Tim Hukum PDIP yang dipimpin Gayus Luumbun (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun meminta KPU menunda penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan, Rabu (24/4), hari ini. Alasannya, karena proses hukum di PTUN masih berjalan atau berlangsung. Anggota KPU, Idham menganggap, desakan PDI-P agar penetapan Prabowo-Gibran ditunda, tidak tepat.
Isu hangat lainnya, Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar mengaku belum menerima undangan dari KPU terkait penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih. PDIP kemungkinan besar akan berada di luar pemerintahan mendatang. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun meminta KPU menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan, Rabu (24/4). Alasannya, karena proses hukum di PTUN masih berjalan. Seperti diberitakan, PDI-P menggugat KPU ke PTUN atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Perkembangan terakhir, Ketua PTUN Jakarta menyatakan, permohonan PDI-P layak dilanjutkan menuju sidang pokok perkara dalam proses penelitian (dismissal process).
“Saya harus menegaskan, sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta. Hasil putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini,” kata Gayus di Kantor DPP PDI-P Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Mantan Hakim Agung ini menilai, jika penetapannya dilakukan Rabu (24/4) besok, maka itu sama saja KPU menghilangkan proses hukum di PTUN. Gayus meminta KPU taat hukum atas proses tersebut. “KPU harus taat hukum, asas hukum. Kalau KPU buru-buru membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PTUN. Yang beberapa hari nanti terus berjalan,” tegas Gayus.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, gugatan terhadap KPU ke PTUN terus berjalan. Hasto menegaskan hal itu merespons putusan MK menolak seluruh permohonan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasto menyebut MK telah gagal menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, atas putusan yang dibacakan. “Namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengingat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin malam.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan, tidak menutup kemungkinan putusan PTUN dapat berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Hal ini disampaikannya merespons langkah PDI-P yang menggugat KPU ke PTUN atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.
Feri mencontohkan putusan MK mengenai gugatan hasil Pileg 2019, terutama dalam kasus politisi Partai Gerindra, Mulan Jameela yang menggugat partainya ke PN Jaksel. Dalam putusannya, hakim menyatakan, Partai Gerindra berhak menetapkan Mulan Jameela dan delapan orang lainnya sebagai anggota legislatif. Merujuk kasus itu, Feri mengatakan ada kemungkinan PTUN akan mengeluarkan putusan berbeda dari MK. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.
“Di saat MK sudah memutuskan hasil pileg, terutama kasus Mulan Jameela di 2019, harusnya perkara sudah selesai. Tapi ternyata ada putusan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) yang akhirnya mengubah keterpilihan Mulan Jameela,” ujar Feri dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Selasa (23/4). “Jadi ini bukan tidak mungkin itu bisa begitu ya. Tetapi sekali lagi ini amat jarang, tetapi sekali lagi ini cukup berbeda karena pilpres,” sambungnya.
2. Anggota KPU, Idham menganggap, desakan PDI-P agar penetapan Prabowo-Gibran ditunda, tidak tepat. “Pasca-pengucapan putusan MK atas perselisihan hasil pilpres kemarin, kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomorn360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 secara Nasional,” kata Idham Holik, Selasa (23/4) malam.
“Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan kemarin pada saat pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pilpres, oleh majelis hakim MK dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai konstitusi, karena telah melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan KPU dinilai telah melaksanakan prinsip dan asas pemilu yaitu jujur dan adil,” paparnya.
Holik menegaskan, pihaknya akan menetapkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 sesuai jadwal, yakni Rabu (24/4). Penetapan tersebut dilakukan usai gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditolak MK.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan, putusan MK bersifat final dan mengikat, termasuk soal sengketa hasil Pilpres 2024. “Kalau kita bicara pemilihan, apakah itu pileg (pemilihan legislatif) ataukan pilpres, yang sudah dimandatkan adalah keputusan dari MK yang final dan binding,” kata Airlangga di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (23/4). Airlangga menghargai putusan MK yang menolak sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menurut dia, putusan itu menandakan bahwa Pilpres 2024 telah selesai dan memberikan kepastian bahwa Prabowo-Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. “Insya Allah, besok KPU akan memberikan semacam sertifikat atau keputusan pemenang Pilpres 2024 dan dengan demikian tentu ketidakpastian sudah selesai,” ujar Airlangga.
3. KPU menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pada Rabu (24/4), hari ini. “Penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 jam 10.00 WIB dilaksanakan di kantor KPU,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Penetapan ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang dilayangkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Hasyim menyatakan konsekuensi dari putusan MK itu adalah SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang pengumuman hasil pemilu tetap berlaku dan sah. Oleh sebab itu, KPU bisa menindaklanjutinya dengan penetapan presiden dan wapres terpilih. “SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah,” ujarnya.
KPU mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri penetapan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU, Rabu (24/4) pukul 10.00 WIB. Hal itu disampaikan anggota KPU Idham Holik di Jakarta, kemarin. Disebutkan, KPU juga mengundang Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga masuk dalam daftar undangan. “Kami juga mengundang Ketua MPR, Ketua DPR, dan pimpinan lembaga negara lainnya, serta kami mengundang Bapak Presiden,” kata Idham Holik, Selasa (23/4) sore.
Dijelaskan, KPU juga mengundang para pimpinan partai politik serta capres-cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam acara itu. Idham belum bisa memberi informasi mengenai siapa saja pihak yang terkonfirmasi akan memenuhi undangan penetapan Prabowo-Gibran besok itu.
4. Presiden Jokowi menanggapi hasil putusan sidang MK yang menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Jokowi menyebut, pemerintah menghormati putusan MK tersebut. “Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat,” kata Jokowi saat diwawancarai wartawan di halaman SMKN 1 Rangas Mamuju, Sulbar, Selasa (23/4).
Jokowi juga menyebut pertimbangan hukum dari hakim MK seakan menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke pemerintah saat ini tidak terbukti. Tuduhan yang dimaksud Jokowi seperti intervensi aparat sampai politisasi bantuan sosial.
“Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan-kecurangan intervnsi aparat kemudian politisasi bansos kemudian mobilisasi aparat ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti ini yang terpenting bagi pemerintah ini,” ujar Jokowi.
5. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengaku belum mendapat undangan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Koordinator Tim Media Ganjar Pranowo, Anton Sudibyo mengatakan, hingga kini Ganjar maupun pihaknya belum menerima undangan dari KPU. “Tadi tak tanyakan (ke Ganjar) dan sampai malam ini belum ada undangan resmi dari KPU,” kata Anton, Selasa (23/4) malam. Anton menyebutkan, hingga Selasa malam, Ganjar masih berada di kediamannya, Yogyakarta.
Anton juga mengaku belum mendapat arahan dari Ganjar untuk pesan tiket ke Jakarta, dan sebagainya. “Posisi Mas GP lagi di Yogja, dan belum ada perintah beli tiket pesawat besok,” ungkap Anton. Lebih jauh, Anton menegaskan lagi, pihaknya belum menerima undangan resmi dari KPU untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 menghadiri acara esok hari. “Kirim ke mana? Kita belum terima,” tegasnya.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mengaku belum menerima undangan penetapan hasil Pilpres 2024 dari KPU. Penetapan hasil pilpres itu akan menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. “Saya belum tahu, saya belum terima undangnya,” ujar Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
6. Calon presiden pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto mengumpulkan tim hukumnya usai sidang putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Pertemuan dengan tim hukumnya itu digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4) petang. “Tadi saya kumpulkan tim hukum, tim hukum Prabowo-Gibran yang berjuang di MK lebih kurang 51 orang dengan staf-stafnya. Dan ya saya ucapkan terima kasih intinya. Terima kasih atas jerih payah, atas pekerjaan keras meraka,” kata Prabowo, kemarin.
Prabowo mengatakan, sekarang waktunya bersatu kembali usai Pilpres 2024. “Alhamdulillah kami sudah berhasil di MK, sekarang saatnya kita bersatu kembali, rakyat benar-benar berharap kita untuk bersatu dan bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Prabowo bertekad memperkuat koalisinya setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Terkait hal itu, Prabowo lakukan komunikasi politik dengan sejumlah unsur. “Kami akan memulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kami akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan,” ujar Prabowo.
Ia memastikan akan hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). Demikian juga Gibran Rakabuming Raka, ia juga akan mendampingi Prabowo dalam penetapan presiden dan wakil presiden di KPU. “Besok pagi ya, besok saya hadir,” kata Gibran usai menemui Prabowo di Kertanegara, kemarin petang.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menjelaskan, kubu Prabowo-Gibran akan memperkuat koalisi. Dasco menyebut, akan ada pertemuan elite politik dalam waktu dekat. “Ya dalam satu dua hari ke depan akan banyak pertemuan-pertemuan. Tujuannya pasti untuk membangun persatuan dan kesatuan,” kata Dasco di rumah Prabowo, Selasa petang.
7. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali sudah merapat ke Prabowo. Ia mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4) petang. Namun ia berlasan, kedatangannya hanya silaturahmi ke Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco. “Saya di sini ketemu Pak Dasco tapi kemudian ketemu Pak Prabowo. Enggak ada pembicaraan politik, hanya datang silaturahmi,” kata Ali saat keluar dari rumah Prabowo.
Ali menegaskan, kedatangannya tidak mewakili partai. “Saya tidak mewakili siapa-siapa, saya datang mewakili pribadi saja,” ujarnya sembari mengaku belum sempat melapor ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait kunjungan ke rumah Prabowo. “Saya tidak mewakili partai, walaupun melekat dalam diri saya wakil ketua umum, tapi saya tidak datang mewakili partai sehingga tidak ada pembicaraan secara politik,” katanya.
8. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli mengingatkan, menjadi sebuah ironi jika PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Langkah itu akan bertentangan dengan sikap PDI-P yang selama ini keras mengkritisi penyelenggaraan Pilpres 2024. “PDI-P menunjukkan mereka menolak terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini, sampai-sampai kemudian Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi amicus curiae (dalam sengketa pilpres di MK),” kata Lili dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, kemarin. “Menjadi ironis ketika kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini PDI-P bergabung dengan koalisi pemerintahan, ini akan menjadi kontraproduktif,” lanjutnya.
Menurut Lili, PDI-P justru bakal diuntungkan jika berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai oposisi. Dengan demikian, partai banteng akan dianggap konsisten dan mendapat kepercayaan publik. Sebaliknya, jika memutuskan berganti haluan ke kubu Prabowo, PDI-P berpotensi kehilangan nilai jual. Karena hal itu akan memunculkan kekecewaan publik dan melahirkan sikap antipartai. “Jika PDI-P bergabung (ke koalisi Prabowo-Gibran) engak ada lagi nilai jualnya. Publik akan mengatakan semua partai sama saja, kita ini cuma dipermainkan elite,” ucap Lili.
Lebih tegas Lili memprediksi PDI-P akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia meyakini Megawati teguh dalam berpolitik. Memang, beberapa waktu lalu muncul kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Namun, hal itu baru sebatas rencana. Lebih dari itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berulang kali melempar sinyal partainya tak akan bergabung ke pemerintahan. Lili mengatakan, sebagai sekjen, Hasto merupakan perpanjangan tangan Megawati. “Saya percaya dengan sikap politik Megawati yang hitam putih, enggak pernah abu-abu, iya-iya, tidak-tidak. Jadi selama Ibu Megawati sebagai ketua umum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegak,” katanya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, posisi politik PDI-P apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau berada di luar pemerintahan sangat bergantung dari relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. jika hubungan Jokowi dan Prabowo terus harmonis maka hal itu justru menjadi tembok psikologis bagi PDI-P untuk bergabung ke Prabowo. “Tapi kalau kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak baik-baik saja, di situlah ada celah,”kata Adi Prayitno. “Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDI-P di masa yang akan datang tentu sangat tergantung dengan hubungan politik Jokowi dan Prabowo,” katanya lagi.
9. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menerangkan, partainya mempertimbangkan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia menegaskan, PDI-P tetap memiliki tujuan yang sama, yakni mengedepankan kepentingan nasional. “Dan kepentingan nasional, tidak harus kita sama sama dalam satu gerbong. Harus ada teman yang mengingatkan, kan gitu,” kata Komarudin di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).
Komarudin kemudian menjelaskan tentang pentingnya peran teman untuk mengingatkan. Dia menggambarkan jika PDI-P berada di luar pemerintahan Prabowo sehingga berfungsi sebagai pengawas di DPR. Menurut Komarudin, teman yang baik adalah yang rajin mengingatkan untuk membuat lebih baik. “Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan, ‘Hei teman, di situ ada jurang’. Itu teman yang baik. Tapi kalau banyak badut badut politik, itu juga berbahaya,” ujar Komarudin. “Teman sudah mau masuk ke jurang, dipuji terus sampai masuk jurang, semua pasti lepas tangan. Nah itu yang tidak boleh terjadi,” katanya lagi.
Anggota Komisi II DPR ini juga mengatakan, PDI-P menyoroti banyaknya partai politik pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Menurut dia, jika PDI-P akhirnya bergabung dalam koalisi mendukung Prabowo, bisa saja kepentingan koalisi jadi terganggu. “Jadi kalau kita ada di luar pemerintahan, sebenarnya itu bagian dari penghormatan kita kepada Pak Prabowo maupun teman-teman di koalisi sebelah,” ujar Komarudin.
Komarudin Watubun memperkirakan, partainya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu pertimbangannya, adalah sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi. “Tetapi kalau saya lihat ya, saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap Ibu (Megawati) seperti ini, ini kecenderungannya, bisa salah, bisa juga benar, kecenderungannya kita ada di luar pemerintahan,” kata Komarudin.
Posisi politik yang demikian itu tidak akan mengganggu hubungan baik antara Megawati dan Prabowo Subianto yang sudah dibangun selama ini. Menurut Komarudin, Megawati tentu memahami posisi antara persahabatan dan urusan organisasi partai. Namun, dia menegaskan, keputusan posisi politik tetap berada di tangan Megawati selaku pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDI-P. “Sesuai dengan tradisi kita di PDI Perjuangan, keputusan ada dalam rapat kerja nasional, atau ada dalam tangan Ibu Ketua Umum sebagai pemegang hak prerogatif oleh kongres,” ujar Komarudin.
10. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin mengatakan, partainya sudah menutup buku tentang Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP. “Saya kira begini ya. Dengan tindakan Pak Jokowi termasuk anak mantunya, seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai,” katanya lagi. Komarudin mengaku enggan ambil pusing membicarakan status keluarga Jokowi lagi di PDI-P mengingat pengkhianatan yang mereka lakukan terkait Pilpres 2024.
Menurut dia, PDI-P lebih penting memikirkan apa yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang ketimbang mengurus keluarga Jokowi. “Kita berpikir hari ini dan masa depan, itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus. Kita pusing juga,” ujar Komarudin. Bahkan, ia menyebut Jokowi dan Gibran tak perlu mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P karena tak lagi dianggap bagian dari partai. PDI-P tidak lagi menunggu keduanya mengembalikan kartu tersebut sebagai penanda berakhirnya status mereka sebagai kader.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengeklaim, Presiden Jokowi adalah sosok yang dekat dengan Partai Golkar. “Saya bilang Pak Jokowi dekat dengan Partai Golkar,” kata Airlangga di kawasan Tebet, Jaksel, Selasa (23/4). Selain Jokowi, Airlangga juga menyebut putra sulung Jokowi sekaligus cawapres pemenang Pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka, dekat dengan Golkar. Sebab, Golkar adalah partai politik pertama yang menyatakan mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Mas Gibran diputuskan (jadi cawapres) dalam Rapimnas Partai Golkar, jadi bagi Partai Golkar sudah jelas,” kata dia. Namun demikian, Airlangga tidak menjawab ketika ditanya soal peluang Jokowi bergabung dan mendapatkan posisi tertentu di partai berlambang pohon beringin itu.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan, Jokowi dan Gibran tak perlu repot-repot mencari parpol baru. Ia mengisyaratkan, PAN terbuka bagi Jokowi maupun Gibran. “Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran enggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali (disampaikan), keluarga Pak Jokowi keluarga PAN, PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas,” ujar Zulkifli di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/4). “Enggak usah kesana-kemari. Ngapain. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional,” tegasnya.
11. PKS masih menunggu dukungan dari fraksi lain untuk menggulirkan hak angket penyelidikan kecurangan Pemilu 2024. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya menginginkan hak angket bergulir namun realitanya dukungan untuk mengajukan hak tersebut masih kurang. “Nyatanya kan terbatas juga pada sebuah realitas, untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada dua fraksi dengan 25 penandatangan,” tutur Syaikhu di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (23/4). “Itulah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket,” sambungnya.
Syaikhu juga menegaskan, harapan bergulirnya hak angket adalah untuk meluruskan proses demokrasi di masa depan. Hak angket dilakukan agar tidak ada lagi penyimpangan yang terjadi seperti pada Pemilu 2024. “Jadi kaitan dengan hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu,” tandasnya.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta Anies Baswedan mendukung kader PKS yang akan maju dalam Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Hal itu disampaikannya langsung kepada Anies saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Selasa (23/4). “Mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies sebagai capres, saya kira di pilkada ini saatnya Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju,” kata Syaikhu.
Ia juga menegaskan, PKS tidak akan mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Sebab, Anies sudah menjadi tokoh nasional sehingga sangat disayangkan jika kembali turun menjadi tokoh daerah. “Saya kira Beliau adalah sudah menjadi tokoh nasional jadi jangan didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, jadi sangat sayang kita akan terus berusaha jadikan Pak Anies sebagai tokoh nasional,” ucap Syakhu.
12. Elit Partai Golkar mulai eker soal pembagian kursi cabinet dalam pemerintahan mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap faktor keadilan menjadi rumusan utama Prabowo Subianto dalam menyusun komposisi kabinet pada pemerintahannya mendatang. “Saya yakin Pak Prabowo sudah punya rumusannya, juga sudah dibicarakan dibicarakan dengan ketua umum-ketua umum yang ada di Koalisi Indonesia Maju,” ujar Doli, Selasa (23/4). Menurut Doli, rumusan tersebut akan dikedepankan dalam menentukan jumlah kursi menteri untuk partai pendukungnya maupun partai ekseternal Koalisi Indonesia Maju yang akan bergabung.
Namun demikian, Doli mengaku sejauh ini Golkar belum mematok berapa jatah kursi menteri yang harus didapatkan. Terlepas dari itu, Doli menyatakan, pembicaraan soal komposisi menteri di internal Koalisi Indonesia Maju akan semakin intensif pasca-putusan MK yang menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024, pada Senin (22/4) kemarin. “Dengan diputuskannya MK, walaupun waktunya masih cukup panjang, sekitar lima bulan lagi, saya kira dengan adanya putusan MK, pembicaraannya pasti akan lebih intensif,” katanya.
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengajak semua pihak untuk mewaspadai perkembangan ideologi yang kerap kali terjadi di bawah permukaan. “Ideologi ini tidak hanya muncul di permukaan, karena sekarang berkembang di bawah permukaan dan hidup berkembang di dalam kehidupan masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Selasa (23/4).
Rycko mengatakan, kolaborasi dan sinergi dari berbagai elemen masyarakat, terlebih seluruh organisasi pemerintahan, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi ideologi tersebut. Menurutnya, identifikasi terhadap ideologi tersebut perlu dilakukan sebelum melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Libatkan seluruh masyarakat bersama-sama untuk membangun daya cegah, daya tangkal, daya lawan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya, kepada kelompoknya, kepada masyarakat,” ujarnya.
14. KPK menemukan dua penyelenggara negara yang melaporkan kepemilikan aset kripto dalam LHKPN-nya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kepemilikan aset kripto itu ditemukan ketika pihaknya tengah melakukan pemeriksaan LHKPN. Temuan itu berdekatan dengan momen Presiden Jokowi yang menyoroti dugaan pencucian uang di aset kripto.
“Nih, lagi saya periksa. Makanya saya lihat, ih pake kripto nih pas presiden jelasin gitu. Ada benar ini orang (punya kripto),” kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/4). Menurut Pahala, aset kripto itu bernilai miliaran rupiah dan dimiliki oleh individu. Ia enggan mengungkapkan instansi tempat ASN itu bekerja. Ia hanya mengatakan, keduanya merupakan ASN yang sudah mahir memahami keuangan. “Tapi itu yang canggih-canggih lah, orang keuangan,” tuturnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti jajarannya untuk lebih mewaspadai pola baru yang digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) menyusul pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu pola baru pelaku TPPU yakni lewat aset kripto. Jokowi mengungkapkan, indikasi pencucian uang di aset tersebut mencapai Rp 139 triliun. “Data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto, ini sebesar 8,6 miliar dollar AS di tahun 2022. Ini setara dengan Rp 139 triliun, secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). (HPS)
