
1. Empat menteri Presiden Jokowi dan DKPP akan memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada pagi ini, Jumat (5/4) pukul 08.00 WIB. Keempat menteri tersebit adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mensos Tri Rismaharini, dan DKPP yang dipimpin Heddy Lugito untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Para menteri dan DKPP itu dihadirkan berdasarkan keputusan Mahkamah karena keterangannya dianggap itu penting untuk didengarkan, terutama berkaitan dengan penyaluran bansos. Isu bansos ini juga menjadi salah satu hal yang disorot dalam permohonan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam pengajuan gugatan sengketa pilpres di MK. “Jumat 05 April 2024, 08:00 WIB. Mendengarkan keterangan dari pemberi keterangan lain yang diperlukan,” demikian dikutip dari laman resmi MK.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan dalam sidang hari ini para pemohon, termohon dan pihak terkait tidak bisa memberikan pertanyaan kepada empat menteri dan DKPP. Hal itu lantaran agenda pemangilan empat menteri dan DKPP merupakan kepentingan hakim untuk mendalami permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Tim Hukum Ganjar-Mahfud.
Meski tidak bisa memberikan pertanyaan, majelis hakim MK tetap meminta pemohon I, Anies-Muhaimin dan pemohon II, Ganjar-Mahfud, kemudian pihak termohon yakni KPU serta pihak terkait, Prabowo-Gibran dan Bawaslu supaya tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh hakim konstitusi. “Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan, dan itu hanya para hakim yang akan mengajukan pendalaman,” ujar Suhartoyo sebelum menutup persidangan, Kamis (4/4).
2. Koalisi Masyarakat Sipil menyerahkan surat terbuka kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid mengatakan, Jokowi dinilai perlu dihadirkan karena mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemilu. “Atas dasar itu kami (juga) memandang penting dan mendesak bagi Mahkamah Konstitusi untuk segera menghadirkan dan meminta keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang MK,” kata Usman usai menyerahkan surat terbuka di Gedung 3 MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).
Usman menjelaskan, alasan Jokowi perlu dipanggil karena indikasi penyaluran bantuan sosial yang digunakan untuk mendukung paslon tertentu. Presiden dan para menteri yang terlibat dinilai membagikan bansos sebagai dukungan memberikan elektoral capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Jokowi juga dinilai menggerakkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 2. Berdasarkan aturan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menilai, setiap tindakan para menterinya itu diketahui oleh Jokowi.
“Berdasarkan aturan tersebut, tidak ada kerja para menteri yang tanpa sepengetahuan Presiden. Apalagi terdapat menteri yang tidak bekerja sesuai nomenklatur seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyaluran bansos,” imbuh dia. Baca juga: Dihadirkan Prabowo-Gibran di Sidang MK, Margarito Kamis: Diskualifikasi Apa Dasarnya? Selain itu, Usman mengatakan, kebobrokan Pemilu 2024 akibat campur tangan Jokowi disorot oleh Komite HAM PBB. Sikap Jokowi yang dinilai meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk kolusi dan nepotisme. “Secara khusus, keseluruhan sikap-sikap Presiden yang tidak semestinya dalam mempengaruhi proses pemilu sedemikian rupa telah memberikan keuntungan elekotral bagi paslon 02,” tuturnya.
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menilai, terbuka peluang bagi MK untuk memanggil Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Hal ini dianggap memungkinkan mengingat MK telah memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir dalam sidang, Jumat (5/4). “Ada satu tahap yang bisa dilakukan MK sebelum masuk ke arah kesimpulan yang harusnya bisa menjadi menarik, yaitu apa, memanggil presidennya,” kata Zainal dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, kemarin.
Zainal mengatakan, keterangan para menteri dalam sidang bisa mengonfirmasi ada atau tidaknya dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi yang dituduhkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Misalnya, apakah ada paksaan atau tekanan dari Presiden agar para menteri menggelontorkan atau mengalokasikan sejumlah dana negara untuk membantu pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
3. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menyambut baik dipanggilnya empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Ia menilai, kehadiran empat menteri tersebut bakal menepis tuduhan-tuduhan yang selama ini disangkakan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. “Jadi dengan hadirnya empat menteri itu, semua fitnah, semua hoaks, semua dusta, pasti akan terklarifikasi, akan terbantahkan dengan kehadiran empat menteri,” kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
Ia menganggap, empat menteri kabinet Jokowi memang penting untuk dihadirkan dalam persidangan. Wakil Ketua Komisi III DPR ini meyakini, keterangan yang diberikan empat menteri itu juga bakal menjawab satu per satu tuduhan pihak lawan dalam Pilpres 2024. “Tentu kan kita penting menteri-menteri ini menghadirkan, memberikan keterangan supaya terbongkar semua itu fitnah-fitnah keji terhadap paslon 2, enggak ada kami memanfaatkan kementerian, memanfaatkan bansos, apa lagi? Tidak ada juga persoalan ketidakabsahan cawapres,” kata Habiburokhman.
4. Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengapresiasi MK yang berencana memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, dirinya sangat optimistis terhadap pemanggilan empat menteri ini. “Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini,” kata Todung, kemarin. Todung menyebutkan, pemanggilan empat menteri tersebut akan membantu mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang didalilkan pihaknya dan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
5. Ketua MK Suhartoyo kembali menegur pihak Bawaslu lantaran terlihat tertidur ketika mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Kamis (4/4).
Kejadian ini berlangsung saat Suhartoyo menanyakan kepada pihak KPU dan Bawaslu untuk bertanya kepada ahli yang dihadirkan oleh Prabowo-Gibran, Margarito Kamis.
“Dari KPU? Dari Bawaslu tidak? ngantuk ya Pak Ketua itu,” kata Suhartoyo. Kemudian terdengar celetukan yang bilang ‘tidur’. Namun, tidak diketahui pihak yang menyatakan hal itu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja terlihat tersenyum sembari menundukkan kepalanya saat ditegur Ketua MK. Ini merupakan kali kedua pihak Bawaslu ditegur oleh majelis hakim MK dalam persidangan. Dalam sidang yang digelar Selasa (2/4) lalu, Suhartoyo juga sempat menegur perwakilan Bawaslu yang terlihat tertidur ketika sidang.
6. Anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto (BW), meninggalkan ruang sidang atau walk out ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej hendak memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024, Kamis (4/4). BW menyebutkan, keputusannya walk out adalah bentuk konsistensi karena dirinya mempersoalkan kehadiran Eddy dalam sidang MK. “Karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof Hiariej akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya, ini sebagai konsistensi dari sikap saya,” kata BW.
Ia lalu beranjak dari tempat duduknya, memberikan sikap hormat ke arah majelis hakim, lalu berjalan keluar dari ruangan sidang. Dalam persidangan itu BW mempersoalkan kehadiran Eddy karena ada berita bahwa KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Eddy. “Saya mendapat informasi di berita, ini terhadap sahabat saya juga ini sobat Eddy, KPK terbitkan penyidikan baru kepada Eddy,” kata BW. Mantan pimpinan KPK tersebut berpandangan, seseorang yang berstatus sebagai tersangka semestinya tidak dihadirkan dalam sidang demi menghormati MK.
7. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyindir balik anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto (BW), yang dianggapnya masih berstatus sebagai tersangka. Yusril mengatakan, kasus yang menjerat BW, sapaan akrab Bambang, masih dikesampingkan atau dideponir oleh Kejaksaan Agung sehingga status BW sebagai tersangka belum dicabut. “Kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Widjojanto sendiri. Beliau itu kan tersangka, P21 dilimpahkan ke kejaksaan, di-deponer status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka,” kata Yusril di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4).
Sindiran ini dilontarkan Yusril merespons sikap BW yang lakukan walk out ketika Eddy Hiariej, ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Gibran hendak memberikan keterangan di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. BW melakukan walk out dengan alasan menjaga integritas karena ia mendengar KPK membuka penyidikan baru atas kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Eddy. Yusril menilai tindakan BW tidak tepat karena Eddy bukanlah seorang tersangka setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh pengadilan. “Sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, lha, kan belum. Nah andai kata tersangka pun, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan tersangka tidak boleh menjadi ahli?” ujar Yusril.
Ahli dari Prabowo-Gibran, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyerang balik pengacara Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto (BW) lantaran BW tak pernah mencoba mengajukan praperadilan saat ditetapkan sebagai tersangka. Eddy malah menilai BW justru berharap belas kasihan dari Jaksa Agung untuk melakukan deponering atau menyampingkan perkara guna kepentingan umum terhadap status tersangkanya. “Jadi saya beda dengan Bambang Widjojanto ketika ditetapkan sebagai tersangka dia tak challenge dan mengharap belas kasihan Jaksa Agung untuk berikan deponering,” kata Eddy dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres di MK, Kamis (4/4).
Eddy mengaku tak terima dengan pernyataan BW jika masih ada penyidikan baru di kasus korupsi yang sempat menimpanya. Ia mengutip pernyataan Juru Bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan akan diterbitkan Sprindik Umum dengan melihat perkembangan kasusnya. “Kedua kasus saya sebagai tersangka sudah saya challenge di PN Jaksel. Dan putusan tanggal 30 batalkan status saya sebagai tersangka,” kata Eddy.
8. Ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo-Gibran, Muhammad Qodari mengaku mendirikan relawan untuk pemenangan Prabowo-Gibran yang bernama Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Pilpres 2024. Pengakuan Direktur Eksekutif Indo Barometer tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2024, yang digelar di MK, Kamis (4/4). Awalnya tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Refly Harun, menanyakan apakah Qodari menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo-Gibran atau tidak. Qodari lantas menjawab pilihan pribadinya memang mendukung Prabowo-Gibran. “Saya aktivis. Pilihan saya pribadi 02,” kata Qodari.
Refly kembali bertanya kepada Qodari menjabat sebagai ketua Gerakan Sekali Putaran atau tidak, Qodari pun membenarkan dirinya sebagai pendiri. “Betul. Saya lengkapi, kemenangan dengan sekali putaran dan berhasil gemilang,” kata dia.
Mendengar itu, Refly lantas mempertanyakan kepada Qodari terkait lembaga survei Indo Barometer yang didirikan. Ia meminta Qodari untuk menunjukkan sumber dana ketika menggelar survei. “Kan Anda badan hukum, sebagai wujud akuntabilitas ada pajak, dan bersedekah Anda beri bukti pajak? Karena itu soal integritas juga,” kata Refly. “Kalau data dipublikasikan itu ada row datanya. Itu penting. Bersediakah anda beri row datanya ke majelis hakim,” tambah Refly.
Tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Refly Harun enggan bertanya kepada Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi yang dihadirkan sebagai ahli oleh tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK, Kamis (4/4). Awalnya Refly sempat mempertanyakan jabatan Hasan sebagai anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Hasan pun membenarkan. “Saya ingin klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN?” tanya Refly. “Iya,” jawab Hasan.
Refly juga inginmemastikan apakah Hasan sebagai jubir TKN dan tergabung dalam tim pemenangan Prabowo. “Anda sebagai jubir?” tanya Refly. “Iya,” kata Hasan.
“Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran?” tanya Refly lagi. “Betul,’ timpal Hasan lagi. Terhadap jawaban itu, Refly enggan bertanya lagi kepada Hasan untuk menggali keterangannya. “Ya sudah, terima kasih saya tak ajukan pertanyaan kalau gitu,” kata Refly.
9. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani hanya menggelengkan kepalanya saat ditanya soal pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Jokowi pernah berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Gestur menggelengkan kepala itu ia tunjukkan dalam konferensi pers usai rapat paripurna penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR, Kamis (4/4). Puan juga tak menjawab lugas saat ditanya, apakah PDIP akan jadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto kelak. Ia hanya mengatakan, itu masih lama. Saat ditanya, apakah PDI-P terbuka peluangnya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, Puan juga hanya berucap, masih lama.
10. Menhan Prabowo Subianto membahas stabilitas kawasan saat bertemu Menhan Malaysia, YM Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin di Kantor Kemenhan Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis (4/4). Dalam pertemuan itu, Khaled menyampaikan, Malaysia berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. “Semoga hubungan Malaysia dan Indonesia turut diperkuat, dan kawasan tetap damai, stabil, serta sejahtera,” kata Khaled dalam keterangan tertulis. Pernyataan senada disampaikan Prabowo.
Ia kembali menegaskan komitmen Kemenhan RI untuk bersama-sama menciptakan hubungan bilateral pertahanan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Kemenhan Malaysia. Dalam kesempatan itu, Khaled mengucapkan selamat kepada Prabowo karena menang dalam Pilpres 2024. “Saya yakin, cukup banyak masyarakat Malaysia yang mengikuti perkembangan Pilpres belakangan ini,” ujar Khaled. “Saya menaruh harapan pada kepresidenannya, dan saya yakin sosok hebat ini mampu membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi Malaysia sudah tidak asing lagi dengan Pak Prabowo yang pernah bersekolah di sini,” tutur dia.
Menhan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada PM Malaysia, YM Dato’ Seri Anwar Ibrahim di Kantor PM Malaysia, Gedung Perdana Putra, Putrajaya, Kamis (4/4). Prabowo mengaku senang karena dapat langsung menemui Anwar Ibrahim di Malaysia. “Terima kasih atas sambutan hangat dan keramahannya,” kata Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan, ke depan, peningkatan pertahanan akan terus menjadi prioritas utama.
“Indonesia juga akan terus meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara sahabat, khususnya dengan Malaysia dan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” kata Prabowo. Sementara itu, Anwar Ibrahim dalam keterangan tertulis di Instagram, mengatakan, dirinya dan Prabowo bertukar pengalaman dan pendapat mengenai karier dan pengalaman masing-masing. Anwar berkeinginan untuk mempererat lagi hubungan Malaysia dan Indonesia.
11. Kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra menyentil ahli dari kubu capres-cawapres Ganjar Mahfud, Franz Magnis Suseno. Ia menyebut, yang disampaikan Franz Magnis omong kosong. Hal itu disampaikan Yusril saat mengajukan pertanyaan kepada ahli Hasan Nasbi dalam sidang sengketa pilpres di MK, Kamis (4/4). Yusril mengatakan, Romo Magnis menyebut Presiden Jokowi sebagai mafia melakukan kejahatan bantuan sosial.
“Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini bicara tanpa data? Bicara omong kosong, tidak mengerti atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri,” kata Yusril kepada Hasan. “Apa pendapat Saudara orang yang ngomong tanpa data seperti ini?” tanya Yusril. Ahli Hasan kemudian menjawab, pendapat Romo Magnis perlu diberikan penghargaan atas dasar kepakaran. “Tapi kalau kita bicara soal yang harusnya by data, tetapi kalau berbicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan,” ucap Hasan.
Sebelumnya, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno menyatakan, seorang presiden tidak ubahnya seperti pemimpin organisasi mafia bila menggunakan kekuasaannya hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal itu disampaikan Romo Magnis saat dihadirkan sebagai ahli oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Selasa (2/4) kemarin.
Romo Magnis mengibaratkan presiden yang bagi-bagi bansos demi memenangkan pasangan calon tertentu mirip pegawai toko yang diam-diam mencuri uang dari kas toko. Ia menegaskan hal itu merupakan pelanggaran etika. “Kalau presiden dengan begitu saja bagi bansos untuk kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam ambil uang tunai dari kas toko. Itu pencurian dan pelanggaran etika,” kata Romo Magnis.
12. Kubu Anies-Muhaimin menyebut Aparat Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam Pilpres 2024. Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Zainuddin Paru mengatakan, fakta tak netral itu jelas terlihat dalam sidang saat saksi fakta capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ASN dari Kemendagri. Saksi itu bahkan ditugaskan langsung oleh Sekjen Kemendagri untuk bersaksi dari pihak Prabowo-Gibran dengan membawa surat tugas. “Hari ini semakin terbuka terang benderang bahwa ASN kita tidak netral dalam pileg dan pilpres 2024,” ujar Zainuddin di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4). Surat tugas itu, kata Zainuddin, dibawa dan diperlihatkan sendiri di ruang sidang saat bersaksi.
Adapun saksi yang mendapat izin dari Sekjen Kemendagri itu adalah Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhammad. Ia merupakan Kepala Biro Hukum Kemendagri dan mengaku hadir setelah diminta Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. “Ini membuktikan ternyata ASN Kemendagri berpihak pada 02,” tandas Zainuddin.
Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad mengaku sudah mendapat izin, bahkan ditugaskan oleh Kemendagri untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 sebagai saksi kubu Prabowo-Gibran di MK, Kamis (4/4). Pengakuan ini disampaikan usai ditanya tim hukum Anies-Muhaimin soal kapasitas dirinya datang ke sidang sengketa Pilpres. Gani menyatakan, kehadirannya sebagai saksi merupakan permintaan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Ia mengatakan, dirinya merupakan penjabat eselon II Kemendagri itu lantas meminta izin kepada institusinya. “Saya di Kemendagri sebagai Kepala Biro dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai saksi di sini berdasarkan atas surat permintaan TKN kepada Kemendagri,” kata Gani dalam sidang. “Saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi saksi pada hari ini,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, anggota dewan turut mengincar insentif elektoral dari program bansos yang dikerjakan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat dihadirkan sebagai saksi oleh kubu Prabowo-Gibran dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. “Sebagai anggota legislatif tentu kami menginginkan setiap program-program dari mitra kami juga kami ingin memiliki insentif elektoral,” kata Ace, Kamis (4/4).
Ace menyebutkan, praktik itu tidak hanya terjadi di Komisi VIII yang membidangi masalah sosial, tapi juga di komisi lain seperti Komisi X yang membidangi dunia pendidikan lewat Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah. Politikus Partai Golkar ini pun menilai wajar apabila anggota dewan ingin setiap program dari mitra kerjanya berpengaruh terhadap elektoral mereka. “Dan saya kira itu tidak salah karena itu bagian dari memperjuangkan daerah pemilihan kami,” ujar Ace.
13. Hakim konstitusi Saldi Isra mempertanyakan keterangan salah satu ahli yang dihadirkan oleh kubu Prabowo-Gibran, Halilul Khairi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Kamis (4/4). Halilul merupakan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia hadir untuk memberikan keterangan mengenai polemik penunjukan penjabat (pj) kepala daerah oleh Presiden. Dalam keterangannya, Halilul tak setuju dengan kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud MD, yang mendalilkan keberadaan pj kepala daerah menguntungkan capres-cawapres tertentu.
“Jika kita menggunakan metode komparatif, 254 penjabat kepala daerah sudah dilantik. Kalau memang penjabat kepala daerah itu dapat diandalkan menjadi mesin untuk pemenangan calon tertentu, terutama tentu pemerintah, calon yang didukung pemerintah, dalam hal ini tentu 02 yang kita bahas, kita melihat,” kata Halilul. Ia mencontohkan Provinsi Aceh. Menurutnya, 95 persen atau 23 dari 24 kursi kepala daerah di wilayah tersebut diisi oleh penjabat kepala daerah. (HPS)
